Kategori: POLITIK DAN EKONOMI

TANJUNG SELOR – Gubernur Kaltara Drs. H. Zainal A Paliwang SH., M.Hum meminta seluruh organisasi perangkat kerja lebih memacu kinerjanya di 2023 dibanding 2022 kemarin.

Hal ini ditegaskan Gubernur kala memberi arahan kepada sejumlah kepala OPD beserta staf pada rapat percepatan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Kaltara 2022.

Gubernur juga menegaskan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah daerah 2023 segera dilaksanakan berdasarkan tahapannya dan ketentuan perundang-undangan.

“Prioritaskan kegiatan yang bersentuhan dan memberi manfaat banyak bagi masyarakat,” ujarnya.

“Semoga di 2023 ini semua diberikan perlindungan dan petunjuk agar kita sukses membangun Kaltara jauh lebih baik. Baik pembangunan maupun untuk kesejahteraan masyarakat,” tambah Gubernur.

Gubernur juga menggarisbawahi tema/fokus pembangunan Pemprov Kaltara 2023 berdasarkan RPJMD yang telah disusun. Temanya ialah “Pengembangan Industri Dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Industri Berbasis Sumber Daya Lokal”.

Tema ini mengisyaratkan pembangunan Provinsi Kaltara 2023 diarahkan pada pengembangan dan penguatan industri secara luas yang meliputi beberapa hal yakni industri primer, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan dan pertambangan.

Selanjutnya, industri pengolahan; industri ketenagalistrikan; industri perdagangan dan jasa; industri pariwisata dan ekonomi kreatif; industri rumah tangga, kecil dan menengah, dan industri lainnya.

“Karena, industri-industri tersebut merupakan industri yang menopang hajat hidup masyarakat sekaligus sebagai industri yang mendorong terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi Kaltara,” ujarnya.

Industri menurut Gubernur mampu memberi nilai tambah sesuai dengan rantai nilai industrinya. Selain itu, pengembangan dan penguatan industri-industri tersebut berarti mendorong terjadinya peningkatan investasi.

“Namun, peningkatan investasi dalam industri harus didukung oleh pembangunan dan pengembangan infrastruktur,” tutur Gubernur Zainal.

(adpim)

TANJUNG SELOR – Perkembangan Tingkat Inflasi tahunan Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2022 selalu mengalami fluktuatif dan cendrung meningkat dari tahun sebelumnya.

Kepala Dinas Komunikasi Informasi Statistik dan Persanadian (DKISP) Kaltara Ilham Zain, S.Sos., M.PA mengatakan tahun 2022 tingkat inflasi di Kaltara mengalami fenomena unik. Dimana inflasi tahunan yang fluktuatif cenderung mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, sebagai akibat dari naiknya harga dari beberapa komoditas, termasuk bahan bakar dan kelompok transportasi.

Ilham mengatakan, Januari tahun lalu inflasi Kaltara masih diangka 3,82 persen, namun secara perlahan mengalami kenaikkan di setiap bulannya dan puncaknya terjadi pada September dimana inflasi Kaltara mencapai 6,64 persen.

“Di September itu, ada kelompok pengeluaran mengalami kenaikkan yang cukup signifikan yakni kelompok transportasi, dimana tingkat inflasi bulannya mencapai 8,10 persen sementara 10 kelompok pengeluaran lainnya hanya 0, sekian persen,” ungkapnya.

Kenaikan inflasi sektor transportasi tersebut mendorong pemerintah daerah melalui Gubernur Kaltara bernegosiasi dengan beberapa maskapai untuk menambah jadwal dan rute penerbangan yang dari dan keluar Kaltara baik Lion Air Group, Citilink, dan Air asia.

Pada akhirnya, Citilink untuk rute Tarakan-Balikpapan (PP) dan Maskapai Super Air Jet Rute Tarakan-Balikapan dan Balikpapan-Tarakan (PP) secara resmi mulai mengudara di Kaltara. Hal ini pun mengakibatkan harga tiket transportasi udara perlahan-lahan mengalami penurunan, namun untuk transportasi udara dari Tanjung Selor menuju Balikpapan dan lainnya masih pada kisaran harga limit tertinggi.

Kendati demikian, Ilham mengatakan walaupun harga tranportasi udara dari Tanjung Selor menuju luar daerah masih pada level harga tertinggi, akan tetapi masyarakat Bulungan memiliki opsi pilihan lainnya. “Masih ada pilihan lain jika keluar daerah jika menggunakan transportasi udara, bisa melalui bandara udara Tarakan yang memang harga tiket cenderung terjangkau,” ungkapnya.

Dijelaskan pula, jika di Januari sebesar 3,82 persen, maka Bulan Februari mengalami peningkatan menjadi 3,85 persen, demikian pula seterusnya seperti Maret 4,61 persen, April naik hingga 4,78 persen, namun sedikit turun di Bulan Mei dengan posisi angka sebesar 4,46 persen, kembali naik perlahan di Bulan Juni sebesar 5,17 persen. Demikian pula pada Bulan Juli, kembali naik pada angka 5,72 persen dan di Bulan Agustus sedikit turun dan berada pada posisi 5,51 persen.

Memasuki Bulan September, lanjut Ilham, kenaikkan inflasi sudah tidak bisa di bendung dan menembus angka 6,64 persen tertinggi dari bulan-bulan sebelumnya dan di Oktober inflasi kembali melemah pada posisi 6,06 persen dan semakin menurun di Bulan November sebesar 5,24 persen hingga Bulan Desember kembali turun di angka 4,74 persen.

Ilham mengungkapkan dalam rangka penurunan infalasi ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara telah melakukan beberapa upaya intervensi untuk menekan inflasi. Dimana pada bulan Desember 2022, menyambut Natal dan Tahun Baru, kekhawatiran peningkatan yang lebih tinggi dapat dikendalikan, sebagaimana data rilis bulan Januari ini turun diangka 4,74 persen, tentu penurunan ini merupakan upaya semua pihak termasuk Bank Indonesia, BPS, Kalangan Dunia Usaha, TNI, dan POLRI.

Ilham juga menyatakan beberapa upaya yang telah dilakukan Pemprov sesuai Intruksi Gubernur dalam rangka penurunan iflasi, diantaranya adalah, subsidi ongkos angkut (SOA), dimana Pemprov Kaltara telah mengalokasikan SOA sebesar Rp 8,5 miliar.

Adapun ini untuk mengatasi disparitas harga dan kelangkaan bahan pokok penting. Sampai saat ini, SOA untuk Krayan yang sudah berjalan dan sudah dialokasikan baik SOA penumpang maupun barang/kargo.

Lalu audiensi dengan maskapai penerbangan, seperti Citilink dan Air Asia guna menangani tingginya harga angkutan udara.

Bahkan, terkait dengan tingginya harga tiket angkutan udara, pada 30 November 2022, dilakukan audiensi dengan Menteri Perhubungan untuk menambah rute dan frekuensi penerbangan dari dan menuju Kaltara.

Hasilnya telah dibuka penerbangan maskapai Citilink untuk rute Tarakan-Balikpapan (PP) dan Maskapai Super Air Jet Rute Tarakan-Balikapan (PP).

Selanjutnya, jelang hari besar keagamaan nasional (HKBN) Idul Fitri pada April 2022 lalu, pemerintah telah melaksanakan gelar pasar murah yang bekerjasama dengan TTIC Pusat. Kemudian ada Perkarangan Pangan Lestari (P2L), hal ini untuk menjaga ketersediaan, aksesibilitas dan pemanfaatan pangan untuk rumah tangga.

“P2L ini telah berjalan di Nunukan dan Tarakan, bantuannya sebesar Rp 15 juta yang dicairkan dalam 2 tahap setiap triwulan,” bebernya.

Upaya lainnya berupa sidak pasar yang terlaksana di seluruh kabupaten kota guna memonitoring harga pangan di pasar. Kemudian, kerjasama antar daerah berupa pengiriman sapi potong dari Kabupaten Gorontalo Utara dengan Kota Tarakan.

Program lainnya untuk menekan inflasi berupa penanaman cabai, bawang merah dan padi yang dilaksanakan di Kaltara. Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yakni gelar pangan murah, penyerahan alsintan dan saprotan, penandatanganan komitmen KAD antara provinsi, dan kick off Gerakan tanam cabai sejuta pohon yang secara konsisten terus digaungkan.

Bahkan, penanaman cabai dan bawang merah di Kaltara yang dilakukan pada Agustus 2022 telah di panen mulai Oktober lalu, tingginya harga cabai dan bawang merah menjadi alasan program ini dilaksanakan.

Gerakan ini dirasa efektif mampu menurunkan tekanan inflasi di Kaltara khususnya pada kelompok Makanan Bergejolak (VF).

“Saat ini belanja Operasi Pasar yang telah terealisasi sebesar 98,35 persen dari anggaran APBD, Pemprov Kaltara juga telah merealisasikan alokasi Belanja Perlindungan Sosial untuk mendukung pengendalian inflasi yang telah mencapai 21,19 persen,” beber Ilham.

(dkisp)

Pada realisasi I-Account APBD per 30 November 2022, Pemda mencatat Pendapatan Rp 7,59 triliun dengan realisasi Belanja Rp6,23 triliun, dan surplus Rp 1,37 miliar, kinerja pendapatan ini mengalami peningkatan sebesar Rp 1.190,65 miliar atau 65,77 persen dibandingkan periode tahun 2021. Secara nominal, peningkatan terbesar terjadi pada Pendapatan PPh Non Migas yang naik sebesar Rp 645,24 miliar.

“TKDD turut mengalami peningkatan sebesar Rp 331,92 miliar atau 5,23 persen, yang disebabkan oleh kenaikan dalam komponen DBH sebagai akibat kenaikan harga komoditas dunia,” tutur Adi Widyanda.

Penerimaan negara secara agregat terus menunjukkan adanya peningkatan yang semakin kuat dibanding tahun sebelumnya. Namun dari sisi belanja negara menunjukkan adanya kontraksi. Untuk itu diperlukan upaya untuk mendorong peningkatan belanja pemerintah terutama untuk belanja barang dan modal, serta percepatan penyaluran TKDD.

Menjelang berakhirnya tahun anggaran 2022, fenomena penumpukan realisasi belanja di akhir tahun 2022 masih terjadi. Pada bulan November 2022 telah direalisasikan belanja sebesar Rp 415 miliar.

Dimana, hingga akhir bulan November 2022, terdapat sisa pagu sebesar Rp 795 miliar yang berpotensi direalisasikan pada Bulan Desember 2022. Jika dibandingkan dengan rata-rata realisasi anggaran selama 10 bulan (Januari-Oktober) sebesar Rp 243 miliar, maka realisasi di bulan November tersebut mengalami peningkatan sebesar 70 persen, sedangkan potensi realisasi belanja di bulan Desember meningkat sekitar 3 kali lipat.

Selain itu, dinamika realisasi akhir tahun anggaran juga kerap diwarnai penyelesaian belanja modal pembangunan fisik yang memerlukan jaminan atau garansi bank mengingat penyelesaian finalnya terjadi setelah batas akhir penyampaian SPM-LS kontraktual.

Oleh karena itu, tingginya volume realisasi belanja beserta dinamika pencairan anggaran di akhir tahun tersebut harus diantisipasi oleh semua pihak terkait dalam rangka mewujudkan pencairan belanja akhir tahun yang lancar, efektif, tertib, dan akuntabel.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Sebanyak 20 rancangan peraturan daerah (Ranperda) masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) 2023.

Pemprov Kaltara dan DPRD Kaltara telah menyetujui propemperda 2023 tersebut lewat rapat paripurna persetujuan bersama yang dihadiri Wakil Gubernur Dr. Yansen TP M.Si bersama Ketua DPRD Albertus Stefanus dan Wakil Ketua Andi Hamzah di ruang sidang DPRD Kaltara, Senin 19 Desember 2022.

Dua puluh propemperda terdiri atas 15 usulan Pemprov Kaltara dan 5 inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Wagub mengatakan perencanaan dalam proses pembentukan perda merupakan langkah awal pembentukan instrumen hukum daerah.

“Kami berkomitmen setiap rancangan perda yang tercantum dalam propemperda, memperhatikan kualitas agar perda yang dihasilkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan memberi dampak positif serta memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehidupan masyarakat,” tutur Wagub.

Usulan Ranperda yang diajukan Pemprov Kaltara antara lain Perubahan Atas Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang PT Benuanta Kaltara Jaya; Perubahan Atas Perda Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Migas Kaltara Jaya; Ranperda Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Ranperda Pemberdayaan Masyarakat Desa; Ranperda Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular; Ranperda Penanaman Modal; Ranperda Pengarusutamaan Gender; Ranperda Penyelenggaraan Inovasi Daerah.

Adapun ranperda inisiatif DPRD mencakup Ranperda Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Kaltara; Ranperda Pembanunan Wilayah Perbatasan Provinsi Kaltara; Ranperda Keterbukaan Informasi Publik; Ranperda Penyelenggaraan Keolahragaan; dan Ranperda Pendidikan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

(adpim)