Kategori: POLITIK DAN EKONOMI

NUNUKAN – Warga Binaan Permasyarakatan (WBP) menggunakan hak pilihnya di dua Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus di Lembaga Pemsyarakatan (Lapas) Kelas IIB Nunukan, Rabu (27/11/2024).

Dua TPS tersebut diantaranya TPS 901 dan 902 guna memilih pemimpin daerah yakni Bupati-Wakil Bupati Nunukan serta Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara).

Selaku Kepala Lapas Nunukan, Puang Dirham mengungkapkan bahwa suasana pemilihan di TPS berjalan dengan kondusif .

“Situasi WBP di TPS sangat kondusif, kemarin juga sudah melakukan sosialisasi yakni kita kumpulkan WBP, dimana tidak ada petugas lapas yang mengarahkan kepada salah satu paslon,” jelas Puang Dirham.

Lebih lanjut, dirinya menyebutkan bahwa sebanyak 830 pemilih yang menyalurkan haknya di Lapas Nunukan tetapi dikarenakan beberapa WBP telah bebas besrsyarat maka tidak menggunakan hak pilihnya.

“Total seluruh pemilih yang menyalurkan hak pilihnya yakni 830 pemilih, dimana untuk TPS 901 total pemilih sebanyak 563, sementara TPS 902 sebanyak 267 pemilih dan total Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Lapas Nunukan sebanyak 832 pemilih, sementara itu untuk DPTb sebanyak 40 orang,” ujarnya.

Selain bebas bersyarat, Puang Dirham menuturkan alasan beberapa tidak menyalurkan hak pilihnya diantaranya karena WBP belum lama ditahan yang dimana tidak dilengkapi data identitas, lalu keterbatasan waktu sehingga tidak memiliki NIK, kemudian memiliki NIK tapi tidak dilakukan perekaman ataupun data duplikat.

Diketahui TPS 901 diperuntukkan pemilihan Bupati dan wakil Bupati Nunukan serta Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, sedangkan TPS 902 dikhususkan untuk pemilih Gubernur dan Wakil Gubernur yang berasal di luar dari Kabupaten Nunukan.

Bersama dengan itu, terlihat hal menarik dari momen pemilihan di Lapas Nunukan, yaitu selama pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara, para petugas KPPS yang bertugas di TPS mengenakan baju adat dari berbagai daerah.

“Kami ingin menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan Pemilu berlangsung di dalam lapas, semangat kebersamaan dan keberagaman tetap harus dijunjung tinggi, ini juga menjadi bentuk edukasi budaya bagi warga binaan,” ungkapnya.

Adapun pakaian adat yang digunakan berasal dari berbagai daerah diantaranya baju adat bugis, betawi, sunda, jawa, bali, medan dan toraja.

(nam/nam)

NUNUKAN – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang berlangsung pada 27 November 2024 melibatkan seluruh masyarakat untuk memberikan hak suara memilih pemimpin di masing-masing daerah, salah satunya yang mempunyai hak ialah penyandang disabilitas juga turut disertakan dalam menentukan pilihan serta mendapat perlakuan khusus dalam tahapan Pilkada

Sebagai penyandang Disabilitas seorang warga RT 20 Nunukan Timur “Hardiman” yang ikut memilih di TPS 23 Nunukan Timur mengungkapkan partisipasinya dalam meramaikan Pilkada 2024 kurang mendapatkan perlakuan khusus dimana kehadirannya diikut sertakan dalam lamanya antrian pencoblosan sehingga harapanya perlu ada evaluasi dari KPU dalam memfasilitasi kenyamanan bagi penyandang disabilitas

“Saya kira cukup lama mengantri tadi dari jam 12.30 (Setengah Satu)” Ungkap Hardiman

” Saya berharap perlu dievaluasi oleh pihak penyelenggara terhadap para penyandang disabilitas agar lebih diutamakan dan diperbaiki sistemnya” sambungnya

Menanggapi hal tersebut ketua RT. 20 Nunukan Timur “Jainudin” menuturkan perlu ada sedikit evaluasi oleh KPU terkait sistem penyelenggaraan dan pentingnya melibatkan Ketua RT dalam proses pemverifikasian data

“Kami selaku Ketua RT saya rasa dalam pelaksanaan Pilkada sistem dari KPU perlu ada perubahan sedikit karena ini mengakibatkan warga bertumpuk sehingga ada hal-hal seperti ini” Ucap Jainudun

“Jadi kami mohon dari KPU kalaupun ada apa-apa dibelakangnya, libatkan RT dalam koordinasi sebab selama ini kami tidak pernah dipertemukan langsung dengan KPU dalam menentukan DPT yang seperti saat ini menumpuk dari data RT yang sebenarnya” Tutup Jainudin

Indra Lawetoda (Tim Redaksi)