Benuanta Fest 2K23 : Targetkan Rekor Lomba Mancing Terpanjang

TANJUNG SELOR – Dinas Pariwisata (Dispar) Kaltara merencanakan lomba mancing terpanjang di tepian Sungai Kayan. Dengan harapan dapat tercatat pada Museum Rekor Indonesia (MURI).

Kepala Bidang Pemasaran & Ekraf Dispar Kaltara, Ary Rifaldi H mengungkapkan jelang perayaan Hari Ulang Tahun ke 11 Provinsi Kaltara banyak event yang bakal digelar. Salah satunya lomba mancing yang pada tahun lalu dibuka hingga 500 peserta.

“Tahun lalu Pak Gubernur ingin kita membuat fishing terbanyak dari ujung kampung arab hingga dekat pelabuhan. Tahun ini kita coba lagi, kita berharap dapat tercatat di MURI,” kata Ary.

Selain itu, ada beberapa event yang juga akan digelar dengan nama Benuanta Fest 2K23, dengan konsep 7 FM merupakan akronim dari Film, Food, Folk, Fishing, Fashion, Fast on the Water, Fly on the Sky and Music.

Di mana terdapat 7 kegiatan Dispar yang akan dilaksanakan selama 7 hari, mulai dari 29 Oktober hingga 4 November. “Untuk musik sama seperti tahun kemarin. Hanya saja untuk lagunya wajib membuat lagu ciptaan sendiri. Untuk lagu pilihan silakan disesuaikan. Nanti yang masuk 10 besar finalis akan kita masukan dalam album rekaman kompilasi, Album Kaltara Di Hati Jilid 1, dan pastinya juga akan ada penampilan Grup Band Ibukota yang akan meriahkan acara Benuanta Fest 2K23 tahun ini,”katanya.

Untuk persiapannya, kata Ary, saat ini sedang berproses. Di mana para stakeholder terkait sedang menggelar rapat rutin untuk mempersiapkannya.

“Saat ini persiapan masih 25 persen, jadi ini masih proses dirapatkan. Jadi kita harapkan meningkatkan kunjungan wisatawan dan perputaran ekonomi jadi dengan adanya ini membuka UMKM, kuliner orang berjualan kita harapkan dari pelaksanaan even ini terjadi perputaran ekonomi,” tuntasnya.

(dkisp)

Wagub Yansen TP Terima Audiensi dari Kepala Pengadilan Tinggi Kaltara

TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. Yansen TP, M.Si menerima audiensi dari Kepala Pengadilan Tinggi Provinsi Kaltara, F. Willem Saija di ruang kerjanya, Lantai I Kantor Gubernur, Kamis (31/8/2023).

Kunjungan ini merupakan bagian dari silaturahmi dan pamit F. Willem Saija, yang sedang bersiap pindah tugas ke Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Selama pertemuan, Saija mengungkapkan kesan positif terhadap keramahan masyarakat di Ibu Kota Provinsi, Tanjung Selor.

Dalam kesempatan itu, Saija juga mengungkapkan harapannya terhadap suksesnya Pemilu yang dijadwalkan pada tahun 2024. Ia berharap agar proses pemilihan demokratis dapat berlangsung lebih lancar dan menghasilkan kontribusi positif untuk pembangunan daerah.

“Di PN (Pengadilan Negeri,red) saya masih memiliki program pembangunan untuk pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) dan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI). Namun, kemungkinan rencana tersebut akan dijalankan pada tahun depan,” ujar pria yang telah mengemban tugas selama 9 bulan di wilayah Bumi Benuanta ini.

Wagub Yansen TP memberikan dukungan penuh terhadap peran strategis Pengadilan Tinggi dalam mendukung kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan daerah. Sebagai salah satu anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Pengadilan Tinggi memiliki peran kunci dalam memfasilitasi kerjasama yang erat antara lembaga pemerintahan dan peradilan, untuk menciptakan kemajuan berkelanjutan.

Tidak hanya itu, Yansen TP juga mengungkapkan rasa terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin antara Pengadilan Tinggi dan pemerintah daerah.

“Atas nama pribadi dan Pemprov Kaltara, saya mengucapkan terima kasih atas bantuan Kepala Pengadilan Tinggi Kaltara selama ini, dalam penegakan hukum. Terus berkontribusi positif bagi pembangunan dan kemajuan daerah,” tutup Wagub Yansen TP.

(dkisp)

Rembuk Stunting, Wagub Fokuskan pada Transformasi Pikiran

TANJUNG SELOR – Rembuk Stunting Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2023 sukses digelar. Kegiatan berlangsung selama 2 hari dan mendapatkan apresiasi dari Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Dr. Yansen TP, M.Si.

Kehadiran seluruh ketua TPPS dan tim pembahas kabupaten/kota se-Kaltara menjadi perhatian Wagub, mengingat kegiatan ini merupakan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Stunting. Ini juga merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan 8 aksi konvergensi untuk mempercepat penurunan stunting.

“Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas partisipasi seluruh kab/kota dalam menyukseskan kegiatan ini,” ujar pria yang juga merupakan Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kaltara.

Seperti diketahui bersama, persoalan stunting merupakan prioritas nasional. Bahkan Presiden Joko Widodo menargetkan angka prevalensi stunting mencapai 14 persen pada tahun 2024 dan pada tahun 2030, sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuannya adalah membuat Indonesia bebas dari stunting, sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

“Dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa apa yang kita sampaikan bukanlah semata narasi atau diksi untuk memberi sebuah keyakinan bahwa kita bekerja. Tapi sebagai mana yang tadi saya sampaikan bahwa stunting menjadi suatu yang mendasar, sangat penting, strategis. Jadi saya garis bawahi untuk kita semua mendasar, sangat penting, dan strategis. Karena permasalahan stunting ini melekat pada status manusia. Mengindetifikasi standar manusia, normal manusia, nilai hidup manusia. Dan tentu kita semua sebagai aparat penyelenggara pemerintah, pembangunan dan pelayanan publik, tidak menyederhanakan tekat pemerintah kita,” terangnya.

Ia mengatakan pentingnya hal ini, sebab pemerintah telah menetapkan target yang harus tercapai pada tahun 2024, yaitu angka prevalensi stunting sebesar 14 persen.

Tentu, dalam konteks ini, kita tidak hanya fokus pada angka persentasenya. Bagi kita yang hadir di sini, tujuannya adalah mewujudkan aspirasi negara kita. Saya tidak ingin membicarakan hal-hal yang formal karena acara ini sudah diatur dengan baik. Tetapi, yang ingin saya tekankan adalah kerangka kerja kita,” katanya.

Menurutnya, kerangka kerja ini merupakan upaya untuk mewujudkan prinsip dasar negara Republik Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan kesejahteraan umum. Dalam konteks ini, ia mengajak kita untuk bersatu dalam pemikiran. Tujuannya adalah untuk memberikan kepada bangsa dan negara, di mana semua rakyat Indonesia dapat menikmati berkah yang Tuhan berikan setiap harinya.

“Inilah yang menurut saya menjadi bukti komitmen kita, komitmen yang berkualitas. Pekerjaan kita tidak sekadar berhubungan dengan administrasi atau retorika semata. Bukan hanya tentang melakukan pekerjaan atau mencapai hasil, tetapi juga tentang benar-benar merasakan dinamika masyarakat yang menikmati kesejahteraan. Menurut saya, inilah yang sangat penting,” ungkapnya.

Berkaitan dengan target penurunan stunting di Kaltara ke 14 persen pada tahun depan, mengalami kemajuan yang signifikan dalam 3 tahun terakhir. Angka stunting turun dari 27,5 menjadi 21,1, dan saat ini berada pada 17,5 persen. Dengan demikian, tinggal 3 persen lagi untuk mencapai target tersebut.

“Apabila kita bisa bekerja sama dan bergerak bersama, saya yakin tiga persen tersebut dapat dicapai. Namun, yang lebih penting dari sekadar target adalah perbaikan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, seperti yang saya katakan sebelumnya, perhatian utama saya bukanlah tentang targetnya, yang saya kuatirkan tidak ada gerakan yang dapat kita lakukan melalui tekad kuat,” jelasnya.

“Namun, jika semua kabupaten/kota memiliki tekad, saya yakin karena pada dasarnya tidak ada masyarakat yang tidak menginginkan yang terbaik. Intinya adalah membangun pikiran tersebut,” tambahnya.

Pikiran yang dimaksud Wagub Yansen adalah masyarakat yang berkualitas terhadap kesehatan lingkungannya, caranya mengubah perilaku dan membangun keyakinanya. Dengan demikian, potensi yang sangat besar di Kaltara ini seperti ketersediaan hasil bumi bisa dikelola dan dikonsumsi.

Selain itu perbaikan institusi kelambagaan tidak hanya ditatanan birokrasi semata, tetapi harus turun ke bawah. “Penguatannya di bawah. Nah, pergerakan di bawah ini yang mungkin mengubah,” lanjutnya.

Ia juga berpesan kepada masyarakat, bahwa penguatan di masyarakat adalah hal yg utama. Bangun kesadaran itu. “Ubahlah cara pandang. Jika saya menggambarkan situasi seperti ini, jika masyarakat dapat hidup dalam kondisi sederhana, mengapa kita tidak bisa menciptakan kondisi yang luar biasa? Kita harus membangun pemikiran yang luar biasa ini. Bagaimana memilih makanan, bagaimana mengelola makanan. Sekali lagi, persoalan stunting di Kalimantan Utara ini dapat diatasi,” pungkasnya.

Pada akhir kegiatan, Wagub Yansen dan ketua TPPS dari Kabupaten/Kota melakukan penandatanganan MoU untuk pelaksanaan percepatan penurunan stunting tahun 2023.

(dkisp)

Gubernur Zainal Raih Penghargaan Apresiasi Tokoh Indonesia

JAKARTA – Gubernur Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. H. Zainal A Paliwang, SH., M.Hum., meraih penghargaan Apresiasi Tokoh Indonesia oleh Tempo Media Group (PT. Tempo Inti Media, Tbk) dalam kategori Percepatan Infrastruktur. Penghargaan ini diberikan oleh Menteri Perhubungan Republik Indonesia (Menhub RI), Budi Karya Sumadi di Ritz Carlton Hotel, Jakarta, Selasa (29/8/2023).

Kaltara mendapat pengakuan atas pertumbuhan ekonomi yang naik dari -1,09 pada 2020 menjadi 5,34 di 2022. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga meningkat dari 70,63 pada 2020 menjadi 71,83 di 2022. Pemprov Kaltara menargetkan percepatan infrastruktur di berbagai sektor, termasuk jalan, pelabuhan, dan bandara.

Gubernur Zainal Paliwang menyatakan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pemprov Kaltara untuk terus mempercepat pembangunan infrastruktur.

Baginya, ketersediaan infrastruktur merupakan langkah awal untuk membangun perekonomian. Dengan infrastruktur yang memadai, maka mobilitas orang dan barang akan lebih muda, cepat, efisien, dan berimplikasi positif pada sektor-sektor lain.

“Penghargaan ini menjadi semangat dan motivasi untuk Pemprov Kaltara terus mempercepat akselerasi pembangunan infrastruktur di Kaltara,” ungkap Gubernur Zainal.

Zainal juga memaparkan progres pembangunan jalan Malinau-Krayan dan rencana pembiayaan 8 program pembangunan infrastruktur di Kaltara pada tahun anggaran 2024.

Bahkan, baru-baru ini secara langsung memantau kemajuan proyek jalan Malinau-Krayan (Long Bawan) menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-78 Republik Indonesia. Harapannya, pada tahun 2024, jalan tersebut akan berfungsi sebagai akses suplai sembako, bahan material, dan bahan bakar minyak (BBM) ke Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan.

“Saat ini, kita sudah mengusulkan 8 program pembangunan infrastruktur di Kaltara dan telah dimasukkan dalam pembiayaan Pemerintah Pusat untuk tahun anggaran 2024,” ungkapnya.

Penghargaan serupa juga diterima oleh beberapa daerah lainnya seperti DKI Jakarta, Sulawesi Utara (Sulut), Kalimantan Timur (Kaltim), Tapanuli Utara, Musi Rawas, dan Banjarmasin.

Melihat daerah-daerah tersebut, terkenal dengan pembangunan infrastruktur terbesar di Indonesia, terutama DKI Jakarta dan Kalimantan Timur tempat berlangsungnya pembangunan IKN.

“Meskipun kita tergolong Provinsi muda yaitu Provinsi ke-34, tetapi dalam hal prestasi kita tidak pernah terbelakang. Hal ini kita buktikan dengan prestasi penghargaan ini,” imbuhnya.

Prestasi gemilang ini tidak lepas dari kerja keras Gubernur Zainal dan Wakil Gubernur Yansen dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus dan prioritas utama dalam mencapai Kaltara yang berubah, maju, dan sejahtera.

(dkisp)

 

Pemprov dan KPK RI Gelar Koordinasi Pencegahan Korupsi

TANJUNG SELOR – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Suriansyah, M.AP., memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) perihal pencegahan tindak pidana korupsi, bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kaltara, dan Komite Advokasi Daerah (KAD) Kaltara. Rapat ini digelar di ruang rapat lantai 1 kantor Gubernur Kaltara pada, Rabu (30/8/2023).

Pemprov Kaltara kembali memberikan perhatian terhadap tindakan korupsi khususnya tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan pelaku usaha.

Dalam hal ini, Kaltara sendiri telah memiliki pengurus KAD yang anggotanya berasal dari sektor pemerintah dan pelaku usaha sebagai upaya mencegah tindak pidana korupsi.

Sekprov Kaltara yang juga menjadi Ketua KAD Kaltara, menyampaikan pentingnya koordinasi dalam mengidentifikasi permasalahan di sektor pelaku usaha dan pemerintah untuk upaya pencegahan korupsi.

“Melalui identifikasi ini, kita dapat merencanakan tindakan yang tepat,” ungkap Suriansyah.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (DKISP) Kaltara, Ilham Zain, S.Sos., M.PA., menegaskan pentingnya kampanye anti-korupsi di perkantoran dan masyarakat, terutama di kalangan pengusaha. “Pemasangan slogan-slogan anti korupsi, seperti pencegahan suap dan gratifikasi, di lingkungan perkantoran sangat dianjurkan,” ujar Ilham Zain.

Sementara Rosana Fransisca, Kasatgas Direktorat Anti Korupsi Badan Usaha (AKBU) KPK RI, berharap akan ada forum KAD yang akan dilaksanakan di kemudian hari. Tujuannya adalah agar pemahaman mengenai pencegahan korupsi pada pelaku usaha dapat lebih ditingkatkan.

“Forum KAD seperti ini sangat baik dan sebaiknya sering diadakan. Hal ini merupakan upaya untuk memutus rantai tindak korupsi di lingkungan pelaku usaha saat berinteraksi dengan pemerintah,” ucap Rosana.

(dkisp)