Kategori: NASIONAL

Bunyu – Meski perolehan suaranya di Bunyu pada Pemilu lalu cennderung minim, tapi hal tersebut tak lantas membut Deddy Sitorus enggan atau abai untuk memperjuangkan aspirasi masyarakt di daerah tersebut.

Hal itu dibuktikan dengan telah dimulainya pembangunan Pelabuhan Umum yang menelan biaya sekitar Rp. 80 Miliar dan salah satu sarana publik yang selama ini diidam – idamkan oleh warga yang bermukim di derah itu. 

Rabu 20 April 2022 menjadi waktu bersejarah dari dimulainya pembangunan pelabuhan tersebut. Ditandai sirine dan penancapan tiang pancang perdana, maka pelabuhan yang akan menjadi akses vital masyarakat bunyu tersebut secara resmi dibangun.

Terkait Pembangunan pelabuhan tersebut, Deddy Sitorus mengungkapkan bahwa butuh perjuangan panjang. Harus melakukan lobi – lobi kepada para pemegang kebijakan terutama di pemerintah pusat.

” Usulan pembangunan pelabuhan ini berawal dari keluhan dan aspirasi masyarakat saat saya berkampanye pada bulan Febuari 2019 lalu. Dimana pada waktu itu masyarakat minta kepada saya, agar setelah terpilih, saya dapat memperjuangkan pembangunan pelabuhan ini,” tutur Deddy kepada awak media di sela – sela seremoni pemancangan tiang perdana, Rabu (20/4).

Kemudian setelah pemilu dan dirnya dinyatakan oleh KPU sebagai Calon Anggota Legislatif yang lolos ke ‘Senayan’, Deddy melobby Dirut dan Direktur Asset Pertamina serta Deputy SKK Migas.

” Itu saya lakukan sekitar Juni 2019, untuk pengalihan calon lahan pelabuhan,” jelasnya.

Selanjutnya pada Februari 2020, Deddy bertemu Menteri Perhubungan dan menyampaikan proposal pembangunan pelabuhan Bunyu dan Bandara Binuang. Tetapi usulan pembangunan pelabuhan tersebut tertunda karena pandemi Covid-19, sedangkan pembangunan Bandara Perintis Binuang bisa dilaksanakan karena lokasinya yg terisolir.

Baru pada bulan Maret 2021 akhirnya Pertamina dengan izin SKK Migas menyetujui pengalihan lahan WK Pertamina tersebut kepada Kementerian Perhubungan cq. UPT Bunyu. Karena itu pada bulan Mei 2021 saya kembali menghadap Menhub untuk mengusulkan kembali,” papar Politisi PDI Perjuangan tersebut 

Usulan tersebut selanjutnya dikaji oleh Kemenhub dan pada bulan September 2021 Menteri Perhubungan meminta dipertemukan dengan Ketua Badan Anggaran DPR RI guna membahas kemungkinan pembiayaan pembangunan melalui skema SBSN . 

“Hal ini diperlukan mengingat proses APBN murni sudah selesai dan hanya bisa melalui anggaran non-APBN dengan sumber dari SBSN. Itulah sekilas perjalanan pembangunan pelabuhan pulau Bunyu. Bukan jalan yang mudah, perlu waktu dan sangat berliku-liku,”

Dengan dibangunnya Pelabuhan tersebut, maka Deddy Sitorus telah menunaikan janji kampenynya kapada masyarakakat Bunyu setelah sebelumnya ia juga telah menuntaskan janjinya kepada masyarakat Bunyu untuk mewujudkan adanya Rumah Sakit Pratama di daerah itu.

“Mudah – mudahanhan pelabuhan ini bermanfaat bagi masyarakat. Dan akan menjadi sarana peningkatan ekonomi masyarakat,” harapnya.

Pemancangan Perdana Pelabuhan Bunyu tersebut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Utara, Zainal A Paliwang beserta para pejabat teras Pemprov Kaltara.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Kaltara minta agar Deddy Sitorus juga bisa memperjuangkan tol laut agar dapat masuk ke wilayah ini.

“Mohon bantuannya Pak Deddy, untuk memasukkan pelabuhan Bunyu kedalam jalur tol laut. Hal ini untuk menekan harga sembako di Bunyu,” kata Zainal.

Terkait hal itu Deddy menyatakan bahwa ia akan mememperjuangakanya. Diantaranya Rencananya dengan mengajak Gubernur dan beberapa Kepala Daerah di Kaltara untuk bertemu Menteri Perhubungan. 

Salah seorang warga Bunyu yang enggan disebut namanya mengapresiasi hal yang telah dilalakukan oleh Deddy Sitorus. Ia menilai, Deddy seorang negarawan yang dalam memperjuankan aspirasi masyarakat tak pernah memandang sesuatu dari segi politik.

“Saya merasa sangat berterimakasih dan mengapresiasi yang telah di lakukan Pak Deddy Sitorus. Menurut kami beliau bukan hanya politisi tapi negarawan. Buktinya, Perolehan Suara beliau di sini waktu pemilu 2019 sangat minim. Tapi beliau justru memperjuangkan aspirasi masyarakat Bunyu dengan sangat maksimal,” tutur pria yang juga aktivis Lingkungan Hidup di Kaltara tersebut.

Pewarta : Eddy Santry

Jakarta – Wacana penundaan Pemilu 2024 yang disuarakan beberapa elit politik dan pejabat teras negeri ini terus mendapat berbagai tanggapan dari masyarkat. Banyak pihak yang menganggap wacana tersebut bertentangan konstitusi terutama UUD 1945

Anggota Komisi VI DPR RI, Deddy Yevry Hanteru Sitorus bahkan secara terbuka mengecam wacana tersebut. Melalui video yang ia unggah di akun media sosial pribadinya, eks Jubir Tim Kampanye Nasional Jokowi – Maruf itu dengan tegas mengatakan bahwa wacanana penundaan Pemilu 2024 adalah alat untuk menjebak Presiden Joko Widodo.

” Ramai lagi isu perpanjangan masa jabatan Presiden yang didorong oleh beberapa pimpinan partai politik, Menteri Investasi dan Menko Maritim dan Investasi. Kami ingatkan, Pak Luhut dan Pak Bahlil, konstitusi sedah mengatur bahwa pemilihan Presiden dilakukan setiap 5 tahun sekali,” kata Deddy, 

Lebih lanjut, Politisi PDI Perjuangan itu minta kepada semua pihak agar menyudahi kegaduhan melalui wacana Penundaan Pemilu 2024 tersebut

“Tolong jaga kehormatan Pak Jokowi, sudahi polemik isu perpanjangan masa jabatan Presiden. Jangan menjebak dan menjerumuskan Pak Jokowi demi ambisi kekuasaan dan ambisi ekonomi dari anda – anda sekalian,” tegas Deddy  

Deddy juga dengan tegas minta kepada Presiden Jokowi agar ‘menertibkan’ para Menteri yang mengusulkan Penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden.

“Kepada Pak Jokowi, kami minta agar menertibkan Menteri – Menterinya ini,”tandasnya

Selain itu, demi berjalannya demokrasi, demi reformasi dan demi kedamaian negeri ini, Deddy Sitorus minta kepada Presiden Jokowi agar membuat peryataan yang tegas sebagai penolakan dari usulan maupun wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden itu.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengeklaim bahwa dirinya banyak mendengar aspirasi rakyat soal penundaan Pemilu 2024.

Menurut Luhut, banyak yang bertanya ke dia mengapa harus menghabiskan dana begitu besar untuk pemilu, padahal pandemi virus corona belum selesai.

“(Masyarakat bertanya), kenapa duit segitu besar, itu kan banyak itu mengenai pilpres mau dihabisin sekarang, mbok nanti loh, kita masih sibuk kok dengan Covid, keadaan masih begini, dan seterus-seterusnya. Itu pertanyaan,” kata Luhut usai menghadiri acara Kick-off DEWG Presidensi G-20 2022 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Selain Luhut, tiga Ketua Partai Politik (parpol) menyatakan dukungannya terhadap hal tersebut. Ketiganya adalah Ketum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin; Ketum PAN, Zulkifli Hasan atau Zulhas; dan Ketum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

Pewarta : Eddy Santry