Kategori: NASIONAL

Jakarta – Untuk mencegah aksi anarkistis, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian memerintahkan Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Herry Rudolf Nahak untuk mengeluarkan maklumat larangan demonstrasi. 

“Dalam rangka pencegahan, saya perintahkan kepada Kapolda Papua Barat untuk mengeluarkan maklumat melarang demonstrasi yang potensi anarkistis,” ujar Tito usai menghadiri acara HUT ke-71 Polwan di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Minggu (1/9/2019).

Tito mengingatkan kembali demonstrasi yang belum lama ini berujung kericuhan. Mulai dari 21-22 Mei di Jakarta, Manokwari Papua Barat dan Jayapura Papua. Demonstrasi tersebut dinilai telah melanggar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

“Berkaca dari peristiwa di Manokwari dan Jayapura, ketika kepolisian mempersilakan massa menyampaikan aspirasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun aksi tersebut berujung anarkis,” tandas Kapolri. Selain memerintahkan Rudolf dan Hery menerbitkan maklumat, Kapolri juga memerintahkan para Kapolda di seluruh wilayah Indonesia untuk menjamin keamanan mahasiswa asal Papua.

“Menjamin keamanan adik-adik kita mahasiswa yang belajar di semua kota di Indonesia. Ini semua Kapolda saya sudah perintahkan. Saya minta juga adik-adik dari mahasiswa Papua, apa pun juga sebagai pendatang, perantau sesuaikan diri dengan local wisdom, budaya masyarakat lokal yang ada,” kata Tito Ketegangan di Papua dan Papua Barat meningkat pekan lalu.

Aksi unjuk rasa pada Kamis (29/8), menimbulkan kerusakan material di Sentani, Abepura, hingga Jayapura. Massa pengunjuk rasa sempat membakar beberapa gedung dan pertokoan sepanjang Abepura, Entrop, dan Jayapura. Lalu, bangunan Kantor Telkomsel Jayapura.

Selain itu, bangunan Kantor Bank Indonesia (BI) Perwakilan Papua, RS Provita Jayapura, Mal Jayapura, dan pertokoan yang berada di sekitarnya juga dilempari dan dirusak massa pengunjuk rasa. Sedangkan di Deiyai, demo masyarakat Papua mengakibatkan seorang anggota TNI tewas terkena panah dan dua warga sipil meninggal dunia. (eddysantry)

NUNUKAN – Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat ( ALMISBAT ) Badan Pengurus Kabupaten Nunukan mengapresiasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yang membuat terobosan dengan pemberian pelayanan publik berupa siaran televisi digital dan peningkatan quota jaringan komunikasi di wilayah tapal batas. Hal tersebut menjadi bukti bahwa Pemerintah benar-benar berkomitmen membangun Indonesia dari pinggiran.

Namun organ relawan Pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut menyayangkan adanya titk atau wilayah yang seharusnya wajib mendapatakan pelayanan yang sama tapi justru tak tersentuh. Padahal dari segi masyarakat dan menyangkut kedaulatan, mereka sama-sama terpinggirkan dari kerlingan pembangunan.

“Sebut saja Lumbis Ogong. Jangankan untuk melihat siaran televisi, untuk berkomunikasi saja, masyarakat disana harus mencari jaringan atau istilahnya menunggu signal lewat,” ujar Ketua BPK Almisbat Nunukan , Eddy Santry, Jumat (30/8/2019).

Eddy menghawatirkan, apabila ketertinggalan dalam mendapatkan hak pelayanan publik terus terjadi diwilayah itu, secara langsung akan berdampak pada tergerusnya rasa nasionalisme masyarakatnya. Karena menurutnya, geografis Lumbis Ogong yang berdekatan dengan Kota – Kota besar di Malaysia, sangat berpotensi melenturkan rasa kebanggaan pada negaranya.

Bagaimana tidak, ungkap Eddy, sistem komunikasi di Malaysia terbilang bagus dan dalam jangkauan jaringan mampu mencapai wilayah manapun pemukiman penduduknya berada. Sedangkan masyarakat Indonesia yang pemukimanya berdekatan dengan mereka tak mendapatkan pelayanaan yang sama dari Pemerintah, maka disitulah menurut Eddy akan muncul disnasionalisme dan kecemburuan sosial.

“Kalau kecemburuan sosial sih saya kira masyarakat disana sudah kenyang karena selama Indonesia merdeka hanya itu-itu saja yang mereka rasakan. Tapi kalau sampai luntur nasionalisnya, ini akan berakibat pada rapuhnya kedaulatan,” tandas Eddy.

Eddy mengingatkan, kasus Dwi Kewarganeraan atau kewarganegaraan ganda yang sempat mencuat di Kecamatan tersebut agar tidak dipandang sebelah mata. Karena hal tersebut menurut Eddy adalah bukti bahwa ketergantungan warga Lumbis Ogong terhadap Malaysia masih ada bahkan sangat memungkinkan akan bertambah apabila Pemerintah tak serius dalam solusinya.

Dari kasus yang sempat viral tersebut, seharusnya Pemerintah melakukan instropeksi sehingga dapat memahami alasan sebagian warga Lumbis Ogong memiliki Kewarganegaraan ganda. Dalam hal ini, Eddy menegaskan bahwa bukan kesalahan masyarakatnya namun karena ketidak pedulian Pemerintah selama 74 tahun sejak NKRI resmi dirikan.

“Masyarakat memiliki IC Malaysia itu karena ingin mendapatkan hal yang tak mereka dapatkan di Indonesia. Seperti pelayanaan Kesehatan, Pendidikan dan pelayanan publik lainya. Saya yakin, apabila Pemerintah mampu memberikan kepada mereka hal-hal yang sebagaimana Kerajaan Malaysia berikan, sudah pasti tsk kan ada warga disana yang memiliki kewarganegaraan ganda,” tegasnya.

Eddy mencontohkan, untuk berobat ke Indonesia saja, masyarakat Lumbis Ogong harus mengeluarkan ongkos tak kurang dari Rp. 8 juta. Hal tersebut lantaran mereka harus menyewa Perahu karena satu-satunya akses transportasi hanya melalui sungai karena tiadannya akses jalan darat. Sementara untuk mencapai kota-kota di Malaysia seperti Nabawan, Keningau hingga Kota Kinabalu hanya membutuhkan waktu tak lebih dari 4 jam. Hal inilah menurut Eddy yang seharusnya difikirkan Pemerintah.

Eddy pun meminta kepada Kepala Daerah terutama Gubernur Kaltara ataupun pihak manapun yang mempunyai akses langsung ke Presiden, agar dalam memberikan informasi sesuai dengan kondisi real dilapangan. Sebagai salah satu pengurus Organisasi yang terkenal dekat dan loyal kepada Presiden Jokowi, Eddy menegaskan bahwa misi Jokowi dalam melakukan Pemerataan pembangunan adalah hal yang sangat mulia. Sehingga dengan melihat selama 5 tahun Pemerintahan Jokowi-JK tak ada perubahan pembangunan yang signifikan di Lumbis Ogong, Eddy merasa ada yang perlu dipertanyakan.

“Pak Jokowi itu figur yang konsisten terhadap janjinya. Maka ketika selama 5 tahun beliau memerintah tapi tak ada perubahan di Lumbis Ogong, kami wajib untuk mempertanyakanya. Karena, keluhan melalui media sosial saja beliau tindak lanjuti, apalagi jika kepala daerah yang melaprkanya. Maka dari itu, saya minta kepada Kepala Daerah, agar dalam memberikan informasi ke Pak Jokowi agar disampaikan sesuai fakta,” pungkasnya.(***)

NUNUKAN – Pemerintah terus berupaya dalam membangun dari pinggiran, selain insfratruktur, sarana komunikasi adalah adalah salah satu dari kebutuhan di kawasan Perbatasan.

Dan untuk merealisasikannya, kini Pemerintah terus mengembangkan sarana digital (digitaliasasi) yang dengan hal tersebut bukan hanya akan mempermudah komunikasi namun juga diharap dapat memperkuat sendi-sendi kedaulatan.

Hal itu dituturkan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara kepada awak media di Nunukan, Kalimantan Utara, Jumat (30/8/2019).

Menurut Rudi, saat ini Pemerintah terus meningkatkan pelayanan dengan menambah quota jaringan pada titik-titik tertentu diwilayah perbatasan seperti di Nunukan.

“Ini adalah bentuk komitment Pemerintah dalam memberikan pelayanan publik sehigga warga di perbatasan dapat merasakan hal yang sama dengan masyarakat lain di Perkotaan,” tuturnya.

Untuk itu, lanjut Rudi, melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) menyiapkan siaran digital yang akan di launching pada 31 Agustus 2019 bagi masyarakat di wilayah perbatasan.

Hal tersebut agar siaran digital di perbatasan sebagai upaya pemerataan sinyal telekomunikasi di seluruh Indonesia. “Siaran digital diterapkan bagi masyarakat digital sebagai upaya mewujudkan target Nawacita,” ujarnya.

Dipilihnya wilayah Nunukan sebagai program pertama Digitalisasi Perbatasan karena di wilayah yang tersebut belum memiliki fasilitas 4G seperti halnya di wilayah Pulau Jawa.

Selain itu ditempat lainya Pemerintah akan terus membangun sarana dan prasana telekomunikasi di perbatasan mampu mencapai layanan fasilitas 3G.

Diketahui, saat ini siaran digital bagi masyarakat perbatasan telah tersedia fasilitas siar milik LPP TVRI yang berada di 17 lokasi perbatasan. Selain mencoba siaran digital di perbatasan Kalimantan, pemerintah akan mencoba melakukan siaran digital di Batam yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia.

Ketika disinggung mengenai terisolirnya masyarakat di wilayah Lumbis Ogong, Nunukan, Rudiantara menegaskan bahwa dalam hal menyediakan fasilitas pelayanaan publik, adalah kewajiaban Pemerintah. Sehingga ia memastikan bahwa masyarakat di Lumbis Ogong pun secara perlahan akan mendapatkan hak yang sama seiring dengan pembangunan sektor lain di wilayah tersebut.

Sementara itu Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid mengapresiasi perhatian Pemerintah Pusat terhadap sarana informasi di wilayahnya. Tidak bisa dipungkiri, memang selama ini masyarakat di wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia seperti Lumbis Oging dan Krayan, banyak mengalami ketertinggalan dalam mendapatkan sarana komunikasi.

“Tapi dengan perjuangan semua pihak terutama Kemenkominfo, kita optimis bahwa ketertinggalan sarana komunikasi diwilayah itu akan dapat diatasi,” kata Laura. Sebelumnya, pada Jumat (30/8/2019) siang, didampingi Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Irianto Lambrie, Rudiantara dari Nunukan terbang melihat Krayan yang merupakan salah satu Kecamatan terdepan antara wilayah lain yang berbatasan langsung dengan Malaysia di Kabupaten Nunukan, Kaltara.

Dalam kunjungannya ke Kabupaten Nunukan, Rudiantara selain meninjau beberapa fasilitas, utamanya yang berkaitan dengan prasarana telekomunikasi di Nunukan, saat berada di Krayan Menkominfo mendapat gelar adat Dayak Lundayeh yang disampaikan oleh 5 kepala desa setempat dan  mengecek akses internet di SMA 1 Krayan. (***)