Kategori: NASIONAL

CATAT ! Ini Batas Akhir Pembebasan BBNKB II Kaltara

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, BREAKING NEWS, KABAR DAERAH, NASIONAL

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memberikan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II kepada masyarakat.

“Pembebasan BBNKB II ini diberlakukan kepada pemilik kendaraan yang berasal dari luar wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan kendaraan dalam wilayah provinsi Kalimantan Utara juga,” ujar Kepala Bapenda Kaltara, Tomy Labo.

Pemberlakuan pembebasan BBNKB II telah diberlakukan sejak 1 April 2022 hingga 30 September 2022. Dan ini merupakan bulan terakhir untuk program tersebut.

“Melalui program pembebasan BBNKB II ini, diharapkan akan menambah potensi pajak kendaraan bermotor yang tentu nantinya berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelas Tomy.

Dengan melakukan mutasi masuk kendaraan ke wilayah Kaltara, Tomy optimistis potensi PAD juga akan meningkat. Sebab kendaraan yang awalnya berasal dari luar daerah akan membayar pajak kendaraannya di Kaltara.

“Untuk itu, kami menghimbau kepada selruh masyarakat Kaltara yang masih memiliki kendaraan dengan plat nomor dari luar daerah agar segera melakukan proses mutasi masuk ke wilayah Kaltara, mari manfaatkan program pembebasan ini,” terangnya.

Adapun alur yang harus dilakukan wajib pajak yang ingin melakukan mutasi masuk yaitu dengan melakukan cek fisik kendaraan serta menyiapkan dokumen yang diperlukan yaitu STNK, BPKB, KTP, dan kwitansi pembelian kendaraan.

Dokumen ini diserahkan ke samsat asal kendaraan tersebut terdaftar untuk dilakukan mutasi keluar atau cabut berkas. Setelah dokumen mutasi keluar selesai dari samsat asal, maka wajib pajak menyerahkan ke kantor samsat tujuan yang berada di wilayah Kalimantan Utara.

“Apabila ada wajib pajak yang masih bingung untuk proses mutasi dapat langsung ke kantor samsat terdekat untuk mendapatkan informasi yang jelas,”jelasnya.

Dari data yang dihimpun dari Bapenda, hingga tanggal 31 Agustus 2022 terdapat 466 kendaraan asal luar daerah yang telah melakukan mutasi masuk ke wilayah Kaltara dengan rincian 124 kendaraan roda dua dan 342 kendaraan roda empat.

“Dengan penambahan total 466 kendaraan yang melakukan mutasi masuk, ini akan menambah potensi pajak kendaraan bermotor di tahun depan,” tuntasnya. (dkisp)

Sekda Dipilih Sebagai Ketua Kontingen Nunukan Menuju Porprov I Kaltara

BERANDA, BERITA DAERAH, BREAKING NEWS, KABAR DAERAH, NASIONAL, NUNUKAN, PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA

NUNUKAN – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Nunukan terus bergerak mempersiapkan seluruh instrumen olahraga menatap Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) I Kaltara bulan November mendatang. Terbaru, jajaran pengurus KONI Nunukan menyepakati memilih Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Nunukan Serfianus SIP., MSi., sebagai Ketua Kontingen Kabupaten Nunukan.

Penunjukan ini telah secara resmi disetujui Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid saat menerima audiensi Tim Kerja KONI Nunukan, Rabu (7/9/2022) pagi di ruang kerjanya.
“Silahkan KONI mempersiapkan seluruh atlet-atlet kita menghadapi Porprov Kaltara. Optimalkan kemampuan SDM maupun pendanaan kita semaksimal mungkin,” tegas bupati.
Sementara itu, Sekda Nunukan Serfianus ketika ditemui diruang kerjanya mengatakan, dirinya siap memimpin Kontingen Nunukan menuju Porprov I Kaltara. Kendati harus menyesuaikan dengan tugas-tugas kepemerintahan, dia menaruh harapan besar dan mendorong cabang-cabang olahraga mengukir prestasi dalam perhelatan Porprov pertama di Kaltara ini.
“Tim kerja dan unsur pengurus KONI harus fokus mempersiapkan atlet-atlet Nunukan. Silahkan bekerja sesuai agenda yang telah disusun. Pada prinsipnya saya siap,” ungkap Serfinus menanggapi penunjukan dirinya selaku Ketua Kontingen Nunukan.
Ketua KONI Nunukan Samran Nuralim dalam keterangannya mengatakan, dukungan dana dan moril yang telah diberikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan sudah sangat optimal. Kesediaan Sekda Nunukan menjadi Ketua Kontingen menjadi semangat tersendiri bagi atlet-atlet Nunukan yang akan berlaga di Porprov Kaltara.
“Pemerintah daerah totalitas membantu perkembangan olahraga di Kabupaten Nunukan. Optimis Nunukan juara,” yakin Samran.
Dia menambahkan, kendati tidak seluruh atlet dari semua cabang olahraga dapat terkomodir dalam pembiayaan KONI Nunukan, Samran berjanji akan melakukan penyeleksian ketat sebelum menggelar pleno penetapan atlet, official maupun pelatih awal Oktober mendatang.
Terpisah, Ketua Tim Kerja Persiapan Porprov KONI Nunukan, Saharuddin Siri mengatakan, tagline kontingen Nunukan di Porprov Kaltara I adalah Nunukan Juara! Mereka optimis, seluruh atlet-atlet Nunukan akan menampilkan kemampuan terbaik mereka dalam mengharumkan nama Kabupaten Nunukan. (*/humas kini nunukan)

Hasan Basri Minta Masyarakat Lokal Dilibatkan dalam Mengembangkan Pariwisata

BERANDA, BERITA DAERAH, BREAKING NEWS, KABAR DAERAH, NASIONAL

JAKARTA – Memahami cagar budaya tidak dapat dilepaskan dari pemahaman kebudayaan yang dirajut manusia untuk mengada di dunia.

Terdapat tiga komponen wujud kebudayaan yaitu: (1) suatu kompleks dari ide, gagasan, nilai, norma, peraturan dan sebagainya; (2) suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat;, dan (3) wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Komite III DPD RI Hasan Basri saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum di Gedung DPD RI, Jakarta, (5/09/2022).

“Meski pada hakikatnya, cagar budaya di perwujudan ketiga, namun tidak terlepas kaitannya dengan wujud pertama dan wujud kedua,” kata Ketua Komite III DPD RI saat memimpin rapat.

“Karena, dalam cagar budaya tercermin nilai-nilai peradaban dari suatu bangsa yang akan membentuk karakter, sekaligus pula merefleksikan adanya tindakan berpola di masyarakat yang kemudian berwujud menjadi cagar budaya sebagai bentuk fisiknya,” lanjut Hasan Basri.

Hasan Basri yang akrab di sapa HB menyampaikan secara konstitusional, terdapat urgensi untuk memastikan kelestarian cagar budaya yang diterapkan dalam UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

“Ada beberapa arti penting dari Cagar Budaya, jika merujuk pada konsiderans menimbang dari UU No. 11 Tahun 2010, Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa, yang perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan nasional untuk kemakmuran rakyat dan lain-lain,”

Lebih jauh, Senator asal Kalimantan Utara, Hasan Basri menilai, akselerasi pertumbuhan sektor Cagar Budaya harus disertai peningkatan kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya. Pengembangan pariwisata yang berkelanjutan harus melibatkan masyarakat lokal.

“Setiap pelestarian budaya mesti berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Karena budaya selain sebagai sumber nilai dan identitas bangsa, dapat menjadi komoditas yang berperan penting dalam peningkatan ekonomi,” kata Hasan Basri.

Menurut Hasan Basri, keseimbangan antara upaya pengembangan lokasi wisata dan pelestarian warisan budaya yang menjadi objek wisata harus bisa dilakukan secara bersamaan.

“Karena warisan budaya merupakan representasi dinamika manusia yang diteruskan melalui nilai kehidupan, norma, sejarah, arsitektur, ritual, dan pola hidup suatu kelompok masyarakat,” jelas HB.

Menurut Hasan Basri, diperlukan pelestarian cagar budaya yang berkelanjutan agar kita mampu menggali setiap nilai yang melekat dengan sejarah dan perkembangan bangsa, dan juga menjadi akselerator sektor pariwisata.

Dalam upaya pelestarian itu, ujar Ketua Komite III DPD RI, penting untuk melibatkan masyarakat lokal dalam pengembangannya.

“Edukasi yang berkelanjutan terhadap para pemangku kepentingan dan masyarakat lokal terkait pengelolaan kawasan pariwisata dan cagar budaya, merupakan langkah penting dalam upaya menyeimbangkan antara upaya pelestarian cagar budaya dan akselerasi pertumbuhan sektor pariwisata nasional,” kata Hasan Basri.

Dalam rapat yang digelar secara luring, kegiatan rapat dihadiri oleh Ketua dan Anggota Komite III DPD RI, Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta Gatot Ghautama, dan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta Iwan Henry Wardhana, dan tamu undangan yang lain. (**)

Dr Alimahsun Atmo M Biomed Ketua umum keris APKLI BBM Subsidi Naik, Tak Ingin Krisis Seperti Srilangka, 7 Hal Ke Presiden Jokowi

BERANDA, NASIONAL




Oleh:
dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed
Ketua Umum APKLI
Presiden KAI
Ketua Umum KERIS
KAI = Kawulo Alit Indonesia
Jakarta-Berandankrinews.com
“Subsidi dan atau bansos dalam bentuk apapaun, bentuk barang, bentuk orang atau bentuk lainnya, ujung dan akhirnya terjadi penyalagunaan atau penyelewengan”.

Presiden Jokowi resmi naikkan harga BBM Subsidi, Pertalite jadi Rp 10 ribu/liter dan Solar Rp 6.800/liter atau 30% per 3/9/2022 jam 14.30 WIB. Sebagaimana telah kami sampaikan diberbagai kesempatan hal tersebut berdampak secara ekonomi dan sosial. Inflasi ekonomi Indonesia saat ini 5% bisa melompat 8-10%. Inflasi pangan Indonesia bisa melonjak dari 11% ke 15-16%.

Kenyataan ini akan segera menggerus daya beli rakyat yang belum kunjung bangkit dampak pandemi covid-19 dan daya konsumsi rakyat secara tajam. Dapat perlambat gerak roda ekonomi rakyat dan pemulihan ekonomi nasional. Bahkan bisa luruhkan pertumbuhan ekonomi nasional anjlok dari 5,44% jadi dibawah 5%.

Tergerusnya daya beli dan konsumsi rakyat secara tajam dapat akibatkan dampak sosial dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Tentunya segenap rakyat dan bangsa Indonesia tidak ingin, dampak resesi ekonomi dunia, melonjaknya inflasi, ancaman krisis pangan, krisis ekonomi dan krisis energi dunia akibat pandemi covid-19, serta perang Rusia-Ukraina dan ketegangan Laut Cina Selatan ada dan terjadi di Indonesia. Kita semua tidak ingin realitas di Negara Srilangka terjadi di Indonesia.

Untuk itu, sebagai pribadi, rakyat, bangsa dan warga negara RI, serta selaku Ketua Umum APKLI, Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) dan Presiden Kawulo Alit Indonesia, kami, dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed. menyampaikan sikap atas 7 hal kepada Presiden RI, segenap rakyat dan bangsa Indonesia, serta seluruh pelaku ekonomi rakyat dan pemangku kepentingan di republik ini.

Pertama, berlandaskan pengalaman panjang 77 tahun Indonesia merdeka, subsidi dan atau bansos dalam bentuk apapun pada ujung dan akhirnya terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan. Kita tidak akan pernah lupa dalam sejarah negeri ini, bansos covid-19 terkorupsi oleh Mensos RI.

Oleh karena itu, kami tidak pada posisi menerima atau menolak kenaikan harga BBM Subsidi yang dialihkan ke Bansos Kenaikan BBM dengan anggaran 24,17 trilyun rupiah. Yaitu 12,4 trilyun untuk BLT 20,65 juta keluarga masing-masing Rp 600 ribu. Untuk Subsidi Upah Pekerja sebesar Rp 9,7 trilyun untuk 16 juta pekerja dengan gaji dibawah Rp 3,5 juta/bulan masing-masing Rp 600 ribu. Dan Rp 2,17 triliyun untuk subsidi transportasi umum, ojol dan nelayan dari 2% DAU dan Dana Bagi Hasil

Kedua, kami minta Presiden Jokowi untuk memiliki langkah cepat dan tanggap menanggulangi dampak ekonomi maupun dampak sosial kenaikan BBM Subsisi, baik secara ekonomi, sosial maupun politik. Sekali lagi, segenap rakyat dan bangsa Indonesia tidak ingin kenyataan di Negara Srilangka terjadi di Republik Indonesia.

Ketiga, Presiden Jokowi dengan segala aparaturnya harus menjamin ketersediaan, kelancaran distribusi/rantai pasok, dan stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat dan atau row material usaha ekonomi rakyat. Kita tidak ingin terjadi krisis pangan, melonjaknya kemiskinan, serta kelaparan masif dan massal di negeri ini. Kita juga tidak ingin ekonomi rakyat, bangsa dan negeri ini jadi korban kebijakan menaikan harga BBM subsidi.

Ke-empat, Presiden Jokowi harus segera terbitkan Inpres RI mewajibkan Bupati, Walikota dan Gubernur membelanjakan 40% APBD ke produk-produk ekonomi rakyat dan bangsa Indonesia. Inpres ini sangat penting dan mendasar untuk mengguyur dana (uang) ke masyarakat sehingga dapat membantu menjaga daya beli dan konsumsi rakyat, efektifkan roda ekonomi rakyat dan nasional, serta mencegah dampak sosial politik yang tidak diharapkan akibat kenaikan harga BBM Subsidi.

Kelima, mengingat dua tahun lebih modal ekonomi rakyat tergerus untuk memenuhi kebutuhan pokok akibat pandemi Covid-19, kami minta Presiden Jokowi penuhi janjinya terbitkan Perpu RI Pemutihan BI Checking atau Slik OJK. Ini sangat penting sehingga KUR tahun 2022 dengan plafon Rp 373,17 trilyun dengan bunga bunga disubsidi APBN bisa di akses pelaku ekonomi rakyat tanpa ada hambatan BI Checking atau Slik OJK. Juga penyaluran KUR dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntable kemana disalurkan, bukan di salahgunakan.

Ke-enam, kami minta kepada Presiden Jokowi untuk rombak total tata kelola migas di Indonesia, serta lakukan pengalihan subsidi BBM secara tepat sasaran, tegas, transparan dan akuntable.

Ketujuh, kami mendesak Presiden Jokowi mencabut total subsidi BBM 2023, dan anggarannya sebesar Rp 350 triyun APBN 2023 dialihkan ke kesehatan, pendidikan dan ekonomi rakyat. Dengan demikian segenap rakyat dan bangsa Indonesia mendapat jaminan secara gratis pelayanan kesehatan dan pendidikan secara layak sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945. Juga dipergunakan untuk skema keuangan ekonomi rakyat diluar lembaga perbankan, LPDB dan Program Kemitraan BUMN/BUMD.

Kepada seluruh pelaku ekonomi rakyat, petani, nelayan, pedagang, buruh, TKI, home industri, pegiat seni budaya, ojek, sopir, becak, asisten RT, pemulung dan pelaku ekonomi rakyat lainnya, kalian semua harus tetap move on.

Harus tetap berjualan, berproduksi, berusaha dan bekerja, serta harus selalu optimis. InsyaAllah badai ancaman krisis pangan, ekonomi dan energi saat ini segera berlalu

Bersatu dan tangguh ekonomi rakyat unggul di negeri sendiri. Kedaulatan kita rengkuh kembali.

Salam hormat dan doa kami untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia, untuk segenap mahluk di bumi Nusantara

Disampaikan di Jakarta, Sabtu, 3/9/2022

Upayakan Revitalisasi Kawasan Transmigrasi

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, BREAKING NEWS, KABAR DAERAH, KABAR DESA, NASIONAL, POLITIK DAN EKONOMI

JAKARTA – Gubernur Kaltara Drs H Zainal Arifin Paliwang menyampaikan upaya revitalisasi kawasan transmigrasi di Kalimantan Utara (Kaltara), serta pemulihan ekonomi nasional menjadi dua isu utama yang menjadi perhatian khusus.

Gubernur mengungkapkan Pemprov Kaltara mendukung upaya revitalisasi kawasan transmigrasi.

Jika dilihat dari potensi wilayah, dengan luas wilayah 75.467.70 kilometer persegi, Kaltara masih sangat berpotensi untuk menjadi kawasan transmigrasi.

Sementara dari jumlah penduduk, Kaltara satu-satunya provinsi yang memiliki jumlah penduduk di bawah 1 juta jiwa, yakni berjumlah 742.245 jiwa (Data BPS, Sensus Penduduk 2020).

“Dilihat dari indikator luas wilayah dan kepadatan penduduk, Kaltara masih berpotensi menjadi kawasan transmigrasi,” terang Gubernur dalam Program Features Mata Indonesia di Kantor Berita Indonesia Antara, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Sabtu (3/9).

Program transmigrasi sendiri, lanjut Gubernur, memberikan dampak positif bagi pertumbuhan dan perkembangan jumlah penduduk di Provinsi Kaltara.

Gubernur menyampaikan, sesuai data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara, terhitung sejak tahun 1972 hingga 2018, jumlah penempatan transmigrasi di Provinsi Kaltara mencapai 12.505 KK (Kepala Keluarga).

Atau berjumlah 46.946 jiwa tersebar di wilayah Kabupaten Bulungan, Nunukan, Tana Tidung dan Malinau.

“Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk saat ini, jumlah penduduk penempatan transmigrasi mencapai 6.32 persen. Angka ini belum termasuk dengan anggota-anggota keluarga baru, mengingat penempatan telah dilaksanakan sejak tahun 1972,” kata Gubernur.

Transmigrasi turut berperan dalam mendukung program ketahanan pangan Pemerintah Provinsi Kaltara. Seperti di Kawasan Tanjung Buka, Kabupaten Bulungan. Kawasan yang dikenal sebagai De Cafe atau Delta Kayan Food Estate ini, dicanangkan akan memiliki seluas 41.143 Hektare (Ha).

Selain itu, adanya daerah transmigrasi mendukung Pusat Kegiatan Wilayah Kota Baru Tanjung Selor, Ibukota Kaltara. Khususnya kawasan transmigrasi Salimbatu, akan dapat mendukung pusat kegiatan wilayah Kota Baru Tanjung Selor.

“Transmigrasi berdampak positif, selain penduduk bertambah, produk pertanian dan perikanan bertambah, otomatis PAD Kaltara juga ikut bertambah,” tutur Gubernur.

Saat ini berbagai terobosan dilakukan Pemprov Kaltara dalam mendukung program transmigrasi. Dukungan itu mengarah kepada Isu Strategis Nasional berdasarkan Agenda Pembangunan 2020-2024, yakni “Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan”.

Pemprov Kaltara berharap program transmigrasi, khususnya transmigrasi di Kaltara dapat semakin berkembang, membuat kawasan transmigrasi semakin mandiri, dan pada akhirnya dapat menambah pendapatan masyarakat. (dkisp)