Kategori: PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA

KPU RI Laksanakan Kegiatan Sosialisasi Keterwakilan Perempuan Pasca Pemilu 2024 di Kabupaten Nunukan

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA, NASIONAL, NUNUKAN, PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA, POLITIK DAN EKONOMI

NUNUKAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) bersama dengan KPU Kabupaten Nunukan menggelar kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih pasca pemungutan suara kepada kelompok pemilih strategis dan rentan di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) segmentasi pemilih perempuan di Ballroom Hotel Laura, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), Jumat (14/06/2024) siang.

Sebelumnya Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih anggota legislatif kabupaten/kota, provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah dilakukan pada 14 Februari 2024.

Selaku Fungsional Muda Humas dan Pustaka pada Sekretariat Jenderal KPU RI, Asep Hasan menyampaikan bahwa kegiatan bertujuan meningkatkan kualitas partisipatif pemilih.

“Acara sosialisasi dan pendidikan dapat terus berkelanjutan maka KPU perlu melakukan terobosan dalam upaya meningkatkan partisipatif memilih lewat kegiatan ini untuk daerah 3T,” tutur Asep Hasan.

Kemudian, Ia juga mengatakan bahwa jumlah peserta sebanyak 100 orang.

“Kegiatan ini mengundang peserta sebanyak 100 orang yang berasal dari segmen perempuan dan perwakilan dari pengurus partai politik,” terangnya.

Terdapat beberapa tujuan utama KPU dalam melakukan kegiatan sosialisasi dan pendidikan, dimana diantaranya meningkatkan literasi masyarakat terkait pemilu dan demokrasi terkhusus pada daerah 3T, lalu memberikan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran masyarakat untuk aktif pada tahapan pasca Pemilu, terakhir, meningkatkan kesadaran masyarakat partisipasi pemilih secara berkelanjutan menyongsong Pilkada 2024.

Bersama dengan itu, Ketua KPU Nunukan, Riko Ardiansyah menjelaskan bahwa kegiatan sosialisasi tahun ini untuk Kabupaten Nunukan digelar dengan segmentasi keterwakilan perempuan.

“KPU selalu mencoba menggelar kegiatan sosialisasi dan pendidikan seperti ini, dan kegiatan ini juga dilakukan di beberapa wilayah Indonesia tapi dengan segmen yang berbeda, khusus di Kabupaten Nunukan itu terfokus pada keterwakilan perempuan pada pasca Pemilu 2024,” kata Riko Ardiansyah.

Lalu, Ketua KPU Nunukan juga mengatakan bahwa keterwakilan perempuan untuk pemilih di Kabupaten Nunukan berdasarkan data sebanyak 47 persen dari jumlah keseluruhan.

“Berdasarkan data DPO4, cuman kita belum bisa merilis data terbaru dikarenakan belum masuk tahapan coklit, tetapi berdasarkan data yang sudah ada itu sebanyak 47 persen keterwakilan pemilih perempuan di kab. Nunukan,” ujar Ketua KPU Nunukan.

Terlihat kegiatan sosialisasi dan pendidikan dari KPU RI, menghadirkan 3 narasumber diantaranya Komisioner KPU kab. Nunukan, Muhammad Rusli, Ketua Pengurus Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) provinsi Kaltara, Yohanes dan Akademisi kab.Nunukan, Hasna, S.Pd., M.Pd.

(neni,meri/nam)

O2SN Tingkat Provinsi Resmi Dimulai, Gubernur Dorong Sportivitas Peserta

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA

TARAKAN – Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) tingkat SMA, SMK, dan SLB tingkat Provinsi Kalimantan Utara resmi dibuka oleh Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) DR. (HC). H. Zainal A. Paliwang, M.Hum. di SMAN 1 Kota Tarakan, Rabu (5/6).

Sejumlah 130 atlet akan berlaga di O2SN tingkat provinsi dengan rincian 50 peserta dari jenjang SMA, 49 peserta dari jenjang SMK, dan 31 peserta dari jenjang SLB.

Ragam cabang yang akan dilombakan pada tahun ini terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok SMA dan SMK akan mengikuti lomba atletik (panca lomba), renang, bulutangkis, silat, dan karate.

Kelompok kedua yaitu SLB akan mengikuti cabang lomba boce, bulutangkis, balap kursi roda, lari 100m, lompat jauh, catur, lempar turbo, dan tenis meja.

O2SN akan digelar mulai tanggal 5-7 Juni 2024 untuk jenjang SMA dan SMK dan 12-14 Juni 2024 untuk jenjang SLB yang semua lokasi perlombaan akan berpusat di Kota Tarakan diantaranya Stadion Datu Adil untuk cabang atletik, kolam renang Lantamal XIII untuk cabang renang, Padepokan IPSI untuk cabang silat, Lapangan Bulutangkis SMKN 2 Tarakan untuk Cabang Lomba Bulutangkis SMA/SMK.

Sedangkan untuk Bulutangkis SLB digelar di Lapangan Bulutangkis Cobra untuk cabang bulutangkis SLB.

Untuk karate di Aula SMAN 1 Tarakan untuk cabang karete. Dan SLBN Tarakan untuk lomba lain jenjang SLB.

Sesaat sebelum membuka olimpiade, Gubernur berpesan kepada seluruh peserta dan pendamping agar selalu menjaga sportivitas lantaran O2SN bukan hanya sekedar ajang perlombaan, namun juga membentuk karakter siswa yang bertanggung jawab dan memiliki integritas.

“Setiap perlombaan ada menang dan kalah, maka tolong jaga sportivitas karena ini tidak hanya tentang kompetisi, tapi juga membentuk karakter siswa,”katanya.

Pembukaan tersebut disaksikan oleh seluruh peserta lomba, pendamping, dewan juri, dan panitia lomba. Hadir diantaranya Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Kaltara sekaligus ketua panitia, H. Sudarsono, S.E., M.Pd., Ketua MKKS dan Kepala SMA, SMK, dan SLB se-Provinsi Kaltara.

(dkisp)

 

 

KI Kaltara Usulkan 50 Persen Perempuan Sebagai IA IKIP 2024

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA

TANJUNG SELOR– Komisi Informasi Kalimantan Utara mengusulkan 50 persen perempuan sebagai Informan Ahli Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2024.

Wakil Ketua Komisi Informasi Kalimantan Utara, Niko Ruru mengatakan, dari 10 orang IA IKIP yang diusulkan kepada Komisi Informasi Pusat, 5 diantaranya perempuan.
“Nama- nama yang kami usulkan merupakan hasil penjaringan yang dilakukan Kelompok Kerja Daerah (PokjaDa) Kalimantan Utara IKIP 2024, selama seminggu ini,” ujarnya, Jumat (31/5/2024).

Niko yang juga Ketua PokjaDa Kalimantan Utara IKIP 2024 mengatakan, 10 orang IA IKIP ini terdiri dari 2 orang masing- masing unsur yaitu pemerintah daerah atau badan publik, masyarakat sipil, akademisi, pelaku usaha dan jurnalis.

Lima perempuan yang diusulkan sebagai IA IKIP itu masing- masing Yuni Satriyani dari unsur pemerintah atau badan publik, Norjannah dari unsur masyarakat sipil, Kartini Maharani Abdul dan Cancy Alexiana dari unsur akademisi dan Eka Sukmadewi dari unsur pelaku usaha.

Lima IA IKIP lainnya, Seno Aji Wijanarko dari unsur pemerintah atau badan publik, Syafaruddin dari unsur masyarakat sipil, Agus Susanto dari unsur pelaku usaha serta Gazalba dan Victor Ratu dari unsur jurnalis.
“Kami berharap 10 nama yang diusulkan bisa segera ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat,” katanya.

Niko menjelaskan, saat melakukan penjaringan, PokjaDa Kalimantan Utara IKIP 2024 punya pertimbangan subjektif memilih perempuan sebagai IA IKIP 2024.

“Diantaranya perempuan cenderung lebih objektif dalam memberikan penilaian,” ujarnya.

Menurut pria yang berlatar belakang jurnalis dan masyarakat sipil ini, hampir semua kebijakan pemerintah berdampak terhadap perempuan.

“Sehingga untuk menghadapi dampak yang diterimanya, perempuan termasuk kelompok yang banyak memerlukan akses informasi,” ujarnya.

Atas dasar pengalaman inipula, pihaknya yakin perempuan- perempuan yang menjadi IA IKIP 2024 memiliki pemahaman yang baik dan objektif memberikan penilaian mengenai keterbukaan informasi publik di Kalimantan Utara.

“Kami yakin mereka mampu bersikap objektif dan independen,” katanya.
Tahun lalu berdasarkan survei IKIP, Kalimantan Utara berada pada kategori sedang dengan skor 76,06.

Niko menjelaskan, IKIP dilaksanakan Komisi Informasi Pusat dengan tujuan memotret lebih jauh, bagaimana para stakeholder yang terdiri dari badan publik, pelaku usaha dan masyarakat bisa melaksanakan dan memanfaatkan prinsip dasar keterbukaan informasi untuk memastikan terpenuhinya hak dasar warga negara.

“Indeks disusun untuk menganalisis 3 aspek penting,” ujarnya.
Cakupannya, kata dia, pertama kepatuhan badan publik terhadap Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kedua, persepsi masyarakat terhadap UU KIP maupun haknya atas informasi, sedangkan ketiga, kepatuhan badan publik terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi terutama kepatuhan dalam melaksanakan putusan sengketa informasi publik untuk menjamin hak masyarakat atas informasi.

(*)

PokjaDa IKIP Mulai Jaring Informan Ahli

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA, TEKNOLOGI

TANJUNG SELOR – Setelah mengikuti Bimbingan Teknis di Jakarta, pekan lalu, Kelompok Kerja Daerah (PokjaDa) Kalimantan Utara Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2024, menjaring informan ahli yang akan menjadi responden pada survei tahunan ini. 

“Kami akan menjaring 10 informan ahli, terdiri dari 2 orang masing- masing unsur pemda, masyarakat, akademisi, pelaku usaha dan jurnalis atau NGO,” kata Niko Ruru, Ketua PokjDa Kaltara IKIP 2024, Senin (27/5/2024).

Informan ahli dipersyaratkan minimal berpendidikan Diploma IV dan memiliki pengetahuan tentang keterbukaan informasi publik. Selain itu berpengalaman dalam isu keterbukaan informasi publik minimal 5 tahun dan memiliki perspektif layanan informasi publik yang inklusif.

“Mampu bersikap objektif dan independen,” kata Wakil Ketua Komisi Informasi Kalimantan Utara ini.

Tahun lalu berdasarkan survei IKIP, Kalimantan Utara berada pada kategori sedang dengan skor 76,06.

Niko Ruru menjelaskan, IKIP dilaksanakan Komisi Informasi Pusat dengan tujuan memotret lebih jauh, bagaimana para stakeholder yang terdiri dari badan publik, pelaku usaha dan masyarakat bisa melaksanakan dan memanfaatkan prinsip dasar keterbukaan informasi untuk memastikan terpenuhinya hak dasar warga negara.

“Indeks disusun untuk menganalisis 3 aspek penting,” ujarnya.

Cakupannya, kata dia, pertama kepatuhan badan publik terhadap Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, persepsi masyarakat terhadap UU KIP maupun haknya atas informasi dan kepatuhan badan publik terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi terutama kepatuhan dalam melaksanakan putusan sengketa informasi publik untuk menjamin hak masyarakat atas informasi.

“Karena itu, kami ingin menjaring informan ahli yang benar- benar memiliki kompetensi,” katanya.

Sebelumnya Komisi Informasi Pusat telah menetapkan PokjaDa di 34 provinsi. Di Kalimantan Utara, PokjaDa IKIP 2024 terdiri dari Niko Ruru, Wakil Ketua Komisi Informasi sekaligus Ketua PokjaDa Kalimantan Utara. Selanjutnya anggota Komisi Informasi Kalimantan Utara, Berlanta Ginting, Asa Zumara mewakili unsur pemerintah, Andri mewakili unsur NGO dan Maxi Sondakh mewakili unsur akademisi.

(*)

Komitmen Tingkatkan Mutu Pendidikan di Kaltara

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA

TANJUNG SELOR – Gubernur Kaltara, DR (HC) H Zainal A Paliwang, M.Hum menyebutkan pendidikan menjadi sektor penting dalam pembangunan bangsa. Hal ini disampaikannya saat meresmikan Gedung Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kaltara, Rabu (15/5).

“Dengan pendidikan kita dapat mencetak generasi muda yang berkualitas, berkarakter dan mampu bersaing di era globalisasi,”kata Gubernur.

Menurutnya, penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas menjadi kunci utama dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing. Khususnya dalam upaya menggapai visi misi Indonesia Emas 2045. “Untuk itu, diperlukan sistem dan mekanisme penjaminan mutu pendidikan yang efektif dan efisien,”jelasnya.

Oleh sebab itu, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di semua jenjang dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.

Salah satunya, kata Gubernur, adalah membangun BPMP di setiap provinsi. Tugasnya melakukan pembinaan dan pengembangan mutu pendidikan di wilayah kerjanya. “Dengan adanya BPMP Kaltara, saya berharap dapat menjadi pusat informasi dan edukasi bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan, serta dapat meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam mewujudkan mutu pendidikan yang berkualitas di Kaltara,”jelasnya.

Gubernur mengungkapkan, keberadaan BPMP Kaltara memiliki peran besar dalam peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di provinsi ke 34 ini. Karena itu, ia mengahjak kepada seluruh pemangku kepentingan pendidikan di Kaltara untuk dapat bersinergi bersama BPMP Kaltara dalam mewujudkan mutu pendidikan yang berkualitas.

“Oleh karena itu, saya mengapresiasi sebesar-besarnya kepada Kepala BPMP Kaltara beserta seluruh jajaran atas dedikasi dan profesionalismenya dalam menjalankan tugas,”jelasnya.

Untuk diketahui, BPMP Kaltara beroperasi sejak tahun 2017 sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 6 Tahun 2017 dengan lama awal Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP).

Kemudian berdasarkan Permendikbud Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, LPMP Kaltara berubah nama menjadi BPMP Kaltara.

BPMP Kaltara memliki tugas melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan masyarakat di provinsi. “Fungsinya meliputi pelaksanaan pemetaan mutu, pengembangan model, penjaminan dan peningkatan mutu, supervisi, fasilitasi pengembangan, pelaksanaan kemitraan, pemantauan dan evaluasi, dan pelaksanaan urusan administrasi,”urai Gubernur.

(dkisp)