Kategori: POLITIK DAN EKONOMI

NUNUKAN – Partisipatif pengawasan Pemilihan Keplaa Daerah (Pilkada) 2024 merupakan tanggung jawab moral semua elemen masyarakat tanpa memandang gender terutama di Kabupaten Nunukan, dimana bukan hanya laki-laki tetapi juga keterlibatan perempuan juga menjadi faktor penting.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kab. Nunukan, Moch Yusran yang mengatakan bahwa partisipatif perempuan merupakan salah satu program Bawaslu pada pengawasan Pilkada 2024.

“Sejalan dengan program kita, bagaimana mendorong keterlibatan perempuan di dalam pengawasan tahapan Pilkada 2024 terkhusus isu politik uang, keterlibatan ASN dan pihak-pihak yang dilarang sehiingga Ibu-Ibu ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan Pilkada,” ujar Moch Yusran di Cafe dan Resto Lenfin Nunukan pada kegiatan Konsolidasi Gerakan Pengawas Partisipatif Perempuan Perbatasan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dan Pemaparan Visi Misi dalam Membangun Peranan Perempuan Perbatasan di Wilayah Kab. Nunukan yang digelar oleh Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kab. Nunukan, Selasa (29/10/2024) malam.

Selanjutnya, Moch. Yusran menjelaskan bahwa pada kegiatan pemaparan visi misi, diharapkan tiap pasangan calon (Paslon) dapat memberikan ruang terhadap keterlibatan perempuan di program-program yang akan direncanakan.

“Juga para calon ini bisa menjadikan isu perempuan sebagai visi misi disaat nanti mereka terpilih,” kata Moch. Yusran.

Menurutnya, masyarakat perempuan terutama KPPI Kab. Nunukan memiliki tanggung jawab moral mengawasi Pilkada 2024 hingga roda pemerintahan paslon terpilih nanti kedepannya.

Bersama dengan itu, Ketua Bawaslu Nunukan tersebut menuturkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh KPPI Nunukan juga merupakan salah satu upaya memberikan pemahaman politik gagasan.

“Ini upaya dalam membumikan sebuah politik gagasan, dimana lawan dari politik uang yang memutuskan relasi antara pemilih dan calon yang terpilih karena sampai disitu saja suara yang diberikan atau dijual hingga masyarakat tidak bisa menagih janji-janji yang diberikan oleh calon terpilih,” ucap Ketua Bawaslu Nunukan.

Terakhir, Ia berharap KPPI Nunukan dan masyarakat perempuan Nunukan dapat membangun kontrak politik terhadap para paslon.

“Kita harapkan untuk semua yang hadir, bisa membangun kontrak politik terhadap para calon, ketika nanti mereka terpilih, mereka punya tanggung jawab merealisasikan apa yang mereka janjikan dan KPPI juga punya tanggung jawab moral mengawasi Bupati terpilih nantinya,” harapnya.

Adapun selain Ketua Bawaslu Nunukan, terlihat hadir juga pada kegiatan yakni Ketua KPPI Kab. Nunukan, Robianti beserta pengurus, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kab. Nunukan, Hasan Basri, intansi vertikal Kab. Nunukan, perwakilan juru bicara paslon nomor urut 01, Daniel Baru, Calon Wakil Bupati nomor urut 02, Hanafiah, perwakilan juru bicara 03, Firman, perwakilan organisasi keperempuanan se-Kab. Nunukan hingga para tamu yang memenuhi ruangan.

(nam/nam)

NUNUKAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bersama Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Kabupaten Nunukan menggelar kegiatan Konsolidasi Gerakan Pengawas Partisipatif Perempuan Perbatasan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Cafe dan Resto Lenfin Nunukan, Selasa (29/10/2024) malam.

Diketahui tahapan Pilkada telah bergulir dan puncaknya akan digelar pada 27 November 2024 untuk memilih Bupati-Wakil Bupati/Walikota-Wakil Walikota dan Gubernur-Wakil Gubernur di tiap kabupaten/kota serta provinsi di seluruh wilayah Indonesia.

Selaku Ketua KPPI Kab. Nunukan, Robianti mengatakan tujuan kegiatan untuk memahami visi misi tiap pasangan calon (Paslon) terutama masyarakat perempuan.

“Kita semua masyarakat Kab. Nunukan khususnya perempuan mendengarkan visi misi dari Paslon, dimana menjadi gambaran bahwa perempuan harus lebih kreatif dalam mengambil langkah selanjutnya hingga perempuan dapat terlibat pada pengawasan Pilkada 2024,” kata Robianti.

Selain konsolidasi, KPPI dan Bawaslu juga melakukan kegiatan Pemaparan Visi Misi dalam Membangun Peranan Perempuan Perbatasan di Wilayah Kab. Nunukan dari tiap Paslon, dimana nomor urut 01 diwakili oleh Danil Baru, urut 02 langsung oleh Cawabup Hanafiah dan 03 disampaikan oleh perwakilan tim yakni Firman.

Berdasarkan hal tersebut, Robianti menuturkan bahwa agar dapat memahami visi misi tiap paslon terutama program dalam keterlibatan perempuan.

“Perempuan itu adalah aset, bagaimana bisa memberikan penghargaan kepada dirinya dan juga dapat menginisiasi perempuan disekelilingnya agar bisa memahami tiap Paslon di Pilkada nantinya hingga memilih calon yang tepat,” ujar Robianti.

Lebih lanjut, Ketua KPPI Kab. Nunukan menjelaskan bahwa kesadaran politik di perbatasan kaum perempuan harus ditanamkan.

“Jadi paling tidak kesadaran politik di perbatasan, bagaimana saya selaku Ketua berusaha memberikan pemahaman kepada pengurus dan selanjutnya perempuan di Kab. Nunukan terutama terkait memerangi yang namanya money politic,” ujar Ketua KPPI Kab. Nunukan.

Bersama dengan itu, dikatakan Ketua Bawaslu Nunukan, Moch. Yusran, akan selalu mendukung kegiatan yang sejalan dengan program terutama pengawasan Pilkada 2024.

“Ini kegiatan KPPI Kab. Nunukan, pada dasarnya Bawaslu disini hanya mendukung kegiatan ini berjalan karena sejalan dengan program kita, bagaimana mendorong keterlibatan perempuan di dalam pengawasan tahapan Pilkada 2024 terkhusus isu politik uang, keterlibatan ASN dan pihak-pihak yang dilarang,” kata Moch. Yusran.

Adapun Ketua beserta dengan seluruh pengurus KPPI Kab. Nunukan telah dilantik pada 22 Juli 2024 lalu.

(nam/nam)

TANJUNG SELOR – Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulungan nomor urut 1, Syarwani dan Kilat yang dikenal dengan tagline SIAP mengajak masyarakat untuk mendukung Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) nomor urut 2, Zainal A Paliwang dan Ingkong Ala pada Pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dihelat pada 27 November 2024.

Ajakan tersebut disampaikan Syarwani-Kilat dalam kampanye politik yang digelar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Tanjung Selor, Sabtu (26/11/2024) pagi.

Acara itu dihadiri para tim pemenangan partai koalisi yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golongan Karya (Golkar), Gerakan Indonesia Raya *Gerindra), Nasional Demokrat (Nasdem) dan Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Calon Bupati Bulungan yang juga ketua DPD Golkar Kaltara, Syarwani mengajak masyarakat Bulungan untuk memilih pasangan Cabup-Cawabup nomor urut 1 di Pilbup Bulungan, serta pasangan Cagub-Cawagub Kaltara nomor urut 2, Zainal-Ingkong Ala di Pilgub Kaltara.

“Ingat untuk Pilkada Bulungan pilih nomor 1 Cabup-Cawabup Syarwani-Kilat dan untuk Pilgub Kaltara pilih nomor 2 Zainal-Ingkong,” ujar Syarwani di hadapan ratusan  pendukungnya, simpatisan dan kader PKS yang memadati lokasi kampanye.

Dijelaskannya, sejak memimpin Kabupaten Bulungan Syarwani bersama Ingkong Ala (wakil bupati periode 2021-2024) telah bersinergi dengan Pemprov Kaltara untuk membangun  Kabupaten Bulungan khususnya di Tanjung Selor.

“Sejak ada Pemprov Kaltara,
Kota Tanjung Selor semakin ramai, kita harus berterima kasih kepada pak Zainal A Paliwang selama menjabat Gubernur memberikan bantuan cukup besar untuk pembangunan di Bulungan,” jelasnya.

“Selain itu, Ingkong Ala sudah teruji selama menjabat wabup Bulungan dua periode. Sebagai warga Bulungan kita bangga dan harus memenangkan beliau (Ingkong Ala) yang mendampingi pak Zainal (Cagub),” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Kaltara, M Nafis menambahkan, PKS
tegak Lurus untuk memenangkan calon kepala daerah yang diusung partainya.

“Untuk di Kabupaten Bulungan sudah jelas kita mengusung Syarwani-Kilat (SIAP) dan di Pilgub PKS akan memenangkan pak Zainal-Ingkong Ala (ZIAP),” ujar Nafis yang juga menjabat anggota DPRD Kaltara daerah pemilihan Bulungan-Tana Tidung.

“PKS tidak ingin salah memilih kepala daerah, salah satu program yang dinilai sukses dijalankan oleh Syarwani bersama pak Ingkong yakni
soal pedagang umkm yang ramai berjualan di tepian Sungai Kayan. Mereka diperbolehkan berjualan dan gratis tanpa dipungut retribusi. Belum lagi program pembangunan lainnya,” tutupnya.(*)

BULUNGAN – Masyarakat Kampung Tias, Tanjung Palas Tengah, Bulungan menyatakan diri siap mendukung pasangan Zainal Ingkong Ala Pilihanku (ZIAP) untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) periode berikutnya.

Hal tersebut diungkapkan salah satu tokoh masyarakat setempat “H. Roni” sebagai perwakilan masyarakat Kampung Tias menyatakan diri untuk mendukung penuh ZIAP pada Pemilihan Gubernur Kaltara (Pilgub) yang akan diselenggarakan pada 27 November 2024 mendatang.

“Kami dari masyarakat Tias, menyatakan diri mendukung ZIAP,” tegasnya, Jumat (25/10/2024).

Dukungan tersebut disertakan juga dengan harapan masyarakat Kampung Tias dapat lebih diperhatikan lagi nantinya. Oleh karena itu, ia berharap ZIAP dapat memenangkan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltara 2024.

“Mudahan ke depannya beliau bisa terpilih kembali mari kita sama-sama rapatkan barisan untuk mendukung kembali beliau. Saya berharap Tias lebih maju, dan lebih diperhatikan,” ungkapnya.

Senada juga diungkapkan “Asgar” warga Tias lainnya yang yakin janji Calon Gubernur (Cagub) Kaltara, Zainal Arifin Paliwang dapat dituntaskan saat ia kembali menjabat sebagai gubernur Kaltara.

“Kita banyak berdoa semoga beliau bisa menjabat kembali. Kami tidak mau berpindah haluan kami akan tetap memilih nomor 2,” bebernya.

“Kami tidak ragu maupun bimbang kami akan mendukung kembali ayahanda Zainal Arifin Paliwang dan Ingkong Ala,” tutupnya.  (#/adv)

MALINAU – Masa kampanye Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara, tak lama lagi akan segera usai. Riuh rendah dan suasana perpolitikan di Kaltara kian memanas.

Terlebih sejak banyaknya berita miring terkait ketidak harmonisan antara salah satu pasangan calon (Paslon) Nomor 02 -Zainal Paliwang dan Paslon Nomor 03 Yansen TP. Keduanya pasangan petahana yang kini maju masing-masing dengan pasangan berbeda di Pilkada 2024.

Situasi ini membuat awak media, tertarik untuk mengulik lebih jauh bagaimana latar belakang birokrasi salah satu paslon Pilgub Kaltara kali ini, dalam masa kepemimpinan sebagai kepala daerah saat itu.

Secara eksklusif awak media  berkesempatan mewawancarai secara langsung Wakil Bupati Malinau, Topan Amrullah, Spd, M.Si, di kediamannya pada Rabu siang (23/10/2024).

Diketahui, Topan kala itu duduk sebagai Wakil Bupati Malinau 2 periode,  2011-2016 dan 2016-2021 mendampingi Bupati Malinau, Yansen TP. Kala itu dikenal dengan akronim Yatop.

Saat disinggung soal hubungan antara Bupati dan Wakil Bupati kalau itu, Taupan menjawabnya apa adanya.

“Kalau secara personal nggak ya (tetap baik-baik saka). Tapi kalau di bidang pemerintahan iya (kurang harmonis). Misalnya penentuan pejabat-pejabat, ini apakah polanya seperti itu saya kurang paham, itu sudah disusun oleh tim seleksi dan tinggal finishing dan kita gak punya waktu untuk membaca siapa-siapa aja yang promosi,” ujarnya.

Begitu pun soal membagian tupoksi kerja, Topan menjelaskan soal tupoksi kerja sebagai seorang Wakil Bupati.

“Tupoksi Wakil adalah pengawasan, maka dia harus fokus pada bidang pengawasan dan bisa memaksimalkan kerjasama. Saya sangat menyadari bahwa wakil itu tidak punya kewenangan, yang bersifat kewenangan dan kebijakan itu hanya ada pada pimpinan daerah, sehingga kalau kita memahami posisi itu sebagai wakil, saya kira tidak akan ada masalah dengan posisi pimpinan,” ungkap Topan.

Apakah posisinya sebagai wakil tidak merasa “ditinggalkan” oleh bupati? Menjawab pertanyaan tersebut, Topan pun mengisahkan kondisi kala itu.

“Kalau merasa ditinggalkan, sepertinya ya tanda kutip yah, kalau ditinggalkan secara personal kayaknya nggak waktu itu. Memang dalam kesempatan-kesempatan yang bersifat resmi pemerintahan, kalau beliau berhalangan selalu dilimpahkan ke saya, tapi itu tadi dalam hal kebijakan penentuan pejabat-pejabat daerah, itu sudah disusun jauh-jauh hari, kemudian kita rapat itu sudah finalisasi. Sehingga kita tidak punya waktu melihat siapa-siapa saja yang berhak mendapatkan promosi, padahal fungsi wakil tadi kan pengawasan, harusnya diberi kesempatan agak lama lah untuk mempelajari itu, paling tidak seminggu, ” ungkapnya. Jadi sejatinya Topan pada masa itu merasa tidak terlalu banyak terlibat.

Lebih jauh lagi, saat disinggung soal tren tidak harmonisnya hubungan antara kepala daerah dan wakil di beberapa kota lainnya di Indonesia, Topan menegaskan bahwa pada dasarnya bila wakil menyadari fungsinya sebagai pengawasan, tidak dalam posisi kebijakan apalagi kebijakan anggaran.

“Tidak akan menjadi masalah dengan pasangan kita. Tetapi tat kala posisi wakil sudah menuntut lebih dan mendapatkan kebijakan yang “sama” dengan kepala daerahnya, inilah yang akan menjadi masalah”, ujarnya.

“Sempat ada beberapa kali yang tidak pas, pada saat menentukan posisi jabatan-jabatan, dan saya tidak hadir dalam pelantikan karena tidak sesuai dengan hasil rapat, berubahnya belakangan. Dan bentuk protes saya terhadap pimpinan, saya tidak hadir dalam pelantikan tersebut”, imbuhnya.

Dan sebagai penutup sesi wawancara kami, Topan sempat menyampaikan pesan khususnya pada Yansen TP selaku Calon Gubernur Kaltara.

“Saya sangat paham beliau adalah seorang birokrat murni, bahwa beliau 8 tahun menjadi Sekda, 2 tahun menjadi Staff Ahli Gubernur, kemudian 10 tahun menjadi Bupati, kemudian 3 tahun lebih menjadi Wakil Gubernur, ya saya kira beliau secara kompetensi birokratnya memang memenuhi syarat. Cuman kan kita harus pahami, bahwa masyarakat ini kan tidak paham-paham amat dengan yang birokrasi itu, masyarakat ini inginnya pimpinan itu mudah ditemui, tidak terlalu protokoler, sehingga mereka merasa inilah pemimpin yang kami pilih. Jadi harapannya, tentu beliau dalam menyampaikan program-programnya, ya sesuai dengan visi misi,” bebernya. (*)