Kategori: NASIONAL

Jakarta,Berandankrinews.com — Bupati Merauke Frederikus Gebze, SE MSi. menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan dari 2016-2021, dan 3 tahun ini kami bertemu dengan Presiden dan menyampaikan usulan dan hasil pembangunan yang kita raih memang disana sini masih banyak yang kurang, namun kami baru 3 tahun dan pasti tidak semudah membalik tangan dan Sim Salabim merubah secepat kilat.

Hari Selasa tanggal 23 April 2019 adalah momentum sejarah yang mana kami diterima oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan para Menteri dalam kesempatan tersebut beberapa hal strategis yang kami sampaikan adalah sebagai berikut ;

1.Menyampaikan terima kasih atas perhatian Bapak Presiden untuk tanah Papua terlebih khusus Kabupaten Merauke.

1. Menyampaikan Pemilu Aman dan Lancar walaupun Pak Prabowo datang tapi Pak Jokowi menang 75-80% disebabkan wilayah Merauke, Jayapura, Timika, Nabire adalah kota terbuka jika dibandingkan dengan pegunungan yang masih 100 prosen belum terbuka.
2. Menyampaikan Kabupaten Merauke sebagai kawasan strategis lumbung pangan nasional, kawasan strategis perbatasan, kawasan ekonomi khusus.

Kemudian kami mengusulkan ;

1. Tindak lanjut amanat Presiden tentang rencana pembentukan propinsi papua selatan dimana bergabung lima kabupaten yaitu Merauke, Mappi, Boven Digoel, Asmat dan Pegunungan Bintang.
2. Selaku penyelenggara PON dan memohon Presiden Jokowi pastikan Otsus berlanjut dengan mendengar dan
   memperhatikan OAP.
3. Dukungan Infrastruktur jalan poros Merauke-Bian, Mappi-Merauke-Boven Digoel, Merauke-Pegunungan Bintang-Kerom, Pelabuhan Udara, Laut, Jembatan Bian dan usulan Kereta Api Merauke-Boven Digoel, Mappi-Asmat.

Semua yang kami sampaikan ada hal yang penting dan sangat menjadi perhatian masyarakat Merauke Marind bersaudara. Untuk itu Tokoh masyarakat Adat, Elite Organisasi Agama harus Bersatu dahulu sekali lagi bersatu dahulu untuk kepentingan besar Marind kedepan.

Jika tidak bergerak maka kita menjadi Penonton terbesar dalam sejarah di tanah ini. Sebagai Bupati saya mengajak kepada semua elemen masyarakat di Merauke, mari kita bersama ambil langkah mengayuh dan merebut Hak kita, Hak anak Adat, Hak kesulungan/pemilik Ulayat, Hak Politik kita. Demikian hasil pertemuan kami dengan Bapak Presiden Jokowi.
(fri)26/04/19

Jakarta – Berandankrinews.com — Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) bertekad mempercepat implementasi Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Melalui Revitalisasi Penyelengaraan Pemasyarakatan, pembinaan narapidana akan diklasifikasikan menjadi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Super Maximum Security, Lapas Maximum Security, Lapas Medium Security, dan Lapas Minimum Security dengan Pulau Nusakambangan sebagai pilot project. Dengan pengklasifikasian dari Revitalisasi Pemasyarakatan diharapkan negara akan lebih mudah lakukan antisipasi gangguan keamanan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan karena telah mengetahui karakteristik narapidana.

Selain itu, birokrasi cepat, tepat, dan anti korupsi menuju Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) juga terus menjadi perhatian. Hal-hal tersebut menjadi fokus pada Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pemasyarakatan Tahun 2019 yang digelar tanggal 22-24 April 2019 di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat. Adapun pesertanya adalah Kepala Divisi Pemasyarakatan serta perwakilan Kepala UPT Pemasyarakatan pilot project Revitalisasi Pemasyarakatan dari Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) seluruh Indonesia.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Sri Puguh Budi Utami, menjelaskan ,”Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan adalah upaya mengoptimalisasikan penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagai bentuk perlakuan terhadap tahanan, narapidana, dan klien serta perlindungan atas hak kepemilikan terhadap barang bukti sehingga dapat memudahkan organisasi dalam mengambil langkah kebijakan. Ia juga menuturkan pentingnya rakernis yang melibatkan seluruh jajaran Pemasyarakatan serta unsur pimpinan Kemenkumham untuk dapat memberikan kontribusi dan masukan terhadap Pemasyarakatan agar lebih baik,” ujarnya saat konferensi pers di Jakarta, Senin Siang, (22/04/2019).

“Perlu dilakukan langkah-langkah fundamental yang dapat menyelesaikan permasalahan dan memberikan jalan keluar dari kebuntuan sehingga mengisyaratkan bahwa organisasi ini perlu menyusun langkah strategis untuk pembenahan dan optimalisasi serta penguatan penyelenggaraan Pemasyarakatan,” tegasnya.

Sejumlah agenda dihadirkan dalam Rakernis Pemasyarakatan Tahun 2019 seperti Pengembangan dan Peningkatan Kompetensi Petugas Pemasyarakatan, Penyelenggaraan Pemasyarakatan Berbasis HAM, Hasil Survei IPK dan IKM pada UPT Pemasyarakatan, serta Strategi Pencapaian Predikat WBK dan WBBM pada UPT Pemasyarakatan dengan menghadirkan Mardjoeki selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM, Mualimin Abdi selaku Direktur Jenderal HAM, Asep Kurnia selaku Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, serta Nugroho selaku Staf Ahli Menkumham Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi sebagai narasumber.

Ada pula diskusi panel Penyusunan Organisasi yang Right Sizing dalam Mendukung Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, Peluang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan dalam Mendukung Kebijakan Nasional 2020-2024, Kebijakan Penganggaran dalam Mendukung Pelaksanaan Revitalisasi pada UPT Pemasyarakatan, Tindak Lanjut Hasil Survey Kepatuhan Hukum Tahun 2018, serta Action Plan Rekomendasi Hasil Kajian Tata Kelola Sistem Pemasyarakatan bersama Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Anggota Ombudsman RI, Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, serta Inspektur Wilayah II dan IV.

Rakernis Pemasyarakatan Tahun 2019 merupakan rangkaian peringatan Hari Bakti Pemasyarakatan ke-55 tanggal 27 April 2019. Acara ini dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Menteri Perdagangan atas partisipasi dalam pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan. Ada pula pelelangan foto/lukisan guna penggalangan dana pembangunan rumah ibadah di Kampus Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Tangerang serta akan ditutup dengan Apel Pencanangan Gerakan Kepatuhan Internal di Pusat, Kanwil, dan UPT pada Rabu (24/04/2019) di Kantor Pusat Ditjen PAS.
(fri)

Jakarta — Berandankrinews.com — Demikian pernyataan Kepala Biro Pelayanan Luar Negeri dan Diplomasi Publik Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Farouk Abdullah Alwyni dalam keterangan persnya Senin Sore, di Jakarta, (22/04/2019) yang mendesak Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar memberikan perhatian khusus terkait proses penghitungan suara oleh Panitia Pemungutan Suara Luar Negeri (PPLN) di Malaysia.

Hal ini menyusul insiden penemuan surat suara Pileg 2019 yang sudah tercoblos untuk Partai NasDem dengan caleg nomor urut dua, Davin Kirana. Pasalnya, potensi pelanggaran sejenis masih terbuka tidak hanya di Kuala Lumpur tapi Kota Kinibalu dan lainnya yang terindikasi penggelembungan data pemilih oleh pihak-pihak tertentu.

Farouk Abdullah Alwyni mengatakan ada kemungkinan jual beli suara di dapil Malaysia yang diduga melibatkan Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Rusdi Kirana berdasarkan temuan-temuan di lapangan. Diketahui, Rusdi merupakan orangtua dari Davin. “Indikasi jual-beli suara ini karena kondisi di Malaysia yang memang rawan. Pemilih tersebar luas hingga di perkebunan-perkebunan juga pabrik-pabrik, sehingga sangat memungkinkan surat suara tidak sampai terjangkau ke pemilih,” ujarnya..

Berdasarkan data KPU, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di luar negeri mencapai 2 juta pemilih dan paling banyak berada di Malaysia, yakni mencapai 1,1 juta pemilih. Menurut Farouk yang juga Caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta II dari PKS, Davin bisa saja menang mudah dengan meraih misalnya 100.000 suara dari pemilih di Malaysia berkat intervensi orangtuanya. Dengan usia yang baru 20 tahunan dan kapasitas yang masih minim tapi akhirnya jika lolos menjadi wakil rakyat dengan cara-cara yang tidak fair tentu akan sangat mencederai semangat dan martabat demokrasi Indonesia itu sendiri.

Itu sebabnya, Farouk yang sama-sama satu dapil dengan Davin meminta KPU & Bawaslu memberikan perhatian khusus pada penghitungan suara caleg tersebut. “Langkah ini sebagai bentuk antisipasi jika nantinya yang bersangkutan memperoleh suara besar secara tidak wajar, menyusul dugaan kecurangan dalam proses pencoblosan yang sempat menghebohkan publik. Kami ingin integritas Pemilu ini dijaga dengan baik dengan berjalannya sikap antisipatif dan proaktif dari Bawaslu,” imbuh Farouk.

Apalagi sebelumnya, Bawaslu juga telah merekomendasikan kepada KPU untuk memberhentikan Wakil Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Krishna KU Hannan dari keanggotaan di PPLN Malaysia. Hal ini setidaknya mengisyaratkan keterlibatan pejabat Kedubes RI di Malaysia untuk memenangkan pihak-pihak tertentu bukan isapan jempol belaka. Farouk beralasan, caleg Nasdem itu mesti mendapat perhatian khusus karena posisi orantuanya sebagai Dubes RI untuk Malaysia. Di sisi lain, publik juga banyak mendapati temuan-temuan soal keberpihakan Rusdi Kirana dalam Pemilu 2019.

“Penyelenggaraan Pemilu yang tidak fair ini merusak demokrasi dan sangat merugikan caleg lainnya yang berkompetisi di dapil Luar Negeri akibat persoalan imparsialitas Rusdi Kirana. Dari bukti video yang tersebar, dia secara langsung atau tidak langsung berperan mempromosikan anaknya sebagai caleg di berbagai kesempatan. Tindakan seperti itu tidak boleh dilakukan oleh seorang pejabat negara,” tukas dosen MM FEB UI dan Perbanas Institute tersebut.

Atas dasar itu, Chairman Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED) ini juga meminta “Kementerian Luar Negeri (Kemlu) turut menindaklanjuti dugaan pelanggaran kewenangan Dubes RI untuk Malaysia itu. Memang, Kemlu sudah menyatakan bisa memberhentikan Rusdi Kirana jika ada bukti kuat pelanggarannya. Alumnus New York University & the University of Birmingham itu berharap, Kemlu juga bisa proaktif menginvestigasi yang bersangkutan tidak hanya berdasarkan adanya rekomendasi dari Bawaslu dan KPU tapi juga dari penyelidikan internal Kemlu karena menyangkut kredibilitas Pemerintah Indonesia di mata dunia.” pungkasnya. (fri)