Terus Upayakan Pemerataan Pembangunan

TANJUNG SELOR – Sejak dilantik 15 Februari 2021 lalu, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs H Zainal A. Paliwang dan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Dr Yansen TP terus berupaya membangun Wilayah Bumi Benuanta (Kaltara).

Upaya pembangunan itu, kata Gubernur harus dilakukan di mana waktu itu provinsi ke 34 ini harus menghadapi situasi Covid-19. “Alhamdulillah berkat kerjasama yang baik sehingga mampu menekan angka covid-19,”kata Gubernur.

Ia menambahkan, Kaltara yang merupakan provinsi ke 34 yang dimekarkan berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2012 yang disahkan pada 25 Oktober. Di mana wilayah ini masuk dalam daftar daerah tertinggal sehingga para stakeholder di dalamnya harus mampi menjawab tantangan itu melalui berbagai program pembangunan.

Seperti adanya 10 program prioritas guna mencapai sasaran pembangunan di daerah.

10 program prioritas pembangunan yang dicanangkan kini sudah mulai berjalan sesuai dengan visi dan misi pemerintah.

“Sekarang ini ada 10 progress pembangunan kita diantaranya pembangunan PLTA Sungai Kayan dan Mentarang, Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI), Mewujudkan ketahanan pangan, Meningkatkan konektivitas kawasan daerah terpencil, perbatasan dan pedalaman, Membangun Desa Menata Kota,”kata Gubernur.

Selain itu ada juga peningkatan pembangunan infrastruktur Desa dan Kelurahan di seluruh kabupaten dan kota di Kaltara. Pembangunan ekonomi melalui Verifikasi produk unggulan yang kompetitif. Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan wajib belajar 16 Tahun. Pembangunan balai latihan dan perluasan lapangan kerja, memberikan bantuan Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta memberikan tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat Desa dan RT di Daerah Perbatasan, Pedalaman, serta perkotaan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah,” bebernya.

Ia juga menerangkan tentang di Provinsi Kaltara terdapat salah satu Proyek Straregis Nasional (PSN) yaitu pembangunan Kawasan Industri Hijau (KIHI) yang akan menjadi kawasan Industri Hijau terbesar di Dunia.

Di mana kawasan yang menjadi pilot project Green Industrial Park di Indonesia akan menghasilkan produk berupa Petrochemical, Electronic Alumine, Steel, New Energy Batteray, Industrial Silicon, Polycrysalline Silicon, Solar Panel.

Proyek Ini di dukung dengan pembangunan PLTA Kayan dan Mentarang yang akan menyuplai energi ke Kawasan Industri sehingga energi yang di gunakan juga benar benar hijau.

Gubernur menceritakan bahwa ada salah satu wilayah Kaltara yaitu Krayan untuk menjangkaunya hanya bisa menggunakan moda transportasi udara dan sudah sejak Indonesia merdeka belum bisa tembus,” katanya.

“Tapi Alhamdulillah kemarin saya kesana menggunakan transportasi darat (Bermotor) dan sekarang sudah tembus, tambahnya lagi.

Guna menjamin semua pembangunan yang dilakukan tetap berjalan, Gubernur menegaskan Pemprov Kaltara akan terus melakukan monitoring dan evaluasi, serta kerjasama dan sinergi stakeholder yang ada dan kabupaten/kota sehingga terwujudnya Provinsi Kaltara yang Berubah, Maju dan Sejahtera.

“Monitoring dan evaluasi ini kita lakukan di setiap daerah secara terjadwal, yang dipimpin langsung Kepala Daerah, karena pembangunan yang saya dan Wagub usung adalah bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota,” tegas Gubernur.

Saat ditanya tentang Aspek Pembangunan non Fisik, Gubernur menjelaskan ada beberapa program yang telah di laksanakan seperti Subsidi Ongkos Angkut (SOA) barang dan Orang untuk meringankan biaya transportasi dan logistik masyarakat ke perbatasan yang penganggarannya sebesar kurang lebih 15,5 Milyar Rupiah dari APBD, trus ada lagi Program Layanan Dokter Terbang Kalimantan Utara (Pro LenteraKU) yaitu Pelayanan Dokter spesialis yang bersifat sambut bola kepada masyarakat – masyarakat di kawasan Perbatasan. Peningkatan Layanan Dokter terbang meliputi Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Dokter Spesialis Penyakit Mata, Dokter Spesialis Kulit, Dokter Spesialis Anak yang dapat menghemat biaya masyarakat untuk berobat hingga 35.493.410.895 dalam 3 (Tiga Tahun) Pelaksanaannya.

Ditanyai tentang pengembangan sektor pertanian khususnya bagi kaum milenial, Gubernur menjelaskan sangat mendukung penuh. Karena itu bisa menjadi pembangkit semangat untuk tumbuh khususnya bidang pertanian.

“Kita tau dengan mereka (kaum milenial) berkecimpung disektor pertanian maka mereka akan mendapatkan income yang tentunya dapat membantu pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.

Sebelum menutup dialog tersebut, Gubernur menjabarkan Andalan Komoditas kaltara seperti Rumput Laut, Bandeng, Udang Windu, Kepiting Bakau, Baru Bara, Kelapa Sawit, sedangkan untuk Produk UMKM seperti Batik Kaltara, Madu hutan, dan Mangrove yang bisa di buat sirup.

(dkisp)

Gubernur Ingatkan ASN agar Siap Hadapi Berbagai Situasi

TANJUNG SELOR – Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) agar selalu siap menghadapi berbagai situasi. Salah satunya dengan penyetaraan jabatan struktural yang menjadi jabatan fungsional.

Menurutnya, esensi dari penyetaraan dalam jabatan fungsional ini adalah agar terciptanya iklim birokrasi yang lebih dinamis dan profesional.

“Semoga melalui kegiatan ini kita dapat memberi pemahaman bagi pejabat pengelola kepegawaian dan pejabat fungsional dari dinamika regulasi yang mengatur,” kata Gubernur pada Pembinaan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemprov Kaltara, Kamis (14/9).

Gubernur mengungkapkan proses penyederhanaan birokrasi terus dilakukan di Kaltara. Hal ini merupakan wujud mengimplementasikan arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sebagai bagian dari upaya Reformasi Birokrasi.

Kebijakan tersebut dimaksudkan untuk memangkas panjang alur birokrasi sehingga dapat bergerak secara inovatif adaptif dan responsif.

Turut hadir Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara, Andi Amriampa, dan Kepala Kantor Regional 8 BKN Banjarmasin, A. Darmuji, S.Sos., M.Si secara daring (Zoom Meeting) serta seluruh forkopimda.

“Adanya regulasi ini harus kita sosialisasikan sehingga dapat dilaksanakan dengan baik oleh instansi kepegawaian di lingkup provinsi dan kabupaten/kota,”tuntasnya.

(dkisp)

Pembangunan Gedung PTA dan PT Di KBM Tanjung Selor Akan Dimulai Tahun 2024

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs. H. Zainal A. Paliwang, SH., M.Hum, menerima kedatangan Tim Teknis Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI). Pertemuan itu berlangsung di Kuliner Tepian Kayan (Kulteka) di Jalan Sabanar Lama, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Rabu (13/9/2023) malam.

Pertemuan ini merupakan langkah awal yang signifikan dalam perencanaan pembangunan gedung Pengadilan Tinggi Agama (PTA) dan Pengadilan Tinggi (PT) yang akan dibangun di Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor.

Adapun rombongan dipimpin oleh Bapak H. Sahwan, SH., M.H., yang juga menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi MA RI. Hadir sejumlah anggota tim terampil lainnya seperti Rosfiana, SH., M.H (Kepala Biro Perlengkapan), Fany Widia, SE., MM (Kepala Bagian Tata Laksana Pengadaan Barang dan Biro Perlengkapan), Arif Hidayat, SE., M.H (Kasubbag Analisa Kebutuhan Pengadaan Barang dan Biro Perlengkapan), Indah Wahyuni, SE, M.M (Kasubbag Bimbingan dan Monitoring Program Biro Perencanaan dan Organisasi), Rustimah, A.Md., SH.,M.M (Kasubbag Tata Usaha Biro Perencanaan dan Organisasi), serta Desy Putriani Purwastuti, SE, (Staff PPNPN Biro Perlengkapan).

Dalam pertemuan tersebut, Tim Teknis MA RI dengan tekad kuat menyatakan komitmennya untuk segera memulai pembangunan gedung PTA dan PT di KBM Tanjung Selor.

“Kami sudah melakukan survei lokasi, dan rencananya, pembangunan akan dimulai pada tahun 2024,” kata Ketua Tim MA RI, H. Sahwan.

Sementara Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang, menyambut baik upaya MA RI untuk segera membangun gedung PTA dan PT di wilayah Provinsi Kaltara.

“Pemprov sangat mendukung pembangunan ini, dan kami berharap pembangunan tersebut dapat segera terealisasi,” ujar Gubernur Kaltara.

Seperti yang diketahui, pembangunan gedung PTA dan PT memegang peran penting dalam meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat Kaltara. Gedung ini diharapkan akan menjadi pusat pelayanan hukum yang modern dan efisien di wilayah Kaltara, sekaligus menjadi simbol penegakan hukum yang kuat di daerah.

“Semoga proyek ini sukses dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat,” ujar Gubernur Kaltara Zainal Paliwang.

(dkisp)

Pemprov Sosialisasikan SIMADU MORASA

TANJUNG SELOR – Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Dr Bustan SE.,M.Si. membuka Sosialisasi Sistem Data Terpadu Monitoring Pengadaan Barang / Jasa (SIMADU MORASA) dan Workshop Penyusunan Dokumen Pemilihan bagi Pejabat Pengadaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara di Hotel Luminor, Tanjung Selor.

Kegiatan workshop juga dihadiri langsung Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah (Setda) Kaltara, Amir Hamsyah dan perwakilan seluruh perangkat daerah Kaltara.

“Kita dituntut untuk meningkatkan kompetensi di bidang pengadaan barang dan jasa hari ini dan itu harus disikapi. Dan kita semua dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah sehingga proses pengadaan sesuai dengan target dan kebutuhan baik kebutuhan perangkat daerah maupun kebutuhan masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara,” kata Bustan.

Pengadaan barang dan jasa tentu saja akan menimbulkan potensi permasalahan apabila tidak didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten. Sehingga harus disikapi oleh semua tingkatkan pengetahuan keterampilan.

Ia mengatakan pelaksanaan tata kelola yang baik dalam segala bidang menjadi kebutuhan. Sehingga proses pengadaan harus sesuai dengan target dan kebutuhan dari perangkat daerah maupun kebutuhan masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara.

“Salah satu tugas dan fungsi Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Kaltara yaitu memberikan pembinaan dan advokasi kepada pelaku pengadaan,”jelasnya.

Karena itu ia berharap kepada peserta untuk mampu mengikuti kegiatan sesuai dengan penugasan dari instansi masing-masing.

“Kita harapkan dapat meningkatkan profesionalisme yang diberikan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dalam mendukung pembangunan daerah dan nasional,” tutupnya.

(dkisp)

Gandeng Mahasiswa, Pemprov Kaltara dan Ombudsman RI Kaltara Sosialisasi SP4N-LAPOR!

TARAKAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memberikan sosialisasi kepada mahasiswa Universitas Borneo Tarakan (UBT) tentang penggunaan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR), Selasa (12/9/2023).

Pemprov Kaltara dan Ombudsman RI Perwakilan Kaltara berkolaborasi dalam inisiasi sosialisasi ini untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam pengawasan pelayanan publik.

Tidak hanya itu, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) juga turut hadir sebagai salah satu leading sector dalam pengelolaan SP4N-LAPOR! di Kaltara.

Sosialisasi yang bertajuk “SP4N-LAPOR! Goes to Campus” dibuka oleh Staf Ahli Bidang Aparatur Pelayanan Publik dan Kemasyarakatan, Ir. H. Syahrullah Mursalin, M.P., dengan kehadiran Rektor UBT, Prof. Dr. Adri Patton, M.Si., dan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kaltara, Maria Ulfah, S.E., M.

Rektor UBT, Prof. Dr. Adri Patton, menyambut baik kegiatan ini karena diyakini bahwa mahasiswa pasti memiliki keluhan terhadap pelayanan yang ada di kampus.

“Rekan-rekan mahasiswa yang malu atau takut mengadukan pelayanan kampus, bisa melaporkan melalui aplikasi LAPOR! ini,” kata Adri Patton kepada mahasiswa.

Syahrullah Mursalin mengapresiasi terobosan kegiatan yang menyasar kaum intelektual sebagai upaya untuk meningkatkan partisipasi dalam pengawasan pelayanan publik.

Dalam sambutannya, diungkapkan bahwa hingga September 2023, telah tercatat 14 aduan yang masuk melalui aplikasi LAPOR!.

“Hanya ada 14 aduan yang masuk ke Kaltara melalui aplikasi ini. Jumlah ini kurang bisa menggambarkan kondisi pelayanan publik di Kaltara,” ucap Syahrullah Mursalin.

Lanjutnya, Syahrullah berharap agar mahasiswa dapat aktif mengawasi proses pelayanan publik di Kaltara, dengan harapan bahwa partisipasi mereka akan mendorong peningkatan kualitas pelayanan menuju arah yang lebih baik.

“Kita berharap kawan-kawan mahasiswa tetap mengawasi pelayanan publik yang ada, kalau ada pelayanan yang kurang bagus bisa diadukan melalui aplikasi LAPOR!,” tutup Syahrullah sebelum membuka kegiatan.

Sebagai informasi, dalam kegiatan ini Ombudsman RI Kaltara juga membuka gerai pelaporan dan konsultasi untuk mahasiswa UBT sebagai langkah untuk meningkatkan kesadaran publik dalam mengawasi pelayanan publik di Kaltara.

(dkisp)