Pelantikan Dewan pengurus DPW dprd provinsi dari partai PKS

TARAKAN – Dewan pimpinan Tingkat Wilayah (DPTW) PKS Provinsi Kalimantan Utara yang terdiri dari tiga lembaga Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW), Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dan Dewan Syariah Wilayah (DSW) menggelar pelantikan pengurus MPW, DPW dan DSW untuk masa bakti 2020-2025 di Kota Tarakan, Ahad (14/2/2021).

Menurut Ketua DPW PKS Provinsi Kalimantan Utara Muh. Nasir, S.Pi, selain dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat, dirinya bersyukur pelantikan pengurus di DPTW PKS Provinsi Kalimantan Utara ini bisa terlantik secara virtual dengan pembacaan Sumpah dan Ikrar Pakta Integritas oleh Sekjend PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi.

“Alhamdulillah untuk agenda pelantikan bersama di Kalimantan Utara, dihadiri oleh Ketua BPW PKS Kalimantan Ust. H. Alifuddin menyaksikan langsung agenda pelantikan,” lanjutnya.ujar Nasir

Dalam sambutannya Sekjend PKS menyatakan “Kita berharap dengan adanya pengurus baru yang sudah dilantik ini, segera ada penataan struktur sampai Ranting, adanya penambahan jumlah kader, Peningkatan pelayanan Rakyat dan Peningkatan jumlah kursi akan diraih pada Pemilu 2024.”

Dan berikut daftar nama-nama pengurus yang dilantik.

  1. Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW)
    Ketua : DR. Syamsudin Arfah, M.Si
    Sekretaris : Agung Wahyudianto
  2. Dewan Pengurus Wilayah (DPW)
    Ketua : Muh. Nasir, S.Pi
    Sekretaris : Muh. Khoiruddin, S.Hi
    Bendahara : M. Rusdi

Ketua Bidang Kaderisasi : Asep Mahmuddin

Ketua Bidang Humas : Dedy Brata

Ketua Bidang Kepemudaan, Olah Raga dan Kepanduan: Muhammad Syaiful

Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga : Mainirlawati

Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada : Andi Setiawan

Ketua Bidang Pembangunan Keummatan dan Dakwah : Irdi Fadliansyah

Ketua Bidang Pembinaan Desa, Tani dan Nelayan: Rudhie Halim

  1. Dewan Syariah Wilayah (DSW)
    Ketua : Dedi Ahmadi, S.Ag
    Sekretaris : Agus Abidin, S.PdI

Diketahui, PKS melakukan Musyawarah Wilayah (Muswil) secara virtual dan serentak se-Indonesia pada akhir Desember 2020 yang telah memilih 8 pimpinan DPTW PKS se Indonesia, termasuk Provinsi Kalimantan Utara.ujar Nasir

SAHABUDDIN

Ada Indikasi Keanehan Dalam Penahanan mantan Dirut ASABRI Mayjen TNI ( Purn ) Adam Rahmat Damiri

Berandankrinews.com — Jakarta — Telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahannya Mantan Direktur Utama Asabri oleh Penyidik Kejaksaan Agung penuh dengan kejanggalan dan skenario yang kasat mata mulai dari keterangan pers oleh Humas Kejagung yang menyatakan kerugian sementara negara dihitung oleh Jaksa dan belum selesainya perhitungan oleh BPK.

Sebelum ditetapkannya kerugian Negara dapat ditetapkan tersangkanya, ini akan menjadi parodi tipikor yang menunjukkan belum cukupnya alat bukti minimum 2 sesuai dengan KUHAP. Hal ini menjadi pertanyaan dari Advokat Ir. Tonin Tachta Singarimbun, SH . Apa sebenarnya alat bukti Jaksa Gedung Bundar? Kan sudah memiliki kewenangan dan kekuasaan tapi masih melakukan kriminalisasi menahan Adam R Damiri dan kawan- kawan sehingga dengan demikian ini sudah menyimpang dari KUHAP dan tidak ada kewenangannya yang khusus dapat ‘membaju orange kan’ sebelum ada kepastian alat bukti.

Nanti alat bukti berupa kerugian itu dibuat atau ditemukan setelah ditahan atau ditetapkan sebagai tersangka.

Dua Direktur Utama Asabri diselkan oleh Penyidik seolah – olah terjadi tindak pidana korupsi yang berkesinambungan dengan demikian tidak salahlah bila Adam R Damiri meminta Bantuan Hukum Mabesad sejak hari Jumat lalu, menjadi Kuasa Hukum dan meminta Advokat Ir. Tonin Tachta Singarimbun, SH dkk dari ANDITA’S LAW FIRM .

“Kami sudah mendapat kuasa dari Ny Kun Kuadiah istri Tersangka Adam R Damiri namun mendapat kendala untuk penandatangan kuasa yang terhambat karena birokrasi Gedung Bundar dan Rutan Kejagung yang tidak mengizinkan penanda tanganan sebelum 14 hari masa penahanan,” ujar Advokad Ir.Tonin Tachta Singarimbun, SH pada reporter di Jakarta, Selasa (09/02/2021).

“Jaksa Satria tidak memberikan celah kepada kami untuk memenuhi syarat Rutan, harus ada pendampingan atau surat pengantar guna ditanda tanganinya surat kuasa Adam R Damiri kepada advokat ANDITA’S LAW FIRM tersebut dengan alasan covid -19. Jadi covid dibuat menjadi alasan untuk tanda tangan surat kuasa oleh Penyidik,” ungkapTonin.

(fri)

Mubes dan Milad I Ormas PEJABAT berlangsung dengan Sukses dan Lancar

Berandankrinews.com — Jakarta — Ormas Pejabat ( Pengacara Jawara Bela Ummat) Menyelenggarakan Mubes dan Milad Pertama tanggal (5 – 6 Februari 2021). Bertempat di Grand Cempaka Resort & Convention Jl. Raya Puncak Km. 17 Cipayung Bogor. Jawa Barat. Acara dimulai Pada Hari Jumat (05/02/2021).

Agenda Mubes Ormas Pejabat, yaitu Penyempurnaan AD/ART ormas Pejabat, kemudian dilanjutkan dengan pembentukan komisi- komisi.
Keesokan harinya, Sabtu (06/02/ 2021). Pelantikan Ketua Harian dan Pengurus Ormas Pejabat, yang langsung dilantik oleh ketua dewan /Penasehat DPP Ormas Pejabat KH. Ir. Muhammad GS. Al Khaththat didampingi oleh H. Abu bakar Sadeli BA, Dewan Pembina DPP Ormas Pejabat. Pelantikan dan Pengukuhan ini, menetapkan Ustadz H. Eka Jaya, Sebagai Ketua Umum, dan H. Supriono, Sebagai Sekjend Ormas Pejabat.

Mubes dan Milad Pejabat ini di buka oleh Kesbangpol Provinsi DKI Jakarta Bapak. Drs. Topan Bakri. Sedangkan ucapan selamat terselenggaranya mubes dan Milad Pertama ini disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, melalui rekaman video berdurasi 5 menit.
Selain acara Mubes dan Milad pertama Ormas Pejabat ini, acara ini juga diisi dengan berbagai hiburan serta pemberian Plakat Penghargaan kepada Ahmad Putra Nusantara ( lala ) Sebagai Pencipta lagu Mars Pejabat, dilanjutkan dengan hiburan lainnya yg dibawakan oleh Paduan Suara Ormas Pejabat, serta atraksi tari dari DPW Jakarta Utara, dan permainan angklung yang dipandu oleh DPW Bogor.

Acara ini diakhiri dengan pembacaan doa oleh KH. Ir. Muhammad GS Al Khaththat, Ketua Dewan Penasihat DPP Ormas Pejabat.
Mubes dan Milad pertama Ormas Pejabat ini, dihadiri Oleh DPD Sumut, Sumsel, Jatim, Jabar, DPW Bogor, DPW Tangsel, DPW Bekasi, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Pusat.

“Terima kasih untuk Gubernur DKI Jakarta yang telah memberi support penuh untuk Mubes dan Milad pertama Ormas Pejabat. Walaupun beliau tidak hadir langsung ditengah- tengah kami beliau mengirim rekaman video ucapan selamat atas terselenggaranya Mubes dan Milad pertama Ormas Pejabat,” ujar Ustadz H.Eka Jaya selaku Ketua Umum Ormas Pejabat di Jakarta Ahad (07/02/2020).

“Selamat dan Sukses Mubes dan Milad Pertama Ormas Pejabat semoga tetap eksis dan terus berkibar .Semoga kehadiran Ormas Pejabat ditengah- tengah masyarakat akan terus fokus membela agama, membela ulama, membela ummat, membela bangsa dan menjaga keutuhan NKRI,” imbuh Ustadz H.Eka Jaya .

“Kami juga akan mengembangkan sayap ke beberapa negara. Mohon doanya semoga Ormas Pejabat tetap eksis di tengah- tengah ummat dan semoga Allah SWT meridhoi,” tutup Ustadz Eka Jaya.
(fri)

Escom PDRM dan POLRI silatuhrahmi di patok 02 perbatasan antar indonesia malaysia

Sebatik,Nunukan – Escom dan PDRM malaysia berkunjung ke patok 2 (Dua) di perbatasan Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan Kaltara kunjungan Escom Malaysia tersebut semata mata untuk menjalin sinergitas dan silaturahmi antara kasubsektor aji kuning dan membangun kerja sama antara Pdrm dan Polri agar sentiasa bersama sama dalam menekan aktifitas penyeludupan barang terlarang antar kedua Negara Indonesia dan Malaysia

Ucapan Terimah kasih yang tak terhingga di sampikan oleh pihak Escom dan PDRM atas kunjungannya di perbatasan patok dua aji kuning dengan pelayanan yang sangat baik dari kasubsektor Aji Kuning Iptu Satino ujar Rusdi

kerjasama ini akan kita lakukan seterusnya dengan baik antar Polri dan PDRM Polis Diraja Malaysia, kunjungan tersebut tetap mengedepankan protokol kesehatan.

pada hari Sabtu tgl 5 Februari 2021 jam 11.30 wita bertempat di Pangkalan Tradisional Indonesia-Malaysia Kasubsektor Sebatik Tengah Iptu Satino beserta Personil melaksanakan pertemuan dengan Escom yang dipimpin oleh Inspektor Rusdi ketua Escom Tawau Sabah Malaysia dan didampingi inspektur Azmi beserta rombongan Escom di patok dua Aji Kuning

Adapun tujuan pertemuan tersebut dalam rangka silaturahmi antar kedua Negara dengan mengedepankan pencegahan Virus Corona Covid-19 dan koordinasi permasalahan arus lintas batas jalur Darat dan Laut warga masyarakat yang keluar masuk melalui Pelabuhan Tradisional Desa Aji Kuning Kecamatan Sebatik Tengah.

Turut hadir dalam kunjuang ini Danki Pamtas Arhanud 16 Lettu Firmanda beserta jajarannya yang bertugas di pos patok dua Aji Kuning

Kegiatan dimaksud dalam rangka solidaritas sekaligus kerja sama antara Pihak Kepolisian Indonesia – Malaysia.

Kegiatan selesai pada pukul 12.00 wita Selama giat berlangsung situasi aman dan tertib.harapan kedepannya dan kerjasama kedua Negara tetap berjalan dengan baik ujar Rusdi

SAHABUDDIN

Undangan Konpers Adalah Hoaks…!

Berandankrinews.com — Jakarta — Dengan beredarnya undangan dan hasil liputan media yang mengatasnamakan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya (Beringin Karya). “Kami dihubungi oleh beberapa teman media, maka kami menyampaikan bahwa DPP Partai Berkarya tidak pernah mengetahui dan menyetujui adanya tindakan kegiatan yang dimaksud, kop surat dan stempel DPP telah dipalsukan oleh oknum yang menandatangani undangan tersebut. Termasuk press release atas nama pimpinan rapat DPP, kami tidak pernah mengadakan rapat yang membicarakan hasil dan mengklaim Mahkamah Partai Berkarya, serta isi dari release tersebut adalah hoaks,” ujar Badaruddin Andi Picunang selaku Sekjend Partai Berkarya di Jakarta Rabu (03/02/2021).

” Hasil Rapimnas Partai Berkarya tanggal 27 Desember 2020 telah dilaporkan dan disampaikan ke Menteri Hukum dan HAM RI yang salah satunya adalah perubahan struktur Mahkamah Partai Berkarya per 28 Desember 2020 (surat resmi DPP yang di ttd Ketum dan Sekjend/terlampir). Mahkamah Partai adalah bagian yang tak terpisahkan dari partai yang dibentuk oleh partai dan strukturnya dilaporkan/disampaikan ke Kemenkumham sesuai perintah UU Parpol, dan proses persidangan tidak boleh lepas dari kesekretariatan resmi DPP dan persetujuan DPP yang telah dibahasakan di AD/ART dan PO Partai Berkarya,” papar Badaruddin.

” UU No. 2 tahun 2011 atas perubahan UU No. 2 tahun 2008 tentang Parpol, bahwa partai diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya . Sehingga tindakan apa pun yang mengatasnamakan partai tanpa sepengetahuan dan persetujuan Ketua Umum dan Sekjend adalah ilegal/tidak sah.

Sehubungan dengan point 1,2 dan 3 di atas maka DPP Partai Berkarya meluruskan informasi yang ada, yang telah memojokkan kepemimpinan DPP Partai Berkarya yang sah berdasarkan SK Kemenkumham RI : M.HH-17.AH.11.01 tahun 2020 tanggal 30 Juli 2020, bahwa Partai Berkarya beralamat kantor pusat di Jl.Taman Margasatwa Raya no.11 Jaksel dan tetap kondusif di bawah kepemimpinan Mayjen TNI Purn Muchdi Purwopranjono sebagai Ketua Umum dan Badaruddin Andi Picunang sebagai Sekretaris Jenderal. Tidak ada pergantian sekjen seperti yang diberitakan. Ketum dan sekjen di AD/ART Partai Berkarya dipilih dan diberhentikan di forum tertinggi partai (MUNAS/MUNASLUB). Dan dalam waktu dekat akan melaksanakan MUNAS I PARTAI BERKARYA secara virtual 12-14 Februari 2021 untuk pengesahan penyelarasan AD/ART pasca RAPIMNAS I PARTAI BERKARYA,” Tegas Badaruddin.

“Tindakan yang diambil beberapa oknum yang mengatasnamakan partai tanpa sepengetahuan dan persetujuan Ketua Umum dan Sekjend akan segera ditindak lanjuti secara hukum dan organisasi. Kegiatan yang mereka lakukan anggap saja lucu-lucuan dan halusinasi. Mempertontonkan pembohongan publik. Kita yang waras cukup maklumi saja,” imbuhnya.

“Demikianlah kami sampaikan dan merupakan klarifikasi dari Partai Berkarya atas perbuatan oknum yang tidak bertanggungjawab yang mengatasnamakan DPP Partai Berkarya atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih,” tutup Badaruddin.
Cc. Bpk Muchdi PR (Ketum Partai Berkarya).
(fri)