Kategori: NASIONAL

JAWA TENGAH – Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah, SE, M.Si menghadiri undangan sidang senat terbuka pengukuhan profesor dan mengucapkan selamat atas pengukuhan Pius Lustrilanang sebagai Guru Besar Ilmu Manajemen Pemerintah Daerah Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed). Pengukuhan dilakukan pada Sidang Senat Terbuka Unsoed Sudirman di Graha Widyatama Prof Rubijanto Misman, Purwokerto Utara, Banyumas, Jawa Tengah, Jumat (8/9/2023).

Hanafiah mengungkapkan, pengukuhan guru besar tersebut akan menambah jumlah dosen yang memiliki kepangkatan akademik tertinggi secara kelembagaan bagi Unsoed.

“Ini tentu dapat meningkatkan kualitas akademik perguruan tinggi di Indonesia dalam menyemai benih sumber daya insani terbaik bagi kemajuan umat dan bangsa,” ujarnya.

Dia berharap, pengukuhan guru besar tersebut dapat memberi inspirasi dan perspektif penting tentang dunia pendidikan, khususnya bagi kemajuan dunia pendidikan nasional.

“Semoga senantiasa dapat menebarkan manfaat, kebaikan, dan mengamalkan ilmu pengetahuannya bagi kemajuan generasi bangsa Indonesia,” tuturnya.

Untuk diketahui, Pius merupakan Anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sekaligus mantan aktivitas 98 dan politisi asal Palembang.

Dengan pengukuhan itu, dia bergelar Prof Dr Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA.

Hadir dalam acara pengukuhan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Ketua BPK Isma Yatun beserta jajaran, beberapa Gubernur, Bupati dan Walikota termasuk Gubernur Kalimantan Utara Drs. Zainal A. Paliwang, Walikota Tarakan Khairul, Bupati Bulungan Syarwani, S.Pd, M.Si, Bupati Tana Tidung Ibrahim Ali, A.Md, dan Bupati Malinau Wempi Wellem Mawa, S.E.

(PROKOMPIM)

BUTUR – BERANDANKRINEWS

Masih terkait dengan kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh dokter gigi di kabupaten buton utara, yang sudah hampir kurang lebih 1 tahun bergulir di polres kabupaten buton utara, saya Laode Harmawan, S.H sebagai pendamping hukum (PH) korban mengapresiasi kinerja penyidik PPA polres kabupaten buton utara dan kejaksaan negeri raha karena pada hari Rabu depan tanggal 13 September tahun 2023 akan dilangsungkan tahap sidang perdana(pembacaan dakwaan) oleh majelis hakim pengadilan negeri raha. Ini bukti nyata bahwa pihak PPA polres kabupaten buton utara dan kejaksaan negeri raha tidak pandang bulu pada kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di negara kesatuan Republik Indonesia ini, ungkap MAWAN Sapaan akrabnya, sekaligus sebagai Advokat Jebolan dari organisasi advokat (OA) perkumpulan pengacara dan konsultan hukum Indonesia (PPKHI) yang sementara melanjutkan studi strata dua (S2) di universitas Sulawesi tenggara (UNSULTRA) mengambil konsentrasi ilmu hukum Pidana. Mawan juga menambahkan bahwa seharusnya pihak persatuan dokter gigi Indonesia (PDGI) mengambil langkah-langkah sigap dengan memberikan sanksi tegas kepada oknum dokter gigi tersebut karena telah terjadi dugaan pelanggaran standar operasional prosedur atau (SOP). Jika pihak persatuan dokter gigi Indonesia (PDGI) cabang Sulawesi Tenggara tidak mengambil langkah-langkah sigap, maka saya akan menyurat ke PDGI pusat dalam waktu dekat ini.

PENULIS LAODE HARMAWAN, S.H / M HERAWAN

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menerima kunjungan masyarakat Krayan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara, di Tanjung Selor, Selasa (5/9/2023).

Dalam Rapat Dengan Pendapat (RDP), tokoh-tokoh masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Adat Besar Dayak Lundayeh dan Forum Kepala Adat Besar Dayak Lundayeh Krayan membahas kondisi jalan Lingkar Krayan yang mengalami kerusakan serius.

Mewakili Gubernur Kaltara, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr. H. Suriansyah, M.AP, bersama Komisi III DPRD yang dipimpin oleh Albertus Stefanus Marianus, S.T., menerima sejumlah masukan.

Sekprov Suriansyah mengungkapkan bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBD-P) 2023, jalan lingkar Krayan telah dialokasikan sebesar Rp 15 miliar.

“Berkaitan dengan jalan lingkar Krayan, dalam APBD-P tahun 2023, sesuai laporan Sekretaris DPUPR-Perkim Kaltara, telah dialokasikan sekitar Rp 15 miliar. Ini berarti bahwa jalan Lingkar yang menghubungkan 5 kecamatan di Krayan akan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 15 miliar melalui APBD-P2023,” jelas Sekprov Kaltara.

Selain itu, Sekprov Kaltara juga mendapat masukan menyangkut pelayanan subsidi ongkos barang (SOA) di Krayan, termasuk lokasi tujuannya.

“Agar penanganan SOA lebih efektif di tingkat lapangan, terkait SOA, Sekprov akan memanggil Dinas terkait, yakni Disperindagkop-UKM Kaltara,” tutup Sekprov Kaltara.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Imam Pratikno, S.IP., M.Si membuka kegiatan Sosialisasi Cash Management, EDC & QRIS BNI.

Kegiatan yang dipelopori Bank Nasional Indonesia (BNI) Cabang Tanjung Selor dalam rangka Optimalisasi Transaksi Non Tunai dan Kartu Kredit Pemerintah Domestik (KKPD) ini digelar Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Gubernur Kaltara, hadir juga pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

“Modernisasi pelaksanaan anggaran pemerintah dalam rangka mendukung program non-tunai dilakukan dengan menggunakan fasilitas kartu kredit dalam transaksi pembayaran belanja pemerintah,” ungkap Imam Pratikno

Definisi kartu kredit pemerintah (KKP) adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD.

Kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh bank penerbit KKP dan instansi pemerintah berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus.

“Jadi penggunaan KKP adalah meningkatkan keamanan dalam bertransaksi mengurangi potensi bahan dari transaksi secara tunai, serta untuk mengurangi biaya dalam cost off atau idle cost dari pengguna uang persediaan,”katanya.

Penerapan KKP Domestik ini merupakan hubungan bagi pemberdayaan UMKM yang diterbitkan dengan Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro Usaha Kecil Dan Koperasi dalam rangka menyukseskan Gerakan Bangga Buatan Indonesia.

(dkisp)