Resmikan Baruga KKBM, Gubernur: Sukseskan Pembangunan Kaltara

MALINAU – Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum mengajak seluruh masyarakat untuk menyukseskan pembangunan di provinsi termuda ini. Pesan tersebut disampaikannya saat meresmikan Baruga (Sekretariat) Kerukunan Keluarga Besar Makassar (KKBM) dan pelantikan pengurus Forum Perempuan Makassar (FPM) Kabupaten Malinau. Kedatangan gubernur disambut tarian pakkuru sumange pada Rabu (24/8) malam.

Turut hadir Wakil Ketua TP-PKK Ping Yansen, Bupati Kabupaten Malinau Wempi W. Mawa, SE serta Wakil Bupati Malinau Jakaria, SE, M.Si.

“Apapun bidang dan profesi yang kita kerjakan saat ini, kita harus berkomitmen dalam melaksanakan bidang tersebut untuk memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Provinsi Kaltara,”katanya.

Gubernur juga mengapresiasi partisipasi seluruh kelompok etnis yang ada di Kaltara karena telah menjadi mitra pemerintah. Serta menjaga kerukunan dan kebersamaan hidup bermasyarakat.

Gubernur mengungkapkan bahwa kerukunan menjadi nilai tambah untuk menghasilkan stabilitas keamanan. Di mana hak tersebut menjadi salah satu daya dukung terbesar suksesnya pelaksanaan pembangunan di Kaltara. (dkisp)

Kemendagri Asistensi Percepatan APBD Kaltara

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), kedatangan tim dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada Rabu (24/08/2022). Tim terdiri dari Inspektorat Jenderal (Itjen) dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuada) yang dipimpin oleh Inspektur wilayah III, Elfin Elyas.

Kedatangan tim dari Kemendagri ini berkaitan dengan Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022. Utamanya, mendorong percepatan realisasi anggaran yang serapannya masih rendah.

Seluruh perangkat daerah terkait di lingkungan Pemprov serta Pemerintah Kabupaten dan Kota berkumpul di Ruang Rapat Lantai 1, Kantor Gebernur Kaltara, Rabu (24/8).

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Dr H Suriansyah menyambut baik kehadiran tim Kemendagri ke Provinsi Kaltara. Selain asisten percepatan penyerapan anggaran 2022, Sekprov menuturkan bahwa tim juga akan melakukan pengawasan penyelenggaraan atas pemerintah daerah di Provinsi Kaltara.

“Ini agar memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Suriansyah.

Menurut Suriansyah, roda perekonomian dapat berjalan baik di daerah salah satunya tergantung pada penyerapan APBD.

Suriansyah meminta setiap OPD yang hadir untuk mendukung kelancaran asistensi serapan anggaran tahun 2022 yang dilakukan tim Kemendagri dengan menyiapkan seluruh data dan dokumen pendukung yang dibutuhkan.

“Jadi kepada perwakilan OPD baik di lingkungan Pemprov, Pemkab dan Kota agar menyampaikan kendala-kendala yang selama ini dihadapi. Terbuka saja,” tuturnya.

Sekprov berharap pertemuan ini dapat berjalan dengan baik, dan bisa menemukan solusi-solusi menyangkut masalah yang dihadapi kabupaten/kota se-Kaltara termasuk Pemprov Kaltara.

“Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan di Pemprov Kaltara dan Kabupaten/Kota yang hadir. Manfaatkan momen ini dengan sebaik mungkin, demi kepentingan bersama,” ujar Suriansyah. (dkisp)

Tingkatkan Mutu Pendidikan di Kaltara, Wagub Minta Dewan Pendidikan Libatkan Masyarakat

TARAKAN – Wakil Gubernur (Wagub), Kalimantan Utara (Kaltara) Dr Yansen TP., M.Si menghadiri sekaligus menutup Rapat Koordinasi (Rakor) Dewan Pendidikan se-Kalimantan Utara di Hotel Tarakan Plaza, Selasa (23/8). Acara yang berlangsung sejak tanggal 22 hingga 23 Agustus itu, memilih tempat di Hotel Tarakan Plaza.

Dalam sambutannya, Wagub Yansen memaparkan salah satu visi dan misi Gubernur dan Wagub Kaltara ialah menjadikan Provinsi Kaltara Berubah, Maju dan Sejahtera. Hal ini sangat mendasar, salah satunya penting bagi seluruh masyarakat Kaltara mengenyam pendidikan wajib belajar minimal 9 Tahun.

“Salah satu orientasinya adalah bagaimana wajib belajar itu diselenggarakan dengan benar,” ujar Wagub Yansen TP dihadapan peserta Rakor.

Dalam menemukan konsep dasar, menurut Wagub, persoalan mengimplementasikannya agar sesuai dengan cara pengentasan tantangan dalam hal peningkatan mutu dunia pendidikan di Kaltara harus lah tepat.

“Ini yang saya kira perlu didobrak oleh bapak-bapak yang memiliki pengalaman atau background sebagai tenaga pendidik, ada yang background swasta, adapula yang background politikus. Apa artinya, semua sisi terlibat dalam bagaimana membentuk pendidikan yang berkualitas,” jelasnya.

Maka dari itu, Wagub mengajak bersama-sama mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota agar dapat melibatkan masyarakatnya melalui Dewan Pendidikan ini untuk bagaimana menghidupkan suasana pendidikan berdasarkan partisipasi masyarakat.

“Harapan saya dengan tekad semangat pemerintah membangun dunia pendidikan supaya betul-betul memfasilitasi anak-anak belajar, dengan menumbuhkan kesadaran pentingnya pendidikan,” tutur Yansen.

“Ada 3 peran dalam pendidikan yang baik itu, yaitu pemerintahan yang baik, masyarakat yang baik dan rumah tanggga atau keluarga yang baik. Ketika ketiga peran ini bisa berjalan dengan baik pasti melahirkan produk pendidikan yang baik,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Kaltara, Drs H Ahmad Maulana, MM menambahkan, dalam mewujudkan arahan Wagub Kaltara menumbuhkan semangat membangun dunia pendidikan di Kaltara, yakni dengan mengajak kembali daerah yang dewan pendidikannya tidak aktif.

Ia menjelaskan tujuan utama dari rakor ini tidak lain untuk menyamakan persepsi antar Dewan Pendidikan yang ada di kabupaten/kota di Kaltara. Dengan begitu, pelayanan peningkatan mutu pendidikan se-Kaltara akan terwujud.

“Kabupaten/kota juga senang dengan adanya rakor ini. Sehingga menyamakan persepsi dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan yang ada di kabupaten/kota,” jelasnya.

Oleh karena itu, dari rakor tersebut lahir rekomendasi-rekomendasi yang nantinya akan disampaikan kepada Gubernur Provinsi Kaltara,
DPRD Provinsi Kaltara, Bupati/Walikota se-Kaltara, dan DPRD kabupaten/kota se-Kaltara.

“Ada 12 butir rekomendasi semuanya itu adalah penguatan terhadap dewan pendidikan yang ada di kabupaten/kota dan penguatan kepada satuan pendidikan untuk melaksanakan pendidikan dasar, menengah pertama dan menengah. Sehingga peningkatan pelayanan pendidikan itu InsyaAllah akan terlaksana,” ujarnya.

Adapun salah satu rekomendasi tersebut, meminta Dewan Pendidikan kabupaten/kota agar dapat mengaktifkan kembali kepengurusannya dan bagi yang telah masa berlakunya telah habis untuk segera membentuk kepengurusan dewan pendidikan yang baru. (dkisp)

Gubernur Didaulat Jadi Ketua KOMITE Kaltara

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs. H. Zainal Arifin Paliwang, S.H., M.Hum didaulat menjadi Ketua Umum Komunitas Antar Etnis Indonesia (KOMITE) Kaltara oleh para tokoh etnis se-Kaltara, Selasa (23/8).

Penetapan ini disampaikan pada saat perwakilan tokoh etnis se-Kaltara beraudiensi dengan Gubernur, Selasa (23/8).

“Terima kasih kepada para tokoh etnis yang telah menyampaikan amanah ini untuk saya. Sejak dulu, sewaktu saya menjabat sebagai wakapolda ini sudah ada. Karena FKUB sudah ada, tapi etnisnya belum,” ujar Gubernur.

Dikatakannya, Kaltara membutuhkan suatu wadah yang dapat menaungi seluruh etnis yanh ada di Kaltara. Wadah tersebut, katanya menjadi jembatan komunikasi tiap tokoh antar etnis.

“Apapun namanya, yang terpenting adalah adanya wadah yang menaungi etnis yang ada di Kaltara. Ketika efek atau dampaknya muncul, maka permasalahan di angkat ke KOMITE untuk membicarakan penyelesaiannya,” terangnya.

Kehadiran KOMITE Kaltara diharapakan Gubernur tidak hanya sebagai fasilitator tetapi menjadi wadah menyatukan semua etnis yang ada di Bumi Benuanta ini sehingga tercipta suasana yang damai dan kondusif, saling memberi dukungan untuk mewujudkan Kaltara yang Berubah, Maju, dan Sejahtera.

Gubernur juga mengharapkan peran dari masyarakat daerah dalam tiap pembangunan di Kaltara. Ia mengingatkan agar putra putri daerah mempersiapkan diri untuk menyambut tantangan zaman.

Seperti pembangunan KIPI hingga Kaltara sebagai provinsi penyangga untuk IKN, Gubernur berharap putra daerah dapat mengambil kesempatan tersebut. Mempersiapkan diri sebagai SDM yang berkompeten sehingga ketika investor membutuhkan tenaga, Kaltara sudah siap.

“Mulai 2023 ini perkembangan kawasan industri akan berjalan. Saya tidak menginginkan orang daerah jadi penonton. Saya tidak mau itu. Tidak boleh kita jadi penonton. Kita harus berkontribusi. Syaratanya satu, kita harus siap,” kata Gubernur.

Gubernur juga mengajak seluruh etnis di Kaltara agar mau bersama-sama bersinergi dengan pemerintah. “Artinya bukan dari pemerintah saja. Saya membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan ide/gagasan yang baik untuk kita kerjakan bersama supaya masyarakat dapat menikmati apa yang pemerintah kerjakan,” tuntasnya.

Pada kesempatan ini, Gubernur melakukan dengar pendapat dari para tokoh etnis yang hadir. Ia juga memberikan arahan dan masukan terkait pembentukan komunitas ini.

Salah satu tokoh etnis yang hadir, Muhammad Yunus Idris mengatakan, keinginan membentuk KOMITE ini adalah dari keinginan untuk terciptanya keamanan dan kedamaian di Kaltara.

Memilih kepala daerah sebagai ketua dari KOMITE menurut para tokoh etnis adalah pilihan yang tepat. Tidak dilihat dari kesukuannya, akan tetapi peran dan fungsinya sebagai kepala daerah. (dkisp)

Foto Moh. Ramdan, SH - Ketua Lembaga Pemerhati Lingkungan Wilayah Pesisir Sulawesi Selatan (LPLWP)

LPLWP Sulsel Meminta Pemerintah untuk Segera Menindak Lanjuti Persoalan Pencemaran Lingkungan Oleh PT. PDS

SULSEL – Melihat banyaknya riak riuk yang di lakukan oleh Teman2 Mahasiswa Makassar dan beberapa aliansi, yang Turut Berpartisipasi dalam mengungkap Dugaan Pencemaran Lingkungan akibat dari Kegiatan Penambangan Yang di operatori oleh PT. PDS di Kab. Luwu Timur yang seolah tidak perduli dengan kerusakan lingkungan yang berdampak langsung kepada masyarakat sekitar. Selasa, 23/8/2022

Lembaga Pemerhati Lingkungan Wilayah Pesisir (LPLWP) Sulawesi Selatan dengan Tegas meminta kepada Balai Gakkum Lingkungan Hidup Wilayah Sulsel, kementerian ESDM, dan Gubernur Sulsel selaku perpanjangan Tangan pemerintah pusat Untuk dengan segera menindaklanjuti apa Yang di tuntut oleh teman2 mahasiswa dan aliansi lainnya yg turut prihatin sehingga bergerak menyikapi persoalan yang sedang terjadi akibat Kerusakan Lingkungan yang di lakukan oleh PT. PDS”, tegas Ramdan,S.H – Ketua LPLWP Sulsel

“Jika pemerintah yang berwenang mulai dari Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Sulsel, Maupun Pemerintah Daerah Luwu Timur tidak mampu menjalankan tugas dan fungsi nya sesuai Amanat undang-undang dan Aturan Hukum yang berlaku Maka Insyaallah Kami akan mengajak seluruh elemen Mahasiswa dan Masyarakat untuk melakukan Sidang di jalanan.” tambah Sekretaris LPLWP SULSEL – Sudarman, S.H.

(renatmadeva)