Kategori: NASIONAL

AR-ROYA Terus Bangun Rumah Duafa, Ketua ARA ” Dana Murni Dari Swadaya “

BERANDA, NASIONAL

JEMBER – Hari ini (6/11/2019), tim relawab LASKAR PEDULI YATIM DAN DUAFA (AR-ROYA) yang biasa disebut ARA kini membangun rumah B. Jampi Als B. Madderi yang ber alamat di Dsn. Pasar Desa Sumberjambe Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

Diberitakan sebelumnya bahwa ARA pekan lalu membanguj rumah Mahmud Dusun Gundang saat ini rumah tersebut sudah rampung dan sudah ditempati.

Dua (2) Minggu berjalan selesai rumah Mahmud ARA langsung menuju rumah B. Jampi untuk dibangun juga. Sekedar pemberitahuan kepada publik (pembaca) bahwa sebelumnya AR-ROYA diberi nama LASBIRA karena dengan hasil kesepakatan bersama sehingga saat ini LASBIRA diganti AR – ROYA atau AR-RAYAH.

Disampaikan oleh ketua ARA, Subhan Adi Handoko, yang juga ber profesi sebagai ADVOKAT yang namanya sudah tidak asing lagi di dunia praktisi hukum menyampaikan, ” Kami akan terus berbuat mas dan semoga kami semua relawan, donatur, pengurus ARA tetap istqomah untuk menjalankan ini semua, tidak ada tujuan Politik, misi pribadi dan kelompok, murni tujuannya sosial untuk Yatim dan Duafa,” Ungkapnya.

“Dana yang kami dapatkan sebagian besar dari pengurus ARA dan kurangnya kami cari kepada donatur donatur mas, kami bukan hanya menampung tetapi kami (pengurus ARA) juga ikut menyumbang kok mas,” Ungkap ketua ARA dengan ciri khas nada guyonannya.

(***)

ADPM Undang Gubernur Bupati Walikota Penghasil Migas

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, NASIONAL

SURABAYA – Asosiasi Daerah Penghasil Migas ( ADPM ) menggelar acara rapat koordinasi asosiasi daerah penghasil Migas di Surabaya tepatnya di Garden Palace Hotel, Rabu(23/10/2019)

Kegiatan ini dalam rangka membahas berbagai hal strategis terkait minyak dan gas bumi dalam hubungan pusat dan daerah. maka sebagai bentuk senergitas dan pernan aktif asosiasi daerah penghasil Migas kepada pemerintah.

Kegiatan ini dalam upaya mendukung dan mensosialisasikan kebijakannya asosiasi daerah penghasil Migas akan menyelenggarakan rapat koordinasi daerah penghasil Migas tahun 2019 dengan tema dana bagi hasil migas dan keselamatan operasi Migas.

Mengingat pentingnya acara ini ADPM mengundang Gubernur, Bupati dan Walikota beserta pendamping diantaranya Kepala Dinas teknis Provinsi Kabupaten Kota yaitu Dinas Pertambangan dan Energi, Badan atau Dinas Pengelola keuangan dan Aset daerah, Badan atau Dinas Pendapatan Daerah atau Badan Dinas Lingkungan Hidup atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kabag Keuangan biro keuangan Kabag atau kabiro perekonomian atau pejabat lain yang ditunjuk.

Rapat ini tentunya sejalan dengan rapat sebelumnya yang di gelar di Kota Solo dimana mambahas bebagai hal strategis terkait minyak dan gas bumi dalam hubungan Pusat dan Daerah , maka sebagai bentuk sinergitas dan peran aktif asosiasi daerah penghasil migas ( ADPM ) kepada Pemerintah dalam upaya mendukung dan mensosialisasikan kebijakannya.

Dalam rapat tersebut seluruh Daerah penghasil migas melakukan koordinasi dalam peluang daerah, mendapatkan kontribusi besar dari hasil ekspoitasi migas yang ada, oleh sebab itu potensi penghasilan migas harus di lakukan pengelolaan yang baik.

Wakil Bupati Wajo H. Amran, SE yang mengikuti acara ini mengatakan, dengan tema “Dana Bagi Hasil Migas Dan Keselamatan Operasi Migas” Pemerintah Kabupaten Wajo yang merupakan salah satu daerah yang masuk dalam Assosiasi Daerah Penghasil Migas ( ADPM ).

“Kami minta assosiasi dapat memperjuangkan ke Pemerintah Pusat, Kementerian Keuangan dapat mewujudkan sesuai dengan Visi ADPM, yaitu bagi hasil yang transparan, Wajar dan berkeadilan,” tegas H. Amran, SE.

“Pemda bisa dilibatkan melalui BUMD dan CSR dan bisa di implementasikan, dan kedepannya sesuai dengan Permen ESDM No 37 2016, Partisapasi Interes (PI) 10 % bisa diwujudkan di Kabupaten Wajo untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Wajo,” Wakil Bupati Wajo menambahkan diakhir pertemuan.

( Humas Pemkab Wajo )

Rekatkan Hubungan Emosional Polisi Dengan Mahasiswa, Polda Sulsel Gelar Acara Coffee Morning

ADVERTORIAL, BERANDA, NASIONAL

MAKASAR- Coffee Morning digelar jajaran Polda Sulawesi Selatan, bersama pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Universitas Hasanuddin Makassar, (UNHAS), serta perwakilan pengurus senat se kota Makassar, Kamis,(24/10/2019)

Mengawali rangkaian acara coffee morning dan silaturahmi yang diselenggaraka secara terpusat, bertempat di ruang Aula Serbaguna Mapolda Sulsel Kapolda Sulsel Irjen Pol. Drs. Mas Guntur Laupe, S.H., M.H, menyampaikan apresias disertai penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh perwakilan mahasiswa yang berkenan datang dan menghadiri undangan coffee morning bersama jajaran Mapolda Sulsel, ungkapnya.

Kapolda Sulsel, Irjen Pol. Drs. Mas Guntur Laupe, S.H., M.H menguraikan inti pertemuan hari ini tak lebih dari sekedar silaturrahmi untuk memperdekat hubungan emosional mahasiswa dengan polisi dan sekaligus mendengarkan serta menyerap aspirasi perwakilan mahasiswa dari masing-masing lingkungan kampus”,jelasnya.

“Seluruh bentuk aspirasi, masukan, dan saran mahasiswa yang disampaikan melalui kesempatan pertemuan hari ini akan kita saring dan pertimbangkan,” ujarnya di hadapan peserta coffee morning.

Menanggapi steamen Kapolda Sulsel, Irjen Pol. Drs. Mas Guntur Laupe, S.H., M.H, perwakilan mahasiswa dari salah satu senat di Universitas Hasanuddin Makassar, tampil mempertanyakan dan mengklarifikasi persoalan tindakan refresif yang beberapa waktu lalu dilakukan polisi terhadap mahasiswa.

Menjawab pertanyaan tersebut Kapolda Sulsel, Irjen Pol. Drs. Mas Guntur Laupe, S.H., M.H, menegaskan perlakuan dan tindakan refresif yang dilakukan polisi terhadap mahasiswa beberapa waktu lalu, bukanlah sebuah unsur kesengajaan dan sama sekali tidak kita inginkan ituterjadi.

“Untuk itu, polisi yang melanggar prosedur akan tetap diproses”. Dalam kesempatan yang sama, Kapolda Sulsel juga turut menyampaikan harapannya agar mahasiswa dapat lebih awal menyampaikan surat pemberitahuan kepada jajaran kepolisian saat akan turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasinya, ungkapnya.

Hal ini sangat penting agar kedepan kegiatan penyampaian aspirasi dapat dikawal oleh polisi. “saya berharap kegiatan coffee morning antara mahasswa dan aparat kepolisian dapat berkelanjutan”, pungkas Mas Guntur.

Menutup rangkaian acara coffee morning perwakilan senat dari salah satu fakultas Universitas Hasanuddin menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan coffee morning yang memungkinkan mahasiswa untuk bertatap muka dan berkomunikasi secara terbuka dengan aparat kepolisian Polda Sulsel.

Wakil Rektor III Universitas Negeri Muhammadiyah (UNISMUH) Dr. Muhammad Tahir, M.Si yang didampingi oleh perwakilan pengurus senat dari salah satu fakultas di Unibos Makassar dan perwakilan mahasiswa UKI Paulus secara umum menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi tak terhingga atas terselenggaranya kegiatan coffee morning antara mahasiswa dan jajaran institusi kepolisian Polda Sulsel.

“Secara umum kami menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tak terhingga atas terselenggaranya rangkaian kegiatan coffee morning antara mahasiswa dan jajaran Kepolisian Polda Sulsel yang tentu saja kita harapkan akan menjadi langkah permulaan untuk merekatkan hubungan baik polisi dengan mahasiswa”,jelasnya.

Kepala bidang hubungan masyarakat (Kabid Humas) Polda Sulsel Kombes Dicky Sondani menjelaskan, “peserta coffee morning melibatkan hampir seluruh pengurus senat dan badan eksekutif mahasiswa (BEM) di Kota Makassar diantaranya perwakilan dari Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Muslim Indonesia (UMI), Universitas Negeri Makassar (UNM), Universitas Muhammadiyah (UNISMU), Universitas Atmajaya, Universitas Bosowa (Unibos), Universitas Kristen Indonesia (UK Paulus), Universitas Cokroaminoto, STIEM Bongaya, STIMIK Dipanegara, Universitas Islam Negeri (UIN) dan Universitas Politeknik Ujung Pandang”jelasnyan diakhir pertemuan.

(fadly syarif)

Dugaan Skandal Proyek Kabupaten Nunukan

ADVERTORIAL, BERANDA, NASIONAL, NUNUKAN

JAKARTA – Sekelompok Organisasi Massa yang mengatasnamakan Lembaga Pengawal Transparansi dan Kebijakan Publik (LPTKP) melakukan unjuk rasa di depan gedung merah putih KPK RI Jl. Kuningan Persada Jakarta Selatan. (23/11)

Menurut penanggung jawab Aksi M. Ali menyebutkan bahwa “Saya miris terhadap porses kehidupan di sana proyek pembangunan disana seperti proyek air bersih tidak mampu di selesaikan dan terbengkalai”, ungkap.

“Seharusnya KPK turun dan panggil Bupati kabupaten Nunukan dan ungkap tuntas Bupati terindikasi kasus penyuapan, Indonesia adalah negara hukum harusnya persamaan setiap masyarakat di mata hukum harus sama tidak boleh tebang pilih, tabahnya M. Ali.

Diakhir orasinya Ali menyebutkan bahwasannya rakyat dan masyarakat Kabupaten Nunukan mengantungkan nasibnya ke pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“KPK tidak perlu takut dengan koorporasi yang ada di kabupaten Nunukan karena Bupati Nunukan merupakan anak dari anggota dewan yang memungkinkan bisa terjadinya persengkokolan antara keduanya.”jelasnya kepadaq awak media.

Selain itu mereka menggelar spanduk yang bertuliskan, mendesak KPK untuk membongkar skandal suap dan korupsi di kabupaten Nunukan oleh Bupati Nunukan. KPK segera panggil dan periksa Bupati Nunukan atas dugaan kasus suap dalam pembagian proyek di Kabupaten Nunukan. Meminta kepada BPK RI segera turun ke kabupaten Nunukan untuk melakukan investigasi dan mengaudit APBD Kabupaten Nunukan.

“Akankah KPK dan BPK mampu menyentuh dugaan adanya dugaan suap di Kabupaten Nunukan. Kita tunggu gebrakannya.”

Senator Aceh Fachrul Razi Nyatakan Diri Oposisi Terhadap Pemerintahan Jokowi

ADVERTORIAL, BERANDA, NASIONAL

Jakarta – Santernya nama Fachrul Razi disebut-sebut sebagai calon menteri di kabinet kerja Jokowi jilid 2, Senator DPD RI asal Aceh itu menampik berbagai spekulasi media. Ketika dikonfirmasi para kuli elektronik, Fachrul justru menyatakan bahwa jikapun Jokowi memanggilnya untuk kepentingan kementeriannya, dirinya tegas menolak tawaran jabatan menteri tersebut.

“Kalaupun saya benar-benar ditawari Presiden Jokowi untuk jadi menterinya, saya nyatakan menolak,” ungkap senator usia muda kelahiran Aceh Timur itu.

Lebih jauh, Fachrul bahkan terang-terangan mendeklarasikan dirinya akan opisisi terhadap pemerintahan Jokowi Ma’aruf Amin. “Saya menyatakan diri akan oposisi terhadap pemerintahan Jokowi,” tegas Fachrul.

Senator yang terkenal vokal ini juga menegaskan bahwa kehadirannya sebagai wakil Provinsi Aceh di pusat adalah dalam rangka memperkuat daerah dan memperjuangkan implementasi perjanjian MOU Heksinki dan UUPA. Salah satu point perjanjian damai Helsinki yakni terkait nasib kombatan dan korban konflik yang belum sejahtera hingga saat ini.

“Kita akan senantiasa konsisten untuk menagih janji Pemerintah agar segera merealisasikan butir-butir MOU dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, salah satunya adalah kesejahteraan para mantan kombatan dan keluarga korban konflik,” jelas Senator Fachrul.

Terkait dengan pernyataannya untuk beroposisi terhadap Pemerintahan Jokowi, Fachrul menjelaskan bahwa negara demokrasi, opisisi adalah mutlak. “Di negara demokrasi seperti Indonesia, sangat penting adanya oposisi dalam rangka memperkuat demokrasi kedepan dan mengawal janji politik Jokowi,” ungkap Fachrul.

Ketika disampaikan bahwa bukankah perjuangan untuk rakyat Aceh akan lebih mudah diwujudkan jika ia berada di barisan Pemerintah sebagai menteri? Menanggapi pertanyaan tersebut, Fachrul mengatakan bahwa dirinya bekerja dan berjuang karena didasarkan pada pengabdian kepada Tuhan yang maha kuasa. “Kita bekerja karena Allah, bukan karena jabatan, jadi perjuangan bisa dimana saja,” pungkas Fachrul Razi.

Irwan N Raju
Kontributor