SMSI Dorong Pemerintah Tingkatkan Keamanan Data dari Serangan Siber

JAKARTA – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) mendorong pemerintah Indonesia untuk meniru langkah negara-negara maju dalam memperkuat sistem keamanan siber.

Ketua Umum SMSI, Firdaus, menekankan pentingnya memiliki infrastruktur digital yang tangguh dan responsif di tengah ancaman siber yang tidak bisa diprediksi.

“Kita harus mengimplementasikan strategi keamanan siber yang komprehensif, melibatkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, serta investasi yang signifikan dalam teknologi keamanan,” ujar Firdaus dalam diskusi bertema ‘Relawan Perisai Prabowo Vs Ancaman Siber: Demokrasi dan Keamanan Data’ di Kantor SMSI, Jakarta, Jumat (5/72024).

Dalam forum itu, Firdaus yang berkolaborasi dengan Sekjen DPP Perisai Prabowo, Ahmad Jojon Novandri, merespons insiden serangan ransomware yang melumpuhkan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Surabaya.

Serangan itu mengakibatkan gangguan serius pada 282 data lembaga pemerintahan, termasuk 30 kementerian dan lembaga, serta 48 lembaga kota.

Serangan pada 17 Juni 2024 dimulai dengan dinonaktifkannya fitur keamanan Windows Defender oleh pihak tak bertanggung jawab.

Aktivitas berbahaya terdeteksi pada 20 Juni 2024, termasuk instalasi file berbahaya, penghapusan sistem file penting, dan penonaktifan layanan yang berjalan.

Pada 26 Juni 2024, dampak kerusakan yang luas terungkap, meski beberapa instansi berhasil memulihkan data.

Ransomware bernama BrainChipper digunakan dalam serangan ini, memblokir akses sistem pengguna kecuali tebusan sebesar US$ 8 juta atau sekitar Rp131 miliar dibayarkan.

Firdaus mendesak pemerintah untuk segera memulihkan akses yang terdampak dan meningkatkan keamanan sistem informasi nasional.

“Kami mengkritik tata kelola keamanan siber dan data yang masih memiliki banyak kelemahan. Kurangnya back-up data menunjukkan pemerintah abai terhadap risiko hilangnya data masyarakat,” tegas Firdaus.

Ditambahkan, kesiapan dan respons cepat terhadap serangan siber perlu ditingkatkan melalui strategi keamanan siber yang lebih baik.

Seluruh instansi pemerintah dan sektor terkait diajak untuk lebih serius dalam menangani isu ini, termasuk melalui peningkatan kesadaran dan pendidikan tentang ancaman siber serta penggunaan teknologi keamanan yang lebih canggih.

Firdaus juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara, serta PT Telkom Indonesia untuk memperbaiki tata kelola keamanan siber dan data di Indonesia.

“Insiden ini menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua untuk lebih waspada dan proaktif dalam menghadapi ancaman siber,” ujar Firdaus.

SMSI siap mendukung upaya peningkatan keamanan siber melalui berbagai program edukasi dan kolaborasi lintas sektor, dengan harapan pemulihan dapat segera terlaksana agar layanan pemerintahan kembali normal.

(***)

Dinilai Transformatif Dalam Menangani Pendidikan, Kaltara Kembali Raih Penghargaan dari Kemendikbudristek RI

JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) DR. (H.C.) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum. menerima penghargaan anugerah merdeka belajar kategori Transformasi Pengelolaan Pendidikan Kelompok Pemda Transformatif (Provinsi) yang digelar oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudistek) melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD Dikdasmen) di Plenary Hall Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jumat (5/7).

Anugerah tersebut merupakan kali kedua yang diterima oleh Provinsi Kaltara setelah sebelumnya pada tahun 2023 juga mendapat penghargaan penghargaan dalam subkategori di bidang transformasi pendidikan vokasi.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Anindito Aditomo yang juga disaksikan oleh Mendikbudristek RI, Nadiem Anwar Makarim.

Nadiem menyampaikan selamat atas penghargaan kepala daerah yang telah berusaha dengan berbagai upaya membela hak belajar di daerah dan meneruskan spirit merdeka belajar.

“Anugerah ini merupakan apresiasi Kami kepada pemda yang mengupayakan perwujudan sekolah yang kita cita-citakan melalui transformasi sistem pendidikan, sekolah yang sistem pembelajarannya berpusat pada murid, bukan berpusat pada birokrasi atau administrasi,” ucap Menteri Nadiem Makarim.

Keberhasilan transformasi sistem pendidikan tersebut bukan merupakan atas usaha Kementerian melainkan atas usaha bersama baik dari Pemda, Kepala Sekolah, Guru Penggerak hingga orang tua murid yang aktif membela merdeka belajar.

“Kini saya sampaikan bahwa gerakan merdeka belajar merupakan milik Bapak Ibu semua. Besar harapan saya agar anugerah merdeka belajar ini menjadi pengingat bahwa transformasi pendidikan kita baru saja dimulai, demi terwujudnya para pelajar pancasila yang cerdas berkarakter,” tutup Nadiem.

Gubernur Kaltara Zainal Paliwang turut bangga dan mengapresiasi seluruh elemen pendidikan yang berupaya melaksanakan program merdeka belajar di Kaltara hingga mendapatkan penghargaan tersebut.

“Semoga kedepan pendidikan di Kaltara semakin baik untuk menciptakan pelajar yang berkarakter sesuai cita-cita program merdeka belajar,” terang Gubernur.

Hadir mendampingi Gubernur, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Drs. Teguh Henri Sutanto, M.Pd., dan Plt. Kepala Badan Penjamin Mutu Pendidikan Kaltara, Nurdin, S.Pd., M.Pd.

(dkisp)

kunjungan kerja di kabupaten Bone,ini yang dilakukan Presiden Republik Indonesia,H.Joko Widodo

Bone-Sulsel-Berandankrinews.com
Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Kamis, 4 Juli 2024. Ia didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Prof Zudan Arif Fakrulloh.

Dalam kunjungan kerjanya tersebut, Presiden Jokowi bersama Ibu Negara Iriana Jokowi, menyapa petani di Desa Jaling, Kecamatan Awangpone, dan pedagang di Pasar Palakka.

Usai menyapa petani, Presiden Jokowi bersama rombongan langsung meninjau pompanisasi yang diinisiasi langsung Menteri Pertanian RI di seluruh Indonesia yang memiliki lahan tadah hujan. Pompanisasi ini untuk meningkatkan produksi padi di seluruh Indonesia.

Khusus di Kabupaten Bone sendiri, Amran telah membagikan ratusan bantuan dari tahun 2019 hingga 2024 ini.

Seperti cultivator 95 unit, pompa air 603 unit, traktor crawler 2 unit, hand sprayer 10.380 unit, traktor roda empat 101 unit, traktor roda dua 572 unit, transplanter 11 unit dan kendaraan roda tiga 8 unit.

rilis Facebook
dishubprovsulsel

Perkuat Koordinasi Intelejen untuk Penegakan Hukum, Ditjen Imigrasi Jalin Kerjasama Dengan Jamintel

JAKARTA – Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan RI, Reda Manthovani pada Senin, 1 Juli 2024 bertempat di Gedung Utama Kejaksaan Agung RI, Jakarta.

Kerjasama ini bertujuan untuk memperkuat pertukaran data dan informasi serta koordinasi intelijen dalam rangka penegakan hukum.

“Intelijen itu core-nya pengumpulan informasi. Perlu skill khusus dalam mengumpulkan dan menganalisa informasi agar bisa dijadikan bahan bagi user (pengguna) dalam mengambil keputusan atau menentukan kebijakan. Perannya sangat strategis, terutama dalam penegakan hukum. Keberhasilan kita dalam menangani berbagai kasus tidak lepas dari peran intelijen,” ujar Silmy dalam kesempatan tersebut.

Jamintel Reda Manthovani menyebutkan bahwa data keimigrasian, khususnya terkait perlintasan orang pada tempat pemeriksaan imigrasi menjadi tambahan informasi yang sangat penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Agung.

“Penggunaan teknologi informasi terbukti meningkatkan success rate dari pencarian buronan yang masuk dalam DPO [daftar pencarian orang] kami, “ ujar Redha.

Kerjasama tersebut memungkinkan Kejaksaan Agung mengakses informasi data perlintasan yang bermanfaat dalam melacak dan mencari buronan baik dalam maupun luar negeri. Ditjen Imigrasi juga memiliki aplikasi atau suatu mekanisme subject of interest, yakni catatan orang-orang yang bermasalah. Sistem tersebut saat ini sedang dalam penyempurnaan dan kedepannya dapat dimanfaatkan oleh kedua belah pihak.

Di sisi lain, Kejaksaan Agung memiliki catatan mengenai WNI maupun WNA yang pernah mendapatkan hukuman atau tuntutan di Indonesia. Kerjasama intelijen yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi dan Kejaksaan Agung berpotensi memperkuat tugas dan fungsi imigrasi dalam hal penerbitan visa dan pengawasan orang asing.

Dalam kesempatan tersebut, Dirjen Imigrasi juga menekankan urgensi penguatan intelijen.

“Mengapa intelijen harus kuat? Karena kita perlu intelijen untuk mengidentifikasi, memahami, dan melawan berbagai ancaman terhadap keamanan nasional dan membantu penegakan hukum,” jelas Silmy.

Lebih lanjut Silmy menambahkan “Karena itu melalui kerjasama ini, kami harapkan pertukaran data dan informasi serta koordinasi intelijen bisa berjalan efektif dan efisien, sehingga penegakan hukum keimigrasian dan keamanan nasional bisa terwujud,” tutup Silmy.

(*)

Bangkrutkan Ekonomi Rakyat UMKM, Ketum KERIS: Negara Tak Sulit Berangus Judi Online


Jakarta,-Berandankrinews.com Judi online lingkaran setan yang makin sengsarakan rakyat Indonesia. Tidak kurang Rp 600 trilyun per tahun uang rakyat disedot ke luar negeri. Lebih dari itu, 80% korbannya kelas menengah ke bawah, pelaku ekonomi rakyat kecil UMKM. Jangan pernah main judi online dipastikan bangkrut bahkan bisa “terbunuh” lingkaran setannya, tegas Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS), dr Ali Mahsun ATMO M Biomed, Selasa 2/7/2024.

Lebih lanjut Ketua Umum APKLI Perjuangan menegaskan, iming-iming fantastis Judi Online jadi daya magnet besar bagi rakyat kelas menengah ke bawah ditengah himpitan ekomomi makin berat. Awalnya dimenangkan namun pada ‘psikologi ketagihan” semua harta benda bahkan pinjam sana sini pasti disedot Bandar Judi Online. Tak ada sejarahnya Bandar Judi kalah. Juga tk ada sejarahnya main judi jadi kaya. Berjudi apa pun, off line mau pun online pasti bangkrut. Bahkan tak jarang berujung bisa “terbunuh”.

Kepada pelaku ekonomi rakyat UMKM di tanah air, kalian harus fokus, serta cintai dan tekuni usaha, jualan dan bekerja, serta berdoa dan bersyukur kepada Tuhan adalah jalan terbaik kail rezeki halal hidupi keluarga. Lebih dari itu, uang judi takkan barokah bahkan jadi “darah buruk” anak-anak kita. Namun demikian, laksana aquarium di depan kita, Otoritas Negara atay Pemerintah RI semestinya mudah cegah dan berantas judi online. Kenapa seakan sulit? Akibat lingkaran benang kusut gurita judi online makin ruwet, pungkas Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI), Mantan Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI dan Wanbin PP IPNU.