Kategori: NASIONAL

Jakarta,-Berandankrinews.com
Sudah hampir 17 tahun RUU Perampasan Aset dibahas di DPR RI sejak tahun 2006 namun hingga saat ini belum disahkan. Kebuntuan tersebut diungkap kembali oleh Mahfudz MD, Menkopolhukam selaku Ketua Komite Pencegahan dan Pemberantasan TPPU pada rapat dengan Komisi III DPR RI untuk memberikan payung hukum kepada pemerintah bisa merampas aset hasil korupsi, TPPU dan kejahatan ekonomi lainnya. Besarannya bisa puluhan ribu trilyun sehingga segera dapat dikembalikan ke negara untuk sejahterakan rakyat dan bangsa Indonesia.

“Succes stroy PPATK ungkap TPPU kembalikan uang ke negara mencapai Rp 1500 trilyun, baik yang sudah di eksekusi maupun yang belum (Mahfudz MD Rapat Dengan Komisi III DPR RI). Jumlahnya jauh lebih besar lagi hingga puluhan ribu trilyun ketika pemerintah punya payung hukum berupa UU Perampasan Aset.

Jika hal tersebut terwujud bisa digunakan untuk lunasi hutang Indonesia, serta setiap bayi lahir di negeri ini ke depan dapatkan ATM sekitar Rp 20 juta per bulan”, tegas Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI) dr Ali Mahsun ATMO, M. Biomed. di Jakarta, Minggu, 2 April 2023.

Ditengah ketidakpastian di negeri ini, serta rakyat dan bangsa Indonesia sebagian besar terhimpit ekonomi pasca pandemi covid-19 laksana disambar petir disiang bolong atas adanya skandal TPPU di Kemenkeu RI sebesar Rp 349 trilyun.

Jika di usut tuntas ke tindak pidana asalnya bisa 10-20 kalilipat atau Rp 3.490-7.000 trilyun. Itu baru skandal TPPU di Kemenkeu RI. Jumlahnya bisa puluhan ribu trilyun jika skandal TPPU di kementerian dan lembaga negara lain, tidak terkecuali di pemprov, pemkab, pemkot diusut tuntas.

Oleh karena itu, selaku Presiden KAI yang memimpin pelaku ekonomi rakyat kecil dan generasi penerus bangsa, kami dukung total yang dilakukan Menkopolhukam Mahfudz MD, Ketua Komite Pencegahan TPPU RI usut tuntas Skandal TPPU Rp 349 trilyun di Kemenkeu RI hingga ke tindak pidana asalnya”, tambah Ali Mahsun AtMO, dokter ahli kekebalan tubuh lulusan FK UNIBRAW Malang dan FKUI Jakarta yang juga Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS).

Menyimak apa yang disampaikan oleh Mahfudz MD pada Rapat dengan Komisi III DPR RI bahwa betapa sulitnya menuntaskan kejahatan ekonomi TPPU di negeri ini, serta yang disampaikan Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Pacul, bersama ini, kami mendesak DPR RI, juga 9 Ketua Umum Parpol yang punya kursi di DPR RI untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU sehingga seluruh aset hasil kejahatan ekonomi baik korupsi, TPPU dan lainnya

Asetnya segera dirampas dan dikembalikan ke negara, dan diperuntukan mewujudkan hidup rakyat dan bangsa ini sejahtera secara berkeadilan, melunasi hutang Indonesia dan siapkan kader bangsa mampu hantarkan negeri ini menggapai cita-cita besar bangsnya, masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT.

Sekali lagi kami mendesak DPR RI dan 9 Ketua Umum Parpol segera sahkan RUU Perampasan Aset jadi UU, pungkas’Ketua Umum APKLI-P yang juga Presiden GBN putra asli pinggir utara Sungai Brantas Pelosok Kampung Mojokerto Jawa Timur

Jakarta,-Berandankrinews.com. Walau baru pertama kali bertemu namun pertemuan antara Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed dan Direktur Retail Banking Bank Syariah Indonesia (BSI) H. Ngatari di Kantor Pusat BSI Jakarta Kamis 30 Maret 2023 berlangsung penuh rasa kekeluargaan, kebersamaan, dan senda gurau ala Jawa Timuran.

Bukan hanya itu, Kesetiaan Mahapatih Gajah Mada ke Raja Majapahit-pun terungkap hingga berpose “SALAM KOMANDO UNTUK KEMAJUAN EKONOMI RAKYAT INDONESIA”.

Lantas apa penyebabnya? Antara Kedua Tokoh ini, H. Ngatari dan dr. Ali Mahsun ATMO, M Biomed. paling tidak ada 3 irisan sangat kuat. Pertama, sama-sama punya komitmen yang sangat tinggi untuk kemajuan ekonomi rakyat Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa H. Ngatari sebelumnya adalah Direktur Utama Bank BRI Syariah dan dr. Ali Mahsun ATMO, M Biomed sudah duabelas (12) tahun mendampingi pelaku ekonomi rakyat sejak terpilih sebagai Ketua Umum APKLI pada Munas IV 2011 di Semarang. Kedua, sama-sama putra asli utara Sungai Brantas pelosok kampung Mojokerto Jawa Timur. Dimana H. Ngatari adalah putra asli Dawarblandong Mojokerto sedangkan Ali Mahsun ATMO adalah putra asli Betro Kemlagi Mojokerto. Dan, ketiga, sama-sama alumni Universitas Brawijaya Malang. Yaitu H. Ngatari alumni Fakultas Pertanian Unibraw (1984) sedangkan Ali Mahsun ATMO M.Biomed Fakultas Kedokteran Unibraw (1989).

Ketiga irisan kuat itulah yang latar belakangi H. Ngatari juga mengungkap Kesetiaan Mahapatih Gajah Mada kepada Raja Majapahit dan akhirnya keduanya berpose SALAM KOMANDO UNTUK KEMAJUAN EKONOMI RAKYAT INDONESIA.

Pertemuan yang dimaksudkan untuk percepat realisasi kerjasama KERIS dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) ini juga dihadiri Mikro Head Group BSI, M. Isnaeni, SME Head Group BSI, Dedy Suryadi, Ketua Timsus Permodalan dan Fasilitas Ekonomi Rakyat KERIS, Meihadir Ahmad, dan Diretur Keuangan dan Filantropi KERIS, Ahmad Nadhif.

Kerjasama antara KERIS dan BSI telah ditanda tangani 15 Februari 2023 di Jakarta perihal Pengabdian Masyarakat, serta Pemanfaatan Produk dan Layanan Bank Syariah Indonesia bagi pelaku ekonomi rakyat diseluruh Indonesia, dimana hingga saat ini ada 107 organisasi usaha dan ekonomi rakyat sebagai anggota KERIS. Dan realisasi kerjasama ini berbasis ekosistem ekonomi rakyat komunitas dan kalster spesifik sedang dan terus berjalan diseluruh Indonesia”, tegas Ketua Umum KERIS dr Ali Mahsun ATMO, M. Biomed yang juga Ketua Umum APKLI-P kepada Direktur Retail Banking BSI, H. Ngatari.

Ekonomi rakyat memang harus dibina dan didampingi untuk mampu maju, berkembang, unggul dan BSI punya komitmen tinggi untuk hal tersebut. Ini sudah lengkap, untuk KUR dan Mikro ada Pak M. Isnaeni, Micro Head Group BSI. Dan untuk SME plafon Rp 200 juta hingga Rp 25 M ada Pak Dedy Suryadi, SME Head Group BSI. Dan bisa segera diwujudkan untuk pelaku ekonomi rakyat dibawah naungan KERIS diseluruh Indonesia”, tutur H. Ngatari merespon paparan Ketua Umum KERIS.

Team Keris APKLI P

Jakarta,-Berandankrinews.com. Realitas di negeri ini sungguh mengerikan. Terungkap dugaaan TPPU Rp 349 trilyun di Kemenkeu RI, dan terduga adanya mafia dan megakorupsi disektor tambang dan mineral yang semestinya setiap bayi lahir dapatkan tabungan Rp 20 juta sebagaimana disampaikan Menko Polhukam RI Mahfudz MD.

Kenyataan tersebut sempurnakan gate-gate sebelumnya, Sambo gate, Teddy Minahasa gate, Kanjuruan gate, Rektor Unila gate, Hakim Agung gate, LE Casino gate, dan maraknya korupsi diseluruh relung tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjadikan negeri ini sungguh sangat mengerikan. Apakah 25 tahun era reformasi sudah pada titik kulminasi, segera terbuka sempurna kotak Pandora negeri ini?

Segenap hal-hal yang buruk di masa lalu dan masa kini terbuka lebar disetiap relung kehidupan? Dan Tuhan Yang Maha Jaiz turunkan mutiara terbaik negeri ini berupa sosok pemimpin besar, ksatria dan sejati yang mampu hantarkan negeri ini kembali menggapai keadaulatan, keadilan, makmur dan adidaya?, tegas Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) dr Ali Mahsun ATMO M Biomed yang juga Presiden Kawulo Alit Indonesia di Jakarta, Senin, 27 Maret 2023.

Terduga TPPU Rp 349 trilyun tatkala di usut ke tindak pidana asal usulnya bisa sebesar dua hingga tiga kali lipatnya atau Rp 700-1050 trilyun. Demikian pula jika segenap mafia dan megakorupsi disektor tambang, mineral, perkebunan, kelautan dan lainnya sungguh sangat besar sekali. Bukan hanya bisa melunasi seluruh hutang Indonesia (Rp 7000 triliun), lebih dari itu setiap bayi lahir dapatkan tabungan Rp 20 juta. Oleh karena itu, KERIS mendukung sepenuhnya Menkopolhukam RI Mahfudz MD usut tuntas skandal TPPU di Kemenkeu RI, mafia dan megakorupsi disektor tambang dan mineral, serta gate-gate lainnya. Dan uangnya dikembalikan ke negara untuk permodalan pelaku ekonomi rakyat 65,4 juta UMKM yang hidupi ratusan juta penduduk Indonesia, tambah Ali Mahsun ATMO dokter ahli kekebalan tubuh lulusan FK Unibraw Malang dan FKUI Jakarta.

Melalui kesempatan yang baik ini, KERIS mendesak Presiden Jokowi juga mendukung penuh apa yang dilakukan oleh Menkopolhukam Mahfudz MD. Hal ini bisa menjadi legacy Presiden Jokowi di masa akhir jabatannya, pungkas Ketua Umum APKLI-P, putra asli pinggir Utara Sungai Brantas Pelosok Kampung Mojokerto Jawa Timur.

Dukungan yang sama juga disampaikan oleh Ketua Pembina Yayasan Kerukunan Orang Madura (YAKORMA) H. Achmad Fauzy Barong. “Kami mewakili 30 juta orang Madura se-Indonesia dan di luar negeri sangat menyesalkan sikap Komisi III DPR RI pada RDP dengan Kepala PPATK RI yang seolah malah dianggap Bikin gaduh lantas komisi tiga itu mewakili rakyat yang mana apa wakil dari ratusan orang yg diainyalir melakukan TPPU tersebut atau bagian dari ratusan orang yang melakukan TPPU karena seolah tidak mendukung apa yang dilakukan Menkopolhukam Mahfudz MD. Namun sebaliknya sangat kasat mata seperti memback up skandal TPPU Rp 349 triliun di Kemenkeu RI. Lanjutkan perjuanganmu wahai pendekar kami Mahfudz MD, barisan kami ada dibelakangmu, tutur Ketua Pembina YAKORMA, H Achmad Fauzy Barong yang juga Ketua DPW IKAMA DKI