NUNUKAN – Bertempat di ruang paripurna Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Nunukan menyampaikan jawaban terkait pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Nunukan terhadap nota pengantar atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045, Selasa (16/07/2024).
Terlihat rapat paripurna dipimpin langsung, Ketua DPRD Nunukan, Hj Leppa didampingi Wakil Ketua DPRD Nunukan, Saleh S,E serta anggota legislatif Nunukan, unsur Forkopimda kab.Nunukan, OPD kab.Nunukan, serta instansi vertikal kab.Nunukan.
Selaku mewakili Bupati Nunukan, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Nunukan, Abdul Munir menyampaikan jawaban dari tanggapan fraksi Hanura.
“Pada Misi 1 meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, dan berkarakter, lalu misi 2 Meningkatkan perekonomian yang Tangguh dan berbasis sumber daya lokal, dimana arah kebijakan transformasi periode 1 yaitu penguatan fondasi transformasi dimana dalam upaya membangun dasar peningkatan SDM Pendidikan dan Kesehatan menjadi prioritas dalam penguatan tata Kelola tenaga pendidik dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, penguatan sekolah yang berkualitas berbasis riset, penguatan penyediaan afirmasi akses Pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk perbatasan dan terpencil, penguatan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK),” terang Abdul Munir.
Lalu, Abdul munir menjelaskan soal sektor kesehatan dan misi yang kedua pada RPJPD 2025-2045.
“Disektor Kesehatan, penguatan terhadap pemerataan akses dan peningkatan pelayanan Kesehatan berkualitas dengan fokus afirmasi untuk wilayah perbatasan, kemudian pada Misi 2 penguatan fondasi transformasi dengan arah kebijakan membangun dasar pembangunan dan pengembangan wilayah dalam mendukung superhub ekonomi yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing, pengembangan pusat-pusat industri melalui hilirisasi komoditi unggulan, dan pengembangan industri berbasis teknologi dan berkelanjutan, membangun dasar pengembangan industri hijau bernilai tambah tinggi, membangun dasar pengembangan basis sektor-sektor ekonomi baru, membangun pengembangan Kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern dan berkelanjutan,” tutur Abdul Munir.
“Selanjutnya pengembangan destinasi wisata potensial, membangun dasar industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif termasuk pembiayaan dan pemasaran, dan penerapan kemitraan usaha, lalu kedua misi dan arah kebijakan tersebut, diharapkan dalam 20 tahun kedepan Kabupaten Nunukan dapat menjawab tantang peningkatan SDM yang berkualitas, peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan angka kemiskinan, dan peningkatan angkatan kerja,” sambungnya.
Sedangkan, tanggapan untuk jawaban dari fraksi demokrat yakni dalam Permasalahan Pembangunan dari Aspek Kesejahteraan Masyarakat diantaranya Menurunnya Laju Pertumbuhan Ekonomi, Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Menurunnya Kontribusi sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB, Aspek pelayanan Dasar meliputi fokus Layanan urusan wajib Dasar (Pendidikan Kesehatan, Infrastruktur Perumahan Pemukimam Dan Ketentraman dan Ketertiban ) dan Fokus layanan Urusan Wajin Non Dasar (diantaranya Tenaga Kerja dan UMKM) dan terkait dengan Isu strategis Daerah.
Lebih lanjut, Abdul Munir menjawab pandangan umum dari fraksi PKS, dimana Ia mengatakan langkah yang dilakukan berfokus kepada infrastruktur, daerah otonomi baru (DOB), permasalahan dasar listrik dan air serta peningkatan pertumbuhan ekonomi.
“Membangun dasar pengembangan Pelabuhan-pelabuhan simpul utama untuk mendukung pengembangan Kawasan ekonomi yang dikembangkan secara terpadu baik Pelabuhan simpul domestik dan secara bertahap sebagai hub internasional, pengembangan bandara yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah, penyelesaian jalan trans Kalimantan, lalu DOB yang telah disampaikan oleh fraksi demokrat,” tutur Abdul Munir.
“Meningkatkan infrastruktur dan konektivitas wilayah yang merata dan berkelanjutan dengan arah pembangunan 20 tahun ini telah direncanakan pengembangan pasokan listrik terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia, penyediaan akses air minum serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah, peningkatan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan, kemudian pemerintah daerah juga memperkuat penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru yang berkeadilan dimana pengembangan pusat-pusat industri melalui hilirisasi komoditi unggulan dengan diikuti pengembangan industri berbasis teknologi tinggi,” tambah Abdul Munir.
Kemudian, berdasarkan pandangan umum DPRD fraksi PPN, Abdul Munir menerangkan bahwa prioritas terhadap pembangunan di kecamatan, infrastruktur dan pada sektor pertanian dan potensi alam, beserta konektivitas wilayah yang meratadan berkelanjutan.
“Arah Pembangunan daerah Kabupaten Nunukan disusun dengan mempertimbangkan karakteristik dan potensi wilayah, dan kepastian pembangunan infrastruktur di setiap desa dapat terbangun tertuang melalui Arah Pembangunan Daerah dalam misi RPJPD Kabupaten Nunukan Tahun 2025-2045 yaitu Meningkatkan Infrastruktur dan konektivitas wilayah yang merata dan berkelanjutan dengan indikator Pembangunan Desa Maju, mengelola potensi sumber alam guna meningkatkan perekonomian daerah terutama dalam mendukung implementasi ekonomi hijau dan ekonomi biru,” jelas Abdul Munir.
“Peningkatan konektivitas yang merata dan berkelanjutan merupakan upaya pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan antarwilayah yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur konektivitas, ketenagalistrikan, teknologi informasi dan komunikasi serta infrastruktur pelayanan dasar,” tutupnya.
(meri/nam)
