Kategori: POLITIK DAN EKONOMI

Gerakan Pangan Murah Serentak se Indonesia, Stand GPM di Alun Alun Nunukan dipenuhi Warga Berbelanja

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NUNUKAN, POLITIK DAN EKONOMI

NUNUKAN – Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Serfianus bersama Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan Muhtar

menghadiri dan mengikuti zoom Gerakan Pangan Murah serentak seluruh Indonesia di Alun-alun Nunukan, Senin (26/06).

Gerakan pasar murah yang dilaksanakan pada hari merupakan upaya pemerintah dalam menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan serta menekan laju inflasi 2023. Dan secara kebetulan tahun ini Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan menganggarkan untuk stok pangan murah di Kabupaten Nunukan.

Tampak antusias masyarakat Kabupaten Nunukan berbondong-bondong hadir di pasar murah Alun-alun untuk membeli bahan pangan yang tersedia seperti telur, bawang putih, bawang merah, minyak, beras dan gula yang pastinya lebih murah.

“Ini baru setengah jam, masyarakat Nunukan sudah membludak untuk membeli kebutuhan pangan. Kita berharap dengan stok yang ada bisa mengcover kebutuhan masyarakat kita”, ungkap Serfianus.

Di kesempatan itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan Muhtar mengungkapkan bahwa kegiatan pasar murah merupakan momentum 3 tahun sekali yang dilaksanakan pada Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha dan Natal.

Kegiatan itu turut digelar dalam rangka persiapan menyambut Idul Adha untuk membantu masyarakat yang cukup banyak membutuhkan bahan pangan pokok tersebut.

(PROKOMPIM)

Stabilkan Harga Bahan Pokok Jelang Idul Adha, Pemkot Kendari Gelar Pasar Murah 

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA, POLITIK DAN EKONOMI

KENDARI – Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari menggelar pasar pangan murah untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok masyarakat jelang lebaran Idul Adha 29 Juni nanti, Senin 26 Juni 2023.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kendari Ridwansyah Taridala mengatakan, selain dilakukan Pemkot Kendari, pasar murah juga dilaksanakan serentak se Indonesia. Dimana, tujuanya untuk mendukung semua pihak dalam membantu masyarakat jelang lebaran.

“Pasar murah kali ini berjalan lancar, tadi Bulog juga sudah beberapa kali menambah stoknya. Saya juga sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang sudah ikut serta dan mendukung pasar murah ini,” ujar Ridwansyah Taridala.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Hasria Mahmud menjelaskan, selain stabilisasi pasokan dan harga pangan, pasar murah dilakukan, juga untuk memecahkan rekor dunia Gerakan Pangan Murah (GPM).

“Kita menjaga kestabilan harga dan menekan inflasi, serta menyediakan kebutuhan pangan masyarakat jelang lebaran Idul Adha,” ungkapnya.

Hasria mengungkapkan, pasar murah berhasil menyediakan 13 komoditi kebutuhan pokok masyarakat jelang lebaran Idul Adha, seperti minyak goreng yang dijual Rp14 ribu per liter, gula pasir Rp14 ribu per kilogram, beras Bulog Rp45 ribu per 5 kg, bawang merah dan bawang putih Rp30 ribu-Rp 40 ribu per kilogram, telur Rp56 ribu per rak dan daging beku Rp100 ribu per kg.

“Pasar murah ini melibatkan sejumlah pihak, di antaranya Bulog Sultra, Dinas Pertanian, dan para distributor sehingga harga yang ditawarkan lebih murah dibanding harga di pasar,” jelas Hasria.

diketahui, dalam pasar murah tersebut juga hadir, Ketua DPRD, Kepala BPS, Perwakilan Bulog Sultra, Forkopimda, dan sejumlah Kepala OPD Kota Kendari.

(*)

Kaltara Serius Turunkan Stunting Melalui Penguatan Sektor Perikanan

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, POLITIK DAN EKONOMI

TANJUNG SELOR – Pemprov Kaltara serius menurunkan prevalensi stunting hingga 14 persen pada 2024, sesuai target yang telah dicanangkan Pemerintah Pusat, dengan memaksimalkan sumber protein hewani terutama di sektor perikanan dan kelautan.

“Bukan tidak mungkin Kaltara dapat menurunkan angka prevalensi stunting menjadi lebih rendah dari yang ditargetkan Pemerintah,” kata Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara Yansen TP di Tarakan, Kamis (22/6).

Dia menyebut, Pemprov Kaltara juga melakukan penguatan kerangka substansi, intervensi, pendanaan, serta pemantauan dan evaluasi untuk percepatan penurunan stunting.

Prevalensi stunting di Provinsi Kaltara saat ini berada pada 22,1 persen. Kata Wagub, untuk mencapai target 14 persen pada 2024, tersisa waktu kurang dari dua tahun lagi.

Menurutnya, hal itu target yang cukup ambisius dalam sisa waktu yang sangat singkat, namun juga sebuah tantangan besar yang harus dihadapi bersama.

Secara umum, prevalensi stunting Provinsi Kaltara mengalami penurunan dari 27,5 persen (2021) ke 22,1 persen (2022).

Wakil Gubernur menyebut percepatan penurunan stunting memerlukan komitmen yang kuat dari semua elemen. Dan lebih dari itu, membutuhkan kolaborasi dan kerja sama berbagai pihak untuk memastikan konvergensi antar program hingga ke tingkat desa/kelurahan.

“Penurunan stunting membutuhkan keterlibatan semua pihak, termasuk pemerintah daerah hingga desa/kelurahan, akademisi, media, swasta, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan,” tutur dia.

Hal lain yang ditekankan adalah perlunya pemanfaatan potensi potensi gizi lokal, mencegah pernikahan dini, mencegah kelahiran yang terlalu rapat, dan memperkuat pola hidup dan lingkungan yang sehat di masyarakat, sehingga akan optimal tumbuh kembang anak.

Dia menyebut, dengan sumber kekayaan alam Provinsi Kaltara yang melimpah berupa sumber protein hewani terutama di sektor perikanan dan kelautan, bukan tidak mungkin Kaltara dapat menurunkan angka prevalensi stunting menjadi lebih rendah dari yang ditargetkan.

“Sehingga pada 2030, sesuai dengan target sustainable development goals (sdgs), prevalensi stunting di Provinsi Kaltara menjadi nol,” tutur dia.

Dalam upaya kita mengejar target penurunan angka stunting, Wagub mengajak kepada seluruh pemerintah kabupaten dan kota, harus berinvestasi pada intervensi gizi sejak sekarang.

Menurutnya, investasi ini menjadi kunci yang akan membentuk masa depan Provinsi Kaltara. Studi Bank Dunia menyatakan bahwa 15 ribu rupiah (setara 1 dollar AS) yang diinvestasikan pada program gizi, dapat menghasilkan keuntungan berpuluh kali lipat.

“Sebaliknya, studi ini juga menunjukkan bahwa kerugian akibat stunting dan kekurangan gizi akan berdampak pada pengurangan sedikitnya tiga persen produk domestik bruto sebuah wilayah,” tuturnya.

Wagub meminta ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Bupati/Walikota serta TPPS mensinergikan sektor kesehatan, sektor pemberdayaan keluarga dan masyarakat, serta sektor pengembangan sarana dan prasarana wilayah, untuk fokus menjadi tritunggal dalam penanganan persoalan stunting.

“Juga kepada Bappeda dan Litbang dapat dengan cermat melihat dan mengawasi proses penganggaran, baik yang berasal dari APBD maupun dana alokasi khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat,” tuturnya.

Dia menegaskan, anggaran percepatan penurunan stunting porsinya tidak boleh hanya untuk rapat-rapat, perjalanan dinas, dan hal-hal yang sifatnya tidak langsung menyentuh kepada sasaran keluarga.

Sebaliknya, hendak menyentuh kelompok sasaran serta menyentuh langsung faktor penyebab stunting porsinya 80 persen dari penganggaran.

“Lakukan pemilahan dengan cermat, yang sudah dianggarkan melalui dana alokasi khusus jangan lagi dianggarkan dengan anggaran daerah, sifatnya harus komplemen saling melengkapi,” tutur dia.

Sebagai informasi, Pemprov Kaltara bersama Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi Kaltim-Kaltara menggelar Rapat Kerja Daerah Program Bangga Kencana dan Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Kaltara di Kota Tarakan pada Kamis (22/6/2023).

Kegiatan ini turut dihadiri Pembina Wilayah Program Bangga Kencana Kaltim Kaltara Dwi Listyawardani mewakili Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo; Kepala BKKBN Kaltim Sunarto; Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kaltara Rahmawati Zainal A Paliwang; dan Wakil Bupati/Wakil Walikota daerah di Kaltara.

(BIROADPIM)

 

Di Jakarta, Gubernur Zainal Terima Audiensi SKK Migas Kalsul

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, POLITIK DAN EKONOMI

JAKARTA – Setelah melaksanakan kegiatan kedinasan dari pagi sampai sore, Gubernur Kaltara Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum melanjutkan pertemuan yakni melakukan audiensi dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Perwakilan Kalimantan dan Sulawesi (Kansul) pada, Kamis (22/6/2023) malam.

Kebiasaan Gubernur yang satu ini patut diacungi jempol. Zainal-sapaan akrab Gubernur Kaltara dikenal sebagai pemimpin yang sangat menghargai waktu. Di manapun berada, dirinya selalu memanfaatkan waktu, meskipun sesingkat mungkin untuk kepentingan masyarakat Kalimantan Utara.

Gubernur Zainal menerima perwakilan SKK Migas Kalsul diantaranya Wisnu Wardhana (Kepala Departemen Formalitas dan Komunikasi SKK Migas Kalsul), Khusnul Istiqomah (Personil Departemen Formalitas dan Komunikasi), dan Marsha Devana Wahab (Personil Departemen Formalitas dan Komunikasi).

Gubernur Kaltara mengatakan, pada prinsipnya Pemprov akan terus memberikan dukungan pada program kerja dan target SKK Migas Kalsul. “Ya termasuk potensi-potensi migas di Kaltara yang bisa dieksploitasi agar bisa menghasilkan PAD,” ujar Gubernur Zainal.

Dalam kesempatan itu, perwakilan SKK Migas Kalsul, Wisnu Wardhana juga meminta dengan langsung kesediaan Gubernur Kaltara untuk hadir serta menjadi Keynote Speaker dalam agenda “Pra Forum Kapasitas Nasional di Wilayah Kalimantan dan Sulawesi” yang rencana dilaksanakan pada 5 Juli 2023 mendatang di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim).

Agenda tersebut merupakan salah satu rangkaian pelaksanaan dari Forum Kapasitas Nasional Tahun 2023 dengan mengusung tema utama “Pengembangan Integrasi Kapabilitas Dalam Negeri dalam rangka Peningkatan Kapasitas Nasional”.

“Tujuannya ialah guna menampilkan industri binaan hulu migas, serta meningkatkan awarness seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan perusahaan,” paparnya.

Selain itu, untuk memaksimalkan penggunaan produk barang/jasa dalam negeri dalam rangka mendukung salah satu pilar utama dalam program IOG Transformation SKK Migas menuju tercapainya 1 juta BOPD Minyak dan 12 BSCFD Gas di Tahun 2030 dengan capaian Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang maksimal.

Ada pula dalam agenda tersebut mengangkat tema daerah yakni “Peran Strategis Industri Hulu Migas dalam Menunjang Ibu Kota Nusantara”.

Harapannya forum ini dapat dimanfaatkan sebagai media kolaborasi antara pemangku kepentingan dengan lokal vendor dan UMKM binaan KKKS.

Nantinya, Gubernur Zainal akan memberikan arahan dan paparan terkait sinergitas yang bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan gas di wilayah Kaltara untuk meningkatkan kapasitas dan perekonomian daerah.

(dkisp)

Ombudsman RI Tandatangani Nota Kesepakatan Dengan Pemprov Kaltara dan Pemerintah Kota / Kabupaten di Wlayah Kaltara

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NUNUKAN, POLITIK DAN EKONOMI

JAKARTA – Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid menghadiri acara Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan 5 Pemerintah Kota/Kabupaten di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang digelar di Kantor Ombudsman RI Jakarta, Kamis (22/06).

Bersama Bupati Nunukan, acara penandatanganan itu turut dihadiri oleh Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Gubernur Kalimantan Utara, anggota Ombudsman Republik Indonesia, Sekretaris Jenderal Ombudsman RI, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Utara, Walikota Tarakan, Bupati Bulungan, Bupati Malinau, serta Wakil Bupati Tana Tidung.

Seperti yang diketahui, salah satu tugas Ombudsman adalah melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan. Tugas tersebut dijalankan dalam rangka pencegahan mal administrasi dan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat yang diterima oleh Ombudsman.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, serta amanah yang terdapat dalam Pasal 31 Ayat (2) huruf c, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa tujuan dari penataan daerah salah satunya untuk mempercepat peningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu dibangun sinergitas melalui penandatanganan Nota Kesepakatan antara Ombudsman Republik Indonesia dengan Pemerintah Daerah se-Kalimantan Utara.

Dalam sambutannya, Ketua Ombudsman Republik Indonesia Mokhammad Najih mengatakan bahwa agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan adalah pertemuan yang sangat langka dimana hanya dilakukan 5 tahun sekali.

Pada kesempatan itu, Najih mengajak pertemuan MoU itu dijadikan momentum untuk terus berkomitmen meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kalimantan Utara.

“Ini menjadi satu momentum yang baik antara Ombudsman Republik Indonesia dengan penyelenggara pemerintahan. Kita ingin selalu bergandeng tangan, bersinergi agar terus memperbaiki kekurangan atau upaya yang terus menerus kita tingkatkan”, ungkap Najih.

Lebih lanjut Najih mengatakan bahwa walaupun Kalimantan Utara berada di daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, namun daerah perbatasan juga harus memiliki wajah yang mencerminkan Indonesia yang sesungguhnya.

“Oleh karena itu bapak dan ibu sekalian memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak ringan karena menjadi pintu gerbang dari bagian utara ketika orang-orang asing ingin melihat Indonesia dari sisi utara. Maka kita memiliki tugas untuk terus memperbaiki penyelenggaraan pelayanan publik”, lanjutnya.

Selanjutnya, dengan penandatanganan nota kesepakatan itu Ketua Ombudsman Republik Indonesia berharap dapat mendorong semangat kerja untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih berkualitas.

Di kesempatan yang sama atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Gubernur Kalimantan Utara Zainal A Paliwang mengapresiasi kepada Ombudsman RI khususnya Ombudsman perwakilan Kalimantan Utara yang dibentuk sejak tahun 2017 yang telah melakukan pengawasan pelayanan kepada pemerintah daerah dan instansi vertikal yang ada di Kaltara.

Menurut Zainal, acara ini merupakan kesempatan yang sangat baik untuk Pemerintah Provinsi Kaltara sehingga dapat terus melakukan kerjasama dengan Ombudsman RI melalui agenda nota kesepakatan yang ditandatangani.

“Saya berharap dengan ditandatanganinya nota kesepakatan itu pelayanan publik yang ada di Kalimantan Utara dapat terus ditingkatkan dan menjadi jauh lebih baik”, tutur Zainal.

(PROKOMPIM)