Kategori: NASIONAL

Polisi Tetapkan Seorang Dosen IPB Dan 9 Orang Lainya Atas Dugaan Akan Ciptakan Chaos

BERANDA, NASIONAL

JAKARTA – Setelah melalukan penyidikan, Polisi ahirnya menetapkan seorang dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) bernma Abdul Basith (44) sebagai tersangka atas dugaan akan menciptakan kerusuhan pada saat adanya aksi masa Mujahid 212 pada Sabtu 29 September 2019 lalu.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo menuturkan, selain kepada Abdul Basith, Polisi juga menetapkan Sembilan orang lainya termasuk Laksamana Muda (Laksda) TNI (Pur) Sony Santoso terkait rencana aksi pelemparan Bom tersebut.

“Selain AB, sembilan orang lainnya yang jadi tersangka, yakni S, OS, JAF, AL, AD, YF, FEB, SAM, dan ALI,” ungkap Dedi, Selasa (1/10/2019).

Lebih lanjut Dedi memaparkan bahwa bahwa Abdul Basith berperan sebagai perekrut orang yang memiliki kemampuan untuk membuat bom. Sementara OS berperan menerima dana yang digunakan oleh para eksekutor untuk memprovokasi dan sehingga akan tercipta kerusuhan (chaos) saat masa Mujahid 212 berunjuk rasa.

Dalam aksinya, menurut Dedi, Tersangka S telah merekrut empat orang atas nama tersangka JAF, AL, NAD dan SAM. Mereka inilah yang menurut Polisi kesemuanya memiliki kualifikasi membuat bom sekaligus merangkap sebagai eksekutor.

Sementara tersangka OS merekrut tiga orang atas nama YF, A dan FEB. A dan FEB menerima perintah mendapatkan uang untuk operasional di lapangan sekaligus membeli bahan yang digunakan merakit bom molotov.

“Masih proses dan didalami dan sudah jelas master mind siapa, layer kedua siapa, kemudian operatornya siapa, mulai perakit dan eksekutor didalami oleh Polda Metro Jaya. Semua sudah tersangka,” ujarnya.

Sementara OS, lanjut Dedi, diketahui merekrut tiga orang lain, yakni YF, AL, dan FEB. Untuk tersangka FEB ditugaskan menerima uang yang digunakan untuk biaya operasional di lapangan, serta membeli bahan-bahan membuat peledak.

“Yang jelas ini sudah jelas master mind siapa, second line-nya siapa, operator di lapangan siapa, mulai dari perakit dan eksekutor. Masih didalami oleh Polda Metro Jaya,” ujarnya.

Atas perbuatannya ke-10 tersangka dijerat pasal berlapis, Pasal 169 KUHP dan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

“Undang-Undang Darurat, KUHP [pasal] 169. Ada beberapa pasal yang diterapkan di sini sesuai dengan perbuatan masing-masing di sini cukup banyak. Baik pasal terkait menyangkut masalah UU Darurat kepemilikan terhadap bahan peledak,” jelas Dedi.

Sebelumnya polisi menangkap AB pada Sabtu 28 September 2019 lalu di Jalan Maulana Hasanudin, Kecamatan Cipondoh, Tangerang Kota, Banten. Kabid Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono mengatakan AB diamankan karena menyimpan 28 bom molotov di kediamannya. (eddysantry)

Penetapan Patok Perbatasan, Siapa yang Diuntungkan dan Dirugikan?

BERANDA, NASIONAL, NUNUKAN

NUNUKAN – Persoalan patok yang ada di perbatasan Kabupaten Nunukan, khusus di pulau Sebatik, memang sangat krusial. Sebab, hal ini menyangkut dua Negara. Namun, belum lama ini ada penetapan patok baru yang ada di perbatasan setelah dilakukan pengukuran dari dua Negara tersebut.

Camat Sebatik Utara, H. Zulkifli mengatakan memang dari kesepakatan ada beberapa patok dan beberapa titik koordinat yang akan masuk di wilayah Malaysia. Begitu juga sebaliknya, ada beberapa titik kordinat dan patok yang masuk ke wilayah Indonesia.

“Sudah ada gambaran yang akan masuk wilayah Malaysia adalah patok satu dan patok dua. Sementara patok tiga dan seterusnya itu masuk Indonesia,” terangnya kepada Berandankrinews.com saat ditemui di Kantor Kepala Desa Sebatik Utara, Senin (30/9) siang.

Menurutnya, di wilayah sendiri yakni Kecamatan Sebatik Utara, ada dua patok yang masuk. “Dari hasil pertemuan yang saya ikuti kemarin, nantinya setelah referensi dan patok aslinya dibikin hingga ke Barat itu ya memang ada wilayah kita rugi. Maksudnya di sini karena masuk ke Malaysia. Tapi ada juga beberapa wilayah mulai dari patok tiga seperti rumah dua negara itu semuanya akan masuk wilayah Indonesia. Dari sisi untung dan rugi, saya pikir lebih banyak kita untung di wilayah Barat dari patok tiga dan seterusnya,” tuturnya.

Meski sudah ada gambaran, dia mengaku, belum mengetahui pasati berapa luasan wilayah yang akan masuk Malaysia. “Misalnya patok satu dan dua berapa banyak yang masuk Malaysia. Karena di patok satu itu sendiri, saya belum mengukur karena memang nanti ada pemasangan patok perapatan istilahnya mereka. Nanti setiap 300 meter ada mereka buat patok perapatan,” jelasnya.

Dia menegaskan hal ini belum final sehingga belum bisa dikonsumsi secara umum melainkan masih kesepakatan dua negara. “Ini hanya konsumsi dua negara. Jadi memang tim pengukur, saat ini belum mensosialisasi secara keseluruhan kepada masyarakat hanya dikosumsi dalam kesepakatam dua negara. Nanti setelah patok patok perapatan itu telah selesai dibuat nanti akan ada sosialisasinya. Artinya, ini bahan belum final bagi kita untuk dikonsumsi umum.  Karena nanti ketika menjadi konsumsi umum setelah adanya konferensi pers dari dua negara itu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Topografi Angkatan Darat Brigadir Jendral TNI Ir Asep Edi Rosidin, MDA beserta jajarannya melakukan pengukuran patok di perbatasan Pulau Sebatik Nunukan. Pengukuran ini juga dihadiri dari Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) beserta jajaran di Desa Aji Kuning, Sebatik, Provinsi Kaltara. Hasilnya, satu patok baru dibangun di wilayah Aji Kuning, Sebatik dengan ditandai peletakan batu pertama di lokasi tersebut.

Direktur Topografi Angkatan Darat Brigadir Jendral TNI Ir Asep Edi Rosidin MDA mengatakan bahwa selain membangun patok baru, pihaknya juga melakukan pengukuran untuk mencegah ada patok-patok yang bergeser. Sebab, kata dia, kegiatan resmi ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan Outstanding Borrdery Problem antara Malaysia dan Indonesia di wilayah Pulau Sebatik.(Irwan)

Puan Maharani Resmi Jadi Ketua DPR RI Periode 2019-2024

BERANDA, NASIONAL

JAKARTA – Politisi PDI Perjuangan Perjuangan (PDIP) Puan Maharani Nakshatra Kusyala secara resmi telah ditetapkan sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR- RI) untuk masa bakti 2019 -2024.

Pengesahan Puan Maharani bersama empat wakil ketua yakni Azis Syamsuddin dari Golkar, Sufmi Dasco Ahmad dari Gerindra, Rachmat Gobel dari Nasdem, dan Muhaimin Iskandar dari PKB tersebut dikukuhakan dalam Rapat Paripurna DPR ke-2 tahun sidang 2019-2020 yang digelar di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Selasa 1 Oktober 2019.

Dalam Paripurna tersebut, Ketua DPR sementara Abdul Wahab Dalimunthe menjelaskan bahwa Puan Maharani dan empat pimpinan DPR tersebut otomatis menjadi pimpinan karena masing-masing parpol pengusung berhasil meraih lima besar peraih suara terbesar dalam Pemilu 2019. Aturan itu termaktub dalam UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD atau MD3.

Dari pantauan, Paripurna tersebut tak diwarnai interupsi. Hampir semua anggota majelis menyetujui dan menganggap bahwa kelima orang tersebut layak dan secara konstitusi, kelima partai tersebut memang berhak menempakan kadernya sebagai pemipin dari lembaga perwakilan rakyat tersebut.

Prosesi penetapan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah janji jabatan yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali dan dilanjutkan penyerahan kepemimpinan DPR secara simbolis dari Abdul Wahab kepada Puan Maharani.

Sebagaimana diketahui, Puan Maharani Puan Maharani adalah caleg Partai PDI Perjuangan melalui Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah V . Tak hanya partainya yang berhasil memenangi Pemilu, Puan juga tercatat sebagai Caleg yang memperoleh 404.034 suara. 

Dengan Perolehan suara tersebut, Putri dari Mantan Presiden kelima RI (Megawati Sukarno Putri dengan Almarhum Taufiq Kiemas) tersebut juga tercatat sebagai Caleg peraih suara terbanyak diantara semua calong anggota DPR RI di Pemilu 2019.

Selain putri dari Megawati, Puan cukup dikenal masyarakat. Pasalnya sebelum berkompetisi sebagai Caleg, Puan juga adalah Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Kabinet Kerja untuk membantu Pemerintahan Jokowi- Jusuf Kalla. (eddysantry)

Kementan: Ekspor Pakan Ternak ke Timor Leste Meningkat

BERANDA, NASIONAL

Sidoarjo_Ekspor pakan ternak ke Timor Leste meningkat, dari sebelumnya pada tahun 2018 sebesar 4,33 ribu ton atau senilai USD 0,785 juta menjadi sebesar 3,28 ribu ton atau senilai USD 1,087 juta hanya untuk semester pertama tahun 2019 (Januari-Juli 2019) saja. Ekspor pakan ternak tahun 2019 ini telah melebihi pencapaian volume ekspor tahun sebelumnya. Hal tersebut disampaikan Sri Widayati, Direktur Pakan, saat mewakili Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH), Kementerian Pertanian pada acara pelepasan perdana ekspor pakan dari PT. Sinar Indochem yang berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur, Senin, 30 September 2019.

“Pada hari ini, kita akan melepas ekspor perdana pakan unggas produk PT. Sinar Indochem sebanyak 200 ton pakan layer ke Negara Timor Leste dari total 300 ton. Hal ini merupakan langkah awal untuk menuju ekspor berikutnya dalam jumlah yang lebih besar ke Timor Leste atau dengan negara-negara tujuan lain,” jelas Sri Widayati.

Sri Widayati menegaskan bahwa Pemerintah akan terus mengawal dalam pengurusan proses persetujuan ekspor secara Government to Government dengan negara-negara yang menjadi target ekspor. “Persetujuan ekspor pakan ke negara Timor Leste tersebut dilakukan setelah sebelumnya diadakan Import Risk Analysis oleh Tim Delegasi Republik Demokratik Timor Leste pada tanggal 26–28 Agustus 2019, yang difasilitasi oleh Kementerian Pertanian” ungkapnya.

Menurut Sri Widayati, saat ini jumlah pabrik pakan skala besar di Indonesia mencapai 87 pabrik dengan produksi pakan tahun 2018 sebesar 19,4 juta ton dan rencana produksi pakan tahun 2019 akan mencapai sebesar 20,5 Juta ton atau meningkat sebesar 6% dari tahun 2018. “Sampai saat ini jumlah pabrik pakan yang telah mendapatkan sertifikat Cara Pembuatan Pakan yang Baik (CPPB) dari Kementerian Pertanian sebanyak 70% dari total 87 pabrik pakan yang ada, dimana salah satunya PT. Sinar Indochem, sedangkan sisanya dalam proses audit” jelasnya.

Lanjut Sri Widayati menjelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan jaminan mutu dan keamanan pakan, maka setiap tahun terus dilakukan audit CPPB terhadap pabrik pakan yang baru maupun yang melakukan perpanjangan sertifikat CPPB. Sertifikat ini merupakan upaya penjaminan pemerintah, sekaligus nilai tambah bagi perusahaan dan memberikan kemudahan dalam akses untuk ekspor. Berdasarkan data BPS dan Pusat Data Kementerian Pertanian, total ekspor komoditas peternakan ke Negara Timor Leste tahun 2018 senilai USD 9,53 juta sedangkan data tahun 2019 bulan Januari sampai dengan Juli tercatat senilai USD 6,27 juta.

Pada acara tersebut hadir juga Bupati Kabupaten Sidoarjo Saiful illah, yang turut mengapresiasi bertambahnya pelaku ekspor pakan ternak di wilayahnya di tengah ketatnya persaingan merebut pasar global. Ia pun menegaskan, bahwa pihaknya berkomitmen dalam mempermudah perijinan usaha untuk mendukung berkembangnya perekonomian, serta mendorong ekspor produk dari wilayahnya.

Dukungan senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Wemmi Niamawati yang menyampaikan bahwa Provinsi Jatim memiliki 24 unit feedmill dengan total kapasitas 5,7 juta ton per tahun. Saat ini kapasitas tersebut baru berproduksi 4 juta ton per tahun. Artinya Propinsi Jawa Timur masih mampu meningkatkan produksi pakan. Disamping itu Provinsi Jawa Timur juga memiliki 43 unit breeding farm unggas yang tersebar di beberapa Kabupaten dan Kota.

“Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkomitmen dalam pengawasan mutu pakan yang berkualitas tinggi. Hal ini terbukti dengan pemanfaatan alokasi APBN, APBD maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk melaksanakan peningkatan mutu dan pengawasan keamanan pakan ternak di Provinsi Jawa Timur”, imbuhnya.

Menutup sambutannya, Sri Widayati berpesan bahwa dengan mulai terbukanya akses pasar, diharapkan semua pelaku usaha dapat terus meningkatkan kuantitas maupun kualitas produk siap ekspor. “Saya sangat berharap produk-produk peternakan Indonesia lebih mampu bersaing di jalur perdagangan internasional. Dan hal ini kiranya sekaligus dapat memotivasi para pelaku usaha lain untuk tetap berupaya melalukan percepatan ekspor komoditas peternakan lainnya melalui peningkatan kualitas produksi dan promosi ke negara lain” pungkasnya.

Narahubung : Ir. Sri Widayati, MMA., Direktur Pakan, Ditjen PKH, Kementan RI.

Senator DPD RI Ajak Anggota DPD RI Terpilih Saling Bersatu dan Bangun Kekompakan

BERANDA, NASIONAL

Jakarta – Senator DPD RI yang juga Pimpinan Komite I, H. Fachrul Razi, MIP meminta kepada seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPR-RI) terpilih periode 2019-2024 agar menjaga nama baik lembaga, saling bersatu dan bangun kekompakan, Senin (30/09/2019).

Hal ini disampaikan Fachrul kepada awak media disela-sela Sidang Paripurna DPD RI, Senayan Jakarta mengingat kondisi DPD RI hari ini ada sedikit keretakan yang terjadi didalam tubuh DPD itu sendiri.

Fachrul Razi menyampaikan Dewan Perwakilan Daerah ini adalah lembaga terhormat dan memiliki marwah bangsa yang wajib dijaga kestabilan daerah dalam ruang lingkup Negara Indonesia. “Ada 136 orang anggota DPD yang duduk di kursi DPD ini, mereka adalah negarawan dan tokoh daerah terhormat, ada baiknya DPD RI periode kedepan akan menjadi lembaga negara yang terbaik dan dibanggakan,” tegasnya.

Fachrul yakin Senator Indonesia kedepan menjadi wakil daerah yang amanah dan representatif daerah untuk masyarakat dalam melayani serta menjadi leader yang memiliki jiwa negarawan yang bijak,” katanya.

Dirinya meminta untuk menghilangkan ego personal dan sifat yang tidak mencerminkan kenegarawan. “Hentikan segala bentuk perselisihan yang ada, mari kita bersatu untuk membangun indonesia ke arah yang lebih maju,” tegas Senator asal Aceh ini.

Ia juga mengharapkan 136 anggota Dewan Perwakilan Daerah ini menjadi solusi untuk Indonesia sekarang dan masa yang akan datang, tutupnya (*).