Kategori: POLITIK DAN EKONOMI

TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menggelar Rapat Paripurna ke 10 Masa Persidangan I Tahun 2023, dengan agenda pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD dan penyampaian rekomendasi DPRD Kaltara terhadap Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran (TA) 2022.

Mewakili Gubernur Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara Dr. Yansen TP, M.Si dalam sambutannya memberikan apresiasi serta ucapkan terima kasih atas atensi dan perhatian sangat tinggi, yang telah diberikan ketua beserta seluruh anggota DPRD Provinsi Kaltara.

“Atas nama Pemprov Kaltara, memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih. Perhatian dari jajaran DPRD selaku representasi dari warga masyarakat Kaltara ini, tentu menjadi pemacu semangat bagi saya dan seluruh jajaran Pemprov Kaltara, untuk semakin giat membangun dan mensejahterakan seluruh lapisan masyarakat Kaltara tanpa terkecuali,” ujar Wagub Yansen TP.

Diketahui, bahwa laporan LKPj kepala daerah, merupakan kewajiban konstitusional yang diamanatkan dalam Pasal 69 Undang-undang (UU) Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 13/2019, tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

LKPj, kata Yansen, disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna DPRD, yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Penyampaian LKPj ini telah kita laksanakan, pada rapat paripurna DPRD Provinsi Kaltara, Selasa (28/3/2022) lalu. Dan, pada hari ini bersama-sama kita akan mendengarkan pendapat akhir franksi-fraksi DPRD serta rekomendasi DPRD Provinsi Kaltara terhadap LKPj Gubernur Kaltara TA 2022,” tutur Wagub.

Wagub mengungkapkan, jika pembahasan dan rekomendasi LKPj merupakan amanat dari PP No. 13/2019, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permedagri) No. 18/2020, yang menyebutkan bahwa DPRD memiliki kewajiban untuk melakukan pembahasan LKPj dan menerbitkan rekomendasi sebagai bahan penyusunan perencanaan pada tahun berjalan dan tahun berikutnya.

“Saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada DPRD Kaltara, yang membentuk Panitia Khusus (Pansus) melalukan evaluasi ke lapangan yang kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan pembahasan atas laporan LKPj. Dan pada akhirnya menghasilkan sejumlah rekomendasi dan catatan strategis sebagai bahan dalam penyempurnaan penyelenggaraan pada masa yang akan datang,” ujar Yansen.

Untuk itu, terkait hal tersebut Pemprov Kaltara akan segera menindaklanjuti dan menyampaikan tanggapan atau jawaban berdasarkan rekomendasi yang telah disampaikan.

“Kami juga akan segera merumuskan kebijakan strategis yang akan di implementasikan dalam pelaksanaan pembangunan di tahun berjalan dan tahun berikutnya. Baik itu dalam bentuk dokumen perencanaan dan penganggaran, maupun peraturan daerah dan peraturan kepala daerah,” tutup Wagub Yansen.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum mengharapkan dokumen pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024 betul-betul menampung apa yang menjadi aspirasi dan keluhan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Zainal Paliwang saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Kaltara Tahun 2024, di Gedung Gabungan Dinas (Gadis) Pemprov Kaltara, Senin (17/4/2023).

Seluruh bupati/wali kota se-Kaltara dihadirkan dalam Musrenbang RKPD Provinsi Kaltara 2024, baik langsung maupun secara daring.

Hadir pula diantaranya Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Dr. Yansen TP, M.Si, Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marjanus, tokoh masyarakat, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Kaltara.

“Mari semua berkolaborasi, bergandengan tangan membangun Provinsi Kaltara melalui perencanaan partisipatif. Yaitu, perencanaan pembangunan yang mengikutsertakan masyarakat,” ujar Wagub Zainal.

Gubernur menyampaikan kepada para kepala daerah agar RKPD tahun 2024, untuk memfokuskan peningkatan keanekaragaman industri dan perdagangan produk unggulan daerah.

Hal ini, dikatakannya selaras dengan tema rencana kerja Pemerintah Pusat 2024 yakni “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Disampaikanya, bahwa terdapat 7 (tujuh) usulan Pemprov Kaltara yang diakomodir oleh Pusat pada Rakortekbang beberapa waktu lalu. Yakni Optimalisasi Penanganan Jalan Malinau-Long Semamu-Long Bawan, Pengembangan dan Peningkatan Kawasan Transmigrasi Salim Batu dan Tana Tidung.

Lalu, Pemantauan Kualitas Air Laut di wilayah Perbatasan Indonesia dan Malaysia (Sebatik dan Tawau), Sertifikasi Laboratorium Lingkungan Hidup, Peservasi Jalan Aki Balak Kota Tarakan, Reservasi Jalan dalam Kota Nunukan, dan Preservasi Jalan Aji Iskandar Kota Tarakan.

Selain itu, lanjut Zainal, terdapat juga 12 (dua belas) usulan juga yang akan dibahas lebih lanjut. “Saya sudah perintahkan kepada OPD bersangkutan, terhadap 12 usulan tersebut, untuk terus melakukan koordinasi dan komunikasi baik dengan Kementerian terkait maupun dengan Bappeda-Litbang Provinsi Kaltara,” sebut Zainal.

Dalam rangka mendukung tema RKPD 2024, Pemerintah Pusat bersama-sama dengan Pemprov Kaltara melalui forum Rakortekbang telah menyepakati Target Kinerja Daerah (TKD) tahun 2024 yang diukur dengan indikator makro ekonomi daerah.

Pada indikator laju pertumbuhan ekonomi, Kaltara menetapkan target pertumbuhan ekonomi 5,05-5,95 persen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka menurun ditargetkan sebesar 4,11 persen.

Sementara indikator tingkat kemiskinan di provinsi utara tahun 2024 ditargetkan akan berada diangka 6,10-5,90 persen, indikator indeks pembangunan masyarakat diangka 72,10 poin serta rasio kesenjangan masyarakat atau gini rasio di kisaran 0,265-0,268 poin.

Lebih lanjut, memperhatikan 8 (delapan) arah kebijakan Pemerintah Pusat yang salah satunya adalah pembangunan rendah karbon dan transisi energi, Gubernur Zainal optimis dengan target yang ditetapkan dapat tercapai. Hal ini sejalan dengan perkembangan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI/KIPI yang progresnya sangat pesat.

“Saya percaya pembangunan yang ada di Tanah Kuning-Mangkupadi, dapat memberi dampak bagi masyarakat di Kaltara pada umumnya, dan masyarakat bulungan secara khusus,” katanya.

Hal ini seiring denga laju pertumbuhan ekonomi Kaltara pada tahun 2022, yang umbuh 5,34 persen dibandingkan tahun 2021. Di mana angka ini melampaui angka pertumbuhan ekonomi nasional.

Pertumbuhan ekonomi ini berdampak dengan angka pengangguran terbuka yang menunjukkan penurunan cukup signifikan yang berada di angka 4,33 persen, tingkat pengangguran terbuka Kaltara jauh berada di bawah angka nasional sebesar 5,86 persen.

Selain angka pengangguran terbuka yang menurun, laju pertumbuhan ekonomi juga berdampak pada angka kemiskinan yang dapat ditekan hingga pada angka 6,77 persen dari tahun sebelumnya sebesar 7,36 persen. Dan, angka ini juga sangat jauh dari angka rata-rata nasional sebesar 9,54 persen.

Merespon hal tersebut, kembali Gubernur Zainal menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif harus dirasakan oleh seluruh masyarakat Kaltara, sehingga tidak terjadi ketimpangan pendapatan.

“Alhamdulillah, kita patut bersyukur karena nilai indeks gini yang menjadi indikator pemerataan pembangunan di Kaltara menunjukkan tren yang sangat baik dengan terus menurun setiap tahunnya. Di mana pada tahun 2022 indeks gini Kaltara berada pada angka 0,272 poin, nilai ini jauh di bawah rata-rata nasional yang sebesar 0,381 poin,” terangnya.

Tergambar dari indikator makro, Kaltara optimis menatap tahun 2024. Ini diperkuat dukungan kebijakan Pemerintah Pusat yang tertuang dalam prioritas nasional tahun 2024 dan kinerja Pemprov Kaltara tahun 2023, modal dasar untuk Kaltara tetap optimis menatap tahun 2024.

Hanya saja, dari semua indikator makro tersebut, capaian pembangunan manusia yang perlu menjadi perhatian bersama.

“Nilai IPM Kaltara pada tahun 2022 berada di angka 71,83 poin, sedikit di bawah nasional sebesar 72,91 poin,” bebernya.

Pemprov Kaltara membutuhkan dukungan dan keterlibatan dari seluruh pemangku kepentingan mulai dari kabupaten/kota, dunia usaha, kelompok masyarakat, akademisi, serta pihak media.

Hal ini dilakukan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dalam gerakan Kaltara Rumah Kita, yang mana kabupaten dan kota merupakan pilar utama pembangunan provinsi.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Zainal juga menyampaikan bahwa prioritas belanja pada tahun 2024, selain untuk melaksanakan belanja wajib (mandatory spending) seperti 20 persen untuk pendidikan dan 10 persen untuk kesehatan, Pemprov Kaltara juga berkomitmen untuk mengalokasikan belanja sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

Hal ini terkait dengan pengendalian inflasi di daerah, memastikan APBD dibelanjakan untuk produk-produk dalam negeri, menjaga stabilitas politik dan keamanan menjelang Pemilu Serentak 2024 serta penurunan kemiskinan ekstrem ke 0 persen.

“Yang tidak kalah pentingnya adalah usaha kita untuk menurunkan angka stunting. Oleh karena itu, saya berpesan dan mengajak kepada para bupati dan wali kota yang hadir dalam Musrenbang ini, agar dapat benar-benar memperhatikan arahan presiden tersebut,” imbuhnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Terus memantau perkembangan inflasi nasional, Gubernur Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum mengikuti rapat koordinasi (Rakor) rutin yang digelar Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) melalui daring.

Didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Dr. Bustan, S.E., M.Si, Kepala OPD dan stakeholder terkait mengikuti pemaparan yang disampaikan oleh instansi/kementerian pusat, Senin (17/4/2023). Hadir pula Komandan Korem (Danrem) 092 Maharajalila, Brigjen TNI Ari Estefanus.

Dalam rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Tito Karnavian ini, ia menyampaikan beberapa hal. Diantaranya adalah ketersediaan stok pangan terutama menjelang lebaran dan pengumpulan dana zakat.

Menurutnya, meskipun stok pangan saat ini relatif aman, telah ditemukan beberapa daerah yang ketersediaan stok pangan mengalami surplus dan minus. Melalui rakor ini, ia memerintahkan masing-masing kepala daerah baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota melalui satgasnya untuk melakukan peninjauan lapangan terhadap ketersediaan komoditas di daerahnya.

“Dilihat betul, dicek lapangan, komoditas apa yang kurang, komoditas mana yang lebih sehingga bisa saling membantu antar daerah,” pintanya.

Ia juga mengatakan, intervensi dari pusat dapat dilakukan apabila antar daerah mengalami kesulitan dengan cara berkoordinasi ke Badan Pangan Nasional atau Kementerian Perdagangan.

Menjelang lebaran ini, kebutuhan/demand akan pangan atau sembako akan meningkat hingga dua kali lipat. Ia terus mengingatkan, agar daerah mempersiapkan stok mengantisipasi lonjakan permintaan dan turut melibatkan para pengusaha komoditas sembako terkait.

Selanjutnya, ia mendorong agar masyarakat menunaikan zakat. Karena melalui zakat akan memperkuat daya beli masyarakat.

“Dalam waktu seminggu ini dorong masyarakat untu membayar zakat baik langsung kepada yang tidak mampu, para duafa, maupun juga secara tidak langsung melalui yayasan, masjid, Badan Zakat, dan lain-lain. Karena potensi zakat kita itu kurang lebih 327 triliun,” terangnya.

Dijelaskan juga potensi zakat di Indonesia berasal dari zakat pertanian, uang, perternakan, perusahaan, serta pengasilan dan jasa. Dari total potensi yang ada zakat yang terkumpul pada tahun 2021 terjaring sebesar Rp17 triliun.

Sementara itu, pada 2022 Zakat Infak Sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lain (DSKL) membidik pengumpulan zakat menembus Rp26 triliun. “Jadi kalau kita mampu mendorong masyarakat untuk mengeluarkan zakatnya bagi umat muslim yang wajib maka ini sangat mendorong daya beli masyarakat dan meskipun terjadi kenaikan tetap akan stabil ,” pungkasnya.

(dkisp)