Kategori: NUNUKAN

Pergantian Satgas Pamtas RI-Malaysia, Bupati Laura Sambut Yonarmed 11/GG/22 Kostrad

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NASIONAL, NUNUKAN, TNI/POLRI NEWS

NUNUKAN – Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid menyambut Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) RI-Malaysia Yonarmed 11/Guntur Geni (GG)/22 Kostrad di Pelabuhan Tunon Taka, Senin (26/08/2024) pagi.

Seperti diketahui Yonarmed 11/GG/22 Kostrad akan menggantikan Yonarhanud 8/Marawaca Buana Cakti (MBC) yang telah menjalani tugas sebelumnya sebagai Satgas Pamtas RI-Malaysia.

Pada kesempatannya, Bupati Laura menyampaikan ucapan selamat datang kepada satuan tugas di Kab. Nunukan.

“Saya ucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Batalyon Artileri Medan 11/Guntur Geni di nunukan, semoga dapat meneruskan tugas dan tanggung jawab yang telah dirintis oleh satgas pamtas sebelumnya, jagalah kedaulatan dan keutuhan NKRI dengan penuh dedikasi dan profesionalisme,” terang Bupati Laura.

Lebih lanjut, Bupati Laura menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) akan mendukung Satgas Pamtas yang baru sesuai dengan kapasitasnya.

“Pemerintah mendukung sepenuhnya serta berharap agar komunikasi dan koordinasi selalu terjalin dengan baik seperti selama ini sehingga dapat saling bersinergi guna melayani masyarakat, negara dan bangsa,” ucapnya.

Harapan juga disampaikan oleh Bupati Laura, dimana Ia mengatakan bahwa semoga satuan tugas dapat melakukan pengamanan perbatasan dengan baik terutama di Kab. Nunukan.

“Semoga dengan kehadiran Yonarmed 11/GG di wilayah Kab. Nunukan, pengamanan perbatasan RI-Malaysia terus berlanjut dengan baik demi kestabilan dan keamanan bangsa, kiranya Nunukan dapat menjadi tempat yang nyaman dalam mendedikasikan diri sebagai tentara penjaga keamanan indonesia melalui satgas pamtas RI-Malaysia,” harap Bupati Nunukan.

Bersama dengan itu, Satgas Pamtas sebelumnya, Yonarhanud 8/MBC telah melakukan pengamanan perbatasan RI-Malaysia selama 12 bulan.

Berdasarkan hal tersebut, Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid mengucapkan terima kasih kepada Yonarhanud 8/MBC yang telah melakukan tugas pengamanan dengan baik.

“Tentu saya juga mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Yonarhanud 8/MBC, dimana mereka melakukan tugas pengamanan perbatasan dengan sangat baik, dan juga banyak program-program mereka yang sangat membantu masyarakat,” ujar Bupati Nunukan tersebut.

Adapun Yonarmed 11/GG/22 Kostrad akan melakukan pengamanan perbatasan RI-Malaysia di wilayah sektor timur Kalimantan Utara (Kaltara), dimana mencakup daerah Kab. Nunukan.

(nam/nam)

DPRD Nunukan Siap Tindak Lanjuti Dua Tuntutan Demonstrasi Aliansi Peduli Demokrasi

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NASIONAL, NUNUKAN, POLITIK DAN EKONOMI

NUNUKAN – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan siap menindak lanjuti 2 tuntutan Aliansi Peduli Demokrasi.

Tuntutan tersebut diantaranya setuju dan mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serta melibatkan mahasiswa dalam setiap rapat paripurna dan musrenbang.

Selaku Wakil Ketua sementara DPRD Nunukan, Arpiah mengatakan saat ini kepemipinan di DPRD Nunukan saat ini belum definitif, begitu pun dengan alat kelengkapan dewan yakni Fraksi dan Komisi juga belum terbentuk. sehingga, sejatinya Anggota DPRD Nunukan belum memiliki kekuatan untuk merekomendasikan seperti apa yang di tuntutkan oleh demonstran.

“Kendati demikian, pada prinsipnya kami tadi mewakili anggota DPRD Nunukan menyatakan sikap bahwa kami bersama dengan masyarakat, kami bersama dengan Aliansi Peduli Demokrasi dan siap mengawal putusan MK,” sebut Arpiah saat ditemui pasca aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kab. Nunukan, Jumat (23/08/2024) sore.

Lebih lanjut, Ia mengatakan bahwa tuntutan pertama Aliansi Peduli Demokrasi yang mempertanyakan padangan DPRD Nunukan atas putusan MK tersebut, Arpiah menegaskan jika DPRD Nunukan setuju dan siap mematuhi putusan MK tersebut.

“Jadi kami katakan bahwa kami anggota DPRD Nunukan menyatakan bahwa kami siapa mematuhi dan mengawasi hasil keputusan tersebut,” ungkapnya.

Sementara itu, terkait tuntutan Demonstrasi yang ingin dilibatkan dalam Paripuna Musrenbang, Arpiah menyatakan bahwa pihaknya sangat terbuka dan senang hati ketika para Mahasiswa di Kabupaten Nunukan mau terlibat dalam Paripurna itu.

“Kedepannya para Mahasiswa yang merupakan bagian dari masyarakat ini tentu akan kami undang dan tuntunan terkait ini akan kami tindaklanjuti. Karena mereka ini adalah bagian intelektual dari masyarakat, yang punya kemampuan untuk menganalisa dan daya kritis yang bisa memberikan masukan bagi kami,” ungkapnya.

Lalu, terkait tuntutan Aliansi Peduli Demokrasi meminta DPRD Nunukan agar mendesak KPU RI untuk segera menerbitkan PKPU terkait putusan MK tersebut. Ia mengaku jika dengan situasi anggota DPRD Nunukan yang saat ini belum memiliki legal formal untuk merekomendasikan hal tersebut sehingga tuntutan tersebut belum bisa diberikan rekomendasi.

“Namun pada dasarnya, statement yang kami sampaikan kepada publik ini akan menjadi sesuatu yang memikat kami,” tegasnya.

Terlihat beberapa anggota DPRD yang baru saja dilantik menemui massa aksi, dimana diantaranya Wakil Ketua DPRD Kab. Nunukan sementara, Arpiah dan anggota yakni Ryan Antoni, Hasbi, Saddam Husein, Hj. Andi Mariyati, Hj. Siti Musdalifah dan Syafaruddin, sedangkan untuk anggota DPRD lainnya sedang mengikuti bimbingan teknis (Bimtek).

(nam/nam)

Lakukan Aksi Unjuk Rasa di Kantor DPRD Nunukan, Puluhan Mahasiswa Kawal Putusan MK

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NUNUKAN, POLITIK DAN EKONOMI

NUNUKAN – Puluhan Mahasiswa Kabupaten Nunukan melakukan aksi unjuk rasa terkait mengawal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) RI soal Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di gerbang Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan, Jumat (23/08/2024) sore.

Massa unjuk rasa tersebut terdiri dari organisasi mahasiswa kampus Kab. Nunukan dengan mengatasnamakan Aliansi Peduli Demokrasi.

Adapun dalam aksi unjuk rasa tersebut, Aliansi Peduli Demokrasi menuntut penegasan dari DPRD Kabupaten Nunukan bahwa berada pada posisi yang sama dengan putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024.

Selaku Koordinator Lapangan (Korlap), Muhammad Fahrozi mengatakan bahwa Indonesia saat ini menghadapi tantangan yang luar biasa, dengan adanya ancaman terhadap eksistensi hukum dan masa depan demokrasi Indonesia.

“Ini merupakan pembangkangan terhadap hukum, penghianatan terhadap demokrasi dan kepada rakyat, adapun kami disini mengawal putusan MK tentang Pilkada,” kata Fahrozi.

Selain mengawal putusan MK, aksi unjuk rasa tersebut menuntut DPRD Kab. Nunukan untuk melibatkan mahasiswa dalam setiap rapat paripurna dan musrenbang.

“Tuntutan kami juga meminta kepada anggota DPRD Kab. Nunukan untuk mengikutsertakan kami (Mahasiswa) pada setiap rapat paripurna dan juga musrenbang, tujuannya agar kami bisa mengawal seluruh kebijakan-kebijakan yang akan ditetapkan agar selalu mengutamakan kesejahteraan masyarakat,” terang Fahrozi.

Bersama dengan itu, massa aksi juga meminta tanggapan dari anggota DPRD Kab. Nunukan yang hadir.

Terakhir, Korlap aksi mengungkapkan bahwa aksi juga merupakan sebuah kado untuk anggota DPRD terpilih yang baru daja dilantik.

“Aksi kami ini juga merupakan sebuah kado ataupun hadiah untuk para anggota dewan yang telah resmi dilantik,” tuturnya.

Sementara itu, terkait pengamanan, Polres Nunukan menurunkan 187 Personel dan 3 unit mobil water canon untuk melakukan pengamanan terhadap aksi unjuk rasa.

(nam/nam)

Rakor Pengelolaan Kawasan Perbatasan Tahun 2024 Resmi Dibuka  Bupati Nunukan : Jadikan masyarakat di sepanjang wilayah perbatasan negara sebagai obyek pembangunan sekaligus subyeknya

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NUNUKAN

NUNUKAN – Dalam rangka koordinasi dan sinergitas penyusunan rencana aksi kawasan perbatasan, Asisten Pemerintahan dan Kesra Abdul Munir, ST, M.A.P mewakili Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid membuka Rakor Pelaksanaan Pengelola Wilayah Kawasan Perbatasan bertempat di Ruang Rapat Lantai V Kantor Bupati Nunukan, Rabu (21/08).

Rakor yang diselenggarakan oleh BNPP dan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Nunukan bertujuan agar tersusunnya rencana aksi kawasan perbatasan sebagai pedoman, serta adanya dokumen pengelolaan pembangunan di dalam kawasan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan, dokumen pengelolaan pembangunan yang nantinya akan menjadi pedoman penting bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan.

Dalam sambutan Bupati Laura yang disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesra Abdul Munir dikatakan wilayah perbatasan merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur kehidupan masyarakat. Wilayah perbatasan berpeluang menjadi titik sentral dalam upaya pembangunan dan pengembangan Nasional.

“Rapat koordinasi ini memiliki makna yang sangat penting dalam menjalankan tugas kita sebagai pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pengelolaan wilayah perbatasan,” katanya

Lebih lanjut dikatakan, bahwa disusunnya rencana induk tersebut, yaitu dalam rangka mengoptimalkan kehadiran negara dalam mendorong pemenuhan hak dasar warga Negara yang berada di perbatasan, memperkuat posisi wilayah perbatasan Negara yang menjadi pintu keluar masuk wilayah NKRI, mengoptimalkan pengelolaan perbatasan sebagai beranda depan dan beranda penghubung Internasional, mewujudkan pemerataan pembangunan bagi masyarakat kawasan perbatasan, mewujudkan sinergitas Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan dalam pengeloaan perbatasan, serta mengoptimalkan kebijakan afirmatif pembangunan yang mempertimbangkan kondisi kewilayahan masing – masing kawasan perbatasan.

“Dengan melihat tujuan penyusunan rencana induk pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan tersebut, maka kita bisa melihat betapa seriusnya Pemerintah dalam upayanya untuk memperhatikan dan mengelola kawasan perbatasan. Tentunya hal ini harus kita sambut dengan penuh antusias, kita yang dipercaya oleh negara untuk menjadi aparatur pengelola kawasan perbatasan di daerah sudah semestinya menterjemahkan semangat ini dalam bentuk daya dan upaya yang maksimal guna mewujudkan pengelolaan kawasan perbatasan, khususnya di wilayah Kabupaten Nunukan ini dengan sebaik baiknya,” tambahnya.

Di akhir sambutannya, Bupati berpesan kiranya dalam pembahasan rapat koordinasi dan penyusunan program kegiatan nantinya tetap menjadikan masyarakat di sepanjang wilayah perbatasan negara sebagai obyek pembangunan sekaligus subyeknya. artinya selain menjadikan masyarakat sebagai sasaran pembangunan, namun masyarakat di perbatasan hendaknya juga turut menjadi pelaku pelaku pembangunan itu sendiri.

“Hal ini merupakan langkah yang sangat penting dalam upaya kita untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Nunukan di kawasan perbatasan. Kerangka kerja akan membantu kita mengidentifikasi sasaran kinerja yang konkret dan terukur. Kita semua ingin melihat perkembangan yang nyata di kawasan perbatasan, termasuk peningkatan dalam akses infrastruktur, pendidikan, maupun kesehatan. Dengan rencana aksi yang jelas, kita dapat mengukur kemajuan dan membuat perubahan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut,” jelasnya

Dalam laporan Plt. Kepala BPPD Kabupaten Nunukan, Yance Tambaru, SE, M.Si menuturkan, rakor pelaksanaan pengelola wilayah kawasan perbatasan bertujuan sebagai wadah koordinasi dan sinergitas rencana aksi yang nantinya menjadi acuan pelaksanaan program pembangunan kawasan perbatasan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berdaya saing dengan Negara Tetangga.

Setelah acara pembukaan, acara akan dilanjut dengan pemaparan materi dari BNPP, BPPD Provinsi Kalimantan Utara, BAPPEDA Kabupaten Nunukan, lalu dilanjutkan dengan diskusi yang dibagi menjadi dua kelompok dan Rakor akan ditutup dengan Penandatangan Berita Acara pada sore hari.

(PROKOMPIM)

Lokakarya Perencanaan Program Literasi Dasar Kelas Awal Berbasis KKG di Kab. Nunukan Resmi Dibuka

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NUNUKAN, PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA

NUNUKAN – Mewakili Bupati Nunukan, Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nunukan Ahmad membuka secara resmi kegiatan Lokakarya Perencanaan Program Literasi Dasar Kelas Awal Berbasis KKG di Kab. Nunukan. Rabu (21/8). 

Kegiatan Lokakarya yang dilaksanakan di Ruang pertemuan lantai 2 Dinas Pendidikan ini kolaborasi antara INOVASI dan Pemerintah Daerah Kab. Nunukan melalui Dinas Pendidikan Kab. Nunukan.

Lokakarya ini dihadiri Provincial Manager Inovasi Kalimantan Utara Agus Prayitno, Kepala BPMP Prov. Kaltara Andrianus Hendro Triatmoko, Kepala BGP Prov. Kaltara Hari Purwanto, Kabid Pendidikan Islam Kemenag Prov. Kaltara Hamzah, Wakil Dekan FKIP Universitan Borneo Tarakan Ridwan, Kepala Kementrian Agama Kab. Nunukan H. Saberah, Kepala BAPPEDA Litbang Kab. Nunukan Raden Iwan Kurniawan, Kepala BPS Nunukan, Para Kepala Sekolah SD/MI di Kab. Nunukan, serta para pengawas SD/MI.

Pada kesempatan itu, Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nunukan Ahmad mewakili Bupati Nunukan menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Dinas Pendidikan Kab. Nunukan serta berbagai pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan ini.

Dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Dinas Pendidikan, Bupati Laura mengatakan Bahwa kemampuan literasi dan numerasi peserta didik menjadi capaian komponrn standar kompetensi lulusan.

“Melalui kurikulum merdeka, pencapaiannya tersebut dipantau melalui asesmen nasional. Hasilnya dilaporkan kepada sekolah dan Pemerintah Daerah melalui platform raport pendidikan,” ungkapnya.

Menurut Bupati Laura, Dengan adanya kegiatan peningkatan literasi ini sangat bagus karena sesuai dengan tujuan utama agar anak-anak kita bisa membaca.

“Oleh karena itu, penting kiranya, bagi kita semua yang hadir disini, apakah itu seorang pendidik, guru, orang tua, saudara, kawan, atau sebagai anak-anak itu sendiri, untuk menyadari pentingnya menciptakan generasi bangsa yang kuat, cerdas, dan produktif,” ujarnya.

Bupati juga berharap, dengan adanya kegiatan KKG ini para guru dan kepala sekolah dapat memahami kegiatan membaca terbimbing sehingga mereka dapat mengimplementasikan kegiatan di masing-masing sekolah.

“Tentunya apa yang telah dilakukan inovasi ini bisa memacu kita semua di daerah untuk bisa membuka ruang kolaborasi guna semakin meningkatkan kualitas pembelajaran untuk anak-anak kita”, ujarnya.

Selanjutnya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan bersama dengan pihak-pihak terkait melakukan Penandatangan Komitmen Bersama Mendukung Pelaksanaan Program Literasi Dasar Kelas Awal Berbasis KKG di Kab. Nunukan.

(PROKOMPIM)