Kategori: NASIONAL

Wapres Kukuhkan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Di Nunukan

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA, NASIONAL, NUNUKAN

NUNUKAN – Wakil Presiden Ma’ruf Amin melakukan kunjungan kerja ke pulau Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Dalam agenda kunjungannya, Ma’ruf Amin dijadwalkan melakukan pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah di Gedung Astrada, Kamis (03/08/2023).

Saat tiba di Gedung Astrada Wakil Presiden Ma’ruf Amin, didampingi istrinya, Wury Estu Handayani. Langsung meresmikan pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah untuk wilayah Provinsi Kaltara.

Saat sambutannya Wakil Presiden Ma’ruf Amin, mengatakan Empat fokus ekonomi dan keuangan syariah, pengembangan industri halal, industri syariah, dana sosial syariah dan usaha (bisnis) syariah.

“Ekonomi dan keuangan syariah berpotensi menjadi sumber pertumbuhan baru yang akan mendorong dan memperkuat ketahanan ekonomi Kaltara,” ungkapnya.

Sebelumnya, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mengungkapkan kegiatan ini dapat menjadikan momentum yang sangat penting untuk program ekonomi syariah di kaltara bisa bersinergi untuk mengoptimalkan ekonomi berbasis syariah.

“Terima kasih Bapak Wapres Ma’ruf Amin atas kehadirannya di pulau Sebatik, Kab.Nunukan beserta istri Wapres, Hj Wuri Ma’ruf Amin. Semoga adahya KDEKS ini menjadi momen penting dalam mengelola potensi ekonomi Syariah di daerah Kaltara serta dapat bersinergi dengan pemerintah menjadikan ekonomi masyarakat yang baik kedepannya,” ucapnya.

Turut hadir perwakilan dari Kantor Vertikal Kementerian Lembaga Anggota KNEKS di Kalimantan Utara, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan,  Majelis Ulama Indonesia, Institusi dan Lembaga stakeholder ekonomi dan keuangan syariah Provinsi Kalimantan Utara, serta sivitas akademika, asosiasi praktisi dan organisasi masyarakat terkait.

(wan)

Ketum KERIS: Ekonomi Kesehatan Indonesia Tak Boleh Dijajah Asing

BERANDA, NASIONAL




Jakarta-Berandankrinews.com. Banyak pihak cemas khususnya kalangan profesi kesehatan pasca di undangkannya Omnibus Law Kesehatan yang buka pintu selebar-lebarmya modal dan tenaga kesehatan asing masuk ke Indonesia. Kecemasan tersebut sebuah kewajaran karena adanya ancaman yang berat dan kompleks. Lebih dari itu, resiko robeknya kedaulatan kesehatan Indonesia ada di depan mata.

Tentunya rakyat dan bangsa ini juga negara Indonesia takkan pernah rela terjadi penjajahan kedaulatan kesehatan di negeri ini baik oleh bangsa asing mau pun anak bangsa sendiri, rawe rawe rantas malang malang tuntas. Ancaman penjajahan di negeri ini bukan hanya di sektor kesehatan saja. Melainkan hampir disemua relung kehidupan.

De facto, tiga pilar kedaulatan negeri saat ini sudah tidak dipangkuan Ibu Pertiwi tergantung bahkan dikendalikan kekuatan bangsa asing. Yaitu sektor keuangan, komumikasi dan informasi, dan conected transportation system. Akankah Indonesia segera tekuk lutut kepada super-neo-kolonialisme?, tegas Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed. mantan Ketua dan Dewan Pakar PB IDI seusai kunjungan ke Klinik Medica Nirwana milik dr. Yadi Supriyadi, MHKes Cirebon Jawa Barat di Jakarta Rabu 2/8/2023.

Apa yang dicemaskan kalangan profesi kesehatan juga ancam 65,4 juta pelaku ekonomi rakyat yang hidupi ratusan juta penduduk Indonesia dan pilar utama pembiayaan sekolahkan puluhan juta generasi penerus bangsa. Apalagi saat ini dunia dipaksakan one world digital economy.

Tak ada jalan lain dan tak boleh terundung panic syndrome kecuali bersatu dan tangguh, sinergi dan kolaborasi kokohkan ekosistem ekonomi kesehatan Indonesia. Kokohkan ekoskstem ekonomi rakyat dan bangsa Indonesia. Lakukan pendampingan dari hulu hingga hilir,

Pagari rapat-rapat sebagaimana dulu Jenderal Besar Sudirman pimpin perang gerilya kemerdekaan Indonesia. KERIS ada di garda terdepan jaga dan pertahankan kedaulatan ekomomi rakyat bangsa dan negara Indonesia, imbuh Ali Mahsun ATMO dokter ahli kekebalan tubuh lulusan FKUB Malang dan FKUI Jakarta.

Sekali lagi tertegaskan bahwa rakyat dan bangsa Indonesia takkan pernah rela negerinya terjajah. Apapun dikorbankan tak terkecuali nyawa sekalipun. Kita tidak pernah anti asing. Silahkan asing hadir, ketuk pintu dan sampaikan maksud dan tujuan. Tatkala bermaksud baik kita sediakan karpet merah untuk bangun negeri ini. Namun tatkala ingin infiltrasi dan jajah negeri ini rakyat dan bangsa Indonesia lawan hingga titik darah penghabisan.

Demikian pula kepada para penguasa negeri ini harus segera kembali ke khittah, kembai pegang teguh Pembukaan UUD 1945, tak boleh gadaikan negeri ini ke bangsa asing, pungkas Ketua Umum APKLI Perjuangan, Mantan Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI dan Mantan Sekretaris Lembaga Sosial Mabarrot PBNU.

Bikin Bangga, 3 Anggota Polri Diwisuda Langsung Presiden Erdogan Usai Ikuti Pendidikan 2 Tahun di Turki

BERANDA, NASIONAL




Turki-Berandankrinews.com
Tiga anggota Polri mengikuti pendidikan Turkish National Police Academy (TNPA). Usai mengikuti pendidikan selama 2 tahun, ketiga anggota Polri ini pun menjadi bagian dari 87 peserta didik internasional lainnya diwisuda pada Rabu, 26 Juli 2023.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah mengatakan, ketiga anggota Polri tersebut bernama Ipda Regina Setiawan dari Polda Kepri, Bripka Hilman Lasmana dari Polda Jawa Barat, Briptu Tiara Nissa Zulbida dari Polda Jawa Timur.

“Mereka bersama puluhan peserta didik internasional lainnya mengikuti kegiatan Capacity Building “The First Level Police Chief Training and The Non Thesis Master Degree” selama 2 tahun di Turki,” kata Nurul dalam keterangan tertulisnya, Jumat, (28/7/2023)

Nurul menuturkan, pada penutupan pendidikan, tiga anggota Polri dan puluhan peserta didik internasional lainnya diwisuda langsung oleh Presiden Turki Erdogan.

“Pada Rabu, 26 Juli 2023 Kedutaan Besar RI Ankara didampingi oleh Atase Polri menghadiri kegiatan Turkish National Police Academy (TNPA) Graduation Ceremony yang ditutup resmi oleh Presiden Erdogan,” katanya.

Yang lebih membanggakan, kata Nurul, salah satu anggota Polri yang mengikuti pendidikan yakni Briptu Tiara berhasil meraih peringkat 5 besar terbaik.

“Bahkan Briptu Tiara menjadi salah satu perwakilan peserta didik Internasional yang diberikan kesempatan menyampaikan speech dalam bahasa Turki di hadapan Presiden Erdogan dan seluruh tamu undangan yang hadir,” katanya.

Lebih lanjut, Nurul menuturkan, seluruh rangkaian kegiatan pendidikan Turkish National Police Academy (TNPA) selama 2 tahun telah berhasil dilakukan secara baik dan lancar.

“Selanjutnya ketiga personel Polri akan kembali ke Indonesia pada Sabtu, 29 Agustus 2023,” katanya.

Stok Blangko Kosong Dari Pusat, Disdukcapil Nunukan Sementara Tidak Layani Pembuatan KTP-el

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NASIONAL, NUNUKAN

NUNUKAN – Pelayanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) tidak berjalan sementara waktu dikarenakan kosongnya blangko di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, pelayanan pembuatan KTP-el terhenti mulai hari senin tanggal 24 juli 2023 hingga batas waktu yang tidak ditentukan sesuai dengan pengunguman Disdukcapil Nunukan.

Selaku Sekretaris Disdukcapil Kab.Nunukan, Mesak mengungkapkan bahwa ketersediaan blangko yang tidak ada di seluruh Disdukcapil Indonesia hingga membuat pelayanan pembuatan KTP-el dihentikan sementara.

“Sejak 3 (tiga) hari yang lalu memang kita tidak bisa layani pembuatan KTP-el dikarenakan stok blangko kosong di Disdukcapil seluruh Indonesia, menurut informasi di bulan agustus baru ada stok blangko lagi,” ujar Mesak saat ditemui di Kantor Disdukcapil Kab.Nunukan pada Kamis (27/07/2023).

Namun demikian, Mesak menyampaikan bahwa untuk kebutuhan masyarakat terdapat solusi yakni dengan menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan biodata penduduk.

“Solusinya kita bisa arahkan untuk membuat aplikasi IKD untuk masyarakat yang menggunakan hp android, dimana aplikasi tersebut bisa menampilkan KTP, Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sedangkan untuk masyarakat yang tidak menggunakan smartphone kita juga bisa cetak yang namanya biodata penduduk sebagai pengganti sementara KTP-el,” sambung Mesak.

Bersama dengan itu, Sekretaris Disdukcapil Kab.Nunukan tersebut juga menambahkan bahwa pelayanan yang lain berjalan seperti biasa serta mengatakan seluruh pengerjaan proses dokumen hanya akan memakan waktu sehari.

“Pelayanan lain tetap berjalan serta kami juga untuk proses dokumen itu sebenarnya hanya butuh waktu sehari pasti sudah jadi, asalkan tidak ada kendala seperti jaringan, atau perubahan data pemohon, dan lain lain,” terang Sekretaris Disdukcapil Nunukan.

Adapun, kasus yang sama terjadi pada Disdukcapil di berbagai daerah mulai dari dalam hingga luar provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

(*)

Kanwil DPJb Kaltara Sampaikan Kinerja APBN Provinsi Semester I Tahun 2023

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NASIONAL, NUNUKAN, POLITIK DAN EKONOMI

NUNUKAN – Kementrian Keuangan (Kemenkeu) RI Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pembendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) gelar konferensi pers terkait Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kaltara semester I tahun 2023 bertempat di aula Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) Nunukan, Kamis (27/07/2023).

Terlihat hadir dalam kegiatan konferensi pers Kepala KPPN seluruh daerah di Kaltara, perwakilan Direktorat Jenderal Bea Cukai Tarakan dan Nunukan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Lelang Tarakan, seluruh pegawai KPPN Nunukan, serta beberapa awak media lingkungan Kaltara.

Selaku Kepala Kanwil DJPb Prov.Kaltara, Sakop menyampaikan penjelasan terkait kinerja APBN Nasional dan provinsi Kaltara pada semester I tahun 2023.

“Postur APBN tahun 2023 ditargetkan defisit sebesar 2,84% dari PDB, defisit ini terbentuk dari rencana belanja negara yang sebesar Rp3.061,2 triliun sedangkan pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp2.463,0 triliun, capaian realisasi APBN sampai dengan 30 Juni 2023, belanja negara telah terealisasi sebesar Rp1.255,7 triliun (41,0% Pagu) sedangkan pendapatan negara telah mencapai Rp1.407,9 triliun yang mana 57,2% dari Target APBN 2023,” ucap Sakop.

“Dari alokasi APBN tahun 2023 tersebut, pagu belanja negara yang disalurkan ke Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp12,42 triliun yang terdiri dari Belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp3,93 triliun dan Transfer Ke Daerah sebesar Rp8,48 triliun,” terang Kepala Kanwil DJPb Kaltara.

Selanjutnya, Sakop juga menyampaikan realisasi belanja negara dan transfer daerah beserta dengan fungsi alokasi APBN tersebut.

“Sampai dengan 30 Juni 2023, realisasi belanja negara di Provinsi Kalimantan Utara telah mencapai Rp5,5 triliun atau 44,54 % dari alokasinya, Realisasi Belanja negara tersebut terdiri dari realisasi belanja kementerian Lembaga sebesar Rp1,7 triliun atau 43,48 % dari alokasi dan realisasi transfer ke daerah sebesar Rp3,8 triliun atau 45,04% dari alokasi,” ujar Sakop.

“Juga realisasi belanja kementerian/Lembaga tersebut di antaranya digunakan untuk pembangunan ruas jalan nasional dan pembangunan pos lintas batas negara. Sedangkan realisasi Transfer Ke Daerah di antaranya digunakan untuk pembayaran Biaya Operasional Sekolah, Biaya Operasional Puskesmas, tunjangan profesi guru ASN daerah dan biaya operasional PAUD,” lanjut Sakop.

Terakhir, Kepala Kanwil DJPb Kaltara mengungkapkan realisasi serta sumber pendapatan negara di Kaltara.

“Sedangkan realisasi pendapatan negara sampai dengan 30 Juni 2023 di provinsi Kalimantan Utara telah mencapai Rp1,08 triliun. Realisasi pendapatan negara tersebut terdiri dari realisasi pendapatan pajak sebesar Rp919,49 miliar, bea cukai Rp8,55 miliar dan pendapatan negara bukan pajak sebesar Rp154,96 miliar,” sambungnya.

Adapun, kali ini konferensi pers Kinerja APBN Kaltara digelar di KPPN Nunukan setelah sebelumnya bertempat di Kota Tarakan

(*)