Kategori: NASIONAL

Makassar– Antisipasi gangguan kamtibmas, Polrestabes Makassar menggelar patroli gabungan skala besar yang diikuti oleh jajaran Polsek se-Kota Makassar dan aparat TNI, Kamis (28/11/19) malam. Patroli tersebut dipimpin langsung Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Yudhiawan.

Kegiatan ini diawali dengan apel persiapan di halaman Polrestabes Makassar yang dipimpin langsung oleh Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Yudhiawan dan dihadiri oleh Wakapolrestabes Makassar, Kabag Ops serta Kasat Narkoba dan Kasat Sabhara.

Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Yudhiawan mengatakan bahwa patroli yang digelar kali ini untuk mengantisipasi kegiatan masyarakat yang dapat menimbulkan gangguan kamtibmas. “Termasuk balapan liar, perang kelompok, kita antisipasi,” ucap mantan Dirreskrimsus Polda Sulsel tersebut.

Ditempat yang sama, Kabag Ops Polrestabes Makassar AKBP Anwar Danu menuturkan bahwa pihaknya mendapat informasi gangguan kamtibmas sering terjadi di malam Jumat. “Dari informasi yang diterima gangguan kamtibmas sering terjadi di malam Jumat sehingga kita lakukan patroli malam ini,” ucapnya.

Patroli tersebut mulai bergerak dari mako Polrestabes Makassar Jalan Ahmad Yani melewati Jalan M. Yusuf, Jalan Masjid Raya, Jalan Sunu tembus korban 40.000 Jiwa, Jalan Muh Jufri, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Perintis Kemerdekaan lanjut Jalan Pacerakkang dan berhenti di Polsek Tamalanrea.

Dari patroli tersebut Aparat Kepolisian berhasil mengamankan 121 (Seratus dua puluh satu) sepeda motor yang digunakan balap liar dengan rincian, Polrestabes Makassar sebanyak 57 sepeda motor, Polsek Mamajang 12 motor dan Polsek Makassar sebanyak 52 motor, 4 orang diantaranya adalah wanita.

(***)

JAKARTA – Pada hari ini  Sdr Andri dari Suzuki Financial Indonesia (SFI) melakukan survey ke rumah kami. Alhamdulillah sudah kami tanda tangani kontrak kredit pembelian mobil Suzuki BALENO AT 2019 dengan pihak SFI dengan sertakan e-KTP suami istri, KK, PBB, NPWP, dan Rekening Koran 3 Bulan terakhir, Jumat (29/11/2019).

Insya-Allah proses di SFI 3 hari selesai. Setelah itu kami sampaikan hasilnya ke Pihak Dealer PT. SBT Pulogadung Jakarta Timur. Soal NPWP sekarang diwajibkan. Kalau soal kost atau kontrak rumah tetap bisa namun dilengkapi dengan Surat Izin Domisili, tutur Andri dari SFI saat mensurvey ke rumah Ketua Umum DPP APKLI dibilangan Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat.

Kami yang tanda tangani kerjasama antara APKLI dan SUZUKI pada 3 Septemebr 2019 di Jakarta. Disemangati GUMREGAH Pengubah Ekonomi Rakyat Kecil, Kami juga yang pertama kali merealisasikan kerjasama tersebut.

Ini adalah bagian dari tanggungjawab dan kewajiban kami selaku Ketua Umum DPP APKLI untuk memberikan contoh dan meyakinkan Rakyat Kecil diseluruh Indonesia. Bahwa motor dan mobil Suzuki adalah lebih mudah, Pembiayaan lebih terjangkau dengan adanya kerjasama antara APKLI dan Suzuki

Untuk itu, kami menghimbau kepada rakyat kecil diseluruh tanah air untuk bergegas mendapatkan fasilitas dari kerjasama ini, tegas dr. Ali Mahsun Atmo, M.Biomed Ketua Umum DPP APKLI, Pendiri / Presiden GUMREGAH Pengubah Ekonomi Rakyat Kecil seusai menanda tangani kontrak kredit pembelian MOBIL SUZUKI BALENO AT 2019 dengan pembiayaan melalui SFI

Laporan
Iwan Hammer
Ketua DPD APKLI kab Bone Sulawesi Selatan

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengaku prihatin atas banyaknya pejabat dan institusi pemerintah yang mengabaikan rekomendasi dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

Dalam belasan tahun atau dalam sekian tahun berdirinya Ombudsman ini, menurut Mahfud, belum efektif. “Banyak aparatur pemerintah yang mendapat rekomendasi itu abai,” katanya.

“Pak, ini ada laporan, dan saya tanya sudah lapor Ombudsman belum? Sudah, ini surat dari Ombudsman kepada menteri, kepada ini, banyak, tetapi ndak jalan juga kami mau apa?” ujar Mahfud saat membuka Seminar Propartif dan Penganugerahan Predikat Kepatuhan Tahun 2019 yang digelar Ombudsman RI di Hotel JS Luwansa, (27/11/2019).

Padahal, lanjut dia, Ombudsman dibentuk oleh negara untuk membantu pemerintah dalam mengoreksi sistem yang korup dan berbelit-belit, serta menghubungkan rakyat dengan pemerintah.

“Ombudsman ini dibentuk oleh negara untuk bantu pemerintah dan bantu rakyat. Bukan memusuhi pemerintah. Ini masih ada orang yang sepelekan Ombudsman,” sesalnya.

Ia mengaku dapat laporan terjadinya banyak pelanggaran administrasi, lemahnya pelayanan publik, hingga vonis yang tidak bisa dieksekusi, dan setelah direkomendasi Ombudsman masih tetap tidak jalan juga.

Oleh sebab itu, Mahfud meminta kepada seluruh aparatur pemerintah supaya memperhatikan rekomendasi Ombudsman karena itu merupakan lembaga yang dibentuk negara untuk menghubungkan masyarakat dengan pemerintah.

Menurutnya lagi, Ombudsman akan memberikan jalan penyelesaian yang sifatnya bukan peradilan, tapi rekomendasi penyelesaian permasalahan secara objektif.

“Jangan sampai Ombudsman sudah buat dan kirim surat berkali kali, tak ditanggapi. Enggak boleh begitu. Harusnya setiap pejabat berterima kasih pada Ombudsman,” imbuhnya.

Pada kesempatan terpisah, Ketua Umum Pelopor Angkatan Muda Indonesia Romy Fredy John Rumengan menanggapi positif pernyataan Mahfud soal penguatan peran Ombudsman.

Menurut Rumengan, rekomendasi Ombudsman wajib dilaksanakan pemerintah agar apa yang disampaikan Menkopolhukam Mahfud MD terkait peran penting lembaga Ombudsman bisa diimplementasi oleh seluruh jajaran kementrian.

Seperti halnya Mendikbud yang baru Nadiem Makarim, menurutnya, harus berani melaksanakan rekomendasi Ombudsman meski terjadi pada era pemerintahan sebelumnya.

Rumengan menegaskan, Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia sudah sangat jelas meminta Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi yang ketika itu dijabat Muhamad Nazir untuk segera membatalkan penyetaraan ijazah doctor (S3) luar negeri dan kenaikan jabatan fungsional dosen menjadi guru besar yang diperoleh Julyeta Paulina Amelia Runtuwene.

“Kami yakin menteri Nadiem mampu bersikap tegas dan melaksanakan rekomendasi ORI dan segera mencopot jabatan Rektor UNIMA agar dunia pendidikan tidak dikotori oleh praktek maladministrasi,” ujar Rumengan.

Rumengan juga menuding Dirjen Dikti Ali Gufron diduga memanipulasi surat rekomendasi ORI nomor 0001/REK/0834.2016/V/2018 tangal 31 Mei 2018, sehingga menteri tidak berani mencopot rektor Unima.

Untuk membuktikan keseriusannya Rumengan telah resmi melaporkan Ali Gufron ke Polda Sulut pada 27 November 2019 dengan nomor laporan: STTLP/770.a/XI/2019/SPKT dengan tuduhan dugaan pidana pemalsuan. ***

JAKARTA – Wakil Presiden ke 10 dan 12, M Jusuf Kalla meminta kepada para dokter jantung agar mengkampanyekan pola hidup sehat, guna menghindari resiko tingginya angka kematian penyakit jantung di Indonesia.

Hal ini disampaikan Jusuf Kalla saat membuka seminar Indonesian Society of Interventional Cardiology Anual Meeting (Isicam) yang ke 11 di Ballroom Hotel Shangrilla Jakarta,Kamis (28/11/2019)

Menurut JK,Penyakit Jantung merupakan Penyakit yang secara tiba tiba dapat menyebabkan kematian,JK mencontohkan Ayah dan salah seorang saudaranya, salah satu korban yang mengalami serangan penyakit jantung, sehingga meninggal secara tiba tiba,Jaman dahulu,kalau kita sakit jantung berobat keluar negeri

,Namun Pada dewasa in,i kita sudah dapat berobat di berbagai rumah sakit besar di Indonesia lantaran kemampuan para dokter kita dan kemajuan teknologi ilmu kedokteran.

JK mengatakan,perkembangan teknologi kedokteran berkembang dalam kurun waktu tiga tahun,olehnya itu,JK berharap ,kepada para dokter, untuk mengikuti perkembangan ilmu kedokteran agar tidak ketinggalan majunya ilmu kedokteran dewasa ini.selain itu juga,

diharapkan Para dokter untuk seringkali melakukan riset dan inovasi dibidang ilmu kedokteran untuk dapat menemukan ilmu baru dibidang kedokteran, khusunya dalam bidang penyakit jantung

Irwan N Raju
Kabiro Sulsel

SEMARANG – Kedepan dibangun sinergi dengan GP Anshor Jateng guna percepat realisasi Program Senyum Rakyat Kecil Senyum Nusantara di 35 Kabupaten / Kota Se-Jateng.

Kesiagaan pasukan tempur lapangan ekonomi rakyat kecil di 7908 Desa dan 750 Kelurahan di 537 kecamatan se-Jateng dengan bekal senjata dan

Amunisi Program Senyum Rakyat Kecil Senyum Nusantara Menjadi hal mendasar sebagai sebuah keniscayaan realisasi TOKO GUMREGAH,

Dokter ALI MAHSUN ATMO Gratiskan Iuran BPJS Kesehatan / Ketenagakerjaan nagi rakyat kecil yang punya KREDIT MOTOR syarat dan ketentuan berlaku, SUZUKI DAN UMRAH, serta program lainnya.

Dengan demikian rakyat kecil dan masyarakat se Jateng dapat segera bisa menikmati dan merasakan kemanfaatannya, hidupnya Lebih Sejahtera dan Makmur Secara Berkeadilan, Rabu 27 November 2019.

GUMREGAH-Atas kehendak TUHAN sudah lama tidak ketemu bersilaturahmi dengan Gus Sholahuddin Aly Ketua PW GP Ansor Jatenh  di Kopi Janji Jiwa Semarang.

Laporan
Iwan Hammer
Ketua DPD APKLI kab Bone Sulawesi Selatan