Berjuang Demi Rakyat, Anggota DPR RI Zuristyo Firmadata Tegaskan Peran Penting CSR BUMN di Masyarakat

PANGKALANBARU, BerandaNKRInews.com— ANGGOTA DPR RI Zuristyo Firmadata kembali mengadakan sosialisasi dengan judul:
”PERAN PENTING CSR BUMN DI MASYARAKAT”. Bertempat di Hotel Grand Vella Jl Raya Koba (Kamis, 23/12/2021).


“Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam Kebajikan,” ucap Zuristyo Firmadata, S.E., M.M saat membuka acara sosialisasi di hadapan puluhan peserta..

“Yang saya Hormati, Bapak/Ibu Peserta Sosialisasi yang sempat hadir serta Panitia yang saya banggakan.Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan kali ini kita Masih dapat berjumpa dalam keadaan sehat walafiat,” doa yang diucapkan Zuristyo Firmadata, sosok yang akrab disapa Bang Tyo.

“Hadirin yang saya hormati !
Ditengah pandemic yang belum usai serta beratnya tantangan ekonomi global serta regional tidak menyurutkna program program unggulan BUMN dalam rangka meningkatkan dan memperkuat perekonomian masyarakat dimasa pandemic ini. Untuk itu sebagai perseroan sesuai dengan UU tentang BUMN (UU No 19/2003) dan UU tentang perseroan terbatas tentunya mempunyai kewajiban yang disebut dengan CSR . BUMN memberikan bantuan dalam bentuk program yang disebut dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Program TJSL perusahaan BUMN merupakan upaya pemerintah melaksanakan perbaikan yang sejalan dengan SDGs 2030.” Kata Bang Tyo.

Ia melanjutkan, “Kebijakan yang saat ini dijalankan guna menghadapi era ditengah pandemi Covid-19, transisi energi, dan tuntutan masyarakat dunia yang tentunya harus segera dilaksanakan dengan membangun inovasi dan terobosan-terobosan. Pilar SDGs 2030 (suistainable development goals 2030) mencakup pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan serta pilar hukum dan tata kelola.
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat yang bertujuan untuk (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh.”


Masih menurut Bang Tyo, Program bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan adalah program yang digenjot oleh kementrian BUMN sebagai tulang punggung pemulihan ekonomi masyarakat. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) hadir untuk menyesuaikan diri terhadap kebutuhan dan harapan stakeholder sehubungan dengan isu-isu etika, sosial, dan lingkungan. CSR Juga merupakan komitmen dari bisnis atau perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu juga meningkatkan kualitas hidup karyawan , komunitas lokal, serta masyarakat luas.


“Tanggung jawab sosial bagi perusahaan sudah diatur dalam Pasal 74 UU.NO 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan PP.NO.47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. CSR memiliki peran penting dalam membangun kesadaran serta mendorong partisipasi para pelaku usaha untuk menyelengarakan aktifitas perekonomian tanpa melupakan partisipasi dan kontribusi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena pada hakikatnya perusahan perusahan memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham melainkan juga terhadap masyarakat atau lingkungan. Setidaknya CSR BUMN akan memberikan manfaat:
1. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia masyarakat.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.
3. Meningkatkan kelestarian baik lingkungan hidup atau fisik maupun sosial dan budaya di sekitar perusahaan.
4. Terbangun serta terpeliharanya fasilitas umum dan fasilitas masyarakat yang sifatnya sosial yang berguna untuk masyarakat khususnya yang berada di sekitar perusahaan tersebut.
Kementerian BUMN akan memfokuskan sasaran CSR BUMN kepada tiga aspek, yakni Pendidikan, lingkungan dan UMKM. Dengan begitu program CSR yang dijalankan dapat segera memberikan dampak bagi pemulihan ekonomi.
Pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan yang mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek sosial, ekonomi, politik dan kultural, dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan warga bangsa secara keseluruhan. Dalam proses pembangunan, peranan pendidikan amatlah strategis. Oleh karena itu dalam aspek pendidikan CSR BUMN dapat dimanfaatkan untuk menunjang infrastruktur pendidikan untuk mendorong terwujudnya sumberdaya manusia yang unggul, kompeten, dan berdaya saing.
Dalam aspek lingkungan CSR BUMN dapat mencegah kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas ekonomi perusahaan. Pembangunan infrasstruktur dan berbagai program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam mencapai lingkungan yang sehat dan bersih. Hal ini bertujuan untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat dan mendorong angka harapan hidup masyarakat.
Aspek UMKM menjadi tulang punggung dan fokus utama, karena perannya sebagai lokomotif perekonomian nasional. Saat ini tenaga kerja sektor UMKM mencapai 90% dari total tenaga kerja nasional. Program-program pemberdayaan UMKM melalui bantuan standarisasi UMKM yang layak, mendorong go digital, membangun jejaring, dan sinegitas dengan badan pembiayaan menjadi kunci utama keberhasilan UMKM. Selain itu, memberikan edukasi para pelaku UMKM agar dapat membuat sebuah kegiatan usaha yang dapat menghasilkan lapangan pekerjaan yang lebih luas.
Gambaran tersebut merupakan peranan penting CSR BUMN bagi tumbuh kembangnya aktivitas perekonomian disekitar perusahaan. Hal tersebut dilakukan guna membangun sinergitas antar seluruh elemen dan seluruh stakehoders terkait untuk bersama-sama mendorong pemulihan ekonomi nasional lebih cepat. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah, peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sangat strategis dan memiliki kemampuan untuk menjalankan berbagai program yang sudah sangat dinanti masyarakat untuk mengatasi maslah pandemic yang terjadi saat ini.
Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi BUMN untuk benar-benar mampu berkontribusi bagi pemulihan ekonomi nasional. Tentunya melalui CSR BUMN melibatkan masyarakat sekitar perusahaan sehingga pemulihan ekonomi yang terjadi terasa hingga lapisan masyarakat bawah, lebih humanis, dan mampu memberdayakan UMKM sebagi mitra strategis BUMN kedepan.
Akhir Kata
Wabillahittaufiqwalhidayah
Wassalammu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh
Bangka Tengah, 23 Desember 2021″ tutup Zuristyo Firmadata, S.E, M.M.

Zuristyo Firmadata, S.E.,M.M. adalah
Anggota DPR RI Komisi VI – Fraksi Partai Nasdem
Daerah Pemilihan Prov.Kepulauan Bangka Belitung. Ia dikenal sosok legislator yang vokal memperjuangkan aspirasi masyarakat Bangka Belitung.

Wartawan: Agus Muslim, S.H

#BUMN

#CSR

#ZuristyoFirmadata

#BangTyo

 

Simak, Apa Saja Yang Sudah Dilakukan Deddy Sitorus Selama 2021 Untuk Masyarakat Kaltara

Tarakan – Salah satu tugas pokok seorang wakil rakyat (anggota legislatif) adalah menyerap aspirasi rakyat (konstituen) yang dilaksanakan melalui kunjungan kerja secara berkala. 

Penyerapan aspirasi dari masyarakat tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 (yang kemudian ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014) tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.

UU tersebut menyebutkan bahwa kewajiban anggota DPR/DPRD antara lain menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala. 

Kedua, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Ketiga, memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Sebagai salah satu orang yang menerima amanah sebagai penyambung lidah masyarakat Kalimantan Utara, Anggota DPR RI, Deddy Yevry Hanteru Sitorus tak mau diam dan berpangku tangan.

Menjelang 3 tahun ia mengemban amanah sebgai wakil rayat, berbagai hal termasuk turun langsung ke tengah masyaraakat selalu ia lakukan. Tak hanya itu hampir semua aspirasi dari masyarakat berhasil ia perjuangkan minimal sedang dalam proses. 

Apa saja yanh telah dilakukan oleh Politisi PDI Perjuangan itu selama kurun waktu 2021, berikut rincianya:

1. Kunjungan Reses di 128 Titik/wilayah

2. 74 Titik Kunjungan Daerah Pemilihan

3. Total Bantuan Langsung Untuk Masyarakat sebesar Rp. 5 Miliar

4. Bantuan Kerjasama Kemitraan dengan Kementerian Koperasi dan UMKM sebesar Rp. 3,5 Miliar

5. Pelatihan Kerjasama Kemitraan dengan Kementerian Perindustrian sebesar Rp. 336 Juta

6. Bantuan Kerjasama Kemitraan dengan Komisi IV dan Kementerian Pertanian 

7. Bantuan Kerjasama Kemitraan dgn Kementrian Perdagangan sebesar Rp. 6 Miliar lewat Program Revitalisasi Pasar

8. Bantuan Sembako dimasa Pandemi sebanyak 11.000 Paket Sembako

9. Bantuan Vaksinasi bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan Sebanyak 33.000 Dosis Vaksin

10. Pertemuan dengan Menteri Perhubungan, Memperjuangkan dibangunnya Bandara Printis di Binuang dan Pelabuhan Umum di Pulau Bunyu. 

11. Pertemuan dengan Dirut Umum PT. PLN memperjuangkan ketersediaan listrik di Kalimantan Utara. 

12. Pertemuan dengan Kementerian PUPR Menyampaikan usulan tentang Pembangunan Infrastruktur di Kalimantan Utara.

13. Pertemuan dengan Mentri Perdagangan, memperjuangkan Pengembangan Pelabuhan Nunukan dan Tarakan menjadi Transiphment untuk menguasai pasar Ekspor Ke-Philipina dan negara sekitar lainnya. 

14. Pertemuan dengan Menko Kemaritiman dan Investasi untuk mendorong upaya kementerian meningkatkan aktifitas perdagangan lintas batas di Kaltara.

15. Pertemuan dengan Kemenkes RI  memperjuangkan Alokasi APBN untuk pembangunan Rumah Sakit Pratama di Pulau Bunyu. 

Pewarta : Eddy Santry

Bakal Maju Dalam Pilkada Taput, Ini Profil Mangimpal Lumbantoruan

PANGKALPINANG, BerandaNKRInews.com— MESKI Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara (Taput) masih relatif lama yakni 2024, namun nama-nama yang bakal “turun gunung” dalam Pilkada Taput sudah mulai santer terdengar.

Adalah Mangimpal Lumbantoruan yang namanya mulai disebut-sebut bakal maju dalam Pilkada Taput 2024. Sosok muda  kelahiran Banualuhu tahun 1979 ini dipercaya memiliki kans besar memenangkan Pilkada Taput 2024.

Melalui group Facebook (FB) Taput Gemilang (Generasi Milenial Melayani Riang Gembira) , Mangimpal Lumbantoruan menyampaikan motif dirinya ingin terjun dalam konstestasi Pilkada Taput adalah menawarkan konsep milenial dalam pemerintahan yaitu 3 M (Melayani, Menguatkan, Mensejahterakan).

“Konsep pemimpin sebagai sosok yang harus dilayani harus dirubah. Paradigma itu sudah ketinggalan jaman. Pemimpin di era ini ya melayani tepatnya parhobas untuk masyarakat,” ungkap Mangimpal Lumbantoruan.

Masih menurut Mangimpal Lumbantoruan, konsep parhobas (pelayan) adalah pendekatan berbasis kultural. “Semua orang Batak kan anak ni raja (anak raja, red) dan boru ni raja (Puteri raja, red) maka sejatinya memimpin para anak ni raja dan boru ni raja itu ya pendekatan humanis, unsurnya parhobas tadi, tanpa mengilangkan esensi leadership (kepemimpinan, red), ketegasan dan kewibawaan.

“Parhobas (melayani, red) adalah pendekatan yang saya pilih untuk diterapkan jika terpilih. Seluruh aparatur negara di lingkungan Pemkab Taput ya harus jadi parhobas,”

Ketika dirinya ditanya tentang Partai Politik mana saja yang akan ia dekati, Mangimpal Lumbantoruan mengatakan sudah berkomunikasi dengan beberapa elit pengurus Parpol di Tapanuli Utara namun dirinya yakin jikapun tidak dapat tiket melalui Parpol, ia akan berjuang melalui jalur independen.

“Saya kira belum kearah sana ya. Idealnya kan melalui jalur Parpol ya. Namun saya tidak menutup kemungkinan maju lewat jalur independen semata-mata ingin mengedukasi masyarakat bahwa konsep transaksional elektoral harus ditinggalkan demi menggapai Taput Gemilang,” tutup Mangimpal Lumbantoruan penuh optimisme.

Profil singkat:

Nama: Mangimpal Lumban Toruan (MLT)

Tempat/Tgl Lahir: Banualuhu, 11 Oktober 1979

Domisili: Pangkalpinang, Prov. Bangka Belitung

Pekerjaaan: Kontraktor

Organisasi: 1. Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Bangka Belitung. 2) Wakil Ketua Kadin Kota Pangkalpinang 3) Wakil Sekretaris DPD APERSI Babel

 

 

DPRD Setujui RAPBD Babel 2022

PANGKALPINANG, BerandaNKRInews.com–Setelah melalui proses pembahasan di tingkat Komisi dan Badan Anggaran, akhirnya DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menyetujui Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

Hal diatas menjadi tajuk utama dalam Rapat Paripurna yang membahas tentang Penetapan Propemperda Tahun 2022, Penetapan Rencana Kerja Tahunan (RKT) DPRD Tahun 2022, Pengambilan Keputusan terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2022, dan Penyampaian Hasil Reses Tahun Sidang III Masa Sidang I Tahun 2022 di Ruang Paripurna DPRD Kepulauan Bangka Belitung, Jumat (26/11/21).

Dalam sambutannya, Gubernur Erzaldi Rosman yang baru saja mendapat gelar _Best Governors of the Year 2021_ ini secara langsung mengucapkan terimakasih serta apresiasi atas kerjasama pihak legislatif dalam pengesahan Raperda APBD Babel Tahun 2022 untuk ditetapkan menjadi Perda.

“Melihat postur APBD seperti ini, tentunya masih banyak perjuangan yang harus kita lakukan, kreativitas maupun inovasi menjadi upaya dalam memajukan ekonomi dengan berbagai cara. Peran swasta disini juga sangat besar mengingat APBD yang sangat kecil dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Gubernur.

Dibandingkan tahun sebelumnya, disampaikannya bahwa dalam postur anggaran 2022, khususnya dari pendapatan daerah dalam kurun dua tahun terakhir mengalami pengurangan hampir 1 triliun, hal itu menjadi tantangan bagi seluruh _stakeholder._

Menurutnya, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran sangatlah penting sebagaimana yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD Babel. Untuk itu, penggunaan anggaran secara cepat dan tepat adalah satu cara dalam mengefektifkan dan mengoptimalkan anggaran Babel kedepan.

Sebelum menerima dan menyetujui Raperda tentang RAPBD Tahun Anggaran 2022 untuk disahkan menjadi Perda, 7 fraksi DPRD Babel, yakni PDIP, Golkar, Gerindra, PPP, Demokrat, PKS, dan Nasdem menyampaikan hasil laporan dan pendapatnya secara langsung.

Berbagai pendapat pokok pikiran dari masing-masing fraksi DPRD babel disampaikan kepada pihak eksekutif, dan meminta agar pokok-pokok pikiran dari hasil reses para anggota dewan diakomodir dan dimasukan dalam rencana kerja pemerintah provinsi.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur segera mengintruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Babel untuk melakukan evaluasi dan rekonsiliasi atas pokok pikiran atau hasil reses, agar harmonisasi hubungan eksekutif dan legislatif selalu terjaga baik.

“Hal-hal yang disampaikan seluruh fraksi ini akan menjadi perhatian kami sebagai evaluasi dan juga PR bersama untuk membuat pembangunan di Babel kedepan menjadi lebih baik lagi,” pungkasnya.

Setelah proses dengar pendapat, Ketua DPRD Babel Herman Suhadi menyimpulkan bahwa seluruh fraksi yang ada di DPRD Babel, menyatakan menerima dan menyetujui terhadap Raperda APBD Babel TA 2022 untuk ditetapkan menjadi Perda, yang didalamnya mencakup postur pendapatan, belanja, defisit, dan pembiayaan termasuk penerimaan serta pengeluaran.

Acara diakhiri dengan melakukan penandatanganan keputusan oleh Gubernur dan Ketua DPRD Babel.

Dalam rapat paripurna itu dihadiri 30 anggota dewan, dengan rincian 26 orang hadir langsung, sementara 4 orang hadir melalui teleconfrence. Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut, diantaranya jajaran Forkopimda Babel, Sekda Babel, Instansi Vertikal, dan Kepala Perangkat Daerah Pemprov Babel.

Wartawan: YP
Sumber: Diskominfo Babel

Ketua APKLI Belitung Timur Berharap Dana Hibah Menjadi Prioritas

Manggar, BerandaNKRInews.com-Badan Kesatuan dan Politik (Kesbangpol) Belitung Timur mengadakan pertemuan dengan Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (Jumat, 19/11/2021).

Acara forum komunikasi dihadiri Kepala Kesbangpol Beltim, Herial. Dan diikuti 24 Ormas yang terdaftar di Kesbangpol Kab. Belitung Timur.

Acara yang diadakan di aula Kesbangpol Beltim itu membahas
tentang mekanisme pengajuan dana hibah.

“Minimal sudah terdaftar 1 tahun di Kesbangpol, sudah dapat mengajukan dana Hibah,” ungkap Herial.

Herial menambahkan bahwa dana hibah harus dilaporkan pemanfaatannya di akhir tahun.

Ketua APKLI Beltim Irul mengapresiasi undangan Kesbangpol Beltim. Dirinya berharap APKLI dapat hibah untuk mengembangkan organisasi utamanya pengadaan sekretariat dan alat kantor.

Wartawan: Agus Muslim, SH