Kategori: NASIONAL

Dit Pamobvit Baharkam Polri Pastikan Keamanan dan Kenyamanan Delegasi KTT G20, begini Caranya

BERANDA, NASIONAL


Jakarta-Berandankrinews.com
Baharkam Polri melalui Direktorat Pengamanan Objek Vital (Ditpamobvit) ikut diterjunkan dalam pengamanan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali. Dalam proses pengamanan, anggota Baharkam turut mengamankan kegiatan side event maupun main event.

Dirpamobvit Korshabara Baharkam Polri Brigjen Suhendri mengatakan, ada beberapa anggotanya ditempat di hotel-hotel yang nantinya akan ditinggali oleh para delegasi. Anggota ini nantinya di bawah kendali pasukan pengamanan presiden (paspampres).

“Nah untuk side event ini tanggungjawab sepenuhnya sama Polri untuk melakukan pengamanan,” kata Suhendri di Hotel Mulia, Nusa Dua, Bali, Minggu (13/11/2022).

Dalam kesempatan ini, ia pun memastikan bahwa pihaknya akan menjamin keamanan para delegasi negara yang hadir dalam KTT G20. Dalam proses pengamanan, ia pun memerintahkan jajaran untuk berlaku sopan, tegas dan memperlakukan tamu negara dengan baik.

“Mereka (para delegasi) tidak usah ragu kita sudah siap semua segala bentuk kemungkinan ancaman yang akan datang,” katanya.

Untuk menunjang penampilan pengamanan, anggota Pamobvit yang dikerahkan mengenakan setelan jas dan batik. Setelan jas untuk pengamanan tamu VVIP dan batik untuk acara setingkat menteri.

“Kalau pakai jas lebih menghargai tamu VVIP. Kalau side event kita pakai batik lebih mengedepankan simbol budaya indonesia. Jas itu sudah diberikan arahan paspampres,” katanya.

Selain pengamanan penyelenggaraan KTT G20, pihaknya juga akan menyiapkan pengamanan para delegasi yang hendak berwisata atau berbelanja usai penyelenggaraan KTT G20.

Dalam hal ini, pihak Polres setempat yang wilayahnya mempunyai tempat wisata dan perbelanjaan bersiap melakukan pengamanan.

“Insya Allah kita siap semua. Kita sudah membriefing anggota baik di side dan main event maupun wisata,” katanya.

Objek vital lainnya yang diamankan yakni tempat ibadah. Hal ini dilakukan agar masyarakat dan para delegasi yang ingin beribadah agar tetap mendapatkan keamanan dan kenyamanan.

“Malau minggu gereja dan Jumat salat. Ibadah termasuk ada delegasi mau beribadah kita pastikan keamanan. Sampai saat ini aman-aman aja dan mereka mengapresiasi kinerja kita,” katanya.

Audiensi Kepada 2 Deputi di Kemenpora, Bupati Laura Paparkan Program Kepemudaan dan Olahraga

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NASIONAL, NUNUKAN, PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA

NUNUKAN – Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid melakukan Audiensi ke Kemenpora dengan menyampaikan Program Kepemudaan dan Program Olahraga. Audiensi kali ini didampingi oleh Sekretaris Disparpora, Ketua KNPI, Ketua KONI dan Perwakilan dari KORMI di kantor Kemenpora, Kamis (10/11).

Audiensi pertama Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid melakukan pertemuan ke Deputi Pembudayaan Olahraga yang diterima oleh Asisten Deputi Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus Aris Subiyono, SH, dan Asisten Deputi Pembibitan dan IPTEK olahraga / Plt. Asisten Deputi Pengelolaan Pembinaan Sentra dan SKO dr. Bayu Rahadian, Sp.Kj, serta perwakilan dari Asisten deputi Pengelolaan Olahraga Rekreasi, dan Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Pendidikan.

Bupati Laura beserta rombongan menyampaikan maksud kedatangannya, yakni untuk mendapatkan bantuan pembangunan sarana olahraga, dukungan terhadap atlit – atlit berprestasi dan dukungan terhadap pengembangan kegiatan olahraga masyarakat.

“Kami mengucapkan terima kasih atas waktunya kepada bapak Asdep 3 telah menerima kami, kami hadir untuk menyampaikan usulan dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 mendatang, ada event besar yang akan kami laksanakan dalam Rangka HUT Kabupaten Nunukan yang ke 24 pada bulan Oktober di tahun mendatang yaitu BORDER SPORT FESTIVAL NUNUKAN 2023, Kegiatan-kegiatan Olahraga Prestasi, Olahraga Rekreasi, Kepemudaan yang didukung dengan Hiburan Masyarakat ini nantinya Kolaborasi antara KONI, KORMI, KNPI dan Kwarcab Pramuka Kabupaten Nunukan,” jelas Bupati Laura.

Lebih lanjut Bupati Laura menyampaikan bahwa sehubungan hal tersebut tentunya harus didukung oleh sarana dan prasarana olahraga serta perlengkapan dan peralatan yang mendukung cabang olahraga sebagai sarana kebutuhan yang tentunya menjadi pendukung masyarakat untuk rutin berolahraga di Kabupaten Nunukan.

Walau letaknya strategis, dikatakan kondisi geografis yang sulit dijangkau serta terbatasnya sarana transportasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Nunukan.Permasalahan dan kendala yang di hadapi tersebut sangat sulit untuk di atasi sendiri oleh Pemerintah Daerah mengingat kemampuan pendanaan melalui Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) yang masih sangat terbatas untuk bidang kepemudaan dan olahraga.

Menurutnya, sangat disayangkan beberapa event besar yang diagendakan tak dapat dilakukan karena keterbatasan sarana prasarana olahraga.

Selain pertemuan dengan Deputi Pembudayaan Olahraga, Bupati juga melakukan pertemuan dengan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda terkait dengan pengembangan Pemuda di Kabupaten Nunukan.

Rombongan diterima oleh Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Pemuda.

Bupati Laura menyampaikan maksud dan tujuan audiensinya beserta rombongan selain dari untuk bersilaturahmi, Bupati Laura berharap nantinya dapat mensinergikan program program Pemerintah Daerah bersama dengan Kementerian terkhusus di bidang Kepemudaan.

“Banyak Kegiatan atau event Kepemudaan yang sudah kami laksanakan di Kabupaten Nunukan. Dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan lebih terkesan pergerakannya delapan puluh persen kepada kemandirian, maka dari itu kami ingin bersinergi dengan pemerintah pusat dalam penyelenggaraan event besar,” jelas Bupati Laura.

(PROKOMPIM/Nam)

Gubernur Kaltara Buka Acara Pembinaan Pembekalan Manajemen Pemerintahan Desa Dalam Rangka Pembekalan Kepala Desa Se-Kabupaten Nunukan

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA, NASIONAL, NUNUKAN

NUNUKAN – Bertempat di Ruang Pertemuan lantai V Kantor Bupati Nunukan, Gubernur Kalimantan Utara H. Zainal Arifin Paliwang resmi membuka acara Pembinaan Pembekalan Manajeman Pemerintahan Desa dalam rangka Pembekalan Kepala Desa Se-Kabupaten Nunukan.

Acara ini dihadiri Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah, Wakil Ketua I DPRD Prov. Kalimantan Utara Andi Hamzah, Kepala Dinas DPMD Prov. Kalimantan Utara Edi Suharto, Sekretaris Daerah Kab. Nunukan Serfianus, Unsur Forkopimda Kab. Nunukan, Kepala OPD di Lingkungan Kab. Nunukan, Camat Se-Kab.Nunukan, Pimpinan Instansi Vertikal, Ketua TP PKK Kab. Nunukan Hj. Sri Kustarwati Hanafiah, Rabu (9/11).

Acara ini diikuti oleh seluruh Kepala Desa yang berada di Kab. Nunukan dan menghadirkan narasumber Analis Kurikulum dan Pembelajaran Balai Pemerintahan Desa Kemendagri di Yogyakarta Danang Septiyanto dan Pustakawan Ahli Muda Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kaltara Aji Fika Trisnawaty. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Prov. Kaltara dan Pemerintah Kab. Nunukan khususnya Dinas PMD Prov. Kaltara dan Dinas PMD Kab. Nunukan.

Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai pembangunaan desa, mengenai penyusunan dokumen RPJM Desa dan RKP Desa, mengenai pengelolaan keuangan desa, sumber-sumber pendapatan desa, pengelolaan aset-aset desa, dan memahami tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, serta memahami tentang prioritas penggunaan dana desa.

Dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah berkesempatan memberikan sambutannya. H. Hanafiah menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Prov. Kaltara yang telah menyelenggarakan kegiatan pembekalan.

“Ini adalah berkat kebijakan Bapak Gubernur yang sudah mengalokasikan kegiatan pembekalan di Kab. Nunukan ini dan ini merupakan suatu bentuk bantuan yang tidak dapat kami lupakan. Karena kita ketahui bersama untuk menyelanggarakan kegiatan seperti ini tentu memerlukan dana yang cukup besar, karena hampir 80% jumlah kecamatan di Kab. Nunukan berada di wilayah perbatasan sehingga memerlukan dana untuk transportasi”, ujarnya.

Selain itu H. Hanafiah juga menyampaikan bahwa para Kepala-kepala desa yang berada di Kab. Nunukan ini selama satu tahun menjabat belum pernah mendapatkan pembekalan.

“Alhamdulillah pada pagi hari ini para Kepala Desa mendapatkan Pembekalan dari Pemerintah Provinsi yang dilaksanakan oleh DPMD, tentu ini sangat membantu roda pemerintahan mereka di lapangan atau di desa. Karena kita ketahui saat ini penyelenggaraan pemerintahan desa juga sudah tunduk kepada aturan keuangan dan sistemnya sudah mulai berlaku. Sehingga saya katakan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan yang sangat strategis dalam rangka untuk memimpin wilayahnya masing-masing.” ungkap Hanafiah.

Selanjutnya, Gubernur Kalimantan Utara H. Zainal Arifin Paliwang juga memberikan sambutannya. Gubernur Zainal menyampaikan bahwa Pembangunan desa tidak lepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, yang merupakan bahan acuan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 tahun sesuai masa periode kepemimpinan kepala desa.

Hal tersebut diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa, arah kebijakan pembangunan desa, dan rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desan dan pemberdayaan masyarakat desa.

“RPJM Desa dan RKP Desa merupakan salah satu syarat untuk dapat mengakses dana desa. Namun demikian dalam pelaksanaannya, penyusunan RPJM Desa dan penjabaran RKP Desa tidak luput dari berbagai persoalan. Antara lain yang pertama kemampuan SDM , yang kedua kurangnya pemahaman kepala desa akan pentingnya dokumen RPJM Desa, ketiga kurangnya fasilitasi dan pembinaan dari Pemerintah setempat, serta yang keempat kurangnya koordinasi dari Pemerintah daerah dan Pemerintah Desa”, ujarnya.

Zainal juga menambahkan, untuk menyikapi hal tersebut Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Dinas PMD Prov. Kaltara melaksanakan kegiatan pembekalan bagi kepala desa di Kab. Nunukan.

“Saya berharap kegiatan pembekalan ini dapat meningkatkan kapasitas pengetahuan, sikap dan keterampilan kepemimpinan kepala desa, dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagaimana ketentuan perundang-undangan, sehingga mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipasif, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.”

Sebagai tambahan berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) dengan adanya dukungan dana dari Pemerintah terjadi peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa di Kalimantan Utara selama 7 tahun. Salah satu contohnya yaitu tahun 2016 desa di Kab. Nunukan dengan kategori desa sangat tertinggal sebanyak 77 desa, kemudian pada tahun 2022 hanya tinggal 2 desa saja.

Kemudian di tahun 2016 belum ada desa mandiri di Kaltara, namun di tahun 2022 terdapat 11 desa mandiri di Kabupaten Nunukan.

(PROKOMPIM/Indah)

UNIP Rancang Target Masuk Perguruan Tinggi Terbaik 2035

BERANDA, NASIONAL


Bogor Jabar-Berandankrinews.com
Pasca berubah status dari Sekolah Tinggi menjadi Universitas, jajaran Universitas IPWIJA – UNIP langsung bergerak cepat merancang strategi dan target besar hingga tahun 2045 mendatang.

Tak tanggung-tanggung, salah satu target yang ditetapkan adalah menjadi salah satu dari 150 Perguruan Tinggi terbaik di Indonesia. Bahkan UNIP menargetkan pada tahun 2045 masuk dalam jajaran 5000 Perguruan Tinggi terbaik internasional.

Kedua target besar itu ditetapkan pada Rapat Kerja Penguatan Tata Kelola berupa Penyusunan Perangkat Kelembagaan Universitas IPWIJA (UNIP) di Villa Akira Megamendung Kabupaten Bogor pada 6-8 November 2022.

Rapat Kerja ini dihadiri Ketua Yayasan IPWIJA, Rektor, Wakil Rektor beserta jajaran Satuan Tugas Universitas IPWIJA.

Rektor UNIP, Besar Agung Martono mengatakan, rapat kerja ini merupakan tonggak sejarah bagi UNIP dalam menyusun perangkat tata kelola kelembagaan sebuah universitas baru yang harus dijalankan oleh seluruh civitas akademik di masa depan.

Rektor Agung juga menjelaskan, sejak terbit SK Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 627/E/O/2022 Tanggal 29 Agustus 2022 tentang perubahan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta menjadi Universitas IPWIJA, diperlukan perubahan total seluruh dokumen Statuta, Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis beserta seluruh kelengkapan turunannya.

“Semua dokumen ini sudah dipersiapkan saat pengajuan menuju Universitas IPWIJA. Namun masih banyak dokumen kebijakan turunan dari Statuta yang harus dibuat, mengingat ruang lingkup Universitas IPWIJA berbeda dengan dokumen kebijakan turunan STIE IPWI Jakarta,” ujar Rektor Agung saat memberikan arahan pada Raker.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Yayasan IPWIJA Sri Lestari Prasilowati menyatakan pihaknya sangat mendukung dan bangga dengan kegigihan Tim Satgas yang sangat solid dalam menyiapkan perubahan sejak dari STIE IPWIJA menjadi Universitas IPWIJA.

Tujuan utama rapat kerja ini, lanjut Sri Lestari, adalah untuk membuat tata kelola kebijakan turunan Statuta Universitas IPWIJA.

“Rencana Strategis ini akan saya kawal sampai UNIP berhasil menjadi universitas bertaraf internasional pada tahun Emas 2045 nanti,” ujar Tery panggilan akrabnya. 

Pada rapat kerja yang diselenggarakan selama dua hari ini, Tim Satgas UNIP telah berhasil Menyusun Rencana Strategis Lima Tahunan yang terbagi dalam tahapan sebagai berikut:
1. 2021-2025: Penguatan kelembagaan, efisiensi, mutu Universitas IPWIJA
2. 2026-2030: Masuk 30 Perguruan Tinggi terbaik di LLDIKTI
3. 2031-2035: Masuk 150 Perguruan Tinggi terbaik di Indonesia
4. 2036-2040: Masuk 200 Perguruan Tinggi terbaik ASEAN
5. 2041-2045: Masuk 5000 Perguruan Tinggi terbaik Internasional.

Disamping berhasil menyusun Renstra, Tim Satgas juga telah berhasil menyusun sebanyak 27 Peraturan, baik Yayasan maupun peraturan Rektor,  sebagai penunjang dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Internal yang efektif dan efisien, serta berkelanjutan.

Dalam pleno penutupan rapat kerja tersebut, Wakil Rektor II Bidang Inovasi dan Pengembangan, Heru Mulyanto menyatakan, peyusunan perangkat kelembagaan yang telah selesai dikerjakan sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu telah disusunnya Renstra sampai dengan tahun 2045.

Sehingga sebuah fondasi yang kuat untuk berdirinya UNIP menjadi universitas bertaraf internasional dapat dipakai sebagai pijakan bagi civitas akademik kedepan. 

Tak kalah penting adalah pernyataan Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Suyanto. Dia mengatakan, penguatan kelembagaan di universitas lain dalam perubahannya juga tidak langsung selesai dalam waktu singkat.

“Migrasi data mahasiswa, alumni, dan dosen perlu waktu dan kesabaran karena akan memakan waktu paling cepat dua tahun setalah perubahan status,” jelas Suyanto.

Sementara, salah satu anggota Tim Satgas, Estuti Fitri Hartini berharap UNIP dapat menjadi sebuah lembaga pendidikan yang amanah dalam memajukan sumber daya manusia.

Penulis: Juniarto R. Prasetyo (salah satu pendiri LSP Pers Indonesia)

Paripurna APBD 2023, Pendapatan Pemprov Alami Peningkatan

BERANDA, BERITA DAERAH, BREAKING NEWS, KABAR DAERAH, KABAR DESA, NASIONAL

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs H Zainal A. Paliwang, SH., M.Hum., menghadiri Rapat Paripurna ke-27 Masa Persidangan III Tahun 2022 di Ruang Paripurna Lantai 2, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, Senin (7/11).

Agenda rapat yakni kesepakatan bersama Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Provinsi Kaltara Tahun anggaran 2023.

Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Kaltara, Andi Hamzah dan diikuti oleh anggota DPRD yang hadir secara langsung maupun secara virtual. Diikuti juga oleh sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan kerja  Pemprov Kaltara.

Dalam hal ini, kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltara Tahun 2023 yang memuat program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemprov Kaltara. Yakni dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi perangkat daerah, sumber, dan penggunaan pembiayaan. Dimana, turut disertai dengan asumsi yang mendasarinya, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 84 Tahun 2022, tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran (TA) 2023.

Sebagaimana diketahui, kebijakan APBD ditetapkan secara bersama-sama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah (Pemda).

Lalu, dari penjabaran kebijakan umum APBD tersebut, maka disusunlah PPAS yang menggambarkan urusan program dan kegiatan dibiayai dari dana APBD Provinsi Kaltara untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran, sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran (RKA) dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Pada Rapat Paripurna tersebut, juga disampaikan bahwa APBD 2023 berkisar Rp 2,8 Triliun. Hal ini mengalami peningkatan dari Tahun 2022, yakni sebesar Rp 2,4 Triliun.

Kemudian dilanjutkan dengan prosesi penandatanganan Naskah Nota Kesepakatan bersama oleh Gubernur dan DPRD Kaltara terkait KUA-PPAS Provinsi Kaltara TA 2023. (*)