Kategori: NUNUKAN

NUNUKAN – Dengan ditetapkannya Desa Balansiku Kecamatan Sebatik sebagai Desa Maritim berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nunukan 188.48/379/VI/2019 pada Juni lalu, dibangun kerjasama dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI dalam mewujudkan peningkatan keamanan dan keselamatan di laut khususnya diwilayah perbatasan. 

Bakamla RI menggandeng PT XL Axiata dan Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan sosialisasi serta menginplementasikan program digital yang dapat diakses langsung oleh para nelayan dan masyarakat desa Balansiku. Hal itu mendapatkan apresiasi dari pemerintah kabupaten Nunukan seperti disampaikan oleh Bupati Nunukan melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat,  Muhammad Amin SH saat membuka acara sosialisasi dan Pembentukan Kelompok Potensi Maritim (Poksimar) Desa Maritim di balai pertemuan kantor Desa Balansiku kecamatan Sebatik pada Rabu (14/8) yang dihadiri Plt Deputi Iinformasi, Hukum dan Kerjasama Bakamla RI Laksma Bakamla RI Dade Ruskandar SH MH dan Group Head XL Axiata Ragional Jabodetabek, Kalbar, Kaltim dan Kaltara, Bambang Parikesit.

Muhammad Amin menyampaikan Perjanjian kerjasama hari ini menjadikan Desa Balansiku sebagai pilot project yang beban anggarannya di bebankan pada Dipa Bakamla tahun anggaran 2019, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut nantinya desa Balansiku sebagai desa maritim akan didukung dalam pemanfaatan tekhnologi dan sarana prasarana untuk kelancaran kegiatan peningkatan keamanan dan keselamatan di laut serta pemberdayaan masyarakat pesisir dalam rangka peningkatan keamanan dan keselamatan di laut.

  
“Bukan hanya itu masyarakat desa Balansiku akan dilatih untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia dibidang kemanan dan keselamatan di laut, kita ketahui sebagian besar mata pencaharian masyarakat Sebatik khususnya Desa Balansiku adalah nelayan tentunya melalui kerjasama dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

Amin berharap dengan dibentuknya Kelompok Potensi Maritim di desa Balansiku yang dibina Bakamla dapat bekerja dan menjaga  secara maksimal keamanan di wilayah kelautan dan perairan kabupaten Nunukan dari segala bentuk ancaman kejahatan, kegiatan ilegal seperti penyelundupan narkoba dan tindakan ilegal lainnya.

Dengan kehadiran Bakamla Di Kabupaten Nunukan akan mewujudkan keamanan maritim nasional dan internasional yang mampu menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairan  dan wilayah yuridiksi indonesia, mewujudkan indonesia yang berdaulat, mandiri dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim melalui Bakamla sebagai penjaga poros maritim dunia. (Humas)

NUNUKAN – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Nunukan H. Hanafiah mengaku siap dicopot dari jabatannya jika tidak bisa berprestasi dengan baik.

Kesiapan tersebut disampaikan pada saat Acara Serah Terima Jabatan Kepala DPMPTSP Kabupaten Nunukan dari Juni Mardiansyah kepada H. Hanafiah di Ruang Pertemuan VIP Lantai IV Kantor Bupati Nunukan, Selasa (13/8).

Hadir dalam serah terima jabatan tersebut Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid, beberapa pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, staf dan tenaga honorer di DPMPTSP.

Dalam kesempatan itu, Hanafiah juga menyatakan siap bekerja lebih keras dan lebih baik dari Juni Mardiansyah, meskipun usianya terbilang jauh lebih tua. “Karena jabatan ini amanah yang harus saya laksanakan sebaik – baiknya, maka kalau Pak Juni Mardiansyah bisa berlari 100 km/jam maka saya akan berlari 120 km/jam,” kata Hanafiah yang disambut tepuk tangan seluruh tamu dan undangan yang hadir dalam kesempatan itu.

Cuma, menurutnya, ada satu syarat yang harus dipenuhi jika ingin DPMPTSP bisa bergerak cepat, yaitu, dukungan dan kerjasama yang baik dari instansi – instansi pemerintah lainnya. “DPMPTSP ini tidak akan bisa berbuat apa – apa jika tidak didukung oleh instansi – instansi yang lain, karena penerbitan sebuah perijinan selalu membutuhkan support dari instansi lain, seperti Dinas PU untuk penerbitan IMB, Dinas Kesehatan, dan instansi – instansi lainnya,” ujarnya.

Juni Mardiansyah dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa dirinya sengaja membuat tradisi baru saat melakukan serah terima jabatan, yaitu dengan melakukan presentasi tentang gambaran umum DPMPTSP kepada kepala dinas yang akan menggantikannya.

“Tujuannya supaya pejabat yang baru memiliki gambaran umum lebih awal tentang berbagai persoalan yang akan dihadapi di DPMPTSP,” kata Juni Mardiansyah. Sementara itu, Bupati Laura dalam arahannya meminta kepada para pejabat yang melakukan serah terima agar saling membuka diri dan bertukar pengalaman.

Juni Mardiansyah yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala DPMPTSP selama 8 tahun, menurut Bupati Laura, bisa membagi pengalamanya kepada Hanafiah.

Demikian pula sebaliknya, Hanafiah yang pernah menjabat sebagai Kepala Bappeda selama hampir 7 tahun bisa membagi ilmunya kepada Juni Mardiansyah. “Karena dinamika, persoalan yang muncul, dan regulasi yang selalu berubah – ubah, makanya diperlukan saling bertukar ilmu dan informasi.

Jangan pelit ilmu, berbagilah untuk kepentingan bersama,” kata Laura. Sektor perijinan sebagai garis terdepan dalam menjaring investasi, menurut Laura, harus cepat bergerak dan menyesuaikan diri terhadap berbagai perkembangan. “Selama 3 tahun menjabat sebagai bupati dan beberapa kali mengikuti pertemuan kepala daerah dengan Presiden Jokowi, 90 persen diantaranya pasti yang dibahas soal perijinan. Hal Ini menandakan betapa pentingnya sektor ini untuk menarik investasi,” ujarnya.

Hal lain yang juga dipesankan kepada DPMPTSP adalah, agar menempatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun tenaga honorer yang ramah, smart (pintar), dan murah senyum di pos – pos pelayanan masyarakat sehingga masyarakat bisa merasa senang dan merasa terlayani dengan baik. (HUMAS)