Kategori: NASIONAL

Pengadaan Barang dan Jasa, Manfaatkan Teknologi dan Libatkan UMKM Lokal

BERANDA, BERITA DAERAH, NASIONAL


PANGKALPINANG, BerandaNKRInews.com|UNTUK mencegah praktik korupsi dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di lingkungan pemerintah, maka sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaaan Barang/Jasa Pemerintah, khususnya dalam Belanja Langsung didorong untuk memanfaatkan teknologi informasi melalui aplikasi Bela (Belanja Langsung) Pengadaan, sehingga akan menjadi semakin transparan. Juga kewajiban penggunaan produk dalam negeri bagi kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, sehingga mampu melibatkan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lokal dalam Pengadaan Barang dan Jasa tersebut.

Terkait hal itu, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman mengikuti Rapat Koordinasi Perluasan Pemanfaatan BeLa (Belanja Langsung) Pengadaan dalam rangka Pencegahan Korupsi Pengadaan secara Virtual melalui Aplikasi Zoom bertempat di Ruang Vidcon Kantor Gubernur, Jumat (6/5/21).

Bersama dengan Wakil Gubernur, Abdul Fatah, didampingi Kepala Biro Unit Layanan Pengadaan(ULP) Sekretariat Daerah (Setda) Babel, Hartono, Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Elfiyena, Kepala Bappeda, Fery Insani dan Inspektur Kepulauan Bangka Belitung, Susanto, gubernur mendengar pengarahan dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Firli Bahuri, bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Roni Dwi S dan Menteri Koperasi dan UKM RI, Teten Masduki.

Ketua KPK RI, Firli Bahuri dalam arahannya menyampaikan bahwa tindak pidana korupsi dapat terjadi salahsatunya adalah dikarenakan atas kegagalan, buruk ataupun lemahnya sistem.

Oleh karenanya dalam penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa ini dibangun suatu sistem yang dapat memonitor dengan jelas seluruh transaksi. Maka Ketua KPK meminta kepala daerah agar menginstrusikan kepada petugas Pengadaan Barang dan Jasa  untuk patuh dalam memanfaatkan sistem yang telah dibangun ini.

“Sebaik apapun teknologi dan aplikasi yang dibangun, jika tidak diiringi dengan semangat bersama dalam mewujudkannya, maka tidak akan merubah apapun,” tegasnya.

Dalam rangka itu pula Ketua KPK berharap penuh kepada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai garda terdepan dalam pengawasan sistem pengadaan barang dan jasa di wilayah masing-masing.

Sementara itu Kepala LKPP RI, Roni Dwi Susanto dalam paparannya menjelaskan pihaknya telah melakukan sosialisasi atas (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021.

Pengadaan barang/jasa dikatakannya menjadi salah satu penggerak roda perekonomian yang melibatkan para pelaku UMKM, dan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi PBJ yang dinilai sangat rawan.

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah daerah diwajibkan mengalokasikan paling sedikit 40 persen dari nilai anggaran belanja barang/jasa untuk UMKM. Pemerintah juga menaikkan batasan paket pengadaan untuk usaha mikro dan usaha kecil menjadi Rp15 miliar.

Memanfaatkan sistem belanja langsung yang sudah siap seperti belanja melalui marketplace. Dengan demikian arah kebijakannya adalah memberikan kesempatan untuk para pelaku UMKM terlibat dalam Pengadaan Barang dan Jasa melalui UMKM Go Digital dengan Program Bela Pengadaan. Menurutnya pengadaan yang kredibel akan menyejahterakan bangsa.

Ditemui usai Vidcon, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman mendukung penuh upaya dari KPK RI ini.

Menurutnya, hal ini sejalan dengan harapan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai provinsi yang mengedepankan Good Governance dan Clean Government, dengan memperkuat APIP dalam pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa serta melibatkan Jabatan Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa.

Terkait dengan Program Bela yang mendukung UMKM, Gubernur mengatakan bahwa ini juga sejalan dengan Program Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terus mendorong pertumbuhan UMKM di daerah ini dengan berbagai program.

“Ini sejalan dengan program UMKM yang kita gaungkan. Dengan adanya aplikasi ini dapat mendorong para pelaku UMKM terlibat dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Dan ini akan kita tandemkan dengan platform digital yang selama ini telah kita bangun,” tegasnya dengan penuh semangat. (*)

Wartawan: Yogi Pranata
Sumber: Diskominfo Babel

Marthin Billa Serukan Semua Elemen Bangsa Bersatu Mengahiri Pademy Covid – 19

BERANDA, NASIONAL
Foto Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Marthin Billa

“Sikap dan perilaku yang suka membantu dan menolong sesama ini merupakan modal sosial (Social capital) yang membuat rangkaian nilai-nilai silaturahmi semakin erat karena kebersamaan adalah salah satu kunci mengahiri Pademy – Marthin Billa)

Jakarta – Belum adanya tanda – tanda Pademy Covid – 19 akan berakhir, tentu tak hanya menjadi obyek keprihatinan. Namun perlu disertai dengan sikap serta tindakan dalam memutus rantai penyebaran virus Corona tersebut. 

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI), Marthin Billa mengungkapkan, pademy covid – 19 tak hanya merugikan para pasien yang terjangkit, namun sedikitnya juga ada  empat sektor yang paling tertekan akibat wabah virus corona yakni rumah tangga, UMKM, korporasi, dan sektor keuangan.

 “Sektor Rumah Tangga sudah jelas akan mengalami tekanan dari sisi konsumsi, karena masyarakat sudah tidak beraktivitas di luar rumah sehingga daya beli pun menurun. Ditambah lagi minimnya pendapatan atau lebih parah lagi apabila ada yang sampai kehilangan pekerjaan,” tuturnya kepada awak media, Kamis (6/4).


Sementara di sektor UMKM, pademy telah mengakibatkan para pengusaha kecil dan menengah tidak dapat memaksimalkan usahanya lantaran berkurangnya konsumen dan juga terkait  Protokol Kesehatan. Sehingga menurut pria yang akrab dipanggil MB tersebut, Pademy Covid – 19  jangan dianggap hal yang sepele apalagi mengabaikannya. 

“Ketika ekonomi sudah dalam tekanan, seperti saat ini, maka berhati-hatilah, karena gejolak sosial melakui berbagai permasalahannya seperti aksi kriminalitas sangat berpotensi untuk terjadi.  ujarnya.

Untuk itu MB meminta kepada semua elemen bangsa untuk bersinergi memutus rantai penyebaran wabah corona. Karena covid – 19 dapat menjangkiti siapaun, maka semua orang wajib bertanggung jawab minimal untuk melindungi diri sendiri dari virus.

“Tangung jawab untuk memotong penyebaran covid 19 , harus dimulai dari masing masing pribadi. Jangan mengharap hanya oleh Pemerintah dan Satgas Covid 19 saja,” tandas MB

Lebih lanjut Marthin Billa menilai, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat maupun organisasi kemasyarakatan dan komunitas kemudahan hingga LSM juga sangat berperan dalam memutus rantai penyebaran virus corona. 

“Mungkin dalam hal tertentu, antara satu dengan yang lain terdapat perbedaan dan ketidaksepahaman. Tapi untuk menghentikan Pademy Covid -19 ini, kita harus bersinergi, bersatu dan bergotongroyong,” tegas MB

Sinergitas antar tokoh satu dengan yang lain, ungkap Marthin Bila, secara tak langsung akan  membuat masyarakat termotivasi untuk lebih mempertebal tepa sekira sehingga secara sukarela menjadi partisipan aktif dalam memberikan bantuan baik berupa barang maupun uang demi keselarasan dengan lingkungan sosialnya. 

Sikap dan perilaku yang suka membantu dan menolong sesama ini merupakan modal sosial (Social capital) yang membuat rangkaian nilai-nilai silaturahmi semakin erat karena kebersamaan adalah salah satu kunci mengahiri Pademy 

Marthin Billa menilai, cara  paling efektif untuk mengahiri Pademy Covid – 19 adalah kebijakan  dari Pemerintah yang solutif  dengan diiringi kepatuhan dari masyarakat. 

“Pilihan sebenarnya terletak pada kita.Kalau kita ingin pademy covid -19 ini segera berakhir, patuhilah peraturan yang dikeluarkan Pemerintah. Tapi bagi yang enggan bahkan terhadap protokol kesehatan saja abai, maka ia sama saja menginginkan tetap berada dalam zona keterpurukan seperti saat ini,” pungkasnya.

Pewarta : Eddy Santry

Deddy Sitorus Bagikan 1.000 Paket Bingkisan Lebaran Kepada Warga Nunukan

BERANDA, NASIONAL, NUNUKAN
Ketua DPC PDI P Nunukan, Lewi bersama Koordinator Relawan Deddy Sitorus (Ready) Irsan Humokor secara simbolis menyerahkan paket bingkisan Lebaran kepada Pengurus Panti Asuhan Al Kaustar, Sedadap, Nunukan Selatan, Nunukan, Kaltara, Selasa (4/4). Diketahui, Sebanyak 1.000 Paket Bingkisan Lebaran akan dari Deddy Sitorus akan dibagikan kepada masyarakat di Nunukan. (Foto: Eddy Santry)

Nunukan – Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Deddy Yevry Hanteru Sitorus menggelar rangkaian aksi sosial di seluruh Kabupaten/Kota se –  Kalimantan Utara (Kaltara).

 Seperti yang dilakukan di Nunukan pada Selasa 4 Mei 2021, melalui jaringan relawannya dan para Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan,  Deddy Sitorus membagikan takjil kepada para pengguna jalan protokol di seputar Taman Kota, Nunukan.

Usai membagikan takjil, kemudian dilanjutkan dengan buka puasa bersama  dengan anak – anak Panti Asuhan Al Kautsar di Sedadap, Nunukan Selatan. 

“Tak sekedar mematuhi Perintah Allah, Ramadhan juga bulan yang penuh dengan pendidikan, kepedulian sosial. Maka Ramadhan kali ini kita jadikan momentum mempertebal rasa rasa welas asih,” tutur koordinator kegiatan,  Saddam Husain kepada Pewarta, Selasa (4/4).

Staf Ahli dari deddy Sitorus, Saddam Husain sedang memberikan sambutan di depan para pengurus Panti asuhan Al Kautsar.
(Foto: Eddy Santry)


Lebih lanjut pria yang juga Staf Ahli dari Deddy Sitorus tersebut mengungkapkan bahwa aksi berbagi tersebut rutin dilakukan oleh Deddy Sitorus setiap bulan Ramadhan. 

“Kegiatan seperti rutin beliau (Deddy Sitorus -red) setiap bulan Ramadhan di seluruh Kabupaten dan Kota di Kalimantan Utara,” paparnya.

Sebagaimana diketahui, menjelang Lebaran 2020 lalu, Deddy Sitorus membagikan ribuan bingkisan berupa bahan pokok pangan. Ketika disinggung mengenai hal tersebut, Saddam mengungkapkan bahwa pada Ramadhan  tahun ini, Deddy Sitorus juga akan melakukan hal yang sama.

“Untuk Ramadhan tahun ini, Pak Deddy juga akan membagikan ribuan paket bingkisan Lebaran sebagaimana tahun lalu. Dan menjelang Idul Fitri kali ini, 1000 bingkisan Lebaran akan beliau bagikan kepada saudara – saudara kita di Nunukan,” ungkapnya.

Adapun isi paket dari bingkisan Lebaran tersebut, ungkap Saddam, berisi Beras, Gula, Minyak Goreng, Teh, Kopi dan Kecap. Menu Saddam, Deddy Sitorus berharap melalui bingkisan tersebut tak hanya dapat bermanfaat bagi penerima, namun juga sebagai tanda mata Lebaran.

“Beliau tdk mungkin menemui warga satu persatu. Untuk itu kita berharap,  selain bingkisan tersebut nantinya dapat bermanfaat, juga sebagai tanda mata Lebaran,” jelas Saddam.

Untuk itu Saddam meminta agar para penerima nantinya tidak menilai dari besar kecilnya barang akan tetapi ia dinilai dari dan niat baik Deddy Sitorus sebagai pemberi Bingkisan.

“Niat Pak Deddy Sitorus membagikan bingkisan juga sebagai rasa syukur kepada Tuhan, untuk itu beliau berharap agar tidak dinilai dari nominalnya,” tuturnya 

Relawan Deddy Sitorus (Ready) dan para Pengurus DPC PDI Perjuangan Nunukan sedang membagikan Takjil di Seputaran Taman Kota, Nunukan, Selasa (4/4)

Saddam juga menyampaikan kepada semua umat Islam di Nunukan, bahwa Deddy Sitorus sekeluarga mengucapkan Selamat menyambut Hari Kemenangan, mohon dimaafkan segala salah dan khilaf.

“Kepada semua umat Islam di Nunukan, Pak Deddy Sitorus beserta keluarga mengucapakan Selamat menyambut Hari Kemenangan, semoga Idul Fitri 1442 Hijriyah kali ini dapat menjadi hikmah untuk semakin eratnya persaudaraan dan kegotongroyongan untuk mewujudkan pembangunan yang bermuara pada kesejahteraan masyarakat Nunukan,” tutupnya. (Eddy Santry)

Jokowi Ingatkan Semua Kepala Daerah Untuk Waspada Covid dan Pemulihan Ekonomi

ADVERTORIAL, BERANDA, NASIONAL, NUNUKAN, POLITIK DAN EKONOMI

Nunukan – Ada 2 hal penting yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan arahan kepada seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota yang diselenggarakan secara virtual pada Rabu (28/04).  

“Pertama berkaitan dengan Covid -19  dan yang kedua adalah yang berkaitan dengan Ekonomi,” ujar Presiden.
Alsan hal tersebut perlu disampaikan, ungkap Jokowi,  lanrtaran menyikapi perkembangan Covid di India. 

“Perlu saya ingatkan bahwa menjelang kita masuk hari Raya Idhul Fitri, India di bulan Oktober menuju ke November, Desember menuju ke Januari menekan penyebarannya, 10 ribu kasus perhari, ditanya menteri kesehatannya, beliau menjawab kuncinya mikro lock down, tetapi akhir-akhir ini terjadi lonjakan yang sangat eksponensial di India menjadi 350 ribu kasus aktif perhari,” tutur Presiden

Untuk itulah menurut Jokowi perlu kehati – hatian semua pihak. Sekecil apapun kasus aktif yang ada di Kabupaten dan Kota, hendaknya pra Kepala Daerah jangan sampai kehilangan kewaspadaan.

“Ikuti angka-angkanya, begitu naik sedikit segerakan tekan kembali agar terus menurun,” tandasnya.

Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid dan unsur Forkopimda Kabupaten Nunukan sedang mengikuti arahan dari Presiden secara virtual di Ruang Pertemuan Lantai IV Kantor Bupati Nunukan, Kalimantan Utara, Kamis (29/4). Sumber Foto Humas Pemkab Nunukan

Dalam pengarahan tersebut, Jokowi juga juga menitikberatkan pada beberapa hari libur yang memicu peningkatan Covid 29 terkhusus libur panjang Idul Fitri nantinya.

Jokowi mengingatkan bahwa pada tahun lalu libur Idul Fitri naik mencapai 93 persen, libur Agustus naik 119 persen, libur Oktober 95 persen, libur Tahun Baru naik 79 persen. 

“Oleh sebab itu hati-hati, untungnya libur paskah kemarin hanya naik 2 persen, hati-hati saya melihat beberapa daerah sudah mulai mengalami kenaikan, seperti Sumatera Selatan, Aceh, Jambi, Lampung, Kalbar, NTT, Riau, Sumbar, Bengkulu, Kepri. Hati-hati ada kenaikan, sekali lagi hati-hati dengan mudik lebaran, cek dan kendalikan serta pengaturanya dan yang paling penting adalah disiplin yang ketat tentang protokol kesehatan, kuncinya ada disitu, disiplinkan masyarakat secara ketat. Saya masih kuatir mudik lebaran, tapi saya meyakini bahwa Pemerintah Daerah dibantu dengan Forkopimda semua bergerak mengatur, mengendalikan tentang disiplin protokol kesehatan, saya yakin kenaikannya tidak seperti tahun lalu 93 persen”, tuturnya

Tidak lupa, Jokowi mengingatkan agar vaksinasi di daerah jangan sampai ada yang berhenti. “Tugas pemerintah pusat, tugas saya yaitu menyiapkan vaksinnya, tetapi bila vaksin ada jangan sampai ada yang distok, segera suntikkan kepada masyarakat, ini target yang sudah sering saya ucapkan, karena dari bulan April lalu, yang sudah disuntikkan baru 19 juta dosis, dan target kita nanti di bulan Juli bisa mencapai 70 juta orang”, jelasnya.

Kemudian tentang ekonomi, Jokowi menjelaskan bahwa dengan kondisi sekarang sembari menekan Covid harian pertumbuhan ekonomi di bulan April dan Maret ini sudah sedikit terlihat, ekonomi hampir menuju ke posisi normal, sehingga target secara nasional di Tahun 2021 ini, 4 atau 5 persen dapat dicapai. 

” Dan itu dimulai sangat tergantung dari kuartal ke dua di tahun 2021, artinya apa, bulan April dan Mei ini sangat menentukan, kalau kita bisa menekan Covid-nya tanpa membuat goncangan pada ekonomi, inilah keberhasilan. Dan target kita kurang lebih 7 persen harus tercapai” ujarnya.

Menurut Presiden , kalau tercapai pada kuartal berikutnya akan lebih mudah karena sekarang sudah kelihatan pabrik, industri manufaktur sudah bergerak, itu tercermin dalam purchasing manager indeks yang sekarang sudah diangka normal 53 persen. 

Rapat virtual sendiri, diikuti semua Kepala Daerah tingkat I dan tingkat II seluruh Indonesia. Dari pantauan, di Nunukan nampak Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid beserta unsur Forkopimda Kabupaten Nunukan mengikuti arahan virtual dari Presiden dari ruang pertemuan VIP Lantai IV Kantor Bupati Nunukan. (ADV*)

SPM THR Untuk PNS, TNI Dan Polri Sudah Dapat Diajukan Mulai 28 April 2021

BERANDA, BERITA DAERAH, NASIONAL, NUNUKAN

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyatakan Surat Perintah Membayar (SPM) Tunjangan Hari Raya (THR) PNS, TNI, dan Polri dapat diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mulai 28 April 2021.

Dalam dalam Nota Dinas Kementerian Keuangan Nomor ND-134/PB/2021,KPPN akan tetap beroperasi pada Sabtu-Minggu 1-2 Mei untuk mempercepat penyelesaian pembayaran THR 2021.

Diketahui, Nota tersebut ditujukan untuk Kepala Kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Dalam nota tersebut dijelaskan KPPN akan berkoordinasi dengan satuan kerja (satker) untuk memprioritaskan pelaksanaan THR. SPM THR sudah mulai diajukan sejak kemarin dan surat perintah pencairan dana (SP2D) akan diterbitkan dengan tanggal aktual sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk SP2D THR atas SMP THR yang diterima KPPN pada 1 dan 2 Mei, maka akan diterbitkan pada 3 Mei 2021. Pembuatan payment process request (PPR) oleh KPPN dapat dilakukan mulai 1 Mei-2 Mei 2021.

Sementara, SP2D THR pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan paling cepat diterbitkan pada 28 April 2021. Setelah itu, dana akan didistribusikan ke seluruh bank untuk diberikan kepada pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan.

Lalu, terkait dengan rencana penarikan dana (RPD) harian juga diatur tersendiri. Kepala KPPN nantinya menerbitkan satu surat dispensasi pengajuan SPM tanpa RPD harian untuk seluruh pengajuan SPM THR 2021 senilai Rp5 miliar atau lebih

Kemudian, Kepala KPPN menerbitkan surat persetujuan dispensasi dari satuan kerja. Nantinya, masing-masing Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan melaksanakan monitoring dan pengawasan pelaksanaan nota dinas ini.

(Eddy Santry)