Postur Belanja di APBD-P Diusulkan Rp 2,7 T

TANJUNG SELOR – Usulan alokasi belanja pada Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Provinsi Kalimantan Utara mengalami penambahan sebesar 16 persen.

Usulan ini disampaikan Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum pada Rapat Paripurna ke-18 masa Persidangan II Tahun 2022 terkait Penyampaian Nota Pengantar Raperda tentang Perubahan APBD 2022 di Ruang Rapat DPRD Kaltara, Senin (29/8).

“Alokasi belanja daerah dalam APBD tahun anggaran 2022 semula ditetapkan sebesar Rp2,4 triliun mengalami penambahan sebesar 16 persen atau sejumlah Rp375 miliar sehingga menjadi sebesar Rp2,7 triliun,”beber Gubernur.

Adapun pendapatan yang semula Rp2,1 triliun pada nota keuangan yang disampaikan meningkat 18 persen sebesar Rp386 miliar sehingga menjadi Rp2,5 triliun.

Gubernur mengungkapkan, perubahan APBD merupakan upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana keuangan dengan perkembangan yang terjadi.

Secara substantif, perubahan dimaksud merupakan penyesuaian-penyesuaian atas capaian target kinerja atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Ia menjelaskan perubahan APBD dapat dilakukan bila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan
asumsi kebijakan umum APBD. Kemudian, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dan, keadaan yang menyebabkan silpa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

“Penyusunan nota keuangan perubahan APBD tahun 2022 ini merupakan tindak lanjut dari perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara yang telah dibahas dan disepakati DPRD dan Pemprov Kaltara,”terang Gubernur.

Penyusunan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022 dilaksanakan untuk mengakomodir peraturan presiden nomor 98 tahun 2022 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022.

Rancangan perubahan apbd tahun anggaran 2022 ini, terdapat berbagai perubahan baik pada komponen pendapatan maupun belanja, dengan tetap memprioritaskan azas efisiensi dan efektivitas.

Pemprov bersama DPRD Kaltara sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, berusaha menyusun rencana penganggaran yang berpihak kepada masyarakat.

Gubernur berharap kepada segenap anggota DPRD dapat memberikan persetujuan sehingga sehingga rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022 dapat segera ditetapkan menjadi peraturan daerah.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara ketua, para wakil ketua dan seluruh anggota dewan yang terhormat, atas kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama ini, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan anggaran daerah yang telah berjalan pada tahun ini,”katanya.

Hadir mendampingi Gubernur Drs H Zainal Arifin Paliwang SH, M.Hum., Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Dr Yansen TP, M.Si, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Dr H. Suriansyah M.AP., Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan Dr. Bustan, SE.,M.Si., Asisten bidang Administrasi Umum Pollymaart Sijabat, SKM.,M.AP dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan kerja Pemprov Kaltara. (dkisp)

Rencana Kenaikan Harga BBM Subsidi, Begini Kata Ketua Lembaga Adat Bulungan

BULUNGAN – Pemerintah berencana akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite dan solar. Rencana ini sudah dibahas sejak lama. Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, kebijakan ini diambil karena beban subsidi sudah mencapai Rp502,4 triliun.

Akan tetapi, sampai saat ini belum dikonfirmasi berapa kenaikan harga BBM meskipun telah tersiar kabar bahwa harga harga Pertalite naik menjadi Rp10.000 per liter dan Solar menjadi Rp8.500 per liter.

Adapun anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun 2022 membengkak dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun sehingga terjadi pembengkakan subsidi, yang menyebabkan pemerintah menambah belanja APBN 2022 dari sebelumnya Rp 2.714,2 triliun menjadi Rp 3.106,4 triliun.

Menanggapi hal tersebut, Datu Buyung Perkasa selaku Ketua Lembaga Adat Bulungan (LAB) menyatakan bahwa kenaikan harga BBM Subsisi masih berada pada batas normal karena dibandingkan dengan negara lain dapat mencapai 17.500 per liter. Namun, apabila Pemerintah menaikkan harga BBM maka harus membuat regulasi yang tegas.

“Apabila Pemerintah menaikkan harga BBM Subsidi, maka Pemerintah harus membuat regulasi yang jelas dan tegas. Jangan sampai justru masyarakat kalangan atas yang memakai BBM yang dikhususkan untuk masyarakat kalangan bawah,” ungkap Datu Buyung Perkasa.

Imbauan Ketua LAB ini didukung oleh pernyataan Sri Mulyani Menteri Keuangan Indonesia yang menjelaskan bahwa mayoritas BBM bersubsidi tidak tepat sasaran dan hanya dinikmati masyarakat menengah atas. Misalnya untuk Pertalite yang memiliki kuota 23 juta kiloliter hanya 3,9 juta kiloliter yang dinikmati 40% terbawah, sedangkan 15,8 juta kiloliter yang menikmati adalah masyarakat kelas atas. Untuk Solar dari 15 juta kiloliter hanya kurang dari 1 juta kiloliter yang dinikmati kelompok miskin.

Lanjut oleh Datu Buyung Perkasa, mengungkapkan agar Pemerintah harus mensosialisasikan tentang kebijakan ini ke seluruh masyarakat Indonesia agar tidak terjadi gejolak serta mengantisipasi dampaknya terhadap kebutuhan sandang pangan.

“Jika berbicara tentang subsidi BBM, pertama tidak terlepas dari Pemerintah harus mensosialiasikan kepada masyarakat se Indonesia ke-34 provinsi sehingga tidak terjadi gejolak. Kedua, hal ini akan berdampak pada kebutuhan sandang pangan maka Pemerintah juga harus mengantisipasi dampak tersebut,” lanjutnya

Pihaknya juga mengimbau Aparat keamanan untuk menindak tegas oknum-oknum pengetap agar stok BBM dapat cukup kepada masyarakat di Kalimantan Utara. Hal ini disebutkan juga berpotensi menimbulkan kelangkaan stok.

Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid Hadiri Pelantikan dan Pengukuhan NasDem Nunukan

NUNUKAN – Bupati Nunukan hadiri Pelantikan dan Pengukuhan DPD dan DPC Partai NasDem Nunukan di hotel Laura, Selasa 23/08/2022

Dalam sambutannya bupati Nunukan memberikan selamat dan dukungan terhadap ketua dan jajaran pengurus partai NasDem Nunukan, peranan politik dalam berkehidupan tidak hanya menjadi saluran partisipasi politik warga negara aja tetapi partai politik sudah dapat mengintegrasikan individu dan kelompook masyarakat dalam sistem politik

“Pemerintah daerah juga dalam tahap mendorong iklim demokrasi yang berjalan selaras dengan setiap pembangunan yang dilakukan ditengah-tengah masyarakat, oleh karena itu saya selakuk pemerintah daerah menyambut baik atas pengukuhan DPD dan DPC Partai NasDem Nunukan,” Ucap Laura

Harapannya juga semoga seluruh partai politik yang berada dikabupaten Nunukan dapat bersinergi dalam pembangunan kabupaten Nunukan yang lebih baik

Dalam sambutannya bupati Nunukan juga menyampaikan perihal pemilihan anggota legislatif dan pemilihan kepala daerah

“Tentu dalam menyambut Pileg dan Pilkada akan begitu banyak perbincangan politik disemua kalangan hal ini merupakan suatu kewajaran dalam setiap momentum politik, ini juga suatu perkembangan bahwa masyarakat dapat melihat dan memilih siapa yang akan menjadi wakil rakyat kedepannya untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat,’ Tambah Laura

(renatmadeva)

 

H. Hafid Targetkan Nasdem Nunukan Untuk Duduki Posisi Ketua Dan Hanura Wakilnya

NUNUKAN – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem H. Abdul Hafid Achmad inginkan Nasdem dapat menduduki posisi strategis baik di DPRD Kab/Kota ataupun DPRD Provinsi, Selasa, 23/08/2022

Sebelumnya partai NasDem memperoleh satu kursi di DPRD Kabuapten Nunukan, berdasarkan hal tersebut ketua DPW NasDem menargetkan akan memperoleh lebih banyak kursi lagi di pileg mendatang

“Sekarang kan yang jadi ketua (DPRD Nunukan) dari partai HANURA nah kedepannya kita mau dari NasDem yang jadi ketua dan HANURA wakilnya atau Hanura Ketua NasDem Wakilnya tapi itukan target kita kedepannya,” ucap Hafid

Setelah beberapa waktu NasDem Nunukan tampak begitu-begitu saja, dapat dikatakan bawah NasDem Nunukan mulai kembali memperlihatkan taringnya di dunia perpolitikan Nunukan

“kita harus kejar kursi ketua, kita targetan semua DPD di Kalimantan Utara dapat menduduki posisi ketua DPRD didaerahnya masing-masing namun semua itu diperlukan kerja kerasa dari semua pihak yang berada di Partai NasDem sehingga apa yang kita cita-citakan dapat terwujud”, tambah hafid

Ia juga dipesan langsung dari ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk bersiap-siap-siap untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR-RI

“Yah saya dipesan langsung untuk segera mempersiapkan diri untuk maju pada pemilihan calon anggota legislatif untuk DPR-RI mendatang”, tutup Hafid

 

(renatmadeva)

Pelantikan dan Pengukuhan DPD/DPC Nasdem Nunukan : Asmawati Hafid Resmi Pimpin Nasdem

Nunukan –  Pelantikan dan Pengukuahn Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) partai NasDem digelar dengan penuh suasana hikmat yang dihadiri langsung oleh ketua DPW NasDem H. Abdul Hafid Acmad, S.Ip, Selasa 23/8/2022

Pada acara tersebut Asmawati Hafid resmi pimpin NasDem Nunukan untuk periode 2022-2023

“Bagi saya amanah menahkodai NasDem Nunukan merupakan kepercayaan besar yang diberikan kepada saya tentunya kepercayaan tersebut akan saya laksanakan dengan sungguh-sungguh” Ucap Asmawati dalam Pidato perdananya

Pasca disahkannya pengurus DPC dan DPD NasDem Nunukan oleh karenanya akan segera dilakukan konsolidasi di internal partai, serta kerja-kerja politik untuk menguatkan struktur kepartaian di berbagai tingkatan

Ia juga memprediksikan NasDem Nunukan akan jauh lebih besar dibawah kepemimpinannya dan menargetkan delapan kursi untuk DPRD Nunukan  dua untuk DPRD Provinsi dan satu untuk DPR-RI pada pemilihan anggota legislatif mendatang

Lebih dari seribu orang penuhi hotel laura dalam prosesi pelantikan dan pengukuhan partai NasDem Nunukan tak hanya didalam area hotel namun juga sampai ke jalan raya

Tampak juga hadir bupati Kabupaten Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid, S.E,.M.M,.P.Hd dan Ketua DPRD Nunukan sekaligus juga sebagai ketua DPD Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)

(renatmadeva)