Kategori: NUNUKAN

Hal tersebut disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie melalaui pesan tertulisnya kepada Redaksi , Selasa (28/1/2019). Menurutnya, berdasarkan rilis Proyek Penduduk Kabuapten/Kota Provinsi Kaltara 2015-2025 Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara, per 31 Desember 2018. Irianto juga menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk ini, salah satunya dipengaruhi oleh perpindahan penduduk dari wilayah luar Kaltara. 

Tapi menanggapi hal tersebut, Irianto mengungkan bahwa pihaknya menyambut positif terkait minat masyarakat di luar Kalimantan Utara yang menaruh asa di wilayah Perbatasan. Hal tersebut membuktikan bahwa Kalimantan Utara kendati merupakan provinsi yang terbilang paling muda di NKRI, namun telah menjadi salah satu daerah terfavorit dalam tujuan penghidupan.

“Memang, Provinsi Kaltara sebagai sebuah daerah otonomi baru, dinilai banyak orang cukup potensial dan menjanjikan. Hal ini berdampak pada tingginya asa dari warga luar Kaltara untuk mencari penghidupan disini,” ujarnya.

Pada tahun 2019 ini, lanjut Irianto, pertumbuhan penduduk tertinggi di Kaltara, diprediksi terjadi di Kota Tarakan. Hal tersebut menurutnya karena berdasarkan proyeksi BPS, di Tarakan jumlah penduduknya pada tahun ini akan bertambah menjadi 254.262 jiwa. Disusul, Kabupaten Nunukan sebesar 196.918 jiwa, Bulungan 133.166 jiwa, Malinau 84.609 jiwa dan Tana Tidung 26.607 jiwa. 

“Pertambahan penduduk ini, di satu sisi adalah sebuah potensi. Namun, apabila tak dikelola dengan baik maka akan menjadi sebuah persoalan pelik. Untuk itu, disamping penduduk yang bertambah, kualitas hidup penduduk pun menjadi perhatian pemerintah,” imbuhnya.

Hingga 2025, penduduk Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) diproyeksi mencapai 773.377 jiwa. Sementara di 2019, pertumbuhan penduduk Kaltara diproyeksi bisa mencapai 695.562 jiwa. 

Adapun implikasi negatif dari pertumbuhan penduduk itu, menurut Irianto, salah satunya adalah pertumbuhan masyarakat miskin dan pengangguran. Diakui Gubernur, tidak sedikit penduduk dari luar Kaltara yang hijrah ke Kaltara tak dibekali pendidikan dan kemampuan yang memadai. Alhasil, dengan keterbatasan lowongan pekerjaan maka mereka pun tak bisa bersaing hingga menjadi pengangguran.

“Untuk itu, Pemprov Kaltara menggiatkan investasi guna memicu ketersediaan lapangan pekerjaan. Di samping itu, lewat sejumlah lembaga pelatihan, melalui OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait dilakukan kegiatan untuk meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) lokal sehingga mampu bersaing dalam era saat ini,” pungkasnya. (eddysantry/darwin)

TANJUNG SELOR – Presiden Jokowi menginginkan dipercepatnya pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di perbatasan. Tak terkecuali yang berada di Kalimantan Utara (Kaltara). Hal ini dipertegas dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 01 Tahun 2019, tentang percepatan pembangunan 11 PLBN Terpadu dan sarana prasarana penunjang di kawasan perbatasan.

Ada 17 kementerian diinstruksikan untuk mendukung percepatan pembangunan PLBN ini. Termasuk juga Panglima TNI dan Kapolri yang diminta Presiden turut memberikan dukungan. Di samping itu, juga ada para gubernur dan bupati yang berada di wilayah perbatasan yang akan dibangun PLBN yang juga mendapatkan instruksi.

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie melalui pesan tertulisnya yang sampai ke meja Redaksi, Selasa (29/1/2019) mengatakan, dari 11  PLBN Terpadu yang akan dipercepat pembangunannya tersebut, empat di antaranya atau yang paling banyak akan dibangun di Kaltara.

Yaitu, PLBN Terpadu Sei Nyamuk atau Sei Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, PLBN Terpadu Labang, Kecamatan Lumbis Ogong dan PLBN Terpadu Long Midang, Kecamatan Krayan Ketiganya di Kabupaten Nunukan. Serta satu di Malinau, yakni PLBN Terpadu Long Nawang, Kecamatan Kayan Hulu.

Sementara PLBN Terpadu lainnya, dibangun di Kalimantan Barat (2 PLBN), Kepulauan Riau (satu PLBN), Nusa Tenggara Timur (2 PLBN) dan Papua (2 PLBN Terpadu).

“Alhamdulillah, setelah sebelumnya dikeluarkan Inpres tentang percepatan pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor, awal tahun ini Bapak Presiden Jokowi kembali menerbitkan Inpres untuk percepatan pembangunan di Kaltara,” ungkap Irianto.

Atas nama masyarakat Indonesia di Kaltara, utamanya yang berada di wilayah perbatasan, Gubernur mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Presiden Jokowi dan juga Wapres Jusuf Kalla. “Terima kasih juga kami sampaikan kepada Kementerian dan Lembaga terkait yang turut membantu, sehingga perjuangan kita melalui usulan untuk dibangunnya PLBN di wilayah perbatasan Kaltara akan segera terealisasi,” katanya.

Irianto berharap, dengan terbitnya Inpres ini, akan semakin mempercepat terwujudnya PLBN Terpadu di Kaltara. Seperti diketahui terbangunnya PLBN, sudah sejak lama sangat diharapkan oleh masyarakat. Utamanya warga yang berada di wilayah perbatasan.

Tak hanya dari sisi keamanan dan kedaulatan negara, menurut Gubernur, dibangunnya PLBN juga akan menumbuhkan ekonomi di perbatasan kita. “Seperti halnya Inpres sebelumnya (tentang percepatan pembangunan KBM Tanjung Selor), kita dari pemerintah daerah Provinsi Kaltara juga akan terus mengawal Inpres, tentang percepatan pembangunan PLBN Terpadu ini,” kata Irianto lagi.

Disampaikan, dalam Inpres yang ditandatangani Presiden pada 17 Januari 2019 lalu ini, secara tegas telah menginstruksikan kepada sejumlah kementerian dan Lembaga negara, termasuk para gubernur dan kepala daerah dalam upaya mempercepat terealisasinya pembangunan PLBN ini.

Kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) misalnya. Ada 5 poin yang diinstruksikan. Antara lain, Presiden minta percepatan penyusunan masterplan, pembangunan gedung, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan di PLBN. Kemudian diminta juga membangun perumahan bagi pengelola, sarana dan prasarana penunjang di kawasan  PLBN, serta akses jalan dan jembatannya.

Begitu pun kepada kementerian lainnya. Diinstruksikan untuk mendukung dengan membangun sesuai dengan bidan dan kewenangannya. Di antaranya kepada Menkopolhukam, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Perdagangan, Menteri PPN/Bappenas, Menkominfo, Menteri ATR/BPN, serta kementerian terkait lainnya.

Sementara kepada Panglima TNI, dalam Inpres itu, disebutkan untuk merumuskan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan TNI dalam pengamanan terpadu di PLBN. Begitupun kepada Kapolri diminta untuk melakukan hal yang sama. Serta diminta untuk menyiapkan petugasnya dari satuan masing-masing.

Sedangkan untuk para Gubernur dan bupati, sesuai kewenangannya, Presiden menginstruksikan untuk memfasilitasi percepatan pembangunan PLBN Terpadu, mengkoordinasi dan memfasilitasi pengalihan aset Barang. Tambahan instruksi kepada bupati, adalah untuk mempercepat proses perizinan pelaksanaan pembangunan PLBN Terpadu.

“Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud melakukan langkah-langkah terobosan dalam rangka percepatan penyelesaian pembangunan PLBN Terpadu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan,” bunyi diktum KETIGA Inpres tersebut.

Sementara itu, mengenai pembiayaan pelaksanaan percepatan pembangunan PLBN Terpadu dan sarana prasarana penunjang, menurut Inpres ini, dibebankan pada APBN, APBD, serta sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebelumnya, Irianto menyampaikan, pembangunan PLBN bukan saja berfungsi untuk pelintasan manusia dan barang saja. Lebih dari itu, PLBN juga diharapkan menjadi pengembangan perekonomian di perbatasan. Seperti pasar atau peningkatan perdagangan lintas batas, terutama

“Sesuai dengan permintaan Presiden RI Joko Widodo, bahwa di PLBN itu nanti harus ada aktifitas ekonomi masyarakat, seperti pasar dan lainnya. Sehingga wilayah ini menjadi terpadu,” pungkasnya. (edysantry)

• Soppeng,Berandankrinews.com Proyek yang memakan biaya Rp.1,4 miliar dikerjakan oleh CV.GRAHA JAYA PRATAMA bangunan tersebut berada di Desa Sering Kec Donri-Donri, Sopeng ambruk.
• Diduga ambruknya Siring tersebut akibat konstruksi yang tidak sesuai, karna tidak menggunakan ‘Turap’ atau pancang.
• LPP Tipokor Sulawesi Selatan yang turun ke lokasi mengungkapkan, bahwa akibat minimnya sarana turap dalam siring tersebut memyebabkan sebagaian galian tidak sampai ke tanah dasar.
• “Kemudian terhantam arus banjir yg dahsyat ahirnya pasangan beronjong tersebut ikut terbawa arus,”ujar Arifin S.sos kepada Redaksi , Selasa (29/1/2019).
• Berdasarjan Investigasiya, Arifin melihat bahwa material batu yang di gunakan diambil dari batu sungai di sekitar lokasi itu juga sedangkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) menggunakan material batu gunung / batu kali imbuhnya.
• Sehingga Arifin berharap agar penegak hukum yang ada Kabupaten Sopeng segera mengecek kelapangan terkait temuanya tersebut.
• “Agar aggaran yg di turunkan oleh pemerintah dapat bermanfaat serta di rasakan oleh masyarakat yg ada di wilayah ini,” pungkasnya.
• Sebagaiman di ketahui bahwa Proyek bangunan tersebut berada di Desa Sering Kecamatan Donri-Donri kab soppeng…(WN)