Menkeu Lantik Suminto Sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Internasional

Jakarta – Bertempat di Kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kamis 3 September 2019, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik Suminto sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Internasional mengantikan Andin Hadiyanto yang akan menjabat sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara. Suminto sebelumnya menjabat adalah Staf Ahli Bidang Pengeluaran Kemenkeu.

Sri Mulyani mengungkapkan, tugas Suminto tidak lah ringan. Sebab, gejolak ekonomi yang penuh ketidakpastian dan banyak zona ekonomi yang terancam memasuki resesi seharusnya membuat Indonesia kian waspada.

Sehingga, ia meminta Suminto untuk bisa membantu meracik kebijakan agar daya tahan ekonomi Indonesia bisa semakin kuat. Apalagi, Sri Mulyani masih melihat peluang penguatan ekonomi domestik di saat situasi global tidak menguntungkan

“Saya harap Pak Suminto tidak menganggap jabatan ini sebagai business as usual. Ini penugasan yang penting,” jelas Sri Mulyani, Kamis (3/10/2019).

Lebih lanjut wanita yang akrab dipanggil Mbak Ani tersebit juga mengharap agar Suminto dapat mewakili Kementerian Keuangan dengan baik di dalam menghadiri berbagai forum internasional.

Menurut Mbak Ani, saat ini Indonesia memang anggota G-20 yang juga memiliki berbagai keanggotaan di organisasi keuangan dunia, seperti Bank Dunia dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).

“Tapi kita jangan hanya menjadi penonton. Kita harus berani menyuarakan pendapatnya di berbagai organisasi tersebut,” tandasnya.

Selain melantik Suminto, Sri Mulyani juga melantik dua pengurus baru Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit yakni Direktur Perencanaan dan Pengelolaan Dana Kabul Wijayanto dan Direktur Penghimpunan Dana Sunari. BPDP Sawit merupakan Badan Layanan Umum (BLU) yang berada di bawah naungan Kemenkeu.

“Saya minta BPDP Sawit juga fokus dalam merencanakan dan menghimpun dana yang dapat men-generate pekerjaan dan nilai tambah sawit dalam negeri,” pungkas Menkeu. (eddyS)

PNS Ditjen PKH Belajar Jurnalistik

BOGOR – Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) mengadakan Workshop Optimalisasi Kehumasan. Tema yang di angkat adalah Penderasan Informasi yang Efektif.

Kegiatan dengan materi pokok terkait jurnalistik itu dilaksanakan pada tanggal 2-4 Oktober 2019 di Hotel IPB IC Bogor, Jawa Barat. Acara ini diikuti oleh pengelola kehumasan, perwakilan dari masing-masing direktorat teknis dan UPT lingkup Ditjen PKH, Kementerian Pertanian dari seluruh Indonesia.

Kegiatan workshop dimulai pada Rabu, 2 Oktober 2019, pukul 13.30 wib, diikuti sekitar 70 peserta. Pebi Purwo Suseno, ketua panitia kegiatan, mengatakan bahwa workshop ini dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan peserta dalam menyampaikan informasi terkait peternakan dan kesehatan hewan ke masyarakat.

“Sumber informasi terkait peternakan dan kesehatan hewan, seharusnya kita (red: Ditjen PKH) yang memberikan ke masyarakat, karena pihak kita yang memiliki data dan informasi lengkap tentang PKH tersebut,” ujar Pebi yang sehari-harinya menjabat sebagai Kasubag Humas Ditjen PKH.

Materi pertama disampaikan oleh narasumber Wilson Lalengke dari Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) dengan tema Pengenalan Jurnalisme Warga. Selanjutnya, pemateri yang sama menyajikan materi kedua, membahas tentang Dasar-dasar Jurnalistik, Pemahaman Media Mainstream dan Online.

Dalam paparannya, Wilson yang merupakan Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu menyampaikan bahwa pemahaman tentang strategi mengkonstruksi paradigma publik diperlukan dalam penulisan berita. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa sebagai masyarakat konsumen media massa, dalam menerima informasi kita diharuskan untuk tidak hanya mengambil dari satu sumber atau perspektif saja.

Pada akhir penyampaian materinya, narasumber memberikan kesimpulan bahwa yang perlu digarisbawahi oleh setiap insan peternakan dan kesehatan hewan adalah bahwa citra Ditjen PKH dibentuk oleh apa yang disampaikan ke publik/masyarakat melalui media massa. (Titien Widi)

Bambang Susatyo Resmi Pimpin MPR RI Periode 2019 – 2024

Jakarta – Politikus Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsot) terpilih sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk periode 2019-2024. Bamsot ditetapkan secara aklamasi rapat Paripurna Pemilihan Ketua Umum MPR, Kamis 3 Oktober 2019 malam.

Diketahui, Bamsot resmi akan memimpin Lembaga Tertinggi Negara selama 5 tahun kedepan setelah mengalahkan kandidat kuat dari Partai Gerindra, Ahmad Muzani.

Sebelum Bamsot ditetapkan sebagai Ketum MPR RI, Ketua MPR sementara Abdul Wahab Dalimunthe mengungkapkan bahwa penetapan Bamsot itu setelah terlebih dulu mendapat persetujuan dari Partai Gerindra.

“Dengan persetujuan Gerindra yang terakhir maka secara musyawarah mufakat dan secara aklamasi saudara Bamsoet terpilih sebagai ketua MPR,” ujar Abdul Wahab.

Usai terpilih, Bamsoet pun berdiri dan menyalami pimpinan MPR terpilih dan anggota yang duduk di barisan depan. Ia juga menyalami Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang hadir dalam rapat paripurna tersebut. Melalui pengeras suara, Bamsot pun menyampaikan terimakasih kepada Airlangga Hatarto yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar.

Dalam proses pemilihan Ketua Umum MPR RI tersebit , sebelumnya diwarnai tarik menarik ketua untuk menempati ‘kursi’ Ketua Umun MPR RI antara Gerindra yang mengusung Ahmad Muzani dan Golkar yang mengusung Bambang Soesatyo.

Ketua Fraksi MPR Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan, setelah adanya kesepakatan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri maka Gerindra sepakat untuk musyawarah mufakat mendukung Bamsoet sebagai  ketua MPR.

Riza sebelumnya mengakui bahwa Gerindra sejak awal mengusulkan agar Ahmad Muzani dapat menjadi Ketua MPR. Namun, demi kepentingan yang lebih besar, persatuan, dan kesatuan maka Gerindra mengedepankan musyawarah mufakat.

Keputusan tersebut ungkap Riza, juga berdasarkan hasil konsultasi antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

“Hasil konsultasi Prabowo dengan Megawati maka Prabowo dan Megawati sepakat untuk kepentingan lebih besar kami sepakat jaga MPR dalam forum musyawarah dalam memutuskan kebijakan penting,” katanya. (eddyS)

Polisi Ungkap Ada 175 Preman Dalam Aksi 30 September di Gedung DPR – MPR RI

Suasana ricuh di belakang Gedung DPR, Jakarta, Senin 30 september 2019.
Foto : Suara.com/Arya Manggala

Jakarta – Sedikitnya 179 demonstran Aksi 30 September yang melakukan unjuk rasa di seputar Gedung DPR RI masih ditahan di Kepolisian. Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra menuturkan, dari yang ditahan tersebut hanya 4 orang dari unsur siswa yakni 2 orang Pelajar dan 2 Mahasiswa dan 175 preman.

“Yang masih ditahan 179 orang. Rinciannya adalah dua oknum mahasiswa, ada dua oknum pelajar dan yang preman ada 175 orang,” tuturAsep.

Data tersebut juga sesuai dengan rilis Polda Metro Jaya. Sebelumnya Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan ada 380 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam demo 30 September.


“Lalu dari jumlah itu ada 179 orang yang ditahan termasuk dua pelajar dan dua mahasiswa. Pelajar yang ditahan karena membawa senjata tajam. Terkena undang-undang darurat,” tuturnya

Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengungkapkan pada demo 30 September, polisi mengamankan total  1.365 orang, yang sebagian besar telah dilepaskan hingga tersisa 179 orang. Namun polisi tidak merilis detail berapa jumlah yang telah dipulangkan.

Mabes Polri melengkapi data tersebut terhitung sejak 24 hingga 30 September. Dalam periode itu polisi total sempat menangkap 1.489 orang peserta demo berujung kerusuhan di sekitar wilayah Gedung MPR/DPR/DPD.

Dalam aksi 30 September tersebut melayangkan 7 tuntutan diantaranya menolak RKUHP, RUU MINERBA, RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan, RUU Ketenagakerjaan, dan RUU KKS. Selain tuntutan diatas, mereka juga mendesak pembatalan UU KPK dan UU SDA yang baru sahkan. Kemudian mendesak pengesahan RUU PKS dan RUU PPRT.

Selain itu, Mahasiswa juga menuntut pembatalan pimpinan KPK periode 2019-2023 pilihan DPR. Masa juga menolak TNI & POLRI menempati jabatan sipil. Kemudian keempat, setop militerisme di Papua dan daerah lain, bebaskan tahanan politik Papua. (eddyS)

Dampak Kerusuhan Wamena: 507 Jiwa Terpaksa Mengungsi ke Sulawesi Selatan

Makassar – Dampak dari kerusuhan Wamena, Jayawijaya, Papua, sejumlah pengungsi terus berdatangan melalui Makassar, Sulawesi Selatan. Sedikitnya, tercatat 507 jiwa yang mengungsi dengan mennggunakan pesawat Herculles milik TNI Angkatan Udara.

Kepala Dinas Operasi Pengkalan Udara Sultan Hasanuddin, Kolonel (Penerbang) Bambang Sudewo nenuturkan, dari 507 orang tersebut, sebagian turun di Makassar kemudian menyebar ke kampung halamannya.

“Dari Makassar, mereka meyebar kebebrapa daerah seperti ke Kabupaten Toraja, Takalar, Sidrap, Palopo. Selebihnya para pengungsi melanjutkan perjalanan ke daerah Jawa, dan lanjut hingga Sumatra Utara,” tutur Bambang sebagaimana dukutip dari CNN, Kamis (3/10/2019).

Diketahui, pada Kamis 3 September 2019, 2 Pesawat Hercules tiba pagi dan siang hari mengangkut 256 pengungsi. 86 orang di antaranya turun di Makassar. Selebihnya lanjutkan perjalanan menuju Malang, Jawa Timur dan Jakarta. Hercules tiba pukul 08.30 WITA dan pukul 12.40 WITA.

“Sebagian dari mereka pun kembali melanjutkan perjalanan ke kampung halaman di Sumatra Utara,” jelas Bambang.

Bambang mengatakan, Hercules milik TNI AU sudah mulai mengangkut para pengungsi yang memilih pulang sejak 27 September. Dari total 507 pengungsi, diketahui mereka yang berasal Sulsel 155 orang, Malang 226 orang, Semarang 72 orang dan Jakarta 54 orang.

“Para pengungsi rata-rata kelelahan karena waktu penerbangan mencapai kurang lebih enam jam mulai dari Jayapura transit di Ambon selama tiga jam, lalu dari Ambon ke Makassar selama tiga jam juga,” ujarnya.

Setelah diberi makan, pengungsi yang turun di Makassar tersebut dibawa ke asrama haji untuk istirahat menunggu jemputan dari keluarga masing-masing. Sementara itu pengungsi lanjutan ke Jawa kembali ke pesawat untuk penerbangan berikutnya.

Sementara itu, beredar kabar gelombang pengungsi juga akan sampai pada malam ini. Para pengungsi tersebut masuk melalui angkutan kapal lewat pintu masuk pelabuhan Soekarno Hatta, Makassar.

“Iya sebentar malam akan tiba KM Gunung Dempo dari Jayapura. Awalnya terjadwal pukul 20.00 wita kemudian informasi terakhir geser kira-kira pukul 21.00 wita,” kata DVP Corcom and Secretariat Pelindo IV, Anna Mariyani. 

Sumber CNN
Editor: Eddy Santry