Kategori: NASIONAL

Komitmen Tingkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan di Daerah

ADVERTORIAL, BERANDA, BREAKING NEWS, INTERNASIONAL, KABAR DAERAH, NASIONAL

TARAKAN – Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara), melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Perbendaharaan Tingkat Provinsi Kaltara Tahun 2022 dalam rangka Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan di Daerah.

Kegiatan yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Tarakan Plaza tersebut, dibuka secara langsung oleh Gubernur Kaltara, Drs H. Zainal A Paliwang SH, M.Hum, dan dihadiri jajaran Pemda Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Instansi Vertikal Kementerian/Lembaga (L/K), Senin (17/10/2022).

Hadir pula, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dr. Drs.Horas Maurits Panjaitan, M.Ec, Dev.

Gubernur Kaltara, Zainal Arifin Paliwang menyampaikan ucapan terima kasih dan menyambut baik atas terselenggarannya kegiatan yang diinisiasi oleh BKAD Kaltara.

Menurutnya, selain menjadi wadah silaturahmi dan komunikasi, peningkatan terhadap kualitas pengelolaan keuangan di daerah sangat diperlukan.

Hal ini, agar pengelolaan keuangan di daerah dapat dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai antara pemerintah daerah, baik provinsi dengan kabupaten dan kota maupun antar kabupaten dan kota sendiri.

Mengingat pentingnya kegiatan ini, Gubernur meminta kepada seluruh peserta dapat memanfaatkan kegiatan ini dengan sebaiknya.

“Saya harap seluruh peserta mampu mengelola keuangan daerah secara efektif, efisien dan transparan. Dimana pada akhirnya, hal tersebut akan dapat mendukung cita-cita kita untuk mewujudkan Provinsi Kaltara yang berubah, maju, dan sejahtera,” tutur Gubernur dalam pembukaan rakornis perbendaharaan tersebut.

Selain itu, hal lain yang juga disampaikan terkait ketelitian. Gubernur meminta kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar dapat lebih cermat dan teliti dalam melakukan perhitungan dan pengklasifikasian kegiatan serta memverifikasi dokumen pertanggungjawaban keuangan.

“Hal ini penting untuk saya tegaskan, mengingat ketelitian dalam pengelolaan pertanggungjawaban keuangan, merupakan salah satu langkah kita untuk terhindar dari tindak pidana korupsi,” terangnya.

Lebih jauh Gubernur mengatakan, sebagaimana termaktub dalam arah kebijakan Kepala Daerah, Pemprov berupaya menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan di Kaltara, dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan.

Adalah dengan meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis elektronik, dengan tujuan mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang Efektif, Efisien, dan Transparan.

Melalui arah kebijakan ini pula, lanjut Gubernur, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, kelak akan terwujud pemerintahan yang bersih dan tata kelola yang baik.

“Pemerintah yang bersih dan tata kelola yang baik, kunci kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dan, dengan kepercayaan dan dukungan masyarakat tersebut, tentu program-program dari pemerintah akan semakin mudah untuk dilaksanakan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam rakornis perbendaharaan 2022, terdapat beberapa materi penting yang disampaikan oleh narasumber. Yaitu Pengunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) yang diatur dalam Permendagri No.79/2022 tentang Petunjuk Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Selanjutnya, tentang Financial Management Information System (FMIS), merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh BPKP. FMIS ini penting, untuk mempermudah proses pengelolaan keuangan pemerintah daerah mulai perencanaan sampai dengn pelaporan.

Turut hadir dalam kegiatan, Kepala BKAD provinsi, kabupaten dan kota se-Kaltara, para Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Pemprov Kaltara.

Sementara narasumber pada rakornis, Pejabat Ditjen Bina Keuangan Kemendagri, Pejabat BPD Kaltim-Kaltara, Pejabat Kantor Wilayah BPKP Kaltara, perwakilan Biro Pengadaan Baran dan Jasa, perwakilan Bidang Akuntansi BKAD Kaltara, perwakilan Kantor BPJS Cabang Tarakan, dan perwakilan Kantor PT Taspen Cabang Tarakan. (dkisp)

BP3MI Nunukan Terima Pemulangan Deportan PMI Malaysia

BERANDA, BERITA DAERAH, INTERNASIONAL, KABAR DAERAH, NASIONAL, NUNUKAN

NUNUKAN – Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang dideportasi dari Malaysia diterima oleh Balai Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Nunukan, Rabu (13/10/2022).

Sebanyak 209 deportan dipulangkan ke Indonesia, terdiri dari laki-laki dewasa 149 orang, perempuan dewasa 45 orang, anak laki laki 8 orang dan anak perempuan sebanyak 7 orang, sebagian besar PMI dari Depot Imigrasi Papar, Malaysia.

 

Dengan menggunakan Fery deportan tiba di Nunukan dari Tawau pada pukul 16.30 dan diproses Imigrasi di pelabuhan Tunon Taka, setelah melewati proses imigrasi, deportan dibawa ke rusunawa dibantu oleh TNI.

 

Deportan yang dipulangkan sebagian besar berdomisili di Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Timur, sisanya berasal dari daerah lainnya.

PMI akan tinggal sementara di rusunawa seiring menunggu rencana pemulangan dari BP3MI ke kampung halaman masing masing.

Pewarta : Udin
Editor : Nam

 

Gubernur Responden Pertama Pendataan Regsosek 2022 di Kaltara

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, BREAKING NEWS, KABAR DAERAH, NASIONAL

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs H. Zainal A Paliwang SH, M.Hum, menjadi Responden Pertama dalam Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Tahun 2022 di Provinsi Kaltara.

Gubernur Kaltara, Zainal Paliwang menjawab pertanyaan petugas pada pendataan awal Regsosek di kediaman Gubernur Kaltara, di Jalan Enggang, Tanjung Selor, Sabtu (5/10).

Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) pada 15 Oktober hingga 14 Novomber 2022 mulai melaksanakan Pendataan Awal Regsosek di seluruh provinsi di Indonesia.

Hal ini sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), guna mewujudkan Satu Data Nasional sebagai langkah dalam Reformasi Perlindungan Sosial.

Nantinya, Petugas Regosek akan mendatangi setiap rumah penduduk untuk melakukan wawancara dan mencatat data sosial ekonomi masyarakat. Tujuannya adalah untuk menangkap dinamika perubahan kesejahteraan masyarakat, sebagai data rujukan untuk integrasi program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan pelayanan publik.

Oleh karenanya Regsosek 2022 ini penting untuk kepentingan bersama. Gubernur mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Regsosek di Kaltara dengan memberikan data dengan benar dan jujur kepada petugas.

“Melihat pentingnya data yang akan dihasilkan, saya meminta agar seluruh masyarakat di Kaltara mendukung pelaksanaan Regsosek 2022 ini. Bersama kita bangun Satu Data Program Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat,” kata Gubernur.

Sementara Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPS Kaltara Slamet Romelan yang diwakili oleh Statistisi Ahli Madya BPS Kaltara, Basran mengungkapkan, dalam pendataan Regsosek menyasar tujuh kategori. Diantaranya kondisi ekonomi demografis, kepemilikan aset hingga tingkat kesejahteraan.

Persoalan geografis Kaltara menjadi tantangan dalam melaksanakan Regsosek. Namun, pihak BPS Kaltara meyakini jika kendala tersebut tidak akan berpengaruh terhadap pendataan.

“Kita yakin ini bisa terlaksana tanpa ada kendala. Apalagi, sudah melatih petugas kami,” ungkapnya.

Dengan waktu pendataan hanya sebulan, dinilai bisa terselesaikan. Mengingat, petugas pendataan sudah mendapatkan pelatihan. “Satu bulan batas waktu dengan luas wilayahnya dan akses yang ada saat ini, tidak akan menghalangi petugas kami melakukan pendataan,” tuturnya.

Sebagai informasi, ada sebanyak 1.229 petugas Regsosek tahun 2022 tersebar di kabupaten dan kota se-Kaltara. Untuk program tersebut, kiranya Pemeritah Pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,3 triliun. Dimana, BPS Kaltara sendiri mendapatkan anggaran sebesar Rp 11,8 miliar. (dkisp)

Gubernur Pacu Aksi Semangat Api Bela Negara dengan ‘Besipida Sihat’

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, BREAKING NEWS, KABAR DAERAH, NASIONAL, NUNUKAN

TANJUNG SELOR – Sehubungan dengan rangkaian HUT (Hari Ulang Tahun) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) ke-10. Gubernur Kaltara Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., dan kepala Lembaga Administrasi Negera (LAN) Republik Indonesia Dr Adi Suryanto, M.Si., melakukan aktivitas Besipida Sihat atau Bersepeda Sehat diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltara pada, Sabtu (15/10) pagi.

Kegiatan ini juga merupakan rangkaian kegiatan penutupan Pelatihan Dasar (Latsar) dan Aksi Semangat Api Bela Negara, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) se-Provinsi Kaltara dan Kabupaten Berau-Kaltim Formasi Tahun 2022.

Dimulai dari Kantor BKPSDM Kabupaten Bulungan, Gubernur dan Kepala LAN RI berserta rombongan bersepeda dengan melewati beberapa rute. Diantaranya Jalan Agatish-Kolonel Soetadji-Durian-Sengkawit-Hutan Kota Bunda Hayati-Tugu Lemlai Suri-Sabanar Lama dan Finish di Taman Tepian Kaltara Abadi.

Gubernur Zainal mengatakan selain bertujuan untuk memotivasi, kegiatan (pagi tadi.Red), sekaligus menunjukan aksi semangat Api Bela Negara CPNS se-Provinsi Kaltara dan Berau (Kaltim) formasi tahun 2022.

Gubernur berharap kegiatan ini dapat menjadi wadah untuk bersilaturahmi dan menjalin komunikasi antar sesama Pecinta Olahraga Sepeda.

Gubernur Zainal mengaku terkesan dengan semangat dan antusias pesepeda yang mengikuti kegiatan bersepeda sehat.

Saat bersepeda sembari melambaikan tangan, sesekali Gubernur Kaltara terlihat menyapa masyarakat Kaltara yang tengah melakukan aktifitas sehari-hari.

Setibanya di lokasi finish, Gubernur memberikan cinderamata berupa mandau, batik dan singal khas Kaltara kepada kepala LAN RI, Dr Adi Suryanto, M. Si.

Kegiatan bersepeda ini juga diikuti Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Dr. Yansen TP, M. Si, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltara Dr. H Suriansyah, M.AP, Kepala Perangkat Daerah Pemprov Kaltara dan beberapa Komunitas lainnya. (dkisp)

Perkuat Koordinasi Stakeholder, Bersama Menjaga Inflasi Tetap Stabil

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, BREAKING NEWS, KABAR DAERAH, KABAR DESA, NASIONAL

TANJUNG SELOR – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) pada September 2022 mengalami inflasi sebesar 1,04 persen (mtm), setelah pada bulan sebelumnya mengalami deflasi sebesar 0,58 persen (mtm), dengan dua kota IHK yaitu Tarakan dan Tanjung Selor masing-masing mengalami Inflasi sebesar 0,97 persen (mtm) dan 1,32 persen (mtm).

Meningkatnya tekanan inflasi itu diperkirakan bersumber dari peningkatan tekanan pada kelompok transportasi, makanan, minuman dan tembakau. Serta perumahan listrik, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya.

Dari total 90 Kota IHK Nasional, Tarakan dan Tanjung Selor masing-masing menduduki peringkat 58 dan 22 inflasi tertinggi.

“Inflasi pada Kelompok Transportasi dipengaruhi oleh first round effect dari penyesuaian harga BBM bersubsidi pada awal September. Peningkatan inflasi ini dapat ditahan lebih tinggi berkat suplai yang meningkat dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau, seiring dimulainya masa panen raya di beberapa daerah penghasil komoditas holtikultura baik secara lokal maupun diluar wilayah Kaltara,” sebut Gubernur Kaltara, Drs H. Zainal A Paliwang SH, M.Hum, Rabu (12/10).

Secara merinci, berdasarkan dari data Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kaltara, kelompok transportasi (andil 1,04 persen) mengalami peningkatan tekanan inflasi, yaitu sebesar 8,10 persen (mtm), lebih tinggi dari bulan sebelumnya sebesar 0,15 persen (mtm).

Meningkatnya tekanan inflasi pada kelompok transportasi ini, terutama pada komoditas Bensin (0,94 persen) dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (0,04 persen). Peningkatan inflasi pada Kelompok transportasi yang merupakan bagian dari administered price atau harga yang diatur oleh Pemerintah terutama dipengaruhi oleh penyesuaian BBM besubsidi pada awal September. Penyesuaian tersebut mempengaruhi tidak hanya biaya transportasi Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan saja, tetapi juga mempengaruhi harga angkutan udara dan angkutan darat.

Sementara pada kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Lainnya (andil 0,01 persen) mengalami penurunan tekanan inflasi sebesar 0,04 persen (mtm), lebih rendah dibanding bulan Agustus sebesar 0,23 persen (mtm). Penurunan tekanan inflasi pada kelompok ini terutama disebabkan oleh komponen Bahan Bakar Rumah Tangga terutama pada elpiji yang pada bulan sebelumnya memiliki andil 0,03 persen menjadi 0,00 persen pada September 2022. Namun pada komponen Semen mengalami kenaikan sebesar 0,01 persen dibanding bulan sebelumnya yaitu 0,00 persen.

Disisi lain, Deflasi Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau (andil -0,06 persen) tercatat melanjutkan deflasi sebesar -0,20 persen (mtm) setelah sebelumnya juga mengalami deflasi sebesar -2,06 persen (mtm). Deflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau disebabkan oleh deflasi pada beberapa komoditas, terutama pada cabai rawit (-0,16 persen), Bawang Merah (-0,08 persen), Daging Ayam Ras (-0,05 persen), dan Ikan Bandeng/Bolu (-0,02 persen).

Gubernur mengungkapkan, program pengendalian inflasi harus terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui TPID guna menjaga tingkat inflasi Kaltara. Ia meminta koordinasi antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, dan lembaga terkait yang tergabung dalam TPID di wilayah Provinsi Kaltara terus diperkuat.

“Ke depan, inflasi akan tetap dijaga sehingga berada pada sasaran inflasi 2022, yaitu 3,0±1 persen. Saat ini TPID Kaltara bersama dengan BI Kaltara telah melaksanakan gerakan penanaman sejuta pohon cabai Kaltara di Juwata, Tarakan,” tutur Zainal.

Meningkatnya Inflasi Kaltara pada September 2022 besumber dari kenaikan harga BBM yang memang sudah diprediksi akan mempengaruhi Inflasi. Namun, Ia optimis Kaltara bisa mengendalikan inflasi. “Kenaikan harga BBM jadi faktor penyebab kenaikan inflasi. Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota bersama-sama harus mengendalikan inflasi ini,” tutup Gubernur. (dkisp)