Kategori: NASIONAL

BerandaNKRInews.com — Jakarta — Hasil Survei Public Opinion Poll Syndicates ( POPS)
Mengukur Pendapat Masyarakat Indonesia Terhadap Perekonomian Masyarakat Serta6 Dinamika Elektoral Partai Politik , Setelah Satu Tahun Dampak Covid 19

II. Metodologi

• Dalam Survei jajak pendapat ini melibatkan 2.180 responden dari 190.779.969 warga Indonesia yang terdaftar di DPT pemilu 2019 , Responden diambil sebagian besar berstatus Rumah Tangga Pekerja yaitu, 70,4 persen dan selebihnya pada Rumah Tangga Usaha dengan komposisi 29,4 persen. dan tersebar di 34 provinsi dan dipilih lewat metode multi stage random sampling. Survei mencantumkan margin of error survei ini kurang lebih 2,1 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
• Pengambilan data survei ini mengunakan cara wawancara melalui pertanyaan terbuka dan menggunakan kuisioner dengan menerapkan protocol kesehatan antara surveyor dan responden.
• Survei dilakukan pada rentang waktu 11 -23 Februari 2021
• Untuk menghasilkan kualitas survei yang akurat dan valid dilakukan recheck dan reconfirm terhadap 20 persen data responden dari 2180 responden

III. Demographi

Responden terpilih adalah Responden yang sudah berumur lebih dari 17 Tahun, secara kriteria demographi responden yang tingal di perkotaan 53,4 persen dan di pedesaan 46,6 persen.
Berdasarkan aktivitas responden sehari hari sebanyak 41,8 persen merupakan pekerja di sektor formal & informal baik di Swasta, BUMN maupun ASN, sebanyak 28,8 persen merupakan ibu rumah tangga, sebanyak 29,4 persen merupakan pelaku usaha atau pemilik usaha

IV. Hasil temuan survei

A. Keadaan Perekonomian Nasional

1. Sebanyak 34,3 persen masyarakat Indonesia yang terwakili oleh 2180 responden menyatakan akibat dampak pandemik covid 19 selama satu tahun ini keadaan ekonomi keluarga mengalami penurunan pendapatan keluarga hingga diatas 50 persen dan sebanyak 49,8 persen menyatakan ekonomi keluarga mereka mengalami penurunan pedapatan di bawah 50 persen dibanding sebelum ada pandemik Covid 19 , sedangkan sebanyak 8,7 persen menyatakan ekonomi keluarga mereka pendapatan tetap sedang sebanyak 6,2 persen menyatakan ekonomi keluarga mereka mengalami peningkatan pendapatan keluarga. Artinya 34,3 persen masyarakat Indonesia terancam masuk dalam jurang kemiskinan. Dan sebanyak 49,8 persen kemungkinan terus merosot pendapatannya apabila program pemulihan ekonomi mengalami stagnasi.
2. Pemerintah telah menggelontorkan dana sebesar Rp 203,9 triliun untuk perlindungan sosial selama pandemi Covid-19. Perlindungan sosial ini direalisasikan dalam bentuk berbagai program dengan tujuan meringankan beban ekonomi masyarakat lapis bawah. Presiden Joko Widodo mengatakan sejumlah program perlindungan sosial tersebut di antaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH), BNPT Sembako, Bantuan Sosial Tunai, Kartu Prakerja, BLT, Dana Desa, Banpres Produktif untuk Modal Kerja UMKM, Subsidi Gaji, dan diskon listrik. Program ini diberikan pemerintah untuk meringankan beban ekonomi masyarakat akibat pandemi Covid-19. Dari hasil survei ini sebanyak 53,6 persen menyatakan bahwa program perlindungan sosial yang disalurkan pemerintah selama covid sangat membantu keadaan ekonomi keluarga mereka. Sedangkan sebanyak 26,8 persen menyatakan kurang cukup membantu kesulitan ekonomi keluarga mereka selama covid , dan sebanyak 19,6 menyatakan program tersebut tidak memberikan efek meringankan perekonomian keluarga mereka. Karena mereka mengaku tidak menerima program tersebut.
3. Dalam survei ditemukan bahwa penurunan pendapatan keluarga pekerja ditemukan sejumlah penyebab penurunan pendapatan rumah tangga Indonesia. Meliputi, penurunan pendapatan akibat kehilangan pekerjaan dan jam kerja berkurang sebanyak 61,8 persen.dan sejumlah rumah tangga pelaku usaha juga mengakui pendapatan berkurang karena event, liburan, maupun aktivitas lain yang terpaksa dibatalkan karena pandemi, mencapai 38,2 persen.
4. .Dari hasil semua ada yang ditemukan bahwa sebanyak 56,7 persen masyarakat yang disurvei mengaku pengeluaran rumah tangga justru bertambah. Misalnya, untuk makanan minuman dan listrik. Namun, 37,4 persen masyarakat mengakui pengeluaran untuk acara sosial, Leisure berkurang dan sebanyak 5,9 persen menyatakan pengeluaran rumah tangga mereka seperti biasa saja.
5. Survei ini juga menemukan optimisme konsumsi pada masyarakat Indonesia usai pandemi. Sebanyak 54,7 persen responden mengaku akan melakukan konsumsi lebih jika Covid-19 berakhir. Sementara itu,7 lalu 29,4 persen responden Indonesia mengaku akan melakukan konsumsi dalam jumlah yang sama. Sedangkan 15,9 persen dari mereka mengaku akan mengurangi konsumsi
   Kesimpulan
   Bisa disimpulkan bahwa tujuan utama dari analisis ini adalah melihat dampak dari Covid-19 bagi kondisi sosial ekonomi di Indonesia saat ini. Berdasarkan hasil penelitian, keadaan Covid-19 memiliki dampak negatif dan positif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di Indonesia, diantaranya berupa dampak negatif dalam perekonomian Indonesia menunjukkan penurunan yang signifikan karena berbagai halangan yang membuat pendapatan masyarakat berkurang,

B. Dinamika Politik Nasional

1. Dalam dinamika politik nasional harapan masyarakat terhadap konsolidasi elite politik 2021 menunjukkan bahwa 34,3 % responden berharap tokoh politik ataupun pemerintah pusat dan daerah saling bekerja sama secara selaras dalam mengatasi dampak multidimensi akibat pandemi Covid-19, bukannya malah membuat bingung masyarakat Hasil survei juga menunjukkan, sebanyak 20,6 % responden berharap tokoh politik ataupun pemerintah pusat dan daerah turun ke masyarkat langsung untuk berdialog dengan masyarakat. Lalu, sebanyak 45,1 % responden meminta tokoh politik ataupun pemerintah pusat dan daerah menjaga ketenangan dan stabilitas kondisi negara. Hal ini membuktikan kalau mayoritas masyrakat menolak kegaduhan politik nasional disaat pandemik covid 19 .
2. Hasil Survei elektabilitas parpol dengan pertanyaan dari 9 partai politik yang ada di DPR RI mana yang sekiranya akan jadi pilihan masyarakat jika pemilu di gelar disaat pandemi covid Di survei ini,ditemukan jawaban sebanyak 17,4 persen menyatakan tidak tahu, rahasia, atau tidak memilih Dari Partai Partai Beridentitas Islam , Partai Kebangkitan Bangsa memiliki elektabilitas yang tertinggi dan trennya meningkat dibandingkan hasil pemilu 2019 dari 9.69 persen menjadi 10,7 persen hal ini disebabkan, sedangkan PAN mengalami penurunan yang signifikan akibat tergembosi dengan hekangnya Tokoh Sentral PAN, Amien Rais yang membentuk partai baru.

Sedangkan partai nasionalis yang mengalami penurunan adalah PDI Perjuangan dan Nasdem walaupun penurunan tingkat elektabilitas masih dalam batas dibawah 1 persen, dan yang paling merosot tingkat keterpilihannya adalah Partai Gerindra akibat dari framing negative akibat kader inti Gerindra yang di kabinet terjerat oleh KPK, persepsi publik menyatakan bahwa Gerindra sudah punya stempel Partai yang paling korup diantara 9 Partai , hal ini membuat masyarakat kecewa karena Prabowo selalu mengklaim partainya bersih dari korupsi dan menyatakan tingkat korupsi sudah masuk stadium 4 tapi tidak bisa menjaga kader nya untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Sementara ada kenaikan signifikan terkait tingkat keterpilihn Partai Golkar hingga 18,7 persen dibandingkan hasil pemilu 2019 yang disebabkan kekompakan kader kader Partai Golkar yang ada di eksekutive dan legislative baik dipusat maupun daerah dalam mendorong program program pemulihan ekonomi akibat dampak covid yang sudah memberikan perubahan menuju tren positive bagi kehidupan masyarakat .

Penurunan tingkat keterpilihan PDI Perjuangan yang hanya berkisar 0,13 persen , menandakan bahwa dampak tertangkapnya kader PDI Perjuangan oleh KPK dalam kasus korupsi Bansos tidak banyak memberikan dampak yang signifikan terhadap pilihan masyarakat terhadap PDI Perjuangan, juga disebabkan karena faktor Keberhasilan Jokowi dalam memimpin pemerintahan disaat pandemik memberikan dampak pada suara PDI Perjuangan.

Sementara tingkat keterpilihan Partai Demokrat mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan hasil pemilu 2019 sebesar 7,77 persen menjadi 5,4 persen karena persepsi pemilih /masyarakat menyatakan ada potensi konflik di internal Partai Demokrat yang akan bisa menyebabkan kepengurusan ganda jelang pemilu 2024, dan dianggap juga sebagai Partai yang paling gaduh disaat pandemik covid 19.

Berikut hasil Pilihan Masyarakat Terhadap Parpol jika pemilu digelar hari ini
Parpol Pilihan Masyarakat

PDIP 19,2%
GOLKAR 18,7 %
PKB 10,7%
Gerindra 8,6 %
Nasdem 8,5%
Demokrat 5,4%
PKS 4,7%
PPP 4,4%
PAN 2,4 %
Tidak tahu/rahasia/golput 17,4%

3. Dalam dinamika peta politik nasional ada tiga kelompok kelompok Pro Jokowi, Kelompok Pro SBY dan Kelompok Prabowo

Ketika di simulasikan untuk mengukur tingkat elektoral ketiga tokoh tersebut, jika diandaikan SBY & Jokowi di perbolehkan maju kembali dalam pilpres 2024 serta Prabowo juga maju sebagai capres dan responden diberikan pertanyaan “Siapa dari ketiga tokoh ini yang akan di pilih jika ketiga tokoh ini ikut mencalonkan diri sebagai capres di 2024 ?

Maka hasilnya
Jokowi dipilih sebanyak 42,3 persen, SBY 17,1 persen dan Prabowo Subianto sebanyak10 ,4 persen dan sebanyak 29,4 persen tidak memilih ketiga tiganya atau tokoh lainnya.

Dari hasil ini nantinya bisa menjadi potret kekuatan elektoral bagi tokoh yang akan maju sebagai Capres di pilpres 2024 yang akan di endorse oleh Jokowi , SBY dan Prabowo.

Sedangkan jika Prabowo Subianto akan maju sebagai Capres hanya memiliki modal 10,4 persen tingkat elektoral saja.
Sehingga Prabowo harus bisa meyakinkan 29,4 persen suara yang masih mengambang tentu tidak mudah apalagi saat pandemi tidak banyak yang dilakukan Prabowo dan Gerindra untuk membantu masyarakat ,belum lagi kasus OTT Kadernya oleh KPK yang sudah berdampak pada melorot elektabilitas partai Gerindra dan Prabowo sendiri , dan akan sedikit sekali suara pemilih Jokowi dan SBY akan bisa memberikan suara pada Prabowo.
Jakarta 26 Feb 2021 (fri)

Koordinator Nasional Public Opinion Poll Syndicates ( POPS)

Fri Herlina.SE

Cp. 083877451076

Berandankrinews.com — Jakarta — Terkait putusan PTUN, May.Jend.TNI (Purn) Muchdi PR selaku Ketua umum Partai Beringin Karya (Berkarya) menyampaikan pernyataan resmi, didampingi oleh Sekjend Badaruddin Andi Picunang, Ketua Harian Sonny Pudjisasono serta beberapa ketua DPW Provinsi (Sumut, Sumbar, Banten, Jakarta, Jateng, Jatim, Kaltim, Kalsel, Sulut, Maluku) dan pengurus DPP lainnya di kantor DPP Partai Berkarya Rabu (17/02/2021).

Sehubungan dengan hasil putusan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) Jakarta Selasa (16/02/2021) pada perkara No.182/B/2020 PTUN Jakarta mengabulkan gugatan penggugat, dimana DPP Partai Berkarya atau Beringin Karya sebagai tergugat kedua intervensi SK Kemenkumham RI No M.HH-16.AH.11.01 tahun 2020 tentang pengesahan pembentukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) Partai Berkarya tertanggal 30 Juli 2020 . Dan No M.HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 tentang pengesahan perubahan susunan pengurus DPP Partai Berkarya periode Tahun 2020 – 2025 tertanggal 30 Juli 2020. Dengan ini dinyatakan bahwa proses – proses yang dijalani mulai dari persiapan musyawarah nasional luar biasa atau Munaslub hingga pelaksanaannya tanggal 10 sampai 12 Juli 2020, telah dilakukan sesuai aturan main organisasi, yaitu berdasarkan AD dan ART Partai Berkarya dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kemudian diajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI hingga terbitnya SK tersebut.

“Dengan dikabulkannya gugatan penggugat atas 2 SK Kemenkumham RI tersebut, maka Kami akan tetap menempuh jalur hukum dengan mengajukan upaya banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut”, ujar Ketua Umum Muchdi PR di Kantor DPP Partai Berkarya ,Graha Mabes Berkarya Taman Margasatwa No.11 Jakarta Selatan, Rabu, (17/02/2021).

“Kami sebetulnya menghadapi gugatan di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Sebanyak 6 gugatan dan PTUN 4 serta Sulsel 1. Dari 11 gugatan tersebut, 10 gugatan telah dimenangkan oleh DPP Partai Berkarya dibawah pimpinan kami, jadi hanya 1 gugatan yang dimenangkan oleh Partai Berkarya sebelumnya,” imbuhnya.

“Berdasarkan hal tersebut, kami menyampaikan kepada seluruh kader dan pengurus disemua tingkatan agar tetap solid, berjalan seperti biasa sampai ada putusan MK atau putusan yang berkekuatan hukum tetap, kami tegaskan lagi SK Kemenkumham No.16 dan 17 tanggal 30 Juli 2020 tetap berlaku dan sah sampai dengan proses hukum selesai Tetap semangat dan berkarya, Salam berkarya,” tutup Muchdi.
(fri)