Kategori: NASIONAL

Kaltara Terbaik Pertama SPM Award 2023

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NASIONAL

JAKARTA – Mewakili Gubernur Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum, Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Kalimantan Utara (Kaltara), Taufik Hidayat menghadiri acara penghargaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Award 2023 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada Selasa (21/3/2023).

Adapun Provinsi yang masuk ke dalam nominasi terbaik dalam menerapkan SPM tahun anggaran 2022 diantaranya. Yakni Kaltara, Jawa Barat, Sumatera Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. 3 (tiga) provinsi terbaik, Kaltara sebagai juara “Pertama”. Disusul Jawa Barat juara kedua, dan Sumatera Barat juara ketiga.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wempi Wetipo, yang membuka sekaligus memberikan penghargaan SPM Awards 2023.

Menurut Wamendagri, urusan pemerintahan wajib tersebut yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal diantaranya. Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat, dan Sosial.

SPM ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran. Apalagi, mereka berhadapan langsung dengan masyarakat dalam hal pemenuhan pelayanan dasar.

Sementara Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Restuardy Daud menambahkan bahwa, tujuan diadakan SPM Awards 2023 ini untuk meningkatkan komitmen Kepala Daerah dalam menjalankan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan mendorong Penerapan SPM di daerah dilaksanakan secara optimal.

“Adapun indikator yang menjadi penilaian SPM Awards 2023 yakni Indeks pencapaian SPM (IP-SPM), Komitmen Anggaran penerapan SPM, Pelaksanaan sesuai dengan tahapan-tahapan dalam penerapan SPM, Pembentukan dan keaktifan tim penerapan SPM, dan Kualitas dan ketaatan terhadap pelaporan SPM secara triwulanan pada aplikasi pelaporan SPM berbasis web (e-SPM),” ujar Restuardy.

Sebagai informasi, SPM Awards 2023 dihadiri oleh sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L) dan sejumlah Pemerintah Daerah se-Indonesia.

SPM Awards 2023 merupakan bentuk penghargaan yang diberikan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah kepada Pemerintah Daerah yang berkinerja terbaik, dalam menerapkan SPM kepada 3 Provinsi, 3 Kabupaten dan 3 Kota se-Indonesia.

(dkisp)

Gubernur Hadiri Rakor Pemberantasan Korupsi dan Peluncuran Indikator MCP 2023

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NASIONAL, POLITIK DAN EKONOMI

JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L) Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah dan Peluncuran Indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2023 di The Ritz-Carlton Jakarta, Selasa (21/03/23).

Acara dihadiri oleh seluruh Gubernur, Bupati dan Wali Kota beserta seluruh jajaran Forkopimda baik secara langsung maupun daring/virtual.

Hadir mendampingi Gubernur, Kepala Inspektur Daerah Provinsi Kaltara, Yuniar Aspiati dan Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa (BPBJ) Provinsi Kaltara, Amir Hamsyah.

Nampak hadir Menteri BPN, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Firli Bahuri, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK, Sekjen Kemendagri, Sekretaris Menteri Investasi, Kepala BPKP RI, dan Kepala LKPP.

Deputi Bidang Korsup, Brigjen Didik Agung Widiarnako mengatakan, sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo berkomitmen untuk menciptakan perbaikan birokrasi dengan menjamin program yang berjalan memiliki manfaat nyata bagi masyarakat dan bukan sekedar menjamin program tersebut telah terlaksana.

“Birokrasi yang efektif dapat tercipta dan tercapai jika memiliki tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu faktor keberhasilan untuk mewujudkan hal itu, adalah adanya dukungan Kepala Daerah beserta para perangkat daerah yang seiring dan sejalan dalam melaksanakan program pemberantasan korupsi”, ujarnya.

Upaya pemberantasan korupsi daerah diharapkan dapat dilakukan minimal 8 (delapan) area. Yaitu Perencanaan dan Anggaran, Pengadaan Barang dan Jasa Perizinan, Pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Tata Kelola Desa.

Pemberantasan korupsi di daerah bertujuan untuk mendorong Pemerintah Daerah dalam melakukan transformasi nilai dan praktik untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

“Sehingga mencegah dan mampu menurunkan praktek korupsi di daerah, capaian perbaikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada 8 area intervensi tersebut akan menghasilkan indeks pencegahan korupsi daerah yang dapat dimonitor secara real time melalui MCP”, ungkap Didik Agung Widiarnako.

Sementara Sekjen Kemendagri, Suhajar Diantoro menambahkan bahwa semua menyadari korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, yang merupakan ancaman eksistensi bangsa dan merupakan musuh bersama.

“Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh
pemerintah mulai dari pendekatan, penindakan agar tercipta efek jera, pencegahan agar pembangunan sistem yang tidak memberi ruang untuk korupsi dan pendidikan anti korupsi dalam rangka edukasi pencegahan korupsi,” katanya.

“Beberapa fokus dalam penurunan APBD yang perlu mendapatkan perhatian bersama adalah optimalisasi. Rendahnya penyerapan APBD menjadi penyakit tahunan, yang seolah tidak bisa diatasi. Padahal, apabila semua pihak mentaati prosedur pengelolaan keuangan maka permasalahan penyerapan APBD, Insyallah bisa diatasi,” terangnya.

Untuk itu, Suhajar Diantoro berpesan agar dalam menyusun anggaran Kas secara memadai atas dasar data yang handal. “Melakukan intensifikasi dan eksentifikasi yang bersumber pendapatannya memperhatikan aspek legalitas dan kepentingan umum serta kemampuan masyarakat,” tutupnya.

(dkisp)

Kaltara Raih Penghargaan PPKM Award 2023

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NASIONAL

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mendapatkan penghargaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Award 2023 dari Pemerintah, hal ini sebagai bentuk apresiasi karena telah berkontribusi positif untuk masyarakat dan lingkungan dalam berjuang mengendaliakn COVID-19.

Penghargaan tersebut diterima oleh Wakil Gubernur Kaltara, Dr Yansen TP, M.Si, di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, pada Senin (20/3/2023). Penganugerahan penghargaan ini dihadiri oleh Presiden RI -Joko Widodo beserta sebagian menteri Kabinet Indonesia Maju.

Tampak hadir Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Sebagai informasi, Pemprov Kaltara sendiri mendapatkan PPKM Award 2023 dengan kategori Laboratorium dengan Performa Pemeriksaan COVID-19 Terbaik di Provinsi Kaltara. Yakni Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kaltara di Tarakan, dan Laboratorium biosafety level 2 (BSL2), Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara di Tanjung Selor. Penghargaan serupa juga diberikan pada Laboratorium Kota Tarakan.

Selain PPKM Award Laboratorium dengan Performa Pemeriksaan COVID-19 Terbaik, di Kaltara juga terdapat 3 (tiga) institusi peraih PPKM Award dengan Pengelolaan Vaksinasi COVID-19 terbaik. Yakni Puskesmas Gunung Lingkas, Puskesmas Nunukan, dan Puskesmas Tanjung Selor.

Ditemui usai acara, Wagub mengucapkan terima kasih kepada jajaran dan seluruh pihak yang terlibat, unit pelayanan, organisasi, tokoh agama, tokoh masyarakat, TNI/POLRI terkhusus tim medis yang membantu penanganan dan penyembuhan COVID-19 di Kaltara.

“Terima kasih atas sinergitas, kolaborasi, serta dedikasi yang telah diberikan oleh semua pihak,” kata Yansen TP.

Wagub Kaltara berharap, walau saat ini pemerintah secara resmi telah mencabut PPKM, ia tetap mengingatkan masyarakat Kaltara agar terus menjaga pola hidup sehat dalam keseharian, dan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti menggunakan masker saat keluar apabila dalam kondisi sakit.

“Mari tetap waspada, jadikan ini pembelajaran. Kedepannya, kita semua harus siap menghadapi situasi yang ada, persoalan yang kita hadapi bukan hanya masalah Covid saja, ada masalah-masalah lain yang dapat mengganggu perjalanan bangsa kita,” tutup Wagub.

(dkisp)

Presiden Jokowi Kesal Dengan Impor Pakaian Bekas, Gubernur Kaltara : “Saya Juga Tidak Mendukung, Karena Akan Mematikan Produk Dalam Negeri”

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NASIONAL, NUNUKAN, POLITIK DAN EKONOMI

NUNUKAN – Dalam pernyataannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan tegas manyampaikan impor pakaian bekas menganggu karena akan mematikan industri tekstil lokal.

Menurut data dari Bea Cukai, pada tahun 2022 volume impor pakaian bekas dengan HS Code 63090000 mencapai 26,22 ton atau melonjak 227,75% dibandingkan volum impor pakaian bekas pada tahun 2021 yang hanya 8 ton.

Seperti diketahui, provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia terkhususnya di Kabupaten Nunukan dan tidak terlepas dari bisnis impor pakaian bekas.

Sesuai pernyataan Presiden Republik Indonesia, Gubernur Provinsi Kalimantan Utara, Drs. H. Zainal A. Paliwang, SH., M.Hum, juga menyampaikan hal yang sama yakni tidak mendukung impor pakaian ilegal, “Melihat situasi barang ilegal saya juga tidak sepakat, dan pastinya saya mendukung pernyataan Pak Jokowi tentang impor pakaian bekas ilegal karena juga akan mematikan produk produk dalam negeri” ucap Gubernur saat dijumpai oleh Tim Media BERANDANKRI dalam gelaran Pesta Rakyat Cegah Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Markas Komando Distrik Militer (Makodim) 0911/Nunukan, Minggu (19/03/2023) malam.

“Dengan adanya barang barang bekas yang masuk juga akan membawa penyakit dan virus, kita kan tidak pernah tau, kemudian dengan masuknya barang barang ini akan merusak pasaran harga dan produk UMKM lokal pembuat pakaian khususnya juga di Kaltara yang berbatasan langsung dengan negara lain” lanjut Gubernur.

Sebelumnya, Gubernur Kaltara berada di Kabupaten Nunukan dalam rangka menghadiri kegiatan bakti sosial hingga pesta rakyat yang diprakarsai oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Kodim 0911/Nunukan, serta acara menanam pohon serentak se-Indonesia di Hutan Kota Nunukan, Jalan Ujang Dewa, Kecamatan Nunukan Selatan.

(Nam)

Lolos Delegasi Changemaker Indonesia di Malaysia, Mahasiswa dan Dosen Tarbiyah Siap Lakukan Pengabdian

BERANDA, NASIONAL


Malaysia-Berandankrinews.com
Sebanyak 5 Dosen dan 3 mahasiswa dari Fakultas Tarbiyah IAIN Bone dinyatakan lulus sebagai delegasi Changemaker Indonesia di Malaysia. Kegiatan pengabdian yang dihelat Changemaker Indonesia itu merupakan kegiatan rutin program volunteering di bidang pendidikan dan sosial budaya pada lembaga pendidikan non formal di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL).

Maya Andzela, Ketua Changemaker Indonesia menuturkan sebanyak 700 orang telah mendaftar dan mengikuti proses seleksi, namun hanya 30 orang yang dinyatakan lulus sebagai Volunteer atau delegasi angkatan 5 dan berkesempatan melakukan pengabdian di Malaysia pada (14-17/3/2023).

Adapun Dosen yang lolos tersebut yakni Dr. Andi Fajar Awaluddin, M.Pd.I dan Suleman, M.A dari Prodi Pendidikan Agama Islam (PAI). A.Sri Mardiyanti Syam, M.Pd. dan Muh. Syahrul Sarea dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia dini (PIAUD) serta Sabriadi, HR., M.Pd. dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam (MPI).

Selain dosen, 3 mahasiswa Tarbiyah juga ambil bagian sebagai volunteer, Fajriah Inayati dari Prodi PAI, Detsy Hatmala Citra dari Prodi PIAUD serta Arifah Amin dari Prodi MPI.

Kepala Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL) Friny Napasti, M.Pd. mengungkapkan apresiasinya pada seluruh peserta dan berpesan agar peserta dapat memotivasi anak-anak Indonesia di Malaysia supaya mereka mau sekolah dan mengejar cita-cita.

Lebih lanjut, Firny menceritakan bahwa tempat pengabdian volunteer nantinya adalah sekolah non formal yang bernama Sanggar Belajar Sentul. Adapun tantangan terbesar pengajar di SIKL adalah mengindonesiakan anak-anak indonesia.

“Anak-Anak di SB Sentul itu merupakan anak dari pekerja kasar di Malaysia yang undocumented yang wawasan kebangsaannya sangat minim. Karena di sini ada dari dosen dari Tarbiyah juga kami berharap bisa diskusi lebih tentang kurikulum, strategi dan metode pembelajaran,” pungkasnya.

Reporter: Fajriah (Peserta Mahasiswa Magang Humas)