Kategori: NASIONAL

Jakarta-Panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid V telah merelease dari 376 orang pendaftar calon pimpinan KPK, sebanyak 192 dinyatakan lulus seleksi administrasi, 4 orang diantaranya mengundurkan diri.

Selanjutnya dari 188 peserta yang mengikuti uji kompetensi hanya 104 peserta yang dinyatakan lulus. Dan pada 28 Juli 2019, para peserta telah melakukan tes psikologi yang hasilnya akan diumumkan pada hari Senin 5 Agustus 2019.

Diantara 104 peserta capim KPK tersebut terdapat nama Dr. Johanis Tanak, SH, M.Hum. perwakilan dari Kejaksaan Agung RI.

Johanis baru saja meraih gelar Doktor pada bulan Juni lalu dengan predikat sangat memuaskan dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya dengan Disertasinya yang berjudul Kontrak Kerjasama Operasi (KSO) dalam Pekerjaan Jasa Konstruksi Milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Johanis yang ditemui wartawan di sela kesibukannya selaku Direktur Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung RI, mengaku sejak kecil sudah tertarik dengan bidang hukum dari profesi ayahnya sebagai penegak hukum di Polri. Jebolan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar ini kemudian mengadu nasib di Ibu Kota Jakarta untuk mengejar cita-citanya bergelut di bidang hukum.

Johanis memulai karirnya sebagai jaksa setelah mengikuti proses lamaran kerja yang dilihatnya melalui iklan koran. Sempat diragukan bakal diterima di Kejaksaan, Johhanis akhirnya berhasil lolos.

Dengan predikat sebagai Jaksa Utama Madya (IV/d), Johanis yakin bisa sukses mengabdi sebagai pimpinan KPK. Sederatan perkara korupsi yang pernah ditangani diantaranya kasus korupsi restitusi pajak, kasus korupsi yang melibatkan mantan Presiden Soeharto, kasus korupsi yang melibatkan Akbar Tanjung yang dikenal dengan sebutan Bulog Gate 1.

Saat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Karawang, Johanis pernah menangani perkara korupsi yang melibatkan 4 Anggota DPRD Karawang. Juga pada saat menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulteng di Palu pernah menangani perkara korupsi yang melibatkan Mayjen TNI Pur. Paliudju, mantan Gubernur Sulawesi Tengah.

Saat ini juga Johanis Tanak aktif menjadi pengajar pada Badan Diklat Kejaksaan RI dan sering menjadi narasumber terkait masalah Korupsi, masalah Hukum Administrasi Negara serta Masalah Hukum Perdataan.

Johanis juga aktif menjadi Pengacara Negara untuk mewakili Instansi/Lembaga Pemerintah, termasuk mewakili Presiden dalam Perkara Perdata, Perkara Tata Usaha Negara, serta menangani perkara Judicial review di Mahkamah Konstitusi maupun di Mahkamah Agung.

Atas dedikasi dan pengabdian di korps Adhyaksa Johanis telah meraih Penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10 Tahun, Satya Lencana Karya Satya 20 Tahun dan Satya Lencana Karya Satya 30 Tahun.

Keprihatinan terhadap praktik korupsi di Indonesia sangat menjadi perhatian Tanak. “Penegakan korupsi di Indonesia pada dasarnya sudah bagus. Namun, penegakan hukum belum terlaksana sesuai yang diharapkan dalam masyarakat,” ujar Tanak.

Tanak melihat pada umumnya penanganan korupsi yang dibanggakan para penegak hukum dan masyarakat adalah ketika ada pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi ditangkap dan ditahan.

“Padahal seharusnya pencegahan yang diutamakan, karena ratio legis dari undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah bagaimana sedapat mungkin uang negara untuk pembangunan negeri ini tidak disalahgunakan oleh siapapun dengan cara melawan hukum,” urainya.

lebih lanjut dikatakkannya, apabila uang yang pemanfaatannya diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan dengan maksimal pasti pembangunan dan perekonomian negara akan lebih dari negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

Tanak merasa terpanggil untuk membangun negeri ini karena terlalu banyak pelaku-pelaku tindak pidana korupsi. Uang untuk pembangunan sebagaimana diatur dalam APBN itu disalahgunakan dengan cara melawan hukum sehingga pembangunan yang diharapkan tidak tercapai. Ia mencontohkan, banyak izin di lembaga yang prosesnya gampang dan biaya ringan tapi umumnya dipersulit dengan maksud supaya pemohon ini akhirnya minta tolong dan mengeluarkan biaya. Terjadilah biaya tinggi yang juga mempengaruhi perekonomian di Indonesia.

Begitu juga terkait izin-izin tertentu untuk masuknya investor asing dipersulit sehingga investor asing tidak jadi masuk. Selain itu, tidak ada jaminan kepastian hukum bagi investor asing.

Sebenarnya peraturannya sudah bagus. permasalahannya personil pelaksana dan penegakan hukum yang tidak benar, sehingga boleh dikatakan tidak ada kepastian hukum di dalam berusaha di negeri ini. Akibatnya, banyak investor yang tadinya mau berinvestasi tapi dalam perjalanan keluar karena ekonomi biaya tinggi dan kepastian hukum di negeri ini tidak ada. 

“Oleh karena itu saya mencoba mendaftar menjadi capim KPK karena ingin membangun negeri ini melalui penegakan hukum sesuai bidang saya, supaya pembangunan infrastruktur bisa kita kawal dan bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan negara yang mengeluarkan uang untuk pembangunan itu,” pungkasnya.

Menurutnya, pemberantasan korupsi ini seharusnya diprioritaskan pada upaya pencegahan. Upaya pencegahan dilakukan dengan memberi pemahaman bahwa pembangunan jika dihalang-halangi untuk dilaksanakan akan ditindak dengan tegas oleh Undang-undang Tipikor. Pemahaman ini harus diberikan kepada instansi, lembaga pemerintah, kementerian para bupati dan gubernur, pejabat pembuat komitmen, maupun para pengusaha yang bergerak di bidang kontraktor. Untuk jangka panjangnya, pada lembaga-lembaga pendidikan yang dibentuk pemerintah seperti IPDN harus diberikan pendidikan tentang pembangunan dan anti korupsi.

Pembangunan, lanjutnya, perlu dikawal oleh para penegak hukum yang mempunyai kemampuan pengetahuan umum yang bagus dan pengetahuan ilmu penegakan hukum yang bagus. Penegak hukum juga harus mempunyai integritas dan kepribadian yang tinggi. Kalau tiga itu tidak melekat tidak ada gunanya, pasti akan begini terus negara ini.

Selain konsen terhadap pemberantasan tipikor, Tanak tak lupa berbagi dengan sesama terutama anak yatim dan kaum dhuafa.

“Saya bisa di Kejaksaan ini dan dapat rezeki hanya karena Tuhan, sudah selayaknya saya membagi kebahagiaan pada orang-orang yang memang layak diberikan seperti anak yatim atau kaum dhuafa. Yang tidak layak itu kita memberikan uang kepada pimpinan untuk mendapatkan jabatan. Karena tidak ada perintah agama membagi uang kepada pimpinan,” tutup Tanak.

Dilingkungan korps adhyaksa Tanak dikenal sebagai seorang penegak hukum yang religius, bersih, berintegritas, berkomitmen, konsisten, cerdas dan disiplin serta tegas dalam mengemban tugas serta tanggung jawabnya, beliau juga sebagai pehobi offroad Jip Club dan sangat peduli dengan anak-anak Yatim Piatu.

Semoga Tanak dapat terpilih menjadi salah satu Pimpinan KPK dan dapat semakin mengharumkan nama Korps Adhyaksa baik di Indonesia maupun di Dunia. (Hoky)

Penulis : Soegiharto Santoso/ Hoky.

MANADO – Kapolri Jenderal Polisi Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D bersama Ibu Ketua Umum Bhayangkari selaku ketua Organisasi Wanita Selam Indonesia Ibu Tri Tito Karnavian, kembali memecahkan rekor dunia selam Guinness World Records Official Attempt.

Sebelumnya pada 1 Agustus telah dipecahkan rekor Rangkaian Penyelam Terpanjang di Bawah Air dan hari ini dua rekor dunia kembali dipecahkan yaitu rekor Penyelaman Massal Terbanyak dan Pembentangan Bendera Terbesar di Bawah Air. Kedua rekor tersebut telah disahkan oleh pihak Guinness World Records Official Attempt yang diwakili oleh Solvej Malouf, Guinness World Records Adjudicator.

Rekor Penyelaman Massal Terbanyak diikuti oleh 3,131 penyelam pria dan wanita yang berasal dari TNI-Polri dan juga masyarakat berbagai wilayah di Indonesia serta luar Indonesia seperti Malaysia, Australia, Amerika dan Mesir. Tidak hanya melakukan penyelaman, Kapolri juga memimpin upacara Bendera dibawah laut. Rekor ini memecahkan rekor sebelumnya yang pernah dipecahkan oleh Indonesia di Pantai Malalayang, Manado tahun 2009 dengan jumlah penyelam sebanyak 2,465 penyelam.

Rekor lainnya yang dipecahkan yaitu rekor Pembentangan Bendera Terbesar di Bawah Air dengan ukuran bendera 1,014 m2 yang dibentangkan langsung oleh Kapolri dan Ibu Ketua Umum Bhayangkari dan penyelam lainnya dari TNI-Polri. Rekor ini mengalahkan rekor sebelumnya yang dilakukan Australia tahun 2017 dengan ukuran bendera 166,62 m2.

Ibu Tri Tito Karnavian, Ketua Wanita Selam Indonesia (WASI) mengatakan, “Sebuah kebanggaan bagi Indonesia dan kita semua yang terlibat disini. Setelah kemarin kita berhasil memecahkan satu rekor dunia yaitu Rangkaian Penyelam Terpanjang di Bawah Air, hari ini kita kembali mengharumkan nama Indonesia dengan memecahkan dua rekor dunia.

Ketiga rekor ini merupakan hadiah ulang tahun ke 74 yang bisa kita persembahkan untuk Republika Indonesia yang kita cintai. Semoga tidak berakhir disini, tapi bisa menjadi motivasi kita untuk terus melakukan yang terbaik bagi negara dan bangsa.”

Dengan terlaksananya dua pemecahan rekor ini, maka seluruh rangkaian pemecahan rekor dunia selam Guinness World Records Official Attempt yang diadakan oleh Wanita Selam Indonesia (WASI) telah selesai. Total tiga rekor dunia dipecahkan sekaligus dan dipersembahkan untuk Indonesia.

Pemecahan rekor ini menguatkan posisi Indonesia sebagai negara maritim yang mampu melebihi rekor yang dilaksanakan oleh negara lain, khususnya yang berhubungan dengan laut. WASI secara khusus sebagai organisasi selam menginisiasi kegiatan ini sebagai wujud dukungan untuk memajukan pariwisata serta mendorong masyarakat untuk turut aktif menjaga kelestarian laut Indonesia.

Kapolri dalam sambutannya mengatakan, Indonesia merupakan surganya para divers (penyelam), karena keindahan bawah laut Indonesia sangat kaya. “Indonesia is Paradise of Underwater” sanjung Kapolri.

“Banyak pulau-pulau di Indonesia yang mempunyai kekayaan dan keindahan bawah laut yang sangat bagus, seperti Bunaken, Maratua, Raja Ampat, Wakatobi, Bali, dan masih banyak lainnya.”

Kapolri dan Ibu Tri Tito Karnavian memilih manado sebagai kota diselenggarakannya acara, Sebab dengan begitu kata Kapolri, nama Indonesia, nama Manado, dan nama Bunaken bisa semakin mendunia.

Sehingga, bisa lebih mendongkrak pariwisata dan menambah investasi di Indonesia.”Welcome to the Indonesia, welcome to the Manado, salah satu destinasi pariwisata yang berkelas internasional.”

“Mudah-mudahan upaya kita memberi manfaat bagi masyarakat dan bangsa Indonesia bukan hanya di Sulawesi Utara dan Manado,” sebut Kapolri.

Kapolri juga mengucapkan terimakasihnya kepada Gubernur Sulawesi Utara beserta Forkopimda, yang telah menjadi tuan rumah yang sangat baik, dan memberikan fasilitas kepada para panitia, peserta, dan pendukungnya. Sehingga acara yang sangat besar tersebut bisa terselenggara dengan lancar dan baik.

Sebagai rangkaian dari kegiatan Pemecahan Rekor Dunia Selam Guinness World Records Official Attempt, WASI juga mengajak masyarakat setempat untuk turut membersihkan pantai dari sampah. Ibu Tri Tito Karnavian aktif mengadakan kegiatan penyisiran laut di Pantai Manado dan mengambil sampah yang dapat merusak biota dan makhluk hidup di laut. WASI juga menggandeng Ikatan Pemulung Indonesia (IPI) dan Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUP) dalam mengelola sampah berlebihan. WASI juga mendukung kegiatan Dive Against Debris, salah satunya yaitu bersih laut. Mengingatkan pada kita untuk mengurangi plastik bagi kebaikan di masa depan.

“Saya juga ingin menyampaikan agar kita semua bersama-sama tidak membuang sampah sembarangan hingga terbawa ke laut. Gunakanlah bahan plastik dengan bijaksana dan janganlah membuang sampah sembarangan. Karena laut harus kita cintai,” tutup Ibu Tito.

Sejak didirikan pada 2018, WASI telah melakukan berbagai kegiatan untuk mengedukasi masyarakat tentang kegiatan maritim dan mengampanyekan pelestarian kehidupan dan wisata laut Indonesia. Salah satunya adalah pemecahan rekor MURI pada 2018 untuk Penyelaman Massal Wanita terbanyak yang diikuti oleh 930 penyelam wanita dan Pembentangan Bendera Terpanjang Dalam Laut Indonesia sepanjang 500 meter. (bagus sk – LPPNRI)

Jakarta — Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan membuka Musyawarah Besar Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (Mubes KKSS) XI di Solo, Jawa Tengah pada tanggal 15- 16 November 2019 mendatang.

Ketua BPW KKSS Jawa Tengah Musdalifah Pangka selaku tuan rumah sudah siap menyelenggarakan Mubes KKSS ini dengan fasilitas yang memadai.

Kepastian Mubes itu sendiri dicetuskan pada rapat Pleno KKSS di gedung KBN, Sabtu, (03/08/2019), Jakarta Utara yang dipimpin oleh Ketua Umum KKSS Sattar Taba.

Ketua Umum KKSS Sattar Taba mengatakan, presiden Joko Widodo insya Allah akan membuka Mubes KKSS, apalagi selama ini KKSS memiliki hubungan emosional dan kultural dengan Pak Jokowi,” kata Sattar.

KKSS adalah organisasi kemasyarakatan yang memiliki pengurus di wilayah di 34 provinsi dan di 360 kabupaten/kota dan 15 di perwakilan luar negeri dengan jumlah anggota sekitar 12 juta jiwa.

Ketua Umum KKSS Sattar Taba yang akan menyelesaikan kepengurusannya hingga November 2019 akan maju lagi sebagai ketua. Sattar sendiri sebagai petahana akan bersaing ketat dengan dua calon ketua umum KKSS yang juga berniat maju yaitu Andi Jamaro Dulung dan Muchlis Patahna, keduanya adalah wakil ketua umum KKSS. (fri)