Kategori: POLITIK DAN EKONOMI

Berdampak ke Usaha Rumput Laut Warga, Masyarakat Pertanyakan Aktivitas Penimbunan Pantai di Jalan Lingkar.

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NUNUKAN, POLITIK DAN EKONOMI

NUNUKAN – Bertempat di ruang rapat ambalat 1, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan gelar rapat dengar pendapat tentang oknum yang diduga menimbun di pantai Jalan Lingkar, Jumat (23/06/2023).

Gelaran rapat dengar pendapat itu dipimpin Ketua DPRD Nunukan, Hj. Leppa, dan Ketua Komisi II, Welson serta dihadiri oleh Kepala Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nunukan, Jhon Palapa dan masyarakat yang terdampak penimbunan pantai.

Selaku salah satu warga yang terdampak dari aktivitas penimbunan, Abdul Rahman mempertanyakan sertifikat oknum yang melakukan penimbunan.

“Kami ingin mempertanyakan terkait sertifikat oknum penimbun tersebut apakah diakui secara hukum atau tidak, karena kami dengar pemilik penimbun punya sertifikat wilayah di jalan lingkar, juga ini berdampak ke usaha rumput laut kami,” ujar Abdul Rahman.

Selanjutnya, Kepala Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nunukan, Jhon Palapa, menjelaskan legalitas dan sertifikat terkait aktivitas penimbunan tersebut telah menghadap untuk pengambilan batas tetapi karena data tidak cukup maka dilakukan pengukuran ulang.

“Dari pemohon sudah pernah menghadap ke kantor ATR/BPN Nunukan untuk pengambilan batas memposisikan letaknya dengan dua mekanisme yakni pengembalian batas dan pengukuran ulang namun mekanisme pengambilan batas yang diajukan ke ATR/BPN Nunukan, tidak bisa ditindaklanjuti karena data yang ada tidak cukup sehingga untuk memposisikan sertifikat tersebut menggunakan mekanisme pengukuran ulang,” ucap Jhon.

Bersama dengan itu, selaku Ketua Komisi II DPRD Welson menyebutkan sertifikat bukan menjadi acuan tetapi harus ada izin yang lengkap ketika melakukan usaha serta menyampaikan telah menghentikan sementara aktivitas penimbunan dan akan memanggil semua pihak.

“Untuk melakukan usaha, sertifikat memang tidak bisa dijadikan acuan tetapi ada persyratan-persyaratan yang harus dilengkapi dan legalitas sertifikatnya yang dipertanyakan seperti apa proses dia mendapatkan, jadi selanjutnya kita akan memanggil semua pihak untuk duduk bersama menjelaskan dan dicari titik terangnya, juga untuk aktivitas penimbunan sudah dihenyikan untuk sementara waktu,” tutup Welson.

(Nam)

Ribuan Produk dan Ratusan Penyedia Lokal Hadir di E Katalog

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NUNUKAN, POLITIK DAN EKONOMI, TEKNOLOGI

NUNUKAN – Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan meningkatkan produktivitas produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi terus dilakukan. Itu dibuktikan dengan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) yang dijalankan Pemkab Nunukan.

Kepala Bagian Pengadaan Barang / Jasa Setda Nunukan Sudarmin, SE.,M.AP menyampaikan berdasarkan data di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Nunukan total ada ribuan produk yang hadir di katalog lokal. Mulai dari produk UMK seperti makanan ringan, souvenir hingga hasil pertanian berupa benih. Ribuan produk ini merupakan penyedia lokal Nunukan.

“Jumlah produk yang tayang sebanyak 1.905 produk. Sementara jumlah penyedia pada katalog lokal sebanyak 162 penyedia dari 29 etalase,” ujar Sudarmin.

Dirincikan, untuk produk terbanyak yang tampil di katalog yakni produk alat tulis kantor sebanyak 739 produk dengan 22 penyedia. Kemudian, produk meubelair sebanyak 341 produk dengan 3 penyedia. Daa bahan pokok 197 produk dengan 8 penyedia. Selanjutnya, belanja media pemerintah sebanyak 134 produk dengan 46 penyedia.

“Untuk makanan dan minuman sebanyak 113 produk dengan 25 penyedia. Produk peralatan elektronik perkantoran dan perlengkapan rumah tangga sebanyak 94 produk dan 9 penyedia,” rincinya.

Selain itu, produk percetakan, pengadaan dan penjilidan sebanyak 77 produk dengan 19 penyedia. Produk bahan dan alat kebersihan sebanyak 74 produk dengan 5 penyedia. Produk pakaian dinas dan kain tradisional 46 produk dengan 4 penyedia.

“Bahan material ada 25 produk dengan 2 penyedia. Pemeliharaan alat kantor, rumah tangga, alat kantor lainnya ada 19 produk dengan 2 penyedia. Akomodasi hotel 7 produk dengan 1 penyedia,” bebernya.

Selain itu, ada beberapa etalase yang tidak diisi dengan produk. Seperti beton ready mix, aspal, servis kendaraan, beton precast, jasa pengelola sampah, benih tanam pangan, benih tanam perkebunan, produksi event organizer.

“Ada delapan etalase dengan beragam produk yang tidak memiliki produk dan penyedia. Sehingga, kita berharap kekosongan etalase tersebut dapat dimanfaatkan pelaku usaha,” ujarnya.

Menurut Sudarmin, Pemkab Nunukan mengajak pelaku UMKM untuk bergabung menjadi penyedia pada Katalog Lokal Kab. Nunukan.

” Persyaratannya sangat mudah, dengan memiliki KTP, NPWP dan NIB”, ujarnya berharap.

(PROKOMPIM)

Peletakan Batu Pertama GKII Wilayah Kaltara, Wagub: Gereja Mitra Strategis Dalam Pembangunan

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, POLITIK DAN EKONOMI

TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur (Wagub) Dr. Yansen TP, M.Si menghadiri dan meletakkan batu pertama sebagai tanda akan dibangunnya Gedung Kantor Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Wilayah Kalimantan Utara (Kaltara).

Wagub Kaltara Yansen Tipa Padan mengungkapkan, sebagai perwakilan pemerintah gereja merupakan salah satu bagian dalam gerakan membangun bangsa dan negara.

“Sebagaimana kita ketahui bahwa SDM itu bukan hanya tentang kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual semata, tapi juga kecerdasan spiritualnya. Oleh sebab itu kehadiran gereja sangat menentukan arah dari kemajuan bangsa dan negeri,” katanya pada, Rabu (21/6/2024).

“Oleh sebab itu pemerintah daerah menyabut dengan baik dibangunnya kantor ini sehingga nanti pada saatnya pelayanan yang diberikan kantor wilayah atau GKII Provinsi Kaltara bisa berjalan dengan sebaik-baiknya,” imbuhnya.

Kedepannya, ia berharap kantor wilayah ini hadir sebagai mitra pemerintah. Diketahui GKII merupakan denominasi organisasi gereja terbesar di Bumi Benuanta dengan jumlah anggotanya mencapai 58 ribu orang.

Selain itu, jumlah gerejanya tersebar di seluruh kabupaten/kota di Kaltara. “Kehadirannya bukan sekedar satu dua jemaat (gereja,red), tapi hampir beberapa jemaat. Sehingga demikian ini sangat berpengaruh terhadap gerak lajunya pembangunan di seluruh wilayah,” terangnya.

“Bahkan boleh dikatakan di satu kecamatan, desa hampir semua anggota GKII. Oleh sebab itu saya katakan ini merupakan faktor startegis dalam pembangunan sehingga tentu pemerintah daerah menganggap ini mitra yang baik dalam membangun Provinsi Kaltara,” pungkasnya.

(dkisp)

MELALUI RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KPU TETAPKAN DPT PEMILU TAHUN 2024 BERJUMLAH 182.840 ORANG

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, POLITIK DAN EKONOMI

KONAWE – Setelah melalui tahapan dan waktu yang cukup panjang akhirnya Komisi Pemiluhan Umum ( KPU) Kabupaten Konawe menetapkan sebanyak 182.840 orang daftar pemilih untuk pelaksanan pesta demokrasi pemilihan umum (Pemilu), tahun 2024 mendatang, di Kabupaten Konawe

Dimana acara penetapan DPT Pemilu tahun 2024 ini, yang berlangsung dengan dirangkaian kegiatan rapat pleno terbuka yang digelar KPU Kabupaten Konawe di ruang Aula Hotel Arisandi Lantai dua, Jalan Konggoasa Nomor 48 kelurahan Arombu Kecamatan Unaaha, Rabu (21/6/2023 )

Menurut Andriansyah Siregar jumlah tersebut termasuk dengan data pemilih yang belum memiliki KTP dan pemilih yang berusia 17 tahun pada 14 Februari 2024 mendatang.

Rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap ini, dihadiri Komisioner Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) KPU Konawe beserta anggota PPK dan Panwascam se Kabupaten Konawe adapun kegiatan rapat pleno DPT ini juga dihadiri sejumlah pimpinan pengurus partai di Kabupaten Konawe dan tamu undangan lainnya.

Sumber informasi berasal dari KPU Konawe, yang di sampaikan langsung Kordiv data dan informasi Andriansyah Siregar adapun hasil rapat pleno DPT Kabupaten Konawe sebanyak 182.840 untuk Pemilu tahun 2024 ini Ungkap Andriansyah

Pada kegiatan rapat peleno tersebut, Kordiv data dan informasi KPU Kabupaten Konawe menjelaskan jumlah Rincian DPT Kabupaten Konawe untuk pemilih Laki-laki sebanyak 93.577 dan pemilih perempuan sebanyak berjumlah 89.263,”

Sebelumnya, Ketua KPU Kabupaten Konawe Muhammad azwar, S. Sos, M.Si mengucapkan selamat datang dan terimakasih kepada seluruh peserta dan tamu undangan atas kehadiran mereka diacara rapat pleno terbuka tentang penetapan DPT pemilu tahun 2024 itu.

Dalam kegiatan rapat pleno terbuka ini, adalah tindak lanjut dari kegiatan rapat pleno terbuka tingkat desa dan kecamatan yang digelar PPS dan PPK dimasing – masing wilayah kerja se – Kabupaten Konawe beberapa waktu lalu.

“Sekali lagi terimakasih atas kehadiran seluruh peserta dan tamu undangan kami. Mari terus berkolaborasi, sukseskan bersama tahapan selanjutnya, menuju pelaksanaan pemilu yang adil, damai Akuntabel dan terintegritas di tahun 2024 mendatang,”tutur Ketua KPU Kabupaten Konawe. Muhammad azwar, S. Sos, M.Si

(WAN)

Gubernur Kaltara: Pembangunan Desa Cakup Penurunan Stunting dan Kemiskinan

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, POLITIK DAN EKONOMI

TANJUNG SELOR – Di antara aspek pembangunan desa adalah penurunan angka kemiskinan dan kesehatan, yang memuat upaya penurunan angka stunting.

Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang mengatakan berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022 oleh Kementerian Kesehatan RI, prevalensi balita stunting Provinsi Kaltara sebesar 22,1 persen, menurun dibanding 2021 yang sebesar 27,5 persen.

“Meski secara umum menurun, tetapi angka tersebut masih jauh dari target Pemerintah, yaitu harus turun 14 persen pada 2024,” kata Gubernur Zainal pada rapat kerja dan evaluasi Pemerintahan Desa Se-Kalimantan Utara di Tanjung Selor, Selasa (20/6/2023).

Prevalensi stunting di Kabupaten Tana Tidung mencapai 30,7 persen; Kabupaten Nunukan 30,5 persen; Kabupaten Malinau 23,5 persen; Kabupaten Bulungan 18,9 persen; dan Kota Tarakan 15,4 persen.

Terkait kemiskinan, Provinsi Kaltara telah mengalami penurunan persentase kemiskinan ekstrim di antara 20 provinsi lain di Indonesia.

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), penduduk ekstrim skala Nasional yang semula 2,14 persen pada Maret 2021, turun menjadi 2,04 persen per Maret 2022.

Pada survei yang sama, perkembangan angka penduduk miskin ekstrim Provinsi Kaltara yang semula sebesar 0,86 persen turun menjadi 0,63 persen.

“Artinya terjadi penurunan sebesar 0,23 persen dalam satu tahun,” sebutnya.

Selanjutnya data PK BKKBN 2022, penyebaran penduduk miskin ekstrim Provinsi Kaltara di lima kabupaten/kota, yakni Kabupaten Bulungan 11.593 kepala keluarga (KK) dan 51.197 individu; Kabupaten Malinau 3.658 KK dan 17.452 individu; Kabupaten Nunukan 14.051 KK dan 63.429 individu; Kabupaten Tana Tidung 1.857 KK dan 8.742 individu; dan Kota Tarakan, 14.970 KK dan 71.272 individu.

Berdasarkan data-data tersebut, Gubernur Kaltara meminta Pemerintah Kabupaten/Kota serta seluruh Pemerintah Desa di Kaltara serius melakukan langkah-langkah penanganan stunting dan kemiskinan yang berkelanjutan di wilayahnya masing-masing.

“Kuncinya keterpaduan program dan sarana, komitmen Pemerintah, dan pemantauan evaluasi,” ujar Gubernur.

Buka Rapat Kerja Pemerintahan Desa

Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang membuka rapat kerja dan evaluasi Pemerintahan Desa Se-Kalimantan Utara di Tanjung Selor, Selasa (20/6/2023). Kegiatan ini diikuti ratusan kepala desa di Kalimantan Utara.

Gubernur mengatakan, sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberi otonomi dan kewenangan penuh mengelola langsung sumber daya manusia dan anggaran.

Desa disebutnya punya peran strategis dalam sistem Pemerintahan.

Gubernur meminta Kepala Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan
masyarakat.

Untuk diketahui, dalam kegiatan ini Gubernur menyerahkan hadiah kepada pemenang lomba Kepala Desa Berprestasi Tingkat Provinsi Kaltara 2023.

Sekaligus Gubernur menyalurkan bantuan sosial untuk ekonomi usaha produktif (EUP) bagi Kelompok Usaha Bersama 2023 sebesar Rp640 juta bagi 32 kelompok yang terbagi untuk lima kabupaten/kota.

(BIROADPIM)