Kategori: POLITIK DAN EKONOMI

Mendengar Arahan Presiden, Bupati Nunukan dan Forkopimda Hadiri Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda

ADVERTORIAL, BERANDA, NASIONAL, POLITIK DAN EKONOMI, TNI/POLRI NEWS

BOGOR – Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid, SE, MM, Ph.D menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Sentul International Convention Centre (SICC) Kabupaten Bogor pada Selasa, 17 Januari 2023.

Turut hadir bersama Bupati Nunukan, Ketua DPRD Hj. Leppa, Dandim 0911 Nunukan Letkol Inf Albert Frantesca, M.Han, Kapolres Nunukan AKBP Ricky Hadiyanto, S.H., S.I.K., M.H, Danlanal Nunukan Letkol Laut (P) Arief Kurniawan Hertanto, SH dan Kajari Nunukan Teguh Ananto, SH, MH.

Kegiatan tersebut, dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo bersama Kabinet Kerja Indonesia Maju.

Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid mencatat setidaknya beberapa point penting yang disampaikan Presiden.

Beberapa point yang disampaikan oleh Presiden dalam arahannya adalah terkait Inflasi, penanganan Kemiskinan Ekstrim, penanganan Stunting, Investasi, Birokrasi APBD dan TKDN, perencanaan Tata Kota, Stabilitas Politik dan Keamanan, serta Toleransi Umat Beragama.

Terkait Inflasi, Kepala Negara mengingatkan kepada seluruh Kepala Daerah untuk berhati-hati, akan bahayanya inflasi. Menurutnya, di tahun 2023 ini, Managing Directur IMF mengatakan satu per tiga ekonomi di dunia diprediksi mengalami resesi.

Lebih lanjut Bupati menyampaikan catatan nya, Presiden RI juga meminta kepada Kepala Daerah untuk turun langsung memantau harga barang jasa di lapangan, sehingga semua bisa terdeteksi agar kita bisa cepat melakukan antisipasi dan mencari solusinya.

Terkait penanganan stunting, Presiden menyampaikan semua daerah sudah memiliki data pastinya, dan tentunya cara mengatasi nya juga sudah tahu, makanya ini harus kita tekankan kepada masyarakat baik kepada ibu hamil maupun keluarganya. Kader posyandu juga harus aktif dalam penanganan ini.

Selanjutnya soal Investasi, ini menjadi kunci pertumbuhan ekonomi. Investasi menjadi rebutan semua negara. Untuk itu, jangan pernah persulit soal izin, semua harus bisa selesai dalam hitungan hari jangan berbulan-bulan.

Kemudian terkait birokrasi APBD dan TKDN saat ini, semua sudah ada indikator kinerja, yang keseluruhannya sesuai prioritas pemerintah yakni investasi, kemiskinan, digitalisasi, inflasi dan TKDN. Semuanya juga harus melakukan belanja produk lokal, tahun 2022 semuanya baru mencapai 61 persen, kedepan harus meningkat dari itu,” ucapnya.

Tidak hanya itu, Presiden juga menyinggung soal tata kota di tiap daerah. Beliau menginginkan, setiap daerah memiliki brandnya sendiri, berdasarkan potensi, dan ciri khas kota tersebut, agar kedepan daerah di Indonesia dapat memaksimalkan potensi, demi pencapaian visi daerahnya.

Selanjutnya, Presiden juga menyampaikan toleransi umat beragama di tiap daerah.

“Jangan kita larang, masyarakat untuk beribadah. Berikan kebebasan kepada mereka dalam melaksanakan ibadahnya”, ujar Presiden.

Menambahkan penyampaian Presiden, Bupati menjelaskan beberapa point yang disampaikan Presiden tersebut juga sudah pernah disampaikan ke jajaran perangkat daerah ketika apel perdana diawal tahun 2023.

“Tadi beberapa point yang disampaikan Presiden juga sebelumnya pernah saya sampaikan pada saat apel perdana diawal tahun 2023 ke jajaran perangkat daerah seperti penanganan stunting, percepatan APBD dan TKDN dengan menerbitkan surat edaran termasuk juga terkait pelayanan perizinan”, ujar Bupati.

Terakhir Bupati menyampaikan arahan-arahan Presiden ke jajaran pimpinan perangkat daerah melalui grup WhatsApp

“Arahan arahan yang disampaikan Presiden tadi saya sudah sampaikan ke jajaran perangkat daerah agar segera dilaksanakan dan menjadi perhatian, tentu sebagai kepala daerah kita harus siap menjalankan instruksi Presiden”, pungkas Laura.

(PROKOMPIM)

Peternak Ayam Potong Nunukan Keluhkan Pasokan Ayam Dari Luar Daerah

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA, NUNUKAN, POLITIK DAN EKONOMI

NUNUKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Nunukan gelar rapat dengar pendapat bersama dengan kelompok Asosiasi Peternak Ayam Potong Lokal bertempat di ruang rapat ambalat 1 kantor DPRD Kab. Nunukan, Selasa (17/01/2023).

Pertemuan rapat dihadiri oleh anggota DPRD Kab.Nunukan, Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Nunukan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab.Nunukan, Balai Karantina Pertanian Kelas II Tarakan Wilayah Kerja Nunukan dan anggota Asosiasi Peternak Ayam Potong Lokal.

Selaku Ketua Asosiasi Peternak Ayam Potong binaan CV. Tunon Taka Mitra Sejahtera Nunukan, Sultan mengatakan bahwa “Persoalan yang kami sampaikan adalah baru baru ini ada pasokan ayam beku dari luar daerah yang dimana sebenarnya peternak lokal siap dan mampu menyediakan ayam segar dan sehat untuk masyarakat Nunukan” ungkap Sultan.

“Dikarenakan ada pasokan ayam beku diluar daerah menyebabkan terganggunya mata rantai pemasaran dan lambat panen peternak yg mengakibatkan kerugian, Kami minta dari pemerintah adalah bagaimana kebijakan proteksi untuk peternak ayam lokal di Nunukan terkait permasalahan yg terjadi dan akan datang” lanjut Sultan.

Beberapa dinas terkait meyampaikan tanggapannya, salah satunya Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Sabri, S.T., M.Si mengatakan bahwa “Data yang kita dapatkan akan kita kalkulasi dan petakan ulang sesuai dengan yang disampaikan peternak, dan jika memang mau dibuatkan perturan atau perda nanti kita coba kaji lebih dalam dengan beberapa pihak, dan juga jikalau harga dari luar itu tidak sesuai dengan konsumen pasti masyarakat juga mikir mikir untuk beli ayam luar daerah” tutur Sabri.

Selaku Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Masniadi, S.Hut., M.AP juga menyampaikan tanggapannya “Untuk data di kami produksi kebutuhan ayam Kabupaten Nunukan masih kurang, kebutuhan kita perbulan 209.000 Kg sedangkan produksi 189.550 Kg, masih kurang 19.779 Kg, sebenarnya masalah ada diantara lapak dan peternak untuk harga, karena ayam dijual dengan harga yang jomplang, peternak jual ayam 31.000/Kg sedangkan lapak 48.000/Kg, di Surabaya dijual disini 32.000/Kg, dan kami lebih menjamin beku daripada segar, karena ayam beku lebih awet daripada ayam segar yg hanya bertahan sebentar” Kata Masniadi.

Sejumlah anggota DPRD mengemukakan saran dan didapatkan kesimpulan yang disampaikan oleh Welson selaku ketua komisi II DPRD Nunukan dan Pimpinan Rapat, bahwa “Meminta pemerintah daerah segera merumuskan regulasi usaha peternakan di Nunukan, seperti Perda atau Peraturan Bupati, Payung hukum daerah tersebut diharapkan dapat melindungi usaha peternakan termasuk pemasaran dan produksi ternak di Nunukan serta ini perlu melalui kajian kedua pihak OPD terkait atau Inisiatif DPRD” tutup Welson dalam menyampaikan kesimpulan rapat.

(Dhin/Nam)

Pemprov: Transparansi itu Amanah dari Masyarakat

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, POLITIK DAN EKONOMI

TARAKAN – Atas nama Pemprov Kaltara, Gubernur Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum menerima dua laporan hasil pemeriksaan (LHP) dari Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Kaltara Ruben Artia Lumbantoruan, Senin 17 Januari 2023 di Tarakan.

Pertama, LHP Kepatuhan Terinci atas Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran (TA) 2021 – Semester I 2022 pada RSUD dr. H. Jusuf SK.

Kedua, LHP Kinerja atas Efektivitas Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) TA 2019 – Semester I 2022.

“Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada BPK RI atas terlaksananya penyerahan LHP ini. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan merupakan suatu wujud pertanggungjawaban atas kinerja pemerintah yang merupakan amanah dari masyarakat,” ujar Gubernur Zainal.

Gubernur berpendapat BPK Kaltara telah menjadi mitra navigasi menempatkan posisi sebagai fasilitator dan mitra kerja yang menemani proses pembelajaran dan implementasi tata pemerintahan yang baik di Kaltara.

(adpim)

DPRD Nunukan Sampaikan Rancangan Alokasi Kursi dan Penataan Dapil Ke KPU RI

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NUNUKAN, POLITIK DAN EKONOMI

NUNUKAN – DPRD Kabupaten Nunukan menyampaikan rancangan alokasi kursi dan Penataan dapil ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

Diterima langsung oleh Komisioner KPU RI, Idham Holik, anggota DPRD Nunukan mengkonfirmasi bahwa daerah pemilihan yang ideal di Kabupaten Nunukan adalah opsi pertama, sesuai rancangan KPU Nunukan.

Wakil Ketua DPRD Nunukan, Saleh SE melalui anggota legislatif Nunukan, Andre Pratama mengatakan, rancangan dapil di wilayah perbatasan itu pilihannya adalah opsi pertama.

Sebagaimana kesepakatan anggota dewan dalam rapat dengar pendapat yang dihadiri komisioner KPUD di Kantor DPRD Nunukan.

Hal ini juga disepakati oleh sejumlah Partai Politik Nunukan, tokoh masyarakat dan perwakilan adat melalui Uji Publik Penataan Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan yang digelar KPU Nunukan desember tahun lalu.

“ Ada dua opsi yang ditawarkan oleh KPU Nunukan, DPRD sebagai perwakilan rakyat cenderung yang memilih Opsi pertama,” kata Andre Pratama di hadapan Komisioner KPU RI, Rabu (11/01/23).

Politisi Partai Bulan Bintang ini merinci ketentuan opsi pertama yang menjadi kesepakatan steakholder di Nunukan,
yakni Dapil I Nunukan Induk 10 kursi, Dapil II Nunukan Selatan 3 kursi.

Kemudian Dapil III (5 kecamatan di Pulau Sebatik) mendapat jatah 7 kursi, dan Dapil IV (14 kecamatan masing-masing dari Sebuku, Kabudaya, Dataran Tinggi Krayan) mendapat bagian 10 kursi.

“ Yang menjadi pertanyaan adalah apakah rancangan yang akan di usulkan KPU Nunukan berpeluang diterima untuk diplenokan oleh Komisi 2 DPR RI,” lanjutnya.

Menurutnya, saat ini jumlah penduduk di Nunukan mencapai 200.138 orang, artinya penambahan alokasi kursi dan penetapan dapil sudah proporsional.

“ Kursi legislatif di kota/kabupaten menyesuaikan dengan jumlah penduduk, berdasarkan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.” tambah Andre.

Menanggapi aspirasi tersebut, Komisioner KPU RI, Idham Holik mengatakan, pada prinsipnya penambahan dapil mengacu pada kriteria tujuh prinsip PKPU No. 6 Tahun 2022 Tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu.

Dalam peraturan tersebut, kata Idham terkatub pada Pasal 2 yang memperhatikan tujuh prinsip penyusunan dapil yakni, Kesetaraan Nilai Suara, Ketaatan pada pemilu yang proporsional, proporsionalitas, Integritas wilayah, berada dalam cakupan wilayah yang sama, kohesivitas dan kesinambungan.

“ Kami selaku penyelenggara menampung aspirasi ini dan nantinya akan kami sampaikan ke DPR – RI melalui rapat Konsultasi,” kata Idham.

Dalam pertemuan tersebut, Idham mengapresiasi penyelenggara pemilu dan anggota DPRD Nunukan yang telah hadir menyampaikan gagasan konstituen di KPU RI.

“ Kami sangat berterimakasih kepada KPU, Bawaslu dan anggota DPRD Nunukan bisa bersatu kompak membangun kebersamaan, jarang hal ini terjadi,” ujarnya.

Usai pertemuan di KPU RI anggota DPRD melanjutkan pertemuan ke Bawaslu RI, untuk mengkonsultasikan pengawasan dan mekanisme alokasi anggaran Pemilu Serentak 2024. Anggota dewan dan penyelenggara pemilu Kabupaten Nunukan, diterima oleh Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, SH., L.LM dan sejumlah pejabat strukural dan staf Sekretariat Jenderal Bawaslu RI.

(Humas DPRD Nnk/Nam)

Gelar Talkshow Kolaboratif, Kanwil DJPb Bahas Gambaran APBN 2023

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, POLITIK DAN EKONOMI

TANJUNG SELOR – Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (Kanwil DJPb) Kalimantan Utara (Kaltara), menggelar Konferensi Pers Kinerja APBN Tahun Anggaran 2022 dan Talkshow Kolaboratif Overview APBN Tahun 2023, digelar di Aula Kanwil DJPb Kaltara, pada Selasa (10/1/2022).

Hadir sebagai narasumber, Kepala Kanwil DJPb Kaltara, sekaligus Kepala Perwakilan Kementerian Kalimantan Utara, Wahyu Prihantoro, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kaltara, Teddy Arief Budiman, serta dari unsur pimpinan Kantor Vertikal, Kementerian Keuangan Lingkup Kaltara.

Diantaranya Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tarakan, Gerrits P. Tampubolon, Kepala Seksi Hukum dan Informasi, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tarakan, Meliana Susanto, dan Kepala Bidang Pembinaan Prasarana Anggaran I Kanwil DJPb Kaltara, Ende Johanes ryat.

Seperti diketahui, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Indonesia telah berakhir. Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mencabut kebijakan itu pada akhir Desember tahun lalu. Keputusan tersebut diambil setelah mempertimbangkan situasi pandemi yang makin terkendali serta kajian mendalam.

Hal tersebut tentu tak terlepas dari peran kinerja APBN. Dimana, sejak tahun 2020 APBN telah bekerja keras sebagai bentuk respon kebijakan fiskal yang cepat dan extraordinary untuk meng-counter dampak negatif pandemi Covid-19. Kerja keras APBN ini menghasilkan pemulihan ekonomi meskipun secara bertahap.

“Diproyeksi berakhirnya PPKM, akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, akan semakin mendorong geliat mobilitas masyarakat sehingga meningkatkan aktivitas ekonomi dan keuangan,” kata Kepala Kanwil DJPb Kaltara, Wahyu Prihantoro.

Dari total Belanja Negara tahun 2023 sebesar Rp 3.061,2 triliun, dialokasikan ke Provinsi Kaltara sebesar Rp 12,24 triliun dalam bentuk belanja K/L sebesar Rp 3,76 triliun dan TKD sebesar Rp 8,48 triliun.

Secara umum, APBN untuk Provinsi Kaltara naik 17,06 persen dibanding anggaran tahun 2022. Alokasi TKD naik signifikan sebesar 25,05 persen yang dikontribusi oleh kenaikan alokasi Dana Bagi Hasil hampir 100 persen. Sedangkan alokasi belanja K/L naik 2,30 persen.

Belanja untuk Provinsi Kaltara dialokasikan kepada 38 K/L yang terdiri dari 213 Satuan Kerja (Satker) dan disalurkan oleh 3 (tiga) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) lingkup Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kaltara. Yakni KPPN Tanjung Selor, KPPN Tarakan, dan KPPN Nunukan.

Adapun rinciannya, Provinsi Kaltara dengan belanja K/L sebesar Rp 199,1 miliar dan TKD sebesar Rp 1,97 triliun. Kabupaten Bulungan, dengan belanja K/L sebesar Rp 2,3 triliun dan TKD sebesar Rp 1,29 triliun. Kabupaten Malinau, dengan belanja K/L sebesar Rp 135,4 miliar dan TKD sebesar Rp 2,06 triliun.

Untuk Kabupaten Nunukan, belanja K/L sebesar Rp 342,7 miliar dan TKD sebesar Rp 1,33 triliun, Kota Tarakan dengan belanja K/L sebesar Rp 740 miliar dan TKD sebesar Rp 793,63 miliar. Sedangkan untuk Kabupaten Tana Tidung, belanja K/L sebesar Rp 26,6 miliar dan TKD sebesar Rp 1,05 triliun.

“Kedepan, proyeksi perekonomian global masih diliputi ketidakpastian di tengah upaya pemulihan ekonomi yang masih berjalan menimbulkan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan APBN termasuk di wilayah Kaltara,” beber Wahyu Prihantoro.

Sementara Kepala KPwBI Kaltara Teddy Arief Budiman mengatakan angka inflasi Kaltara yang rendah di akhir 2022 memberikan sinyal atas perbaikan perekonomian di 2023 ini.

Inflasi IHK Kaltara tercatat 0,50 persen (mtm), atau lebih rendah dibandingkan inflasi nasional 0,66 persen (mtm), meskipun lebih tinggi dibandingkan inflasi bulan sebelumnya 0,10 persen (mtm).

Adapun dua kota penyumbang IHK Kaltara yaitu Tarakan dan Tanjung Selor masing-masing tercatat mengalami inflasi sebesar 0,59 persen (mtm) dan 0,19 persen (mtm).

Dengan perkembangan tersebut, Inflasi Kaltara secara tahunan mengalami penurunan tekanan inflasi menjadi 4,74 persen (yoy) dari sebelumnya 5,24 persen (yoy). Inflasi Kaltara tersebut jauh lebih rendah jika dibandingkan inflasi nasional yakni sebesar 5,51 persen (yoy).

Sejalan dengan itu, Kota Tarakan juga mengalami penurunan tekanan inflasi sebesar 3,93 persen (yoy) dari sebelumnya sebesar 4,24 persen (yoy).

Ini menjadikan Kaltara dan Tarakan menjadi daerah dengan inflasi terendah se-Kalimantan, serta menjadi ke-5 dan ke-4 secara nasional, masing-masing untuk kategori provinsi dan kabupaten/kota.

Menurut Teddy peluang ekonomi tumbuh di tahun 2023 cukup besar, meskipun di saat yang bersamaan ancaman inflasi masih berpeluang terjadi di Kaltara. “Diperkirakan pertumbuhan ekonomi itu di 4,2 sampai 5 persen di 2023 ini,” tutup Teddy.

(dkisp)