Kategori: NASIONAL

Jakarta – Berandankrinews.com Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau LKPP secara resmi menerima organisasi pers WAKOMINDO atau Wartawan Kompetensi Indonesia terkait persoalan terbitnya Peraturan Gubernur, Walikota, dan Bupati tentang anggaran publikasi media yang dinilai diskriminatif dan bertentangan dengan Surat Edaran Kepala LKPP nomor 5 tahun 2022 tentang Penegasan Larangan Penambahan Syarat Kualifikasi Penyedia dan Syarat Teknis dalam Proses Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Surat pengaduan WAKOMINDO kepada LKPP direspon positif dengan mengundang jajaran WAKOMINDO mengikuti rapat bersama dengan jajaran LKPP pada Senin (6/2/2023) siang di kantor LKPP Kompleks Rasuna Epicentrum jalan Epicentrum Tengah Lot 11 B DKI Jakarta.

Jajaran WAKOMINDO yang dipimpin Ketua Umum Dedik Sugianto, bersama Ketua dan anggota Dewan Pengawas Heintje G Mandagie dan Soegiharto Santoso, serta Dewan Penasehat Mangapul Matondang diterima langsung Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum, Emin Adhy Muhaemin dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Sistem Informasi dan Umum Shahandra Hanitiyo, bersama jajaran humas.

Pada kesempatan ini Ketum WAKOMINDO Dedik Sugianto menyampaikan langsung aspirasi dari ribuan media massa yang mengalami diskriminasi dan terhalang hak ekonominya untuk mengelola anggaran publikasi akibat adanya Peraturan Gubernur, Walikota, dan Bupati yang memberatkan perusahaan pers.

“Kami mempersoalkan adanya penambahan persyaratan kerjasama publikasi dengan pemerintah daerah, perusahaan wajib terverifikasi Dewan Pers. Dan syarat Pemimpin Redaksi harus mempunyai UKW Dewan Pers,” ujar Dedik menjelaskan.

Dedik menambahkan, seluruh anggota dan pengurus WAKOMINDO adalah wartawan yang sudah memiliki sertifikat kompetensi berlogo Garuda dari BNSP melalui LSP Pers Indonesia dan memiliki hak yang sama untuk bekerjasama dengan Pemda.

Sementara itu, Ketua Dewas WAKOMINDO Hence Mandagi turut diberi kesempatan memaparkan tentang Sertifikasi Kompetensi LSP Pers Indonesia dan Sertifikat Media yang diterbitkan DPP Serikat Pers Republik Indonesia.

“Ada contoh Pemkot Mojokerto yang membuat aturan jelas dan tidak diskriminatif. Semua diakomodir, baik UKW dan SKW, serta verifikasi Dewan Pers dan Sertifikat Media lembaga yang setara Dewan Pers,” ungkap Mandagi.

Menanggapi laporan WAKOMINDO, Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP, Emin Adhy Muhaemin menyambut baik pemaparan jajaran WAKOMINDO.

“Surat edaran LKPP tentang larangan bagi pemerintah membuat regulasi penambahan syarat kualifikasi penyedia dan syarat teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah didasari banyaknya laporan masyarakat ke LKPP,” ungkap Emin saat memberi tanggapan atas pemaparan dari tim WAKOMINDO.

Dia juga menjelaskan, pihak LKPP sudah pernah menghapus peraturan tambahan yang mempersulit proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. “Namun saat ini sudah mulai ada pelanggaran dengan memasukan kembali peraturan tambahan yang sudah pernah dihapus tersebut. Untuk kasus perusahaan pers baru kali ini masuk aduan,” terangnya.

Emin pun berjanji akan mempelajari seluruh dokumen dan permasalahan yang diadukan atau dilaporkan WAKOMINDO, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi terkait UU Nomor 40 Tahin 1999 tentang Pers.

“Dalam satu atau dua minggu kedepan kami akan undang meeting lanjutan untuk membicarakan hasil kajian tentang permasalahan ini,” ujarnya.

Sementara Dewan Pengawas Soegiharto Santoso memberi apresiasi atas respon positif LKPP terhadap laporan WAKOMINDO yang meneruskan aspirasi ribuan media dan puluhan ribu wartawan se-Indonesia yang mengalami diskriminasi oleh pemda.

“Kami berharap dan yakin LKPP tidak akan diintervensi oleh siapapun dan akan mengakomodir kepentingan media dan wartawan yang tersertifikasi BNSP melalui LSP Pers Indonesia,” ujar Hoky sapaan akrabnya.

Pada kesempatan yang sama Koordinator Asesor penguji kompetensi LSP Pers Indonesia Mangapul Matondang yang ikut hadir rapat, mengatakan, sesuai edaran Kepala LKPP nomor 5 tahun 2022 jelas persyaratan pengadaan barang/ jasa tidak boleh diskriminatif. Jadi kami minta LKPP dapat membuat regulasi tentang media dan wartawan yang juga belum SKW dan UKW sekalipun agar tidak ada yang merasa terabaikan,” imbuh Mangapul yang jauh-jauh dari Batam ke Jakarta untuk ikut pertemuan ini.

Di tempat terpisah, penasihat hukum WAKOMINDO Vincent Suriadinata, SH, MH dari Mustika Raja Law Office, mengomentari terkait dampak hukum jika ada peraturan atau larangan dari LKPP namun tetap dilanggar oleh Pemda. Menurutnya LKPP tidak bisa memberi sanksi. “Namun auditor, dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan bisa melakukan pemeriksaan apakah pengadaan barang dan jasa di kantor pemerintah daerah atau pusat sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan LKPP atau tidak,” kata Vincent menjelaskan.

Vincent menambahkan, jika hasil audit pihak auditor BPK menemukan ada pelanggaran atau peraturan LKPP tidak diindahkan atau tidak dilaksanakan maka ada sanksi hukumnya. “Temuan auditor itu bisa diteruskan ke KPK atau ke Kejaksaan dan Polri. Karena itu merupakan hasil audit sehingga dapat dijadikan dasar pelaporan ke aparat penegak hukum,” pungkas pengacara muda lulusan Pasca Sarjana Universitas Indonesia.

Jakarta,-Berandankrinews.com. Saat ini dan ke depan tidak boleh ada oportunitas dan sumber daya ekonomi yang ke cecer dan tidak maksimal, baik dari pemerintah mau pun swasta, domestik mau pun global. Hal ini sangat mendasar ditengah iklim, situasi dan kondisi makin tidak pasti, serta langit ekonomi global makin gelap.

Ekonomi rakyat tidak boleh jadi korban. Minimal mampu bertahan, serta terdorong untuk maju, berkembang dan unggul. Oleh karena itu, segala potensi dan sumber daya ekonomi dari mana pun asal muasalnya baik sumbu pendek maupun sumbu panjang harus dikelola secara baik, benar dan profesional.

Base on economy and business, base time management and strategy, serta difokuskan untuk pendampingan ekonomi rakyat dari hulu hingga hilir, tegas Ketua Umum KERIS (Komite Ekonomi Rakyat Indonesia) dr Ali Mahsun ATMO M BIOMED yang juga Presiden Kawulo Alit Indonesia seusai menerima silaturahmi Advokat Muda, Dede Nurdin Sadat, SH, MH, Panglima Satria GBN Sumatera, Taswin Edwar SE MH (Ketua DPW KERIS Provinsi Lampung) dan Direktur Utama PT BMJ (Bintang Mahkota Jaya), Rien Mahkota Rosa, SH di PG CENTER’S JAKARTA Jumat 3/2/2023.

Kenapa? Karena ekonomi rakyat atau 65,4 juta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tulang punggung utama mata pencarian ekonomi ratusan juta penduduk Indonesia, 99,6 % dari total unit usaha di negeri ini. Bukan hanya itu, ekonomi rakyat penyedia lebih dari 80% dari total lapangan kerja, serta konstribusikan 61% PDB dan 55% pertumbuhan ekonomi nasional. Tatkala ekonomi rakyat kolaps maka dipastikan ekonomi Indonesia akan ambruk bahkan alami kebangkrutan.

Pengangguran membludak dimana-mana, kemiskinan meroket dan meluas dimana ujung dan akhirnya dapat akibatkan dinamika dan konflik sosial yang bisa tidak terkendali.

Tatkala hal ini terjadi ongkosnya terlalu mahal bagi Indonesia, imbuh Presiden GBN, Ali Mahsun ATMO, dokter ahli kekebalan tubuh lulusan FK Universitas Brawijaya dan FK Universitas Indonesia.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi harus mempermudah akses KUR dengan perlonggar persyaratan bagi pelaku ekonomi rakyat. Juga harus perbesar alokasi untuk KUR Ultramikro dan Mikro Tanpa Agunan.

Dengan demikian plafon KUR sebesar Rp 460 triliun dengan bunga di subsidi APBN bisa jadi darah segar bagi ekonomi rakyat. Tentunya penyalurannya harus efektif serta dikawal ketat cegah terjadi penyalahgunaan, tambah mantan Sekretaris Jenderal Forum Silaturahmi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia (FSPRMI).

Kami juga meminta kepada seluruh Pimpinan Organisasi Usaha dan Ekonomi, organisasi petani, nelayan, pedagang, home industri, pegiat seni dan budaya, ojek, sopir becak, pemulung dan lainnya untuk makin fokus, kerja keras dan cerdas, serta lakukan sinergi, kolaborasi dan gotong royong satu dengan lainnya.

Juga dengan pemerintah dan swasta guna maksimalkan segala potensi dan sumber daya ekonomi yang ada. Laksana di depan ada ladang berlumpur taburkan nafas kepada ekonomi rakyat.

Walau di depan ada gulungan ombak yang sangat dahsyat berselancarlah siapkan kapal besar untuk ekonomi rakyat. Kendatipun langit mau runtuh sekalipun beradalah di garda terdepan selamatkan ekonomi rakyat, pungkas Ketua Umum APKLI PERJUANGAN, mantan Ketua Umum BAKORNAS LKMI PBHMI 1995-1998.

Jakarta-Berandankrinews.com
Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali menggelar kegiatan Hoegeng Awards pada tahun ini. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, kegiatan ini diharapkan dapat memacu semangat anggota Polri di lapangan untuk terus berbuat baik.

Penyelenggaraan Hoegeng Awards pertama kali dicetuskan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat rapat kerja dengan Komisi III DPR pada Januari 2022.

“Adapun background penyelenggaraan Hoegeng Awards ini bermula dengan adanya tagar percuma lapor polisi dan satu hari satu oknum. Lalu Pasal 30 ayat 4 UUD 1945 yaitu Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengoyami, melayani masyarakat serta menegakan hukum,” kata Dedi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/1/2023).

Lebih lanjut, Dedi menuturkan, penyelenggaraan Hoegeng Awards juga dilatarbelakangi oleh humor dari mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang menyatakatan hanya ada tiga polisi jujur di Indonesia, yakni patung polisi, polisi tidur dan mantan Kapolri Jenderal Hoegeng Iman Santoso.

“Munculnya humor dari Gus Dur ini seakan telah melegitimasi bahwa sangat sulit mencari polisi jujur dan berintegritas di negara ini,” katanya.

Dedi menuturkan, Hoegeng Awards bukan merupakan konteks popularitas dan banyak-banyakan usulan. Melainkan proses seleksi yang menitikberatkan pada dampak positif untuk institusi Polri maupun masyarakat luas, dengan berlandaskan pada nilai keteladanan Hoegeng Iman Santoso.

Pada penyelenggaraan Hoegeng Awards 2022 ada tiga kategori yang diperebutkan. Yaitu Polisi Inovatif, Polisi Berdedikasi, dan Polisi Berintegritas.

Tahun ini, ada lima kategori yang diperebutkan yaitu Polisi Berintegritas, Polisi Inovatif, Polisi Berdedikasi, Polisi Pelindung Perempuan dan Anak, dan Polisi Tapal Batas.

Adapun dewan pakar yang nanti memutuskan penerima Hoegeng Awards yaitu Wakil Ketua MPR Arsul Sani, Anggota Kompolnas Poengky Indarti, Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian Indonesia Alissa Qotrunnada Wahid, Anggota Komnas HAM Putu Elvina dan Mantan Plt Pimpinan KPK Mas Achmad Santosa.

“Adapun kriteria penjurian yaitu pertama anggota Polri aktif, lalu tidak memiliki catatan negatif data internal Polri, ketiga memiliki impact atau dampak terhadap masyarakat luas, keempat memiliki citra positif di mata masyarakat sekitarnya, kelima berintegritas dan menjalankan prinsip-prinsip Presisi,” katanya.

Jakarta – Berandankrinews.com Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyematkan Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua DPR Puan Maharani, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan seluruh Kepala Staf TNI, sebagai warga kehormatan Korps Marinir.

“Dalam rangka penyematan sebagai warga kehormatan Korps Marinir yang disematkan kepada Ketua MPR, Ketua DPR, Kapolri, KSAD, KSAL, KSAU yang siang hari ini pelaksanaannya dilaksanakan melalui serbuan amfibi sebagai tugas pokok Marinir di dalam pertempuran mulai dari pendaratan dilanjutkan gerakan serbuan di darat. Saya tekankan ini atas jasa-jasa sumbangsih atas kemajuan TNI khususnya TNI AL dan didalamnya ada Korps Marinir,” kata Yudo di Pulau Damar Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, Selasa, 24 Januari 2023.

Setelah menerima penyematan tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa, menjadi warga kehormatan Korps Marinir menjadi kebanggaan baik diri sendiri maupun institusi Polri. Mengingat, kata Sigit, seorang prajurit Marinir memiliki tugas yang sangat berat dalam menjaga kedaulatan Bangsa Indonesia.

Disisi lain, Sigit kembali menekankan, sebagai Kapolri maupun personel Kepolisian, namun di dalam tubuhnya mengalir darah TNI. Mengingat, Sigit lahir dari keluarga yang berlatarbelakang TNI.

“Saya selalu katakan, saya menjadi polisi dan saat ini saya menjadi Kapolri. Namun di darah saya mengalir darah TNI dan itu akan memperkuat soliditas dan sinergitas TNI-Polri ke depan akan semakin kokoh dan semakin baik,” ujar Sigit di kesempatan yang sama.

Menurut Sigit, dengan adanya pengangkatan warga kehormatan Korps Marinir ini semakin melengkapi baret yang disematkan kepadanya. Diantaranya, warga kehormatan Kostrad, brevet Hiu Kencana, dan disematkan Baret Merah serta Brevet Komando dari Kopassus.

Sigit menekankan, dengan adanya penyematan tersebut hal itu bukan semata-mata hanya seremonial. Melainkan, wujud dan bukti semakin kokohnya sinergitas antara TNI-Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban serta mempertahankan persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia.

“Ini tentunya semakin menunjukan sinergitas dan soliditas TNI-Polri semakin hari semakin kokoh dan mantap,” ucap Sigit.

Sinergitas dan soliditas TNI-Polri, dikatakan Sigit, merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesi (NKRI). Menurutnya hal itu akan berpengaruh terhadap stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

“Ini menjadi penting untuk menjaga NKRI, stabilitas kamtibmas akan semakin mantap manakala soliditas TNI-Polri semakin kokoh. Kedaulatan negara akan semakin mantap manakala soliditas dan sinergitas TNI-Polri semakin kokoh. Stabilitas kamtibmas dan politik diperlukan untuk menjaga NKRI semakin kuat dan baik,” tutup Sigit.