Deddy Sitorus Vasilitasi 9.500 Dosis Vaksin J&J Untuk Masyarakat Pedalaman Kaltara

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Deddy Yevry Hanteru Sitorus sukses memvasilitasi pengadaan 9.500 dosis vaksin covid – 19 jenis Johnson & Johnson (J & J). Vaksin ini nantinya akan diprioritaskan bagi masyarakat di Pedalaman dan Perbatasan di Provinsi Kalimantan Utara.

“Alhamdulillah, Puji Tuhan, akhirnya permintaan saya untuk alokasi Vaksin Johnson & Johnson bagi warga perbatasan dan pedalaman di Kalimantan Utara dipenuni oleh Kemenkes RI dan UNICEF,” unkap Deddy, Kamis (25/11).

9.500 dosis vaksin J & J tersebut nantinya akan dialokasikan untuk masyarakat di Kabupaten Nunukan sebanyak 3.500 dosis, Kabupaten Mainau 3.000 dosis dan untuk masyarakat di Kabupaten Bulungan sebanyak 3.000 dosis.

Dari seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia, vaksin ini hanya diberikan di 5 kabupaten, 3 diantaranya adalah Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan. 

“Dari 16.000 dosis yang saya mohonkan, ketiga Kabupaten tersebut hanya mendapat alokasi sebanyak 9.500 dosis dengan target daerah Apokayan dan Punungan di Malinau, Krayan di Nunukan dan Peso di Bulungan,” paparnya.

Diketahui, kelebihan vaksin J & J tersebut adalah cukup sekali suntik atau setiap orang hanya perlu1 dosis. Sehingga sangat menghemat biaya, waktu dan nakes untuk vaksinasi warga di daerah yg sulit dijangkau seperti wilayah Krayan dan daerah pedalaman lainnya.

Sebelumnya Deddy Sitorus juga sudah beberapa kali memvasilitasi pengadaan vaksin covid -19 untuk masyarakat Kaltara. Hal itu ia lakukan karena melihat belum meratanya vaksinasi di Provinsi yang sebagian wilayahnya berbatasan dengan Malaysia tersebut.

Namun Deddy juga mengingatkan bahwa meski telah divaksin, hal itu bukan berarti masyarakat dari terjangkit virus corona. Untuk itu ia menekankan agar masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan terutama saat beraktivitas diluar rumah.

“Kita divaksin bukan berarti kita sudah bebas dari covid – 19. Tapi minimal, apabila virus memasuki tubuh, kita sudah punya kekebalan. Maka yang paling penting adalah, tetap patuhi dan jalani protokol kesehatan,” pungkasnya.

Pewarta: Eddy Santry

Gubernur Erzaldi Rosman Terima Pengakuan Indonesia, Membawa Pertumbuhan Ekonomi Babel

JAKARTA, BerandaNKRINews.com–Bangka Belitung mendapat hadiah luar biasa di hari jadinya ke-21. Perjuangan Gubernur Erzaldi Rosman dalam upayanya melakukan peningkatan ekonomi di Bangka Belitung (Babel) berbuah manis. Ia menerima penghargaan bergengsi _People of the Year 2021_ pada Kategori _”Best Governor for Inclusive Economic Growth”_ dari Stasiun Televisi Metro TV, Rabu (24/11/2021).

Malam penganugerahan yang berlangsung di Grand Studio Metro TV, Kebun Jeruk Jakarta Barat tersebut, menjadi tahun ketiga yang diselenggarakan Metro TV sebagai bentuk apresiasi kepada tokoh-tokoh, dan institusi di Indonesia yang memberikan inspirasi dan manfaat nyata untuk bangsa, serta dipandang berjasa dalam upaya penanggulangan Pandemi Covid-19, yang selama hampir dua tahun berdampak ke semua sektor secara nasional dan global.

Dikatakan Presiden Direktur Metro TV Don Bosco Selamun, bahwa People of The Year 2021 diberikan dalam sembilan kategori kepada pimpinan daerah, masyarakat, peneliti, perusahaan dan lembaga. Dan penghargaan yang diperoleh Gubernur Erzaldi telah melalui berbagai tahapan dari 6 orang juri, dengan dewan juri _People of The Year 2021_ terdiri atas pimpinan Media Group Network, kalangan ahli, praktisi, dan akademisi.

Jajaran dewan juri juga memberikan penilaian untuk para nominasi berdasarkan hasil riset dan verifikasi faktual yang dilakukan oleh Research Center Media Group Network (RC MGN) sejak Juli 2021.

Setelah melalui proses penjurian yang ketat, muncul lah nama Gubernur Erzaldi bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, memperoleh _”Best Governor for Inclusive Economic Growth”_ yang berlandaskan dari perjuangan dalam mengembangkan ekonomi daerah.

Dalam penilaian para juri, sejak 2017 hingga 2020 Gubernur Erzaldi dinilai telah melakukan terobosan penghentian ekspor mineral langka thorium yang selama ini dijual ke berbagai negara dengan harga murah. Gubernur Erzaldi juga mendorong proses pemurnian hingga menjadi produk utama berkualitas tinggi dengan memurnikan 13 mineral langka menjadi tiga komponen bernilai tinggi.

Di bawah kepemimpinannya, Gubernur Erzaldi telah berhasil mendatangkan investor pembangunan pembangkit listrik tenaga thorium yang murah dan aman.

“Terima kasih kepada Metro TV, dan tentunya Pemerintah Pusat yang telah mendorong dan membimbing kami untuk terus berkarya, khususnya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat Bangka Belitung,” ungkap Gubernur Erzaldi usai menerima penghargaan.

Dikatakannya juga, apa yang didapatkannya pada malam ini, tidak terlepas dari hubungan masyarakat Bangka Belitung yang ingin maju mempertahankan sumber daya alamnya agar dapat memberi nilai lebih bagi kemajuan Indonesia.

“Apa yang dilakukan di Babel semoga dapat mendorong energi yang sangat kaya ini. Yang tadinya tidak diketahui, dapat didorong untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang kaya energi, tetapi hemat. Semuanya untuk Indonesia,” tutupnya.

Ajang penghargaan _People of The Year_ diselenggarakan setiap tahun. Tujuannya menyebarkan pesan baik dan inspirasi bagi masyarakat luas dengan menampilkan ragam prestasi, pencapaian, dan dedikasi yang telah dilakukan oleh berbagai tokoh serta lembaga demi kemajuan Indonesia.

Wartawan : YP
Sumber : Diskominfo Babel

Ketua APKLI Babel: Selamat Kepada Harmoko Sebagai Ketua APKLI Sumsel Periode 2021-2026

PANGKALPINANG, BerandaNKRInews.com— Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) kini dipegang Harmoko.

Harmoko secara sah terpilih dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) APKLI Provinsi Sumatera Selatan periode 2021-2026.

Musyawarah Wilayah (Muswil) APKLI DPW APKLI Sumsel dihadiri Ketua Umum APKLI dr Ali Mahsun Atmo, M. Biomed dan Mahadir Nasution Ketua OKK DPP APKLI.

Berita terpilihnya Harmoko sebagai Ketua DPW APKLI Sumsel periode 2021-2026 disambut baik Ketua DPW APKLI Babel Mangimpal Lumbantoruan.

“Selamat kepada saudara Harmoko sebagai Ketua DPW APKLI Sumatera Selatan periode 2021-2026. Kami (APKLI Babel, red) turut bahagia serta siap mendukung ketua terpilih,” ucap Mangimpal Lumbantoruan pria yang akrab disapa Impal Medan.

Mangimpal Lumbantoruan berharap APKLI Sumsel semakin berjaya dan menjadi sandaran bagi PKL se Sumatera Selatan.

Seperti diketahui Harmoko sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPD APKLI Kota Palembang. Ia maju berkontestasi dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) APKLI (20 Nopember 2021) dan terpilih.

Wartawan: Agus Muslim,SH
Editor: YP

Selamat, Harmoko Resmi Terpilih Sebagai Ketua DPW APKLI Provinsi Sumatera Selatan

PALEMBANG, BerandaNKRInews.com— MUSYAWARAH WILAYAH (Muswil) Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) yang digelar pada Sabtu-Minggu (20-21) Nopember 2021 telah menetapkan Harmoko sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) APKLI Provinsi Sumatera Selatan.

Acara Musyawarah Wilayah (Muswil) dihadiri Kepala Dinas Perdagangan Pemprov Sumsel, perwakilan DPRD Sumsel, serta undangan peserta Muswil.

Dalam sambutannya Ketua Umum APKLI dr Ali Mahsun Atmo, M. Biomed menegaskan supaya ketua terpilih segera melakukan konsolidasi internal dan eksternal.

Dr Ali sapaan akrab Ketua Umum APKLI meminta pengurus terpilih memperjuangkan kepentingan Pedagang Kaki Lima (PKL) diatas kepentingan pribadi.

“Ingat, jangan sesekali berfoya-foya diatas penderitaan rakyat! Dampingi PKL untuk mendapatkan hak-haknya supaya tercapai kesejahteraan!” Perintah dr Ali didepan peserta Muswil.

Dalam sambutannya Harmoko mengucapkan terima kasih kepada seluruh dukungan dan doa. Ia bertekad akan membawa APKLI menjadi saluran aspirasi memperjuangkan hak-hak PKL yang kerap dianak tirikan di republik ini.

“Insyallah. Amanat ini akan saya tuntaskan dengan penuh tanggung jawab dan komitmen. Terima kasih kepada Ketua Umum APKLI dr Ali dan Ketua OKK APKLI yang hadir dan memberi dukungan penuh dan kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini,” ucap Harmoko.

Wartawan: Agus Muslim, SH

Wamen ATR/BPN Perintahkan Jajarannya Review Semua Perizinan di Babel

JAKARTA, BerandaNKRINews.com – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) Surya Tjandra, memerintahkan jajarannya untuk segera me- _review_ semua perizinan, baik itu pertambangan hingga perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel).

“Nanti secepatnya dibuat Perjanjian Kerja Sama antara Pemprov Babel dengan Direktorat Jenderal Tata Ruang dan Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian ATR/BPN, untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh keseluruhan izin-izin usahanya apakah sesuai, dan apakah lahan tersebut _existing_ atau tidak,” tegas Wamen di Kantor Kementerian ATR/BPN, Kamis (18/11/21).

Hal itu dikatakannya, setelah mendengar keluhan dari Gubernur Erzaldi Rosman, perihal isu permasalahan kepemilikan lahan di Babel yang semakin berlarut-larut, sehingga mengganggu iklim investasi di Bumi Serumpun Sebalai.

Menurut Wamen Surya Tjandra, mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) 20 tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar, dan PP 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah, lahan yang tidak dimanfaatkan _(existing),_ dimungkinkan untuk dicabut perizinannya, sehingga lahan lebih dapat dioptimalkan.

“Hasilnya akan kami laporkan ke Presiden, dan kalau perlu kita libatkan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Spil (PPPNS) untuk mencari datanya,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Erzaldi menjabarkan sejumlah permasalahan kepemilikan lahan, yang menyebabkan sulitnya para investor berinvestasi di Babel. Menurutnya, dimasa sekarang dengan adanya (OSS) yang merupakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, menuntut kejelasan status lahan sebagai salah satu syarat dalam berinvestasi.

“Apabila yang tidak clear termasuk status lahannya, sistem tidak mau terima, bagaimana jalan keluarnya? Hal itu berakibat buruk pada investasi,” ungkapnya.

Ia menyinggung IUP pertambangan milik PT Timah maupun perusahaan pertambangan lainnya di Babel seluas 379.770,15 Ha, yang mana semua lahannya tidak termasuk sedang proses produksi. Sementara, luas darat wilayah Babel hanya 1.642.406,00 Ha atau dibandingkan hanya 23,12 persen.

“Apakah dimungkinkan IUP produksi (eksploitasi) dengan kondisi _existing_ dapat dimanfaatkan sebagai lahan produktif,” tanyanya.

Ia juga menyinggung kejelasan bekas galian tambang yang tidak direklamasi, sehingga membentuk kolong, status kepemilikan lahan seperti apa. Karena saat pihaknya akan membuat program normalisasi saluran, dan termasuk didalamnya menata kolong-kolong tersebut, berhadapan dengan sertifikat.

“Sehingga perlu dikaji lagi kepemilikan lahan kolong (pasca tambang) seperti apa?,” jelasnya.

Berkenaan dengan tata ruang yang merupakan kawasan pertambangan beralih fungsi menjadi kawasan pariwisata, seperti Danau Pading ataupun Kolong Biru sebagai desa wisata, gubernur meminta status lahannya juga perlu dirumuskan secepatnya.

“Harus dipikirkan status kepemilikan lahan menjadi milik siapa, karena selama ini masyarakat desa yang mengelola kawasan tersebut. Sungguh miris apabila sudah berkembang, mereka yang membangun, tetapi orang lain yang menikmati hasilnya,” pungkasnya.

Wartawan : YP
Sumber : Diskominfo Babel