Wabup H. Hanafiah Buka Musrenbang Kewilayahan Tahun 2024 Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik

NUNUKAN- Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah membuka acara Musrenbang Kewilayahan dalam rangka penyusunan rencana kerja daerah (RKPD) tahun 2025 yang diselenggarakan di Hasanah Cafe & Resto, Sebatik Utara, Kamis (22/02).

Musrenbang Kewilayahan kali ini mengambil tema “Peningkatan Produktivitas
Unggulan Daerah dan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kabupaten Nunukan”.

Pelaksanaan kegiatan Musrenbang Kewilayahan digabung dengan beberapa kecamatan yang ada di Pulau Nunukan. Hal ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian dan perhatian dari pemerintah daerah dalam rangka memantapkan usulan-usulan dari masyarakat sehingga usulan tersebut dapat masuk untuk di tahun 2025.

Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah pada kesempatan itu mengatakan bahwa Pulau Sebatik masih ada beberapa permasalahan yang harus diselesaikan terutama dalam meningkatkan disektor UMKM di Pulau Sebatik hingga go internasional.

Wabup Hanafiah berharap dan mengarahkan kepada Dinas Perindustrian agar para pelaku UMKM yang ada di Pulau Sebatik agar melek pada dunia digitalisasi untuk perdagangannya sehingga para konsumen dapat mengetahui informasi terkait penjualannya melalui media online.

“Dari situ tentu kita harapkan ada yang berminat dan membeli sehingga terjadi arus ekonomi dan pendapatan masyarakat Pulau Sebatik”, ungkap Hanafiah.

Hanafiah turut berharap musrenbang yang dilakukan ini dapat mengetahui hal-hal atau proyek mana saja yang sangat dibutuhkan sehingga untuk kegiatan di tahun 2025 terakomodasi semuanya.

(PROKOMPIM)

Pemkab Nunukan Gelar Konsultasi Publik Penyusunan Ranwal RKPD Kabupaten Nunukan tahun 2025

Wabup H. Hanafiah : Partisipasi masyarakat khususnya dalam proses perencanaan merupakan hal yang sangat penting

NUNUKAN- Bappeda Litbang kabupaten Nunukan menggelar konsultasi publik penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan tahun 2025 dengan mengambil tema “Peningkatan Produktivitas unggulan daerah dan peningkatan daya saing sumber daya manusia kabupaten Nunukan’.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Wakil Bupati Nunukan H.Hanafiah, SE,. M.Si serta diikuti oleh ketua DPRD kabupaten Nunukan Hj.Rahma Leppa, Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Serfianus, pimpinan perangkat daerah Kabupaten Nunukan, Tokoh Masyarakat, dan narasumber kepala BPS kabupaten Nunukan Islandar Ahmaddien. Kegiatan berlangsung selama satu hari, bertempat ruang rapat VIP lantai IV kantor Bupati Nunukan. Rabu (21/02).

Dalam sambutannya wakil Bupati Nunukan mengatakan sangat mengapresiasi terselenggaranya kegiatan konsultasi publik rancangan awal RKPD pemerintah Kabupaten Nunukan tahun 2025.

“Proses penyusunan rencana kerja pemerintah daerah untuk tahun 2025 dilaksanakan secara partisipatif untuk menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat sesuai potensi dan permasalahan yang dihadapi guna mengoptimalkan hasil pembangunan, untuk itu partisipasi masyarakat khususnya dalam proses perencanaan merupakan hal yang sangat penting”, ujar Wabup.

Menurut H. Hanafiah partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan merupakan salah satu wahana pemberdayaan masyarakat untuk berperan dalam proses pengambilan keputusan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder dalam menentukan arah pembangunan daerah.

Lanjut dikatakan tahapan konsultasi publik ini merupakan upaya penjaringan saran/masukan dari instansi/lembaga terkait maupun kelompok/organisasi kemasyarakatan untuk melengkapi dan menyempurnakan rancangan awal rencana kerja pemerintah daerah yang telah disusun.

“untuk tahun 2025 merupakan tahun ke empat pelaksanaan RPJMD 2021-2026 kabupaten Nunukan yang kami pimpin.
dalam rangka peningkatan kinerja program pembangunan saya mengharapkan adanya kerjasama lintas sektor sehingga program yang akan kita lakukan di tahun 2025 bisa lebih fokus dan selaras antara kabupaten, provinsi dan nasional.” Harapnya.

Dikatakan lebih lanjut Kabupaten Nunukan saat ini akan menyusun tiga perencanaan sekaligus, yaitu RPJPD selama 20 tahun, RPJMD teknokratik dan sekarang memasuki tahapan perencanaan RKPD tahun 2025.

” Kedepan kita harus lebih fokus, perencanaan program harus dimulai dari permasalahan di masyarakat sehingga ada hubungannya dengan program kegiatan yang akan dimulai”, tambahnya.

Dijelaskan bahwa Tahun 2025 merupakan tahun awal dari periode pertama RPJPN 2025-2045 menuju Indonesia emas, RPJPD provinsi kalimantan utara 2025-2045 dan RPJPD kabupaten Nunukan 2025-2045.

” Untuk itu mengharapkan agar perencanaan memperhatikan pendekatan dalam membangun masa depan, dari reformatif menjadi transformatif, melalui 3 area perubahan, yakni transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola”, Tuturnya.

Ketua DPRD kabupaten Nunukan Hj. Leppa pada kesempatannya menyampaikan bahwa konsultasi Publik ini merupakan salah satu tahapan penting dalam penyusunan RKPD tahun 2025.

Menurutnya RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah yang memuat arah kebijakan,program, dan kegiatan pembangunan daerah untuk jangka waktu satu tahun dan memastikan bahwa pembangunan daerah yang akan dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

(PROKOMPIM)

Bawa Sabu Seberat Satu gram, Seorang PNS Diamankan Polisi di Nunukan

NUNUKAN – Kepolisian Resor (Polres) Nunukan melalui opsnal Sat Resnarkoba berhasil mengungkap kasus narkotika golongan I jenis sabu di pelabuhan pos lintas batas laut (PLBL) Liem Hie Djung, Sabtu (17/02/2024).

Pelaku yang membawa barang haram tersebut yakni seorang pegawai negeri sipil (PNS) di Nunukan.

Ia kedapatan membawa sabu dengan berat bruto ± 1,00 gram yang terbungkus dalam sebuah kotak rokok.

Sesuai laporan, Polres Nunukan menjelaskan kejadian bermula dari informasi masyarakat yang melihat seorang pria mencurigakan di PLBL Liem Hie Djung.

“Pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 16.35 wita, Personel Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nunukan mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada seorang laki – laki yang mencurigakan yang berada di PLBL Liem Hie Djung,” ujarnya.

Lebih lanjut, Polisi mengatakan bahwa saat pelaku dihentikan untuk diperiksa, ia membuang sebuah kotak rokok.

“Saat dihentikan untuk dilakukan pemeriksaan, laki laki dimaksud terlihat membuang sebuah kotak rokok dari tangan nya,” terangnya.

“Kotak rokok dimaksud selanjutnya kami amankan dan dari dalam kotak rokok kami temukan 1 buah plastik klip kecil yang didalamya diduga berisi sabu sabu,” sambung Polisi.

Lalu saat diinterogasi, Pelaku mengakui bahwa barang tersebut Ia beli saat ditarakan.

“Yang bersangkutan mengakui bahwa sabu tersebut Ia beli di Kota Tarakan dari seseorang berinisial R,” tuturnya.

Barang bukti yang ditemukan diantaranya 1 (satu) bungkus klip ukuran kecil warna transparan yang di duga berisi Narkotika Gol l Jenis sabu dengan berat bruto ± 1,00 (satu) gram, 1 (satu) buah kotak rokok merek K-Mild, 1 (satu) buah handphone warna biru merek Realme.

Adapun saat ini barang bukti dan pelaku telah diamankan di markas komando (Mako) Polres Nunukan untuk penyelidikan lebih lanjut, dan menurut UU pelaku akan terancam dipersangkakan pasal 114 ayat (2) JO pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

(Nam/Nam)

Imigrasi Nunukan Raih Penghargaan IKPA dan Penyerapan Anggaran Terbaik Tahun 2023

SAMARINDA – Bertempat di Hotel Harris, Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), Kepala Imigrasi Nunukan, Ryan Aditya, meraih dua penghargaan penting dalam Kategori Terbaik I IKPA 2023 dan Terbaik I Penyerapan Anggaran 2023 se Kalimantan Timur dan Utara dalam agenda rapat percepatan pelaksanaan kerja tahun 2024 di kantor wilayah kementrian hukum dan ham (Kemenkumham) Kaltim, Rabu (21/02/2024).

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim, Gun Gun Gunawan, memberikan penghargaan kepada Ryan Aditya atas kinerja gemilang yang telah ditunjukkan oleh Imigrasi Nunukan.

Imigrasi Nunukan menonjol dalam dua kategori utama, yaitu Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2023 dan Penyerapan Anggaran Tahun 2023.

Ryan Aditya mempresentasikan Paparan Percepatan Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 untuk Imigrasi Nunukan, dan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Ryan Aditya menyatakan kebanggaannya atas prestasi yang diraih oleh Imigrasi Nunukan.

“Kami merasa sangat terhormat dan bangga atas penghargaan ini. Ini adalah hasil dari kerja keras dan kolaborasi yang kuat antara seluruh tim di Imigrasi Nunukan.

Kami berkomitmen untuk terus memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat Nunukan dan seluruh wilayah Kaltim dan Utara,” ungkapnya.

Prestasi ini menjadi bukti nyata dari komitmen Imigrasi Nunukan dalam memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, mereka juga berjanji akan terus meningkatkan kinerja dan terbuka terhadap masukan dari masyarakat untuk menjadi yang terbaik dalam memberikan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat di wilayah tersebut.

(*Nam)

Ingin Pastikan PMI Terlindungi, Bupati Laura Tandatangani Nota Kesepakatan dengan BP2MI

NUNUKAN – Guna meningkatkan kualitas dan kompetensi perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Kabupaten Nunukan, Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama dengan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani.

Penandatanganan Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama dilakukan di Kantor BP2MI Jakarta, Selasa (20/2), dan diikuti pula oleh beberapa perwakilan kepala daerah yang wilayahnya menjadi locus pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Dalam suratnya, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengharapkan agar Nota Kesepakatan dan Perjanjian Kerjasama ini menjadi awal yang baik untuk menguatkan sinergi dan kelembagaan, serta menghadirkan negara dalan memberikan perlindungan PMI secara menyeluruh, baik sebelum, selama, dan setelah bekerja.

Sementara Bupati Laura menyampaikan, sebagai daerah yang menjadi pintu keluar masuknya PMI menuju Negara Malaysia, Pemerintah Kabupaten Nunukan sangat berkepentingan untuk memastikan pekerja migran yang akan bekerja di Malaysia sudah memenuhi prosedur yang sudah ditetapkan.

“Kesepakatan dan kerjasama yang sudah ditandatangani ini akan menjadi komitmen dari BP2MI dan Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk sama – sama memastikan bahwa para pekerja migran yang diberangkatkan dari Kabupaten Nunukan benar – benar sudah sesuai prosedur, sehingga mereka nantinya bisa bekerja dengan baik, aman, dan terlindungi hak – haknya, ” kata Laura.

(PROKOMPIM)