Kategori: NASIONAL

Fokus Penanganan Kemiskinan, Wagub Harapkan Intervensi Pemerintah Pusat

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NASIONAL

JAKARTA- Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Wagub) Dr. Yansen TP. M.Si, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) di Hotel The Ritz Carlton, Mega Kuningan, Daerah Khusus Jakarta, Selasa (2/4).

Rakor yang di hadiri gubernur seluruh indonesia itu dipimpin langsung Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

Kegiatan ini bertujuan memperkuat keselarasan RPJPN 2025-2045 dan RPJPD 2025-2045, serta memperkuat fondasi transformasi dalam RPJMN 2025-2029 dan RKP 2025.

Dalam Rakor ini menekankan pada kemajuan dan tantangan pembangunan daerah serta solusi strategis pembangunan dalam koridor penuntasan masalah mendasar yaitu kemiskinan, stunting, pelayanan dan infrastruktur dasar.

Seperti diketahui, angka kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) terus menurun selama tiga tahun terakhir. Tren positif ini tidak lepas dari komitmen Gubernur Zainal dan Wakil Gubernur Yansen Tipa Padan yang serius mengentaskan kemiskinan di Bumi Benuanta. Secara rinci, angka kemiskinan pada September 2022 berada 6,86 persen dan Maret 2023 menjadi 6,45 persen.

Dengan demikian terjadi penurunan sekitar 0,41 poin, di mana jumlah penduduk miskin Kaltara sebesar 50.580 jiwa pada September 2022 menjadi 47.970 jiwa pada Maret 2023. Tidak hanya itu, selama periode September 2022 hingga Maret 2023, penduduk miskin di daerah perkotaan menurun sebanyak 1,6 ribu jiwa dari 26,38 ribu orang pada September 2022 menjadi 24,75 ribu orang.

Sedangkan pada Maret 2023 atau secara persentase turun sebesar 0,40 persen dari 5,58 persen menjadi 5,18 persen. Penduduk Miskin di daerah perdesaan mengalami penurunan sebanyak 1,0 ribu jiwa dari 24,20 ribu orang pada September 2022 menjadi 23,22 ribu orang. Kemudian pada Maret 2023 atau secara persentase turun 0,41 persen dari 9,15 persen menjadi 8,74 persen.

Jumlah penduduk miskin di daerah perdesaan lebih sedikit dibanding di daerah perkotaan. Meskipun begitu, persentase penduduk miskin yang berada di daerah perdesaan pada bulan Maret 2023 sebesar 8,74 persen, sedangkan di daerah perkotaan sebesar 5,18 persen.

Pola ini sama dengan kondisi September 2022 persentase penduduk miskin di perkotaan 5,58 persen sedangkan di perdesaan lebih tinggi 9,15 persen.

Agar kemiskinan dapat turun setiap tahunnya, Wagub Yansen berharap pemerintah pusat memberikan perhatian serius terhadap Kaltara. Adapun bentuk dukungan tersebut meliputi,

dari Kementerian Pekerjaan Umum terkait Pembangunan jalan, sanitasi, air bersih, rumah layak huni dan irigasi.

Kemudian dukungan Kementerian Tenaga Kerja terkait percepatan Pembangunan Balai Latihan Kerja. Selanjutnya, dukungan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait Peningkatan Kapasitas Tenaga Pendidik, Kesejahteraan Tenaga Pendidik, Pembangunan Ruang Kelas Baru, Pembangunan dan Pengadaan Peralatan Lab dan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi.

Lalu, dukungan dari Kementerian Kesehatan terkait Pembangunan Fasilitas Kesehatan, Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan, Pendanaan, memperkuat sistem pendataan dan monitoring stunting, Intervensi Gizi Sensitif dan Gizi Spesifik.

Kemudian, dukungan dari BRIN mengenai riset bersama terkait Intervensi Stunting yang lebih efektif. Selanjutnya, dukungan dari Kementerian Pertanian untuk bantuan sarana produksi bagi petani.

Lalu, dukungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk bantuan alat tangkap dan pengawasan terhadap aktivitas illegal fishing.

Selanjutnya, dukungan dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terkait bantuan alat produksi dan permodalan. Selain itu, dukungan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika terkait Penuntasan wilayah/daerah blank spot.

Kemudian dukungan dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait pemenuhan Listrik bagi rumah tangga di daerah terpencil, terluar dan perbatasan. Dan dukungan dari Kementerian Sosial terkait data penerima manfaat yang terintegrasi.

“Melalui bentuk dukungan itu, kita berharap pemerintah pusat dapat merealisasikannya melalui kementerian terkait. Sehingga angka kemiskinan di Kaltara dapat kembali ditekan,”katanya.

(dkisp)

 

 

Pelni Nunukan Dapat Tambahan Dispensasi Kapasitas Penumpang 50 Persen Saat Arus Mudik Lebaran 2024

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NASIONAL, NUNUKAN, TEKNOLOGI

NUNUKAN – PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Cabang Nunukan mendapatkan dispensasi penambahan kuota penumpang sebanyak 50 persen pada arus mudik dan balik lebaran 2024.

Penambahan tersebut berlaku untuk 2 armada yang berlayar melewati pelabuhan Tunon Taka yakni KM. Lambelu dan KM. Bukit Siguntang.

Selaku Kepala Cabang Pelni Nunukan, Junarto menyampaikan bahwa penambahan kapasitas penumpang berjumlah 974 orang.

“Kita dapat penambahan kuota ya untuk masing-masing kapal, yang sebelumnya itu 1.995 orang menjadi 2.969 orang, jadi ada tambahan 974 penumpang,” terang Junarto saat ditemui di Kantor Pelni Cabang Nunukan, Selasa (26/03/2024).

Ia juga mengatakan tidak ada perubahan untuk nominal harga tiket Pelni dan pemberlakuan tambahan penumpang dimulai pada 26 Maret dan akan berakhir 26 April 2024.

“Kita tidak ada perubahan harga ya untuk tiket, juga pemberlakuan tambahan kuota penumpang hingga peak season atau mulai tanggal 26 Maret sampai 26 April 2024 yakni selama 1 bulan,” katanya.

Selanjutnya, Junarto mengungkapkan untuk persiapan saat mudik bukan hanya dari segi kuota penumpang tetapi juga fasilitas dan keamanan kapal.

“Tentu kapal yang kita siapkan sudah dock ya dan sudah melalui ramp check dimana diantaranya pemeriksaan lambung kapal, fasilitas penumpang dalam keadaan baik, navigasi berfungsi dengan baik, pemeriksaan mesin dan memastikan alat keselamatan berfungsi dengan baik dalam keadaan darurat, juga untuk alat keselamatan kita juga ada penambahan ya sesuai dengan dispensasi kuota penumpang,” tutur Kepala Pelni Cabang Nunukan.

Menurutnya lonjakan penumpang akan terjadi pada 31 Maret 2024 dimana saat itu masuk H-6 libur nasional.

“Untuk data yang kita terima itu terakhir jam 12.00 WITA pada tanggal 31 Maret 2024 sudah ada pembelian tiket sebanyak 705 orang dan diperkirakan lonjakan akan terjadi pada hari itu, sedangkan di tanggal 06 April sudah terbeli sebanyak 444 tiket,” terangnya.

Terkait pemesanan tiket, Junarto menyampaikan bahwa pembelian tiket bukan hanya tersedia di Kantor Loket Cabang Pelni dan travel yang resmi tetapi juga bisa dilakukan via aplikasi Pelni Mobile.

“Calon penumpang bisa tidak harus pergi ke kantor untuk membeli tiket atau ke travel resmi, sekarang sudah bisa lewat Pelni Mobile, kalau di Nunukan ya bisanya pakai Pelni Mobile dulu, tapi kalau di kota besar bisa lewat via lain contohnya Indomaret dan sebagainya, karena kasian masyarakat di luar pulau Nunukan yang harus jauh membeli ke kantor,” tambahnya.

“Jadi kita selalu sampaikan ke calon penumpang yang membeli di kantor bahwa bisa membeli tanpa harus jauh-jauh, dan berdasarkan data juga terlihat penurunan sekitar 12% yang membeli lewat loket dan sudah membeli lewat aplikasi,” sambungnya.

Bersama dengan itu, Kacab Pelni Nunukan juga menambahkan untuk pembelian tiket balik bisa dilakukan saat pembelian tiket pergi di loket yang sama.

“Sekarang juga sudah bisa membeli tiket balik di kantor loket saat kita membeli tiket pergi, tapi ini baru berlaku untuk di kantor loket saja dan upgrade kelas, jadi nanti saat mudik tidak perlu lagi repot membeli tiket pulang di tempat tujuan,” ucap Junarto.

Adapun jadwal pelni bulan April 2024 akan berlayar selama 11 kali dengan KM. Lambelu, KM. Bukit Siguntang dan bersama kapal perintis yakni KM. Sabuk Nusantara 97.

(Nam/Nam)

Sepanjang Tahun 2023 Hingga Maret 2024, Sinergitas Bea Cukai dan Kepolisian Cegah Penyelundupan 138 Kg Sabu di Kaltara

BERANDA, BERITA DAERAH, HUKUM & KRIMINAL, INTERNASIONAL, KABAR DAERAH, NASIONAL, NUNUKAN, TNI/POLRI NEWS

NUNUKAN – Sinergitas antara Bea Cukai terkhususnya Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan bagian Timur (Kalbagtim) bersama Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Utara (Kaltara) berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika golongan I jenis sabu dengan total berat bruto 138.000 gram mulai tahun 2023 hingga Maret 2024.

Hal tersebut sesuai dengan kebijakan Nasional yakni Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), dimana penegak hukum berkolaborasi dengan DJBC dalam pelaksanaannya.

Selaku Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJBC Kalbagtim, Kusuma Santi Wahyuningsih mengungkapkan bahwa Bea dan Cukai bersama Polda Kaltara berhasil mengungkap 8 kasus narkoba pada tahun 2023 hingga Maret 2024.

“Sepanjang tahun 2023 hingga Maret 2024, kita bersama Kepolisian telah berhasil mengungkap 8 kasus narkoba terkhususnya sabu atau metamfetamina,” ungkap Kusuma Santi Wahyuningsih saat ditemui pada kegiatan siaran pers pengungkapan sabu dengan berat bruto 50.000 gram di Kepolisian Resor (Polres) Nunukan, Jumat (22/03/2024).

Lebih lanjut, Ia mengatakan dari 8 kasus, keseluruhan berat bruto metamfetamina sebanyak 138.000 gram.

“Jumlah keseluruhan itu sekitar 138 Kilogram yang berhasil kita cegah,” ujarnya.

Lalu, Kakanwil DJBC Kalbagtim tersebut menuturkan bahwa pengungkapan kasus dilakukan oleh Bea Cukai Nunukan dan Tarakan bersama kepolisian.

“Pengungkapan kasus-kasus itu dilakukan oleh Bea Cukai Nunukan dan juga Tarakan serta bekerjasama dengan kepolisian yang ada,” tuturnya.

Adapun Kakanwil DJBC Kalbagtim menjelaskan bahwa pengungkapan kasus narkoba menjadi hasil yang siginifikan dan perlunya kerjasama antara Bea Cukai, Kepolisian dan Satgas Pamtas.

“Keberhasilan ini menjadi hasil yang signifikan karena kita tau perbatasan di Kaltara itu 1.038 Km dengan banyaknya titik-titik rawan sehingga perlunya sinergi antara Bea Cukai, Kepolisian dan Pamtas untuk memberantas peredaran ataupun penyelundupan narkoba dan tentu itu sudah kita lakukan,” ucap Kakanwil DJBC Kalbagtim.

Kasus penyelundupan narkoba asal Malaysia sangat marak terjadi di Kaltara terutama daerah perbatasan.

Berdasarkan itu, Kusuma Santi Wahyuningsih menjelaskan bahwa Bea Cukai telah melakukan koordinasi bersama pihak Bea Cukai Malaysia terkait maraknya penyelundupan sabu asal negeri jiran tersebut.

“Kita sudah melakukan koordinasi dengan pihak Kustom atau Bea Cukai Malaysia tetapi memang hanya sebatas informasi yang ada, karena kewenangan kita ada di Indonesia maka pencegahannya dilakukan disini namun jika mereka ketahuannya di Malaysia ya Bea Cukai Malaysia yang melakukan penindakan,” tambahnya.

Bersama dengan itu, Polda Kaltara melalui Polres Nunukan juga melaksanakan kegiatan siaran pers terkait pengungkapan narkotika golongan I jenis sabu sebanyak 50.000 gram yang dipimpin langsung oleh Kapolda Kaltara, Irjen Pol. Daniel Adityajaya, S.H., S.I.K., M.Si.

(Nam/Nam)

Kabar Gembira, Usulan CASN Kaltara Disetujui Menpan-RB

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NASIONAL

JAKARTA – Sebanyak 1.468 usulan formasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dari Pemprov Kaltara mendapat persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Di mana rincian usulan tersebut meliputi 1.403 formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan 65 formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

Asisten bidang Administrasi Umum Setprov Kaltara, Pollymaart Sijabat, SKM., M.A.P. yang hadir dalam Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan ASN Tahun 2024 mengungkapkan usulan formasi PPPK dan CPNS tersebut sudah mendapat lampu hijau langsung dari Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas.

“Dalam mengusulkan formasi CPNS 2024 dan PPPK oleh Pemprov Kaltara tidak ada kendala teknis, hal ini karena semua pertimbangan tergantung langsung dari kebijakan kepala daerah yakni Gubernur,” kata Pollymaart.

Ia menyebutkan usulan formasi PPPK dan CPNS tersebut merupakan bentuk komitmen Gubernur dalam memperjuangkan Tenaga Non ASN yang telah lama mengabdi dalam perkembangan pembangunan dan kemajuan di Pemprov Kaltara.

Lanjutnya, karena ini menyangkut kebijakan pembiayaan, pertimbangan dan perhatian Gubernur akhirnya disetujui dan tinggal meneruskan ke pemerintah pusat dengan data pendukung, lalu mendapat respon positif yaitu disetujui usulan formasi tersebut.

“Semua komitmen Pak Gubernur dalam menyikapi permasalahan honorer, Pak Gubernur pasti mengusahakan yang terbaik untuk masyarakatnya, khususnya anak – anak Kaltara yang telah membantu pertumbuhan dan kinerja Pemprov Kaltara,” pungkasnya.

Pelaksana Tugas (Plt). Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kaltara, Andi Amriampa menjelaskan usulan tersebut disetujui. “1.468 disetujui semua, sesuai usulan yang disampaikan oleh Bapak Gubernur ke Menpan RB,” katanya melalui pesan Whatsapp, Kamis (14/3) malam.

(dkisp)

Gubernur Hadiri Entry Meeting LKPD 2023

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NASIONAL

JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) DR. (HC). H. Zainal A Paliwang, M.Hum, didampingi Sekretaris Provinsi Kaltara Dr. H. Suriansyah, M.AP dan Inspektur Inspektorat Daerah Kaltara Yuniar Aspiati, SE, M.AP, mengikuti Entry Meeting Pemeriksaan LKPD dan Koordinasi Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 di Lingkungan AKN VI oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI di Auditorium Gedung Tower BPK RI Pusat, Jakarta.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Pius Lustrilanang selaku Anggota VI BPK RI dalam sambutannya menjelaskan bahwa acara ini merupakan proses awal dalam memulai pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, serta kesiapan pemerintah daerah (pemda) bersangkutan.

“LKPD merupakan perwujudan akuntabilitas dan keterbukaan dalam penggunaan anggaran negara sekaligus menunjukkan prestasi kerja dalam pengguna anggaran,” jelasnya, pada Jum’at (8/3/2024).

Dana dari pusat yang dikucurkan ke daerah-daerah ada Rp 873,75 triliun yang disalurkan dalam berbagai bentuk mulai dari dana bagi hasil, alokasi umum hingga dana desa. “Agar pengelolaan dana ini benar-benar digunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, ia juga mengajak pemda untuk aktif mengawasi serta mengevaluasi penggunaan dan pertanggungjawaban TKDD atau Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dan alokasi belanja K/L yang dialokasikan kepada pemda tersebut

“Saya berharap, penyampaian laporan keuangan ini jangan dipandang sebagai kegiatan rutin semata, melainkan sebagai upaya dari setiap kementerian, lembaga dan pemda untuk menunjukkan pengelolaan keuangan negara dan daerah yang transparan dan akuntabel, terangnya.

(dkisp)