Kategori: POLITIK DAN EKONOMI

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menerima Corporate Social Responsibility (CSR) dari salah satu bank milik pemerintah yang wilayah operasionalnya ada di Kaltara.

Adapun bantuan CSR yang diterima Provinsi Kaltara yakni, satu unit mobil ambulans dari PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan.

Bantuan CSR tersebut diterima langsung Gubernur Kaltara, Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum usai menggelar apel pagi gabungan di Lapangan Agatis Tanjung Selor, Senin (10/7/2023).

Atas nama pribadi, pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kaltara, Zainal Paliwang menyampaikan ucapan terima kasih kepada PT BRI Tbk.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada bank BRI, khususnya BRI Cabang Tanjung Selor yang telah berkontribusi dengan menyerahkan satu unit mobil ambulans sebagai bagian dari pertanggungjawaban sosial perusahaan kepada masyarakat Kaltara,” kata Gubernur.

Bantuan CSR satu unit mobil ambulans, lanjut Gubernur, nantinya akan diserahkan kepada warga di wilayah Bulungan untuk digunakan sebagaimana mestinya dan sesuai peruntukan.

Gubernur Zainal Paliwang berharap peran serta dalam berkontribusi aktif oleh perusahaan melalui program CSR bisa terus berjalan dan konsisten dari waktu kewaktu.

“Tentu ini merupakan hal yang sangat baik, sebagai bagian dari sinergi badan usaha/perusahaan untuk kelancaran pembangunan di daerah,” pungkasnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Nilai investasi pada triwulan I 2023 di Provinsi Kalimantan Utara mencapai Rp3,16 triliun, yang berasal dari penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN).

“Angka ini berdasarkan perhitungan dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),” kata Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang di Tanjung Selor.

Berdasarkan target BKPM, capaian realisasi investasi periode pertama ini mencapai 10,56 persen dari penetapan target 2023 sebesar Rp29,98 triliun.

Sedangkan, persentase capaian target sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltara, telah mencapai 45,25 persen dari penetapan nilai target pada 2023 sebesar Rp7 triliun.

Gubernur Kaltara mengatakan capaian realisasi investasi triwulan satu ini mampu menyerap 1.384 tenaga kerja.

Dia juga menyebut Kementerian Investasi/BKPM memberi target investasi yang tinggi kepada Provinsi Kaltara di wilayah Regional V, yaitu sebesar Rp29,98 triliun.

Target itu disusul Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rp21,26 triliun, Provinsi Bengkulu Rp19 triliun, Provinsi Gorontalo Rp5,48 triliun, Provinsi Papua Barat Rp4,61 triliun, dan Provinsi Sulawesi Barat sebesar Rp3,36 triliun.

Menurutnya, kenaikan target investasi hampir tiga kali lipat tersebut didasarkan proyek-proyek strategis yang ada di Kaltara seperti Proyek Strategi Nasional (PSN) Kawasan Industri Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi di Kabupaten Bulungan, serta proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan Hydro Power Mentarang di Kabupaten Malinau.

“Peletakan batu pertama pembangunan proyek besar itu dilakukan oleh Presiden Joko Widodo,” kata Gubernur Kaltara.

Agar target investasi tercapai, DPMPTSP Kaltara akan secara aktif mendata laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) investor.

Realisasi investasi di Kaltara pada 2017 mencapai Rp2,3 triliun, 2018 sebesar Rp2,2 triliun, 2019 sebesar Rp7,6 triliun, 2020 Rp3,2 triliun, 2021 sebesar Rp5,7 triliun, dan 2022 mencapai Rp13,7 triliun.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Utara triwulan I 2023 terhadap triwulan I 2022 meroket di angka 5,23 persen (yoy). Berdasarkan data yang diungkap Biro Perekonomian Kaltara, pertumbuhan ekonomi provinsi ke 34 ini jauh diatas target nasional.

“Jadi pertumbuhan kita tadi saat ini untuk Kaltara 5.23 persen. Di Kalimantan pertumbuhan ekonomi nomor dua setelah Kaltim sebesar 5.12 persen,” ujar Kepala Biro Perekonomian Kaltara, Rohadi

Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 13,33 persen. Dari sisi Pengeluaran pertumbuhan tertinggi Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 6,09 persen.

Rohadi berharap tahun ini, pertumbuhan ekonomi lebih baik dari tahun sebelumnya. Karena pada tahun sebelumnya dilanda wabah Covid – 19. Apalagi, saat ini iklim investasi cukup berpotensi meningkatkan perekonomian di Kaltara.

“Iklim investasi kita jauh lebih baik, jadinya dijamin keamanan, dijamin dengan harga – harga yang baik, kedepan ada beberapa yang sudah memulai termasuk di KIPI. Termasuk yang kita harapkan sebenarnya kegiatan – kegiatan pemerintah itu segera dilaksanakan,”terangnya.

Misalnya proyek – proyek APBN yang ada di Kaltara, karena dengan itu misalnya dilaksanakan maka uang beredar di tengah masyarakat memberikan kesejahteraan bagi masyakarat.

“Kita berharap investor banyak masuk di Kaltara dengan iklim yang bagus, seperti di Tana Kuning ada KIPI, pariwisata dan berbagai kegiatan, masyarakat sangat banyak sewa mobil, terjadi perputaran ekonomi dan banyak tenaga kerja masuk, berharap tenaga kerja yang ada perlu melibatkan tenaga kerja lokal diberdayakan,” pungkasnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Inflasi Kalimantan Utara pada bulan Juni berada di angka 2,91 persen. Angka ini berdasarkan jika dibandingkan pada Juni tahun lalu (year on year) turun 2 persen. Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara, Dr H Suriansyah, M.AP mengungkapkan, inflasi Kaltara justru terjaga saat ini.

“Artinya, harus tetap stabil, kita harus menjaga supaya tidak fluktuatif,”kata Sekprov saat mengikuti Rakor Inflasi Nasional yang dipimpin oleh Mendagri Tito Karnavian secara daring.

Ia menyebutkan terjadinya inflasi di Kaltara karena sejumlah komoditas mengalami fluktuasi harga. Seperti daging ayam ras yang cenderung mengalami kenaikan. Menurutnya, kenaikan dianggap wajar karena didatangkan dari luar Kaltara.
“Konsumsi daging kebanyakan didatangkan dari Kabupaten Berau,”katanya.

Selain itu, kondisi di lapangan juga menyebabkan harga pakan ternak yang cukup tinggi.
“Penyebab inflasi di Kaltara dari daging ayam ras, telur, bawang merah, kalau lombok masih fluktuatif,” ujarnya.

Surianysah menambahkan faktor pendukung penyebab inflasi di Kaltara karena faktor ekonomi bukan daerah penghasil. Hal ini yang oleh transportasi ongkos angkut dari luar kota.

Belum lagi ada musim cuaca seperti musim gelombang yang menghambat pengiriman antar pulau sehingga menambah inflasi. Selain itu, kata Sekprov, Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum telah menerbitkan surat permintaan penambahan maskapai penerbangan di Kaltara.

“Inflasi Juni lalu 2.91 yang artinya jauh dibawah nasional, kita sudah terjaga, tadi Pak Menteri meminta menjaga inflasi kita, itu dari segi Inflasi artinya upaya kita pemerintah itu berhasil, walaupun kita tetap perhatian,” tutupnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum menginstruksikan perangkat daerah terkait melakukan operasi pasar guna menjaga stabilitas harga bahan pokok jelang perayaan Iduladha.

“Hal ini dalam upaya kita menjaga harga bahan pokok tetap stabil menjelang Iduladha 1444 H, yang jatuh pada tanggal 29 Juni 2023. Salah satu adalah melaksanakan operasi pasar di sejumlah titik,”kata Gubernur.

Tim gabungan Pemprov Kaltara terdiri dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop UKM), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP), Biro Perekonomian dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kaltara.

Sementara itu, Kepala Disperindagkop-UKM Kaltara, Hj Hasriyani tim gabungan telah melakukan serangkaian kegiatan operasi pasar sekaligus mengecek ketersediaan bahan pokok.

“Antisipasi menjelang Hari Raya Idul Adha. Dalam menjaga kestabilan harga menekan inflasi jelang Iduladha 29 Juni mendatang, kita melakukan operasi pasar,” tutur Kepala Disperindagkop dan UKM Kaltara, Hj Hasriyani.

“Sekaligus kita cek ketersediaan stok seperti daging sapi dan daging ayam beku,” ucapnya.

Alhasil harga kebutuhan pokok dan barang penting naik turun atau tidak menentu. Seperti harga daging ayam yang sebelumnya Rp 60.000 per kilo, saat ini mengalami penurunan di kisaran Rp 50.000 – Rp 52.000 per kilo. Daging sapi dijual seharga Rp 160.000 – Rp 170.000, masih stabil seperti sebelumnya.

Sedangkan komoditi lainnya, seperti bawang merah mengalami kenaikan menjadi Rp 43 – 45 ribu per kilo dari harga sebelumnya Rp 35 ribu per kilo. Sementara, bawang putih mengalami penurunan menjadi Rp 43 ribu per kilo dari harga biasanya Rp 45 ribu per kilo.

Menurut Hasriani, hambatan distribusi menjadi salah satu faktor terganggunya kestabilan harga bahan pokok. Dengan ditanganinya permasalahan tersebut, ketersediaan bahan pokok dapat mencukupi permintaan masyarakat.

“Untuk daging ayam, Kaltara masih mengandalkan pengiriman dari luar daerah. Jadi, harga berpengaruh terhadap jarak, waktu dan ongkos kirim. Kalau ayam yang baru-baru ini didatangkan, sebanyak 1,4 ton. Itu didatangkan dari Samarinda,” bebernya.

Terkait hal tersebut, Kepala DPKP Kaltara, Heri Rudiyono mengaku pihak telah melakukan komunikasi dengan Badan Pangan Nasional (BPN) untuk mensubsidi ongkos angkut dari Samarinda ke Bulungan.

“Nanti akan kita upayakan untuk subsidi ongkos angkut transportasinya, semisal yang dari Samarinda ke sini (Bulungan,red). Termasuk juga dari Berau, yang penting harga disini wajar,” katanya.

PINTA HARGA TETAP TERPANTAU
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Dr H Suriansyah memberikan 3 arahan yang menyangkut persiapan Hari Besar Keagamaan dan antisipasi kemungkinan terjadinya El Nino.

Menurut Suriansyah, perayaan Iduladha memang tidak seramai pada Idulfitri, akan tetapi perlu tetap mempersiapkan langkah-langkah antisipasi terhadap meningkatnya mobilitas kebutuhan sandang dan pangan.

“Mari kita sebagai TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) Kaltara menjalankan tugas kita sesuai kewenangan tugas masing-masing untuk menjaga agar inflasi di Kaltara bisa kita tangani dengan baik,” katanya.

Ia meminta khususnya instansi terkait untuk mengawal harga daging ayam. “Harga daging ayam tetap ditangani sekalipun stoknya banyak, harga ini perlu menjadi perhatian,” imbuhnya.

Selanjutnya mengenai perubahan cuaca, Suriansyah telah mengarahkan para sekretaris daerah di lima kabupaten/kota agar menginstruksikan kepada Kepala BPBD di daerahnya untuk mempersiapkan antisipasi agar mencegah karhutla.

Terakhir, untuk penanganan inflasi ini ia meminta kepada seluruh perangkat dan stakeholder dapat menjalankan tugasnya dengan baik. “Semua sya sangat berharap, semua kepala perangkat daerah atau perwakilannya dapat melaksanakan tugasnya masing-masing untuk mengawal kebutuhan masyarakat sehingga bisa ditangani dengan baik,” pungkasnya.

(dkisp)