Kategori: NUNUKAN

Kantor Imigrasi Nunukan Raih Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2023

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NASIONAL, NUNUKAN

NUNUKAN (14/12) – Kantor Imigrasi Nunukan berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), sebuah prestasi luar biasa yang tidak hanya membanggakan bagi Kantor Imigrasi Nunukan, melainkan kebanggaan bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Timur dan Utara karena menjadi satu – satunya satker Imigrasi yang memperoleh predikat ini dan juga kebanggan bagi Kabupaten Nunukan.

Perjalanan menuju pencapaian WBK ini bukanlah hal yang mudah. Kantor Imigrasi Nunukan melakukan transformasi besar-besaran dalam sistem manajemen dan pelayanannya. Reformasi ini mencakup peningkatan tata kelola, penerapan teknologi modern, dan pembentukan mekanisme pengawasan internal yang ketat. Langkah-langkah tersebut dirancang untuk menciptakan lingkungan kerja yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Berbagai inovasi yang dipersembahkan oleh Kantor Imigrasi Nunukan untuk masyarakat seperti LUMBIS GO (Layanan Untuk Manula, Balita, Disabilitas, Ibu Hamil dan Menyusui), PARAS PERBATASAN (Pelayanan Reach Out Paspor dan Pas Lintas Batas di Perbatasan), SIAPP (Shuttle Imigrasi Antar Pemohon Paspor) adalah bukti nyata Imigrasi Nunukan hadir untuk masyarakat. Inovasi di internal juga di lakukan dengan menghadirkan Inovasi ADABA (Aplikasi Database Barang) yang merupakan aplikasi yang menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah proses administrasi dan pengelolaan database barang.

Sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga mengurangi potensi risiko korupsi dan praktik kecurangan lainnya terhadap barang yang ada di Kantor Imigrasi Nunukan. Dengan penerapan teknologi, setiap transaksi dan kegiatan dapat dilacak secara rinci, memberikan kejelasan dan keamanan dalam setiap langkah proses.

Selain itu, penguatan integritas internal juga menjadi fokus utama. Kantor Imigrasi Nunukan melakukan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan kesadaran pegawai terhadap etika dan integritas dalam menjalankan tugasnya. Mekanisme pengaduan dan whistleblower juga diperkenalkan untuk memberikan saluran yang aman bagi siapa pun yang ingin melaporkan praktik korupsi maupun kecurangan lainnya tanpa takut akan represalias.

“Prestasi Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang diraih oleh Kantor Imigrasi Nunukan bukan hanya tentang pencapaian struktural, tetapi juga mencerminkan komitmen penuh terhadap pelayanan publik yang bersih dan berkualitas. Keberhasilan ini telah memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga imigrasi dan mengukuhkan Nunukan sebagai salah satu kota perbatasan yang mengedepankan integritas dan profesionalisme” tutur Ryan Aditya, Kepala Kantor Imigrasi Nunukan.

Sebagai bagian dari Indonesia, pencapaian ini memberikan inspirasi kepada satuan kerja pemerintahan lainnya untuk menjadikan Wilayah Bebas dari Korupsi sebagai tujuan bersama. Kantor Imigrasi Nunukan telah mencetak sejarah yang menginspirasi, membuktikan bahwa dengan tekad, inovasi, dan komitmen, perubahan positif yang signifikan dapat terwujud di semua lapisan pemerintahan walaupun jauh di perbatasan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan.

(Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan)

Porwada Kaltara I Resmi Dibuka

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NUNUKAN, PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA

TARAKAN – Pekan Olahraga Wartawan Daerah (Porwada) I Kaltara, resmi dibuka dan akan berlangsung selama 3 hari, sejak Jumat (15/12) hingga Minggu (17/12) di Tarakan.

Porwada I Kaltara dibuka langsung Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang di gedung Grada Pemuda KNPI Tarakan, Kamis (14/12) malam.

Zainal selaku Pemprov Kaltara, mengapresiasi terselaksananya Porwada Kaltara I tersebut. “Bidang olahraga ini bisa menjaga stamina kita memang, tapi tetap jangan tidak dipaksakan,” harapnya mengawali sambutannya.

Menurutnya, wartawan merupakan corong sumber informasi masyarakat. Peran wartawan sangat strategis dalam pembangunan pemerintah kota/daerah.

Tentunya Zainal berharap, wartawan tetap berpegang teguh dengan kode etik, dan dapat membantu menangkal berita bohong di masyarakat.

“Diharapkan Kaltara predikat Provinsi teraman nomor 2 di Indonesia, tetap bisa ditingkatkan, ini tidak lepas dari peran wartawan yang selalu memberitakan berita positif yang membangun untuk kebaikan di Kaltara,” katanya.

Terakhir, dirinya berharap kepada para kontingen tetap junjung tinggi sportivitas dan menjaga keselamatan. Dirinya meyakini, semua kontingen pasti tetap akan mendapatkan medali.

“Tolong junjung tinggi sportivitas, jaga keselamatan, semuanya satu profesi, jangan sampai selisih paham menciderai nama wartawan, yang penting itu ajang silarutahmi dan sharingnya,” harap Zainal.

Sementara itu, Ketua Panitia Besar I Kaltara, Eliazar menambahkan, Porwada I Kaltara pertama kalinya di gelar di Kaltara. Porwada diikuti oleh 3 kontingen yakni, kotingan Tarakaran, Bulungan dan Nunukan.

“Tentu kita berharap Porwada 2 mendatang, semua kabupaten di Kaltara bisa ikut semua,” harapnya.

Porwada 1 Kaltara ini memperlombakan 6 cabor dan 2 lomba, termasuk ajang eksebisi domino. Dan Powardan I Kaltara ini, sejatinya untuk Porwanas di Banjarmasin mendatang.

“Kami berharap pemerintah Kaltara maupun kabupaten/kota terus mendukung kami baik dari provinsi maupun hingga ke kancah nasional mendatang,” harapnya mengakhiri.

(tim)

Amanat Perpres 59 Tahun 2018, Pemkab Nunukan Gelar Rakor SPBE Tahun 2023

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA, NUNUKAN

NUNUKAN- Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid dalam hal ini diwakili oleh Asisten Administrasi Umum Drs. Syafarudin membuka secara resmi Rapat Koordinasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2023. Rakor tersebut dilaksanakan di ruang rapat lantai V Kantor Bupati Nunukan, Rabu (13/12).

Sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) diamanatkan dalam peraturan presiden nomor 59 tahun 2018, antara lain menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dimaksudkan untuk memberikan layanan kepada pengguna, dengan prinsip kesinambungan, efektifitas, keterpaduan, efisiensi, akuntabilitas interoperabilitas dan keamanan.

Sebagai upaya keseriusan pemerintah Kabupaten Nunukan mendukung pelaksanaan SPBE tersebut, beberapa waktu lalu telah dilaksanakannya bimtek penyusunan master plan Smart City tahap I – IV, pengenalan Nunukan Satu yang sejalan dengan Satu Data Indonesia, penggabungan interface aplikasi yang digunakan di Kabupaten Nunukan ke dalam satu web yakni nunukankab.go.id.

Melalui rapat koordinasi itu, Bupati Nunukan pada sambutannya yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Drs. Syafarudin berharap dapat memberikan wawasan, gambaran, pemahaman, awareness bagi peserta Rakor sehingga dapat merubah pola pikir, pola tindak, dan pola sikap dalam pengambilan dan penentuan suatu keputusan/kebijakan, serta mensinkronkan sasaran program kegiatan baik pusat maupun daerah demi perkembangan, kemajuan dan meningkatkan pemanfaatan persandian dan keamanan informasi serta teknologi informasi.

“Kegiatan Rapat Koordinasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2023, saya nyatakan resmi dibuka. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi dan memberikan kelancaran, keselamatan dan keamanan serta keberkahan atas segala upaya yang kita lakukan dalam melanjutkan tugas dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara”, ungkap Syafarudin.

(PROKOMPIM)

Ketua TP-PKK, Bunda PAUD dan Gerakan Bunda Literasi Kecamatan Resmi Dilantik

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA, NUNUKAN

NUNUKAN- Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Nunukan Hj. Sri Kustarwati melantik Ketua TP-PKK, Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Gerakan Bunda Literasi Kecamatan Se-Kabupaten Nunukan, Rabu (13/12) di Lantai IV Kantor Bupati Nunukan.

Pelantikan tersebut, dilakukan langsung oleh Ketua TP-PKK Kabupaten Nunukan ditandai dengan pemakaian selendang bermotif Celugam dan turut disaksikan oleh Kepala Dinas PMD Kabupaten Nunukan mewakili Bupati Nunukan, Seluruh Camat dan para PKK yang turut hadir.

Ada Lima (5) Kecamatan Ketua TP-PKK dan Bunda Paud diantaranya Kecamatan Nunukan, Nunukan Selatan, Sei Manggaris, Sebatik Timur dan Sebatik Barat.

Untuk Bunda Literasi ada Tujuh (7) Kecamatan diantaranya kecamatan Nunukan, Nunukan Selatan, Seimenggaris, Sebatik Timur, Sebatik Barat, Sebatik Utara dan Sebatik Tengah yang secara resmi dilantik oleh Ketua TP-PKK Kabupaten Nunukan Hj. Sri Kustarwati, secara langsung akan menyesuaikan selain menjadi Ketua TP-PKK Kecamatan posisinya juga sebagai Bunda PAUD dan Bunda Literasi Kecamatan.

Pelantikan Ketua TP-PKK, bunda Paud dan gerakan bunda Literasi itu, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua Tim Penggerak PKK Nomor : 168/KEP/ΡΚΚ.KAB/ΧΙΙ/2023.

Dalam sambutan Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Helmi Pudaaslikar, M.AP, mengatakan tujuan utama dari Gerakan PKK adalah mewujudkan kesejahteraan keluarga yaitu keluarga yang mampu menciptakan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara kemajuan lahir batin.

“Oleh karena itu, saya berharap kepada Ketua dan Anggota TP PKK Kecamatan, Bunda PAUD dan Bunda Literasi Kecamatan yang baru saja dilantik agar kedepannya dapat berperan aktif dalam kegiatan baik tingkat Kecamatan maupun Kabupaten. saya juga berharap TP PKK Kecamatan, Bunda Paud dan Bunda Literasi agar dapat mendukung dan bekerjasama dengan Camat di Daerah masing-masing dengan tujuan untuk meraih kesuksesan memajukan Daerah. Pemimpin yang hebat dapat diciptakan jika kita dapat bersama-sama menjalankan program yang telah dicanangkan.,”jelasnya.

Selanjutnya Bupati Laura mengajak kepada seluruh anggota TP PKK, Bunda Paud dan Bunda Literasi di kecamatan agar sama-sama bergerak untuk peduli kepada masyarakat, serta dapat melihat apa yang menjadi kendala supaya tercipta kesejahteraan dan dapat mendukung agar anak-anak khususnya, gemar membaca dan dapat memahami informasi sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan pemahamannya dari yang mereka baca.

(PROKOMPIM)

Pelatihan Kepemimpinan Administrator, “TILE TABIS” Akan Kendalikan Proses Bisnis Anggaran RSUD Nunukan

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NUNUKAN, PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA

NUNUKAN – Optimalisasi Rencana Kegiatan Bisnis (TILE TABIS) berbasis SOP rencana bisnis anggaran badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah (BLUD-RSUD) Kabupaten Nunukan jadi salah satu inovasi pada kegiatan Launching Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator Tahun 2023 Kelas Kab.Nunukan di Aula pertemuan lantai V (lima) kantor Bupati Nunukan, Senin (11/12/2023).

Sebelumnya kegiatan tersebut diikuti sebanyak 40 orang dari seluruh lingkungan pemerintah Kab.Nunukan bersama berbagai ide, gagasan serta inovasi dari para peserta.

Tidak terlepas dari salah satu peserta yakni Sekretaris RSUD Nunukan, Muhammad Shaleh dengan inovasi Optimalisasi Rencana Kegiatan Bisnis (TILE TABIS) berbasis SOP rencana bisnis anggaran badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah (BLUD-RSUD) Nunukan.

“RSUD Nunukan merupakan salah satu BLUD Kab.Nunukan sehingga perlunya kerangka acuan bisnis (KAK) dan rencana bisnis anggaran (RBA) melalui Renstra, Renja dan RKA atau DPA agar terkendalinya proses bisnis anggaran yang memiliki sistem mengikat seperti TILE TABIS,” ungkap Shaleh.

 

Selanjutnya, Sekretaris RSUD Nunukan tersebut menyampaikan TILE TABIS memiliki tujuan dalam rentan waktu jangka pendek, menengah dan panjang.

“Jangka pendek dengan rentan waktu 2 (dua) bulan yakni terbit dan terlaksananya SOP, RUB, RBA dan RPB triwulan IV pada salah satu sub-bagian di TU RSUD Nunukan, jangka menengah selama 3 bulan hingga 1 tahun, dimana terbit dan terlaksana RUB, RBA dan RPB triwulan I-IV sesuai SOP kesekretariatan, lalu jangka panjang dengan waktu 1-2 tahun, yaitu RUB, RBA dan RPB setiap tahun pada seluruh bidang dan bagian TU RSUD Nunukan,” lanjutnya.

Lalu, Muhammad Shaleh mengungkapkan dampak jika tidak ada sistem yang mengikat terkait proses bisnis anggaran.

“Dampak dari tidak terkendalinya proses bisnis anggaran tentunya berpengaruh terhadap pelayanan administrasi kurang maksimal serta menurunnya pelayanan kesehatan secara kuratif dan rehabilitatif dengan berbagai macam faktor,” ucapnya.

Adapun TILE TABIS memiliki manfaat secara internal dan eksternal diantaranya :

– Project Leader
1. Sebagai pengembangan diri dan kompetensi reformer.

– Unit Kerja dan Pemerintah Daerah
1. RBA/DBA terkualfikasi per bidang dan per belanja serta terencana dari ruang lingkup terkecil,
2. Lebih terkontrol per bidang.

-Masyarakat
1. Layanan kesehatan semakin terpenuhi dan terjamin.

(Nam/Nam)