Kategori: NASIONAL

Jakarta — Proyek terowongan Terpadu atau dikenal dengan nama Jakarta Integrated Tunnel (JIT), yang di gagas oleh PT. Antaredja Mulia Jaya (AMJ), sedang berprogres terus, “Saat ini kita lagi menjajaki kerjasama dengan Investor dan EPC dari Korea Selatan,” ujar Komisaris Utama PT. AMJ Wibisono,SH,MH dihadapan awak media, Rabu, (07/08/2019), di Jakarta.

Menurutnya, dengan kejadian Insiden matinya listrik di jakarta dan jawa barat hari minggu sampai senin kemarin, Pemerintah tidak siap membangun infrastruktur kelistrikan untuk menunjang pembangunan Infratruktur yang pesat- masif, buktinya layanan publik transport seperti MRT,KRL lumpuh total, ini jelas memalukan, kok MRT yang dibangun di bawah tanah tanpa ada cadangan listrik (Genset), ujar Wibisono yang juga sebagai pengamat Infrastruktur dan Pembina LPKAN (Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara) ini.

“Proyek JIT ini ada dua trase, JIT satu yaitu trase (Balaikambang Manggarai) yang membypass sungai Ciliwung dan JIT dua yaitu trase (Ulujami-Tanah Abang) yang membypass sungai Pesanggrahan, maka dari itu proyek terowongan multi fungsi ini mempunyai empat fungsi sebagai Pengendali banjir, jalan tol, bahan baku air bersih ( long storage ) dan menghasilkan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hydro (PLTMH) sebesar 7-15 megawatt, dan bisa juga menghasilkan listrik dengan memanfaatkan debit air dalam terowongan dengan konsep Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebesar 150 Megawatt, saat ini lagi dihitung mana yang terbaik, proyek ini solusi untuk mengadakan Listrik yang bisa mensuplay proyek-proyek Infrastruktur yang berada di Jabodetabek, sehingga tidak lagi tergantung suplay listrik dari PLN,” ungkapnya.

Seperti kita ketahui bersama bahwa proyek terowongan terpadu penanggulangan banjir jakarta atau dikenal JIT sudah mengantongi ijin prinsip dari Pemprov DKI-Jakarta ditahun 2014 dan SK (Surat Keputusan) menteri PUPR yang membentuk Tim Kajian Cepat balitbang PUPR tahun 2016, serta Rekomendasi Teknis menteri PUPR di tahun 2016.

PT. Antaredja Mulia Jaya (AMJ) sudah membuat Pra FS (study kelayakan) dengan menggandeng dua konsultan, yaitu konsultan lokal spesialis Tol di Indonesia PT. Perentjana Jaya dan konsultan dari BUMN China Gezhoba serta akan menggandeng Investor dan EPC Dari Korea selatan.

Konsep Jakarta Integrated Tunnel proyek ini tidak memakai uang negara-Anggaran Negara (APBN-APBD), dan semua dari pendanaan swasta, makanya selama ini kita berjuang mati-matian untuk mencari investor atau sumber pendanaan dari luar negeri, “pemerintah harusnya mengapresiasi atas upaya ini,” ujar Wibisono.

Tahapan inilah yang sekarang lagi diproses agar segera closing financial dan menteri PUPR akan mengamandemen PPJT (perjanjian pengusahaan jalan tol) PT. JTD (Jakarta Tollroad Development) yang memegang konsesi 6 ruas tol dalam kota, dan mensubstitusi 2 ruas tolnya menjadi tol terowongan multi fungsi sesuai rekomendasi teknis menteri PUPR.

PT. Pembangunan Perumahan dan PT. Waskita saat ini sedang mereview study kelayakan (FS) kita dan mereka juga lagi menyiapkan perjanjian pokok nantinya kita akan membuat Perusahaan patungan (JVco) dan bersama-sama untuk mewujudkan proyek monumental ini, kata Wibi.

Direktur marketing Krisman Simorangkir menambahkanbahwa”Kerjasama dengan PT. PP dan PT. Waskita nantinya akan bersama- sama menjadi pemrakarsa dan selanjutnya membuat Perusahaan (Jco) dan seandainya kita jalan buntu dengan PT.JTD, maka kita akan meminta trase sendiri untuk jalan tolnya,” pungkasnya. (fri)

Progres Korsupgah Korupsi, KPK Tempatkan di Urutan Ke-3 Nasional

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menempatkan Pemerintah Provinsi
(Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) pada urutan ke-3 Nasional jajaran Pemerintah Daerah untuk progres tindak lanjut dari Rencana Aksi (Renaksi) Koordinasi, Supervise dan Pencegahan (Korsupgah) per awal Agustus 2019.

Dengan persentase capaian 82
persen, Pemprov Kaltara masuk dalam zona hijau tua atau kategori tertinggi (75-100 persen). Dari 7 area intervensi untuk lingkup Pemprov Kaltara (minus tata kelola dana desa—yang masuk area Pemerintah Kabupaten), seperti dikutip dari laman resmi Korsupgah KPK, lima di antaranya menunjukkan capaian di atas 80 persen. Satu mencapai 74 persen (untuk pengadaan barang dan jasa), dan hanya satu yang masih kategori kuning. Yaitu kapabilitas APIP yang capaiannya baru 45 persen.

Area intervensi yang sudah di atas 80 persen, antara lain perencanaan dan penganggaran APBD yang mencapai 94 persen. Kemudian, pelayanan terpadu satu
pintu (93 persen), Manajemen ASN (87 persen), manajemen aset daerah (83 persen) dan yang paling tinggi adalah optimalisasi pendapatan daerah yang mencapai 100 persen.

Atas capaian ini, Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie pun mengapresiasi kinerja jajaran pemerintah provinsi Kaltara.

Gambaran ini, menurut Irianto, menunjukkan bahwa Pemprov Kaltara tak pernah berhenti untuk terus melakukan yang terbaik atas usaha pencegahan korupsi di Kaltara. Terlebih dari itu, adanya kebijakan koordinasi dan supervisi dari tim Korsupgah KPK juga dimanfaatkan secara optimal untuk mengevaluasi sekaligus memperbaiki berbagai hal dari 8 area intervensi yang dinilai masih belum mumpuni.

“Dari laporan Inspektorat Provinsi Kaltara, persentase progres Renaksi Korsupgas
tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya. Ini juga sebagai prestasi, sekaligus tantangan bagi kita semua. Untuk bagaimana menjalankan tugas sebagai aparat pemerintah yang baik, bersih dan selalu mematuhi aturan perundang-undangan. Saya minta ini terus dipertahankan, dan semakin ditingkatkan,” tegas gubernur.

Sama halnya pada 7 area intervensi, berdasar data di laman korsupgah KPK, untuk progress pelayanan terpadu satu pintu di lingkup Pemprov Kaltara juga menujukkan capaian yang sangat baik. Dari 10 indikator progres renaksi, 9 indikator di antaranya capaiannya di atas 90 persen.

Dengan rincian capaian, pendelegasian kewenangan (100% ke DPMPTSP)—90 persen, transparansi informasi (100 persen), pelaksanaan rekomendasi teknis (100 persen), tracking sistem (98 persen), penanganan pengaduan (100 persen), lokasi dan tempat layanan (100 persen), ketersedian aturan (100 persen), pemenuhan kewajiban pemohon perizinan (100 persen), sistem perizinan online (100 persen), serta pengendalian dan pengawasan (100 persen).

Hanya satu yang belum mendapat capaian atau masih 0 persen, yaitu penerapan e-Signature yang memang belum di Kaltara.
Dengan kondisi capaian 82 persen ini, KPK menempatkan Pemprov Kaltara di
peringkat ketiga secara nasional. Peringkat pertama untuk capaian pemerintah daerah, Pemkab Boyolali (93 persen) dan kedua Pemkor Pontianak (84 persen).

Gubernur mengatakan, sebagaimana amanat UU Nomor 30 tahun 2002, tentang
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam melaksanakan kewenangannya, KPK melakukan kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan (Korsupgah) untuk mengawasi pemerintah daerah.

Dimulai sejak tahun lalu, Pemprov Kaltara, bersama Tim Koordinasi dan Supervisi
Pencegahan (Korsupgah) KPK, selama ini telah aktif melakukan upaya perbaikan dan pencegahan korupsi di Provinsi Kaltara yang dipantau dan dievaluasi secara berkala dan terintegrasi secara nasional, melalui MCP (Monitoring Center for Prevention) Korsupgah pada website korsupgah.kpk.go.id.

“MCP merupakan aplikasi yang digunakan oleh KPK sebagai ujung tombak program
pemberantasan korupsi terintegrasi, yakni sebagai wadah pelaporan Korsupgah
dengan tujuh sektor yaitu Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa,
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Kapabilitas APIP, Manajemen ASN,
Optimalisasi Pendapatan Daerah, serta Manajemen Aset Daerah,” terangnya.

Dapat dilihat, lanjut Irianto, per 31 Juli 2019 perkembangan pelaksanaan rencana aksi Pemprov Kaltara adalah 82 persen berada pada zona hijau (75-100 persen). Capaian ini menempatkan Provinsi Kaltara pada urutan ke 3 tertinggi dari 542 pemerintah daerah se Indonesia.

“Capaian ini adalah berkat komitmen kita bersama. Sekalugus menunjukkan integritas pemimpin yang harus kuat. Sehingga makin menutup celah korupsi,” tambah Gubernur, yang didampingi Ramli, Kepala Inspektorat Provinsi Kaltara.

WILAYAH PROVINSI, KALTARA TEMPATI POSISI Ke-3 Jika pada tataran Pemerintah Daerah, capaian Pemprov Kaltara 82 persen, capaian Korsupgah korupsi untuk secara kewilayahan, Kaltara baru mencapai 56 persen (zona hijau muda).

Meski demikian, Kaltara tetap berada pada urutan ke-3 nasional. Berada di bawah DKI Jakarta (72 persen) dan Provinsi Sulawesi Barat (67 persen).

“Kalau capaian kewilayahan ini, tidak hanya di lingkup Pemprov Kaltara saja. Namun terakumulasi juga dengan capaian di lingkup Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Kaltara,” terang Ramli, Kepala Inspektorat Provinsi Kaltara.

Dikutip dari laman Korsupgah KPK, dari 8 area intervensi renaksi korsupgah, rata-rata menunjukkan capaian di atas 60 persen. Hanya saja masih ada masuk kategori kuning. Di antaranya, untuk pengadaan barang dan jasa, serta kapabilitas APIP dan tata kelola dana desa yang masih berada di bawah 50 persen. (humas)

TAMU ALLAH : Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat melepas jamah calhaj asal Kaltara, Jumat (2/8) sore.

BALIKPAPAN – Sebanyak 726 Calon Jemaah Haji (CJH) asal Kalimantan Utara (Kaltara) dilepas secara resmi oleh Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie di Embarkasi
Haji Batakan Balikpapan, Jumat (2/8) sore lalu. Para CJH dari Kaltara yang bertolak ke Tanah Suci Makkah, terbagi dalam dua Kloter. Yaikni kloter 14 sebanyak 450 orang, dan kloter 15 sebanyak 326 orang. Kloter 14 berasal dari Kabupaten Bulungan, Malinau, Tana Tidung dan Kota Tarakan. Sementara, kloter 15 berasal dari Nunukan dan sebagian Kota Tarakan.

Ada beberapa pesan disampaikan Gubernur saat melepas secara simbolis para calon jemaah haji yang pada waktu itu diwakili oleh CJH yang tergabung pada Kloter 14. Pertama, dikatakan Irianto, para calon haji wajib untuk bersyukur. “Kita wajib bersyukur, telah diberikan nikmat sehat, keimanan dan nikmat kemurahan rejeki. Juga bersyukur diberi kesempatan untuk beribadah haji. Karena tidak semua orang berkesempatan bisa beribadah haji,” kata Irianto.

Kedua, lanjutnya, perlu bagi para jemaah untuk membaca berulang-ulang tata cara
dalam rukun berhaji. Hal ini menurut Gubernur penting. Agar jangan sampai ada yang keliru. “Semua jemaah dibekali buku tentang tata cara dan rukun berhaji. Pelajari, dan pahami betul-betul. Ini penting, karena dalam berhaji, wajib hukumnya menjalankan semua rukun. Tidak boleh terlewatkan,” ujarnya.

Kemudian yang tidak kalah penting, Gubernur menegaskan, kepada para calon Jemaah haji untuk meluruskan niat, dan membersihkan hati. “Kalau perlu sebelum berangkat, salat tahajud. Meluruskan niat kita dalam berhaji. Dan juga penting bagi kita membersihkan hati, dari pikiran-pikiran kotor. Jangan sampai sudah kita berangkat haji, masih ada pikiran-pikiran duniawi yang buruk,” kata Gubernur.

Pesan lainnya, gubernur meminta agar para calon jemaah haji senantiasa menjaga
kesehatan, dan fisik. Agar selama melaksanakan ibadah haji, bisa berjalan lancar. “Cuaca di Tanah Suci jauh berbeda dengan di Indonesia. Di sana sangat panas. Apalagi sekarang, informasinya di sana sedang puncaknya musim panas. Selalu minum air putih. Berbekal obat. Kalau ada apa-apa segera menghubungi petugas kesehatan yang mendampingi,” imbaunya.

Terakhir, Gubernur berpesan kepada semua calon jemaah haji dari Kaltara untuk selalu membangun semangat kebersamaan, menjaga toleransi, saling tolong menolong, dan bersabar.

“Perbanyak berzikir, istighfar, berdoa.Antar Jemaah harus saling toleransi, saling tolong menolong. Jangan memikirkan diri sendiri. Dan yang terutama lagi, harus sabar. Dalam kondisi panas, banyak manusia, kadang ada itu keselip emosi. Makanya harus banyak beristighfar, banyak zikir, dan sabar,” tambah Irianto.

Tak lupa, Gubernur menitip pesan, agar para calon jemaah haji, selain untuk pribadi, juga turut mendoakan Kaltara dan juga bangsa Indonesia pada umumnya. Agar senantiasa diberi keberkahan dan Rahmat dari Allah SWT. “Kita doakan semoga para jemaah bisa melaksanakan semua rukun haji dengan baik, dan pulang ke rumah masing-masing dengan menjadi haji yang mabrur,” doanya sebelum menutup arahannya pada kesempatan itu. (humas)

MANADO – Indonesia tampaknya patut berbangga hari ini, Sabtu (3/8/2019). Pasalnya, bangsa ini kembali menorehkan sejarah di hadapan dunia.

Wanita Selam Indonesia (WASI) dan ribuan penyelam berhasil memecahkan Guinness World Record (GWR) penyelaman massal terbanyak (Most People Scuba Diving) dengan 3131 peserta dan pembentangan bendera terbesar di bawah air (Largest Unfurled Flag Underwater) sepanjang 1014 meter.

Pengumuman rekor tersebut disampaikan Mrs. Solvej Malouf, selaku Guinness World Records Adjudicator. Seluruh peserta lantas bersorak mendengarnya.

Sebelumnya pada Kamis (1/8/2019), WASI dan ratusan penyelam telah berhasil memecahkan rekor rangkaian manusia terpanjang di bawah air (Longest Human Chain Underwater).

Ketua WASI Ibu Tri Tito Karnavian mengatakan, hari ini menjadi pengalaman yang luar biasa. Sebab ini adalah puncak kerja keras seluruh panitia selama satu tahun untuk mencatatkan tiga rekor selam sebagai kebanggaan Bangsa Indonesia di dunia internasional.

“Memang seharusnya kita punyai mengingat kita negara kelautan terbesar di dunia dengan kekayaan alam yang tidak ternilai,” ujarnya di Pantai Kawasan Megamas, Manado, Sulawesi Utara, Sabtu (3/8/2019).

Terlebih, ini bertepatan dengan momentum dimana Indonesia akan memasuki usia ke -74. “Semoga ini menjadi hadiah paling indah di hidup kita yang kita persembahkan untuk negri yang kita cintai,” tegas Ibu Tri.

Dia berharap agar tidak berhenti di sini. Namun menjadi motivasi bagi generasi lainnya untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia.

Ibu Tri tak lupa menyampaikan terima kasihnya kepada seluruh pihak yang terlibat. Tak terkecuali Polri, TNI, maupun komunitas selam seluruh Indonesia.

Di akhir kata, istri Kapolri Jenderal Tito Karnavian itu mengimbau agar masyarakat menjaga laut dengan tidak membuang sampah sembarangan. “Gunakan bahan plastik dengan bijaksana drngan tidak membuang sampah sembarangan,” tukasnya.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan kehadirannya di Manado untuk Rapat Koordinasi dengan seluruh Kapolda yang ada di Indonesia sekaligus berpartisipasi dalam acara WASI hari ini.

Kapolri lantas bercerita bahwa hobi menyelam istrinya itu bermula ketika dia ditugaskan untuk menjadi Kepala Kepolisian Daerah Papua. Di wilayah sana, banyak spot menyelam dengan pemandangan bawah laut yang luar biasa.

Dia sering mengajak istrinya ke laut untuk sekedar bersantai sejenak dari penatnya pekerjaan. Kala itu katanya Ibu Tri belum bisa berenang. Namun Kapolri mengatakan bahwa untuk menyelam, tidak perlu harus berenang.

“Saya ngajarin dia berenang, menyelam, semenjak itu karena memang alam yang sangat indah sekali di Raja Ampat, akhirnya istri saya ketagihan (menyelam),” ungkap Kapolri.

Mulai dari situ, Kapolri bersama istrinya berkeliling Indonesia untuk menikmati indahnya alam bawah laut yang dipenuhi biota beragam dan tidak ditemui di negara lain.

“Dari situlah kita mulai menyukai alam bawah laut dengan segenap kehidupan flora dan fauna-nya dan menyadari bahwa Indonesia adalah surga untuk bawah laut,” cerita jenderal bintang empat itu.

Keinginan untuk menjaga indahnya alam bawah laut pun semakin kuat di benak istrinya. Hingga akhirnya seorang senior dari Angkatan Laut Buyung Lalana meminta istrinya untuk menjadi Ketua WASI.

“Di sini saya langsung bersedia dan kemudian mulai melakukan banyak kegiatan dan mulai makin merepotkan ibu-ibu,” celotehnya.

Singkat cerita, akhirnya WASI menginisiasi untuk merebut rekor selam yang harusnya dimiliki Indonesia sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang dan biota laut yang banyak.

Dirinya pun tergerak dengan mengerahkan para personel untuk ikut dalam pemecahan rekor ini. “Saya tahu ini semua untuk Indonesia, bangsa kita. Event-event seperti ini sepertinya kalau nggak dikoordinir dan paralel dengan organisasi sebesar Polri sepertinya akan sulit untuk dilaksanakan menarik 3000 orang lebih dalam waktu yang sama,” beber Kapolri.

Lagi pula dengan kegiatan ini, bukan hanya sebagai kebanggaan bangsa, namun juga untuk mempromosikan keindahan laut Indonesia kepada dunia internasional.

“Kenapa? Agar Indonesia bisa menjadi tujuan wisata laut karena kita negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17 ribu pulau, 65 persen diantaranya adalah laut,” sebut dia.

Irwan N Raju /Leo sembiring