Kategori: NASIONAL

BerandankriNews – Konawe

Kriminalisasi warga Pulau Rempang akibat menolak relokasi Proyek Strategis Nasional telah memicu banyak kritikan. Konflik agraria yang akhirnya menetaskan pelanggaran HAM tersebut semakin memperparah posisi petani ditengah himpitan ekonomi dan kebijakan yang pro terhadap investor.

Serikat Tani Nelayan (STN) Konawe adalah salah satu organisasi petani yang menyoroti persoalan konflik agraria yang semakin masif dan menciderai hak asasi warga itu. Pasalnya, berdasarkan data terbaru dari Komnas HAM (2023), telah tercatat setidaknya 623 aduan terkait konflik agraria dalam kurun waktu Januari – Agustus 2023, teranyar adalah kasus Pulau Rempang tersebut.

Tepat dalam rangka memperingati Hari Tani Nasional (HTN) 24 September 2023, Sejumlah pengurus, anggota dan simpatisan STN Konawe menggelar deklarasi hak asasi petani dan membangun solidaritas political Will.(25/09/23)

“Karena itu kegiatan ini juga kami gelar sebagai wujud penghargaan terhadap hak asasi petani dan secara kolektif mendorong posisi tawar petani dihadapan kekuasaan terlebih setelah semakin tingginya jumlah konflik agraria belakangan ini termasuk yang terbaru kasus di pulau Rempang” terang Jumran, S.IP, Ketua Serikat Tani Nelayan Konawe kepada media ini (24/09/23)

Dalam kesempatan ini, STN Konawe juga mengkritisi kebijakan anggaran ketahanan pangan nasional tahun 2024 yang artinya berlaku hingga ketingkat daerah, tidak terkecuali Kabupaten Konawe. Pasalnya, meski sedikit mengalami kenaikan, anggaran yang dialokasikan pemerintah itu minim jauh dari program peningkatan yang langsung bersentuhan dengan kesejahteraan petani.

Anggaran ketahanan pangan yang dialokasikan sebesar Rp 108,8 triliun atau naik dari tahun 2023 sebesar Rp 104,2 triliun dan mengacu pada Nota Keuangan RAPBN 2024 itu faktanya lebih diprioritaskan untuk peningkatan ketersediaan akses dan stabilisasi harga pangan, peningkatan produksi pangan domestik, dana itu juga digunakan untuk percepatan pengembangan kawasan food estate, serta penguatan cadangan pangan nasional.

“Artinya bahwa tidak ada prioritas langsung untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Dalam kenyataannya yang sejahtera adalah korporasi karena orientasi kebijakan pertanian pemerintah lebih pada investasi” tukasnya lagi.

Senada dengan hal itu, salah satu aktivis buruh dan petani di Sultra, Kasman Hasbur, menegaskan orientasi dan prioritas anggaran pemerintah masih pada sebatas produksi, ketersediaan, akses, dan stabilisasi harga yang notabene lebih menguntungkan investor.

“Kami menilai kekuasaan hari ini tidak punya rasa kasihan terhadap rakyatnya, termasuk terhadap petani dan buruh, faktanya tak ada political Will pemerintah untuk kesejahteraan petani secara langsung” tegasnya.

Menurut Aktivis yang juga merupakan Pembina KSPN Sultra ini, konflik agraria yang membuat penderitaan petani ini diakibatkan oleh adanya UU Omnibus Law Cipta Kerja. Sebab UU desain para oligarki itu telah melegitimasi kepentingan modal dan investasi untuk merampas tanah milik petani, orang-orang yang bekerja di perdesaan dan masyarakat adat.

Untuk diketahui, Badan Pertanahan Nasional (2015) menyatakan indeks gini rasio penguasaan tanah hanya mencapai 0,72. Artinya, 1% penduduk menguasai 72% tanah di Indonesia. Ketimpangan itu menurut Jumran, diakibatkan oleh dominasi masif penguasaan lahan yang dilakukan oleh perusahan industri dan korporasi multi nasional yang kemudian disebut oligarki.

biro konawe

Butur – berandankrinews.com

LAODE HARMAWAN, S.H Selaku kuasa hukum korban(Mustamin, AMK) dalam kasus Dugaan Tindak Pidana pengancaman dengan memakai senjata air softgun yang terjadi pada hari Senin tanggal 24 September tahun 2023 di kantor UKPBJ

kabupaten buton utara, mengapresiasi kinerja pihak penyidik Reskrim polres kabupaten buton utara dengan menetapkan tersangka inisial ISTGFR alias TFR terkait dengan perbuatannya yang melakukan Dugaan pengancamanTerhadap pak Mustamin Dengan menggunakan senjata air softgun, ini murni tindak pidana dan jika di kaji secara hukum, menurut saya penyidik harus melapis pasal 335 dengan Pasal 369 ayat (1) KUHP, dan pelaku dapat dipidana 4 tahun penjara.

Dan saya meminta kepada kawan kawan penyidik polres kabupaten buton utara untuk memproses pelaku dalam hal kepemilikan senjata air softgun sesuai standar SOP kepolisian, dan saya sebagai kuasa hukum korban Sangat berharap kasus Dugaan Tindak Pidana pengancaman ini di selesaikan Sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia,

ungkap MAWAN yang juga jebolan dari organisasi advokat (OA) perkumpulan pengacara dan konsultan hukum Indonesia (PPKHI). Saya perlu ingatkan bahwa klien saya(Mustamin) menguasakan sepenuhnya kepada saya sebagai pendamping hukum (PH) beliau, jika ada yang mau konsultasi baik kawan-kawan media maupun pihak lain, silahkan hubungi saya sebagai pendamping hukum (PH). Dan saya perlu luruskan bahwa terkait isu damai antara pelaku dengan klien saya(korban) saya sampaikan bahwa itu hanya isu saja, dan klien saya tetap melanjutkan kasus ini sampai pada proses selanjutnya.

Red*

 

Jakarta – berandankrinew.com Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) bakal menggelar Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) di seluruh Indonesia melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia. Pada tahap pertama PPWI menargetkan 1000 anggotanya sebagai peserta.

Menindaklanjuti rencana tersebut,  Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional PPWI Wilson Lalengke dan Ketua LSP Pers Indonesia Hence Mandagi meneken Memorandum of Understanding  atau kesepakatan kerjasama  pada Selasa (19/9/2023) di Ruang Rapat Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Senayan, Jakarta.

 

Penandatanganan MoU antara PPWI dan LSP Pers Indonesia ini difasilitasi Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi yang juga menjabat Sekretaris Jenderal DPN PPWI. Senator asal Aceh ini mengatakan, pihaknya baru saja mengadakan rapat dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Budi Arie dan telah memaparkan tentang PPWI, perkembangan citizen journalism, dan LSP Pers Indonesia terkait sertifikasi wartawan.

“Beliau mendukung rencana PPWI melaksanakan SKW di LSP Pers Indonesia. Namun Pak Mentri juga meminta kita memberi ruang bagi pelaksanaan UKW (versi Dewan Pers) yang sudah jalan selama ini,” ujar Fachrul saat membuka acara penandatanganan MoU PPWI dan LSP Pers Indonesia.

Usai penandatanganan MoU, Ketum PPWI Wilson Lalengke mengatakan bahwa PPWI siap melaksanakan sertifikasi terhadap wartawan dan pewarta warga, baik anggota PPWI maupun pewarta warga dari masyarakat umum lainnya. “Asesor penguji dari LSP Pers Indonesia berlisensi BNSP harus siap karena peserta yang akan mengikuti cukup banyak,” tutur Wilson Lalengke.

Pada kesempatan yang sama, Ketua LSP Pers Hence Mandagi yang didampingi Ketua Dewan Pengarah  Soegiharto Santoso, General Manager Meytha Kalalo, dan Manajer Administrasi LSP Pers Indonesia Tri Cahyandi, mengapresiasi kepercayaan yang diberikan PPWI memilih LSP Pers Indonesia mensertifikasi anggota PPWI di seluruh Indonesia.

“Kami siap bekerja sama dengan PPWI melaksanakan SKW bagi angggota dan pengurus PPWI. Terima kasih juga kepada Fachrul Razi dan DPD RI yang sudah menyiapkan tempat terhormat bagi kami untuk teken MoU bersama PPWI,” ujar Hence Mandagi yang juga menjabat Ketum DPP Serikat Pers Republik Indonesia.

Senada dengan itu, Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia menyampaikan salut dan bangga kepada Fachrul Razi yang mau menyampaikan aspirasi wartawan dan LSP Pers Indonesia kepada Menkominfo Budi Arie terkait permasalahan pers dan sertifikasi wartawan.

Selain Ketum PPWI, pada kesempatan ini juga hadir jajaran PPWI Pusat, Eva Susanti (Sekretariat PPWI), Ujang Kosasi, SH dan H. Alfan, SH (Tim PH PPWI). Selain itu terlihat hadir juga pengurus dan anggota PPWI dari beberapa daerah anatra lain Dede Nurcahya dan Neneng JK (PPWI Karawang), Asriel Johan Tatande (PPWI Sangihe), Edwin Waturandang, Dedy Nahli, dan Eva Andryani (PPWI Jakarta), serta Rahmat Pangabean dan Desi Ani Ginting (PPWI Riau). Sementara itu dalam acara ini juga hadir menyaksikan penandatanganan MoU dari pihak luar, yakni Herry Setiawan, SH (Dewan Pendiri Aliansi Keluarga Pers Indonesia ), D. Setiawan dan Nawawi (warga Karawang).

(NJK/Red)

TANJUNG SELOR – Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs. Zainal A. Palliwang, SH., MHum, dan Dr. Yansen TP., M.Si, menggelar acara malam ramah tamah dalam rangka Kunjungan Kerja (Kunker) Ketua Umum TP-PKK, Hj. Tri Suswati Tito Karnavian, beserta rombongan, di Pendopo Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Kaltara Selasa, (26/9/2023) malam.

Hadir dalam kegiatan tersebut di antaranya Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Suriansyah, Ketua TP-PKK Kaltara, Hj. Rachmawati Zainal, SH, Wakil Ketua TP-PKK Kaltara, Ping Ding Yansen, Ketua TP-PKK kabupaten/kota se-Kaltara, para Staf Ahli dan Kepala OPD Pemprov Kaltara.

Gubernur Kaltara Zainal A Paliwang mengungkapkan rasa bangga atas kekompakan dan dedikasi para kader dan pengurus PKK Kaltara yang telah bekerja keras dalam mengatur rangkaian kegiatan kunker Ketua Umum TP-PKK beserta rombongan di Tanjung Selor, Provinsi Kaltara.

Ia juga menyampaikan harapannya agar jajaran pengurus PKK provinsi, kabupaten dan kota se-Kaltara dapat mengambil pengalaman dari kunjungan ini untuk semakin kompak dan solid dalam kerja sama dengan pemerintah daerah, demi mewujudkan keluarga sejahtera.

“Sesuai dengan tema yang diangkat dalam kegiatan ini, Kader PKK Bergerak Bersama Wujudkan Keluarga Sejahtera dan Tangguh Menuju Kaltara yang Berubah, Maju, dan Sejahtera, menjadi landasan bagi upaya bersama ini,” ungkap Gubernur Zainal A Paliwang.

Gubernur, yang juga mantan Wakapolda Kaltara, tak lupa mengucapkan terima kasih atas kunker Ketua TP-PKK beserta rombongan yang telah meluangkan waktu dan kesempatan untuk berbagi pengalaman serta memperkuat sinergi dalam upaya mencapai visi Kaltara yang Berubah, Maju, dan Sejahtera.

“Acara malam ramah tamah ini menunjukkan komitmen Pemprov Kaltara dalam menggerakkan potensi kader PKK untuk memajukan wilayah ini, serta menciptakan keluarga-keluarga yang sejahtera dan tangguh. Semoga semangat kebersamaan ini terus menerangi jalan menuju masa depan yang lebih baik bagi Kaltara,” tutup Gubernur Kaltara.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Temu kader Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) se-Kalimantan Utara (Kaltara) dihadiri langsung oleh Ketua Umum TP-PKK , Hj. Tri Suswati Tito Karnavian bertempat di Kantor Gabungan Dinas Pemprov Kaltara di Tanjung Selor.

Ketua Umum TP-PKK, Hj. Tri Suswati Tito Karnavian, didampingi oleh Ketua TP-PKK Provinsi Kaltara, Hj. Rachmawati Zainal, S.H., beserta Wakil Ketua, Ping Yansen, menyambut kedatangan kader PKK dari lima kabupaten/kota di Bumi Benuanta, Selasa (26/9/2023).

“Saya selaku Ketua TP-PKK Kaltara mengucapkan selamat datang kepada Ketua Umum TP-PKK, Ibu Tri Suswati Tito Karnavian, beserta jajaran. Selamat datang di Tanjung Selor, Ibu Kota Provinsi Kaltara,” ucap Rachmawati.

Kurang lebih 870 kader hadir memadati ruangan dari 600 undangan resmi yang disebarkan. Hal ini menambah semangat para ujung tombak program kesejahteraan keluarga yang dilaksanakan oleh pemerintah, agar dapat langsung menyentuh masyarakat.

“Ini adalah bukti antusiasme kader PKK Kaltara untuk bertemu dengan Ibu Ketua, meskipun tengah berada dalam situasi bencana alam yang melanda Kabupaten Malinau dan Nunukan. Semoga temu kader yang istimewa ini, bertepatan dengan kunjungan Ibu Ketua Umum, dapat meningkatkan semangat kerja para kader untuk terus berkontribusi menuju keluarga tangguh demi perubahan, kemajuan, dan kesejahteraan Provinsi Kaltara,” tambahnya.

Gubernur Kaltara, Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum berterima kasih atas kehadiran langsung Ketua Umum TP-PKK di Provinsi Kaltara.

“Ruangan ini baru saya lihat penuh sesak hanya saat kegiatan PKK, antusias bertemu ketua umumnya,” kata Gubernur Kaltara Zainal Paliwang disambut dengan riuh tepuk tangan dari kader PKK.

Zainal Paliwang juga turut memuji peran PKK melalui PKK Kalimantan Utara sebagai mitra pemerintah yang sering terjun secara langsung di tengah masyarakat.

Turut bangga dengan kerja nyata yang telah dilakukan TP-PKK Kaltara, dan seluruh kerja nyata tersebut dapat dilakukan secara konsisten,” ujar Zainal Paliwang usai menyaksikan tayangan Abdi PKK untuk Benuanta.

“Saya sendiri belum pernah turun langsung ke Mentarang Hulu (Long Barang) dengan arung jeram yang luar biasa,” ucap Gubernur.

Sementara itu, Ketua Umum TP PKK Pusat mengungkapkan pujian dan apresiasinya terhadap pemerintah yang bersinergi dengan PKK Kaltara, yang berhasil mencapai peringkat ketiga nasional dalam percepatan penurunan stunting dari angka 27 persen menjadi 22 persen.

“Dari 27,5 persen menjadi 22,1 persen pada tahun 2022 dan telah mendapatkan apresiasi langsung dari Presiden,” ucap Ketum TP-PKK, Tri Suswati Tito Karnavian.

Para kader harus mendukung program-program yang dijalankan pemerintah.

“Karena ibu-ibu lah yang paham secara langsung permasalahan masyarakat. Saya yakin ibu-ibu pengurus PKK tingkat RT mengerti dan mengenal dengan baik penduduk sekitar, termasuk permasalahan stunting dan permasalahan lainnya,” tambahnya.

Tri meminta agar dinas-dinas aktif melibatkan para kader dalam menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat.

“Melakukan kegiatan yang meningkatkan ekonomi masyarakat Kalimantan Utara. Tingkat inflasi sudah di bawah tingkat nasional, dan Pak Mendagri selalu mengapresiasi Pak Gubernur bahwa kinerjanya bisa dibanggakan dengan inflasi yang rendah,” sambung Tri.

Menutup sambutan, Tri mengapresiasi serta memohon maaf apabila kedatangannya beserta rombongan merepotkan para kader.

Sebagai informasi, pada acara temu kader tersebut, PKK Kaltara memberikan hadiah bagi para kader yang berhasil meraih juara pada lomba Akku Hatinya PKK, serta penyerahan bantuan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) kepada perwakilan 5 kabupaten/kota. Selain itu, dilakukan penyerahan bantuan pangan dan dokumen kependudukan oleh TP PKK Pusat.

Kemudian, acara berlanjut dengan mengunjungi booth UMKM PKK di halaman Gedung Gadis, serta kegiatan membatik bersama anak-anak berkebutuhan khusus di Tribun Lapangan Agathis.

Hadir pada kegiatan tersebut Wakil Gubernur Kaltara, Dr. Yansen TP, M.Si., Danrem Maharajalila, Brigjen TNI Ari Estefanus, Ketua TP PKK Malinau, Maylenty Wempi, dan Ketua TP PKK Tana Tidung, Vamelia Ibrahim.

(dkisp)