Jumlah Aset Meningkat 3,11 Persen

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mencatat neraca daerah per 31 Desember 2021 mengalami tren positif. Ini berangkat dari meningkatnya sejumlah indikator yang menjadi sektor penilaian.

Gubernur Kaltara, Drs. H. Zainal A Paliwang, SH., M.Hum mengatakan, neraca daerah Pemprov Kaltara per 31 Desember 2021 menunjukkan jumlah aset mengalami peningkatan sebesar 3,11 persen.

“Tahun 2020 itu jumlah aset tercatat sebesar Rp 7.308.713.185.065,45, sementara di tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi Rp 7.536.133.708.793,09. Artinya terjadi peningkatan sebesar Rp 227.420.523.727,64,” ujar Gubernur belum lama ini.

Ia menjelaskan, penambahan jumlah aset tersebut berasal dari penambahan kas daerah, investasi, serta aset tetap dan aset lainnya. Termasuk ada juga penambahan aset tersebut yang berasal dari hibah ke Pemprov Kaltara.

Selain itu, lanjut Gubernur, jumlah kewajiban Pemprov Kaltara tahun 2021 juga mengalami peningkatan sebesar Rp 7.036.518.641,72 atau 1,64 persen, yakni dari Rp 429.111.039.905,57 pada tahun 2020 menjadi Rp436.147.558.547,29 pada tahun 2021.

“Ini disebabkan terdapatnya penambahan utang jasa pelayanan kesehatan dan penambahan jaminan reklamasi pada tahun 2021,” tuturnya.

Kemudian, saldo ekuitas atau kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah di neraca per 31 Desember 2021 berasal dari ekuitas akhir pada laporan perubahan ekuitas.

“Jadi, saldo ekuitas tersebut di dalamnya sudah termasuk SAL (saldo anggaran lebih) akhir,” sebutnya.

Adapun saldo ekuitas per 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp 7.099.986.150.245,80. Bila dibandingkan dengan saldo ekuitas pada periode sebelumnya, terjadi kenaikan sebesar Rp 220.384.005.085,92 atau 3,20 persen, karena di tahun 2020 itu hanya Rp 6.879.602.145.159,88.

Pastinya, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah, maka Pemprov Kaltara berusaha melakukan pengelolaan keuangan dengan selalu taat azas, efisien, transparan, akuntabel dan berlandaskan peraturan perundangan yang berlaku.

“Inilah yang membuat Pemprov Kaltara kembali mendapatkan predikat opini WTP (wajar tanpa pengecualian) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2021. Ini merupakan yang 8 kali diperoleh secara berturut-turut. Semoga ke depan ini dapat terus dipertahankan,” tuntasnya. (dkisp)

BNN Kaltara Ingin P4GN Diimplementasikan Maksimal di Nunukan

NUNUKAN – Kepala BNN Provinsi Kalimantan Utara Brigjen Pol. Rudi Hartono, SH., S.I.K melakukan kunjungan ke Kabupaten Nunukan dalam rangka Implementasi dalam pelaksanaan P4GN di Kabupaten Nunukan.

Mewakili Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid, Sekretaris Daerah Serfianus hadir beserta Ketua DPRD Kabupaten Nunukan Hj. Leppa, Kepala BNN Kabupaten Nunukan Emmanuel Hendri, jajaran Forkopimda Kabupaten Nunukan, Kepala OPD dilingkungan Pemda Nunukan dan para pimpinan instansi vertikal. Acara digelar di ruang rapat VIP lantai IV, Kantor Bupati, Kamis (16/06).

Kegiatan ini berlangsung bertujuan untuk mengetahui Kebijakan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Nunukan. Teknik pengumpulan data dengan observasi dan entri data sekunder, wawancara mendalam ke lebih banyak informan, dan dokumentasi.

Dalam sambutan Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid yang disampaikan oleh Sekda Nunukan Serfianus mengucapkan selamat datang kepada Brigjen Pol. Rudi Hartono beserta rombongan atas kunjungan ke Kabupaten Nunukan dengan harapan pada kunjungan tersebut bisa mendapatkan kesan yang baik dan dapat mengenal lebih dekat tentang Kabupaten Nunukan.

“Terkhusus tentang penyeludupan dan peredaran narkotika, kami pemerintah daerah Kabupaten Nunukan mengapresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kebijakan pemerintah untuk menghadirkan Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kabupaten Nunukan,” ujar Serfianus.

Lebih lanjut Serfianus mengatakan bahwa langkah kolaborasi oleh BNN Kabupaten Nunukan dan provinsi yang digagas dan dilaksanakan dalam rangka pencegahan dan penindakan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Nunukan merupakan langkah baik yang harus dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan mengingat Kabupaten Nunukan yang menjadi salah satu pintu perbatasan negara yang harus dijaga dari hal-hal negatif yang masuk luas wilayah Kabupaten Nunukan.

“Tentunya kita semua berharap walaupun berada di wilayah batas negara, masyarakat di Kabupaten Nunukan bisa terbebas dari pengaruh narkoba yang nantinya akan berpengaruh pada kualitas generasi muda sebagai generasi penerus pembangunan “, ucapnya.

Di samping itu, Serfianus berharap silaturahmi yang dilaksanakan itu dapat meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang lebih intensif dengan berbagai pihak khususnya BNN provinsi Kaltara, BNN Kabupaten Nunukan, serta unsur Forkopimda di Kabupaten Nunukan.

Pada kesempatan ini, Kepala BNN Provinsi Kalimantan Utara Brigjen Pol. Rudi Hartono pada sambutannya menyampaikan beberapa permasalahan yang mungkin akan menjadi target penyelesaian pelajaran terutama Pemda tentang masalah Inpres No. 6 tahun 2018 tentang aksi P4GN yang Nunukan belum dilaksanakan.

Hal tersebut menjadi dasar hukum bagi seluruh instansi, TNI, Polri untuk melakukan aksi pemberantasan salah satunya adalah narkotika.

Rudi meminta kepada seluruh aparat untuk membangun koordinasi perihal P4GN untuk bergerak dalam hal narkotika yang merupakan kewajiban seluruh aparat yang berkaitan untuk memerankan tugas dan fungsinya.

Selain itu, Rudi mengatakan bahwa jalur-jalur di wilayah Nunukan merupakan jalur yang subur dan jalur utama narkotika yang 98% menggunakan jalur laut.

“Saya sudah cukup lama meneliti Nunukan, tapi ada satu yang kurang disini, yaitu sinergitas tugas, kebersamaan tugas. Ini yang agak sulit, dan perlu kita sadari bersama menyadari peran masing-masing terlebih untuk Imigrasi dan Bea Cukai”, ucap Rudi.

Selanjutnya, Rudi meminta untuk seluruh data tentang penangkapan narkoba diserahkan ke BNN maupun Polri.

“Jika tidak diserahkan, sama saja ilegal. Karena siapa yang akan mengobati dan menanggung anak-anak bangsa yang terpapar? Menegakkan hukum tidak boleh melanggar hukum dan diproses memproses juga tidak boleh melanggar HAM”, ujarnya. (*/ist)

Paparkan Lima Inovasi Pemprov

TANJUNG SELOR – Lembaga Pertahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) menggelar Forum Group Discussion (FGD) dalam rangka implementasi Studi Lapangan Isu Strategis Nasional (SLISN) untuk membekali para peserta Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXIII.

FGD yang digelar di Ballroom Hotel Luminor ini mengusung tema Inovasi Layanan Publik untuk Kaltara di Hati dalam Memperkuat Ketahanan Nasional, Rabu (15/6).

Dalam pertemuan ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) melalui Disdukcapil, Dinkes, Bappeda & Litbang, RSUD dr. H. Jusuf SK, memaparkan mengenai inovasi layanan publik unggulan. Program unggulan itu bahkan telah diaplikasikan yang bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di Kaltara.

Di penghujung penutup pertemuan, Ketua tim SLISN Prof. Dr. Ir. Sedarnawati Yasni, M.Agr mengatakan, terdapat beberapa hal perlu menjadi perhatian peserta.

Pertama, perlu dukungan dari setiap unsur agar program unggulan daerah dapat berkembang dan menjadi contoh daerah lain.

Kedua, para peserta diharapkan dapat mampu berpikjir secara komprehensif, holistik dan integratif untuk kemajuan program tersebut. Ketiga, dari data dan informasi dari FGD pada hari ini dapat menjadi masukan bagi produk peserta.

“Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para narasumber, penanggap dan seluruh peserta yang hadir yang telah memberikan sumbangsih pemikirannya dalam kegiatan diskusi ini,” ujarnya.

Pertemuan yang dimulai sejak pukul 08.30 WITA ini menghasilkan rekomendasi yang disebut SMART (Sistemik, Management Orientation, Awareness, Rellebel, Target). Lima Inovasi tersebut meliputi Sipelanduk Kilat Smart, Tape-KU, Prolentera-KU, Pesona, dan Simas Jempol. (dkisp/*)

Fahri Hamzah Bakal Resmikan Rumah Kolaborasi Sekretariat DPW Partai Gelora Kaltara Sabtu Besok.

TANJUNG SELOR – Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah akan meresmikan Sekretariat DPW Partai Gelora Indonesia Provinsi Kalimantan Utara pada hari, Sabtu, 21 Mei 2022. Sekretariat Partai Gelora Kaltara merupakan Rumah Kolaborasi Kantor Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelora Kaltara yang baru. Kantor DPW Partai Gelora ini terletak di Jalan Semangka, RT 48, RW 18, Tanjung Selor.

“Alhamdulillah, Sekretariat DPW Gelora Kaltara akan diresmikan langsung oleh Fahri Hamzah selaku Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia,” ujar Ketua DPW Partai Gelora Indonesia Kaltara, Surya Yuniza, lewat keterangan tertulis, Kamis, 18 Mei 2022.

Rencananya, Sekretariat  DPW Gelora Kaltara tersebut nantinya merupakan Rumah Kolaborasi bagi semua. Segala aktifitas kepartaian bahkan bisa menjadi rumah singgah bagi Pengurus, Kader dan masyarakat dari daerah lain yang punya hajat di Tanjung Selor.

Peresmian Sekretariat DPW Partai Gelora Kaltara juga akan dirangkai dengan kegiatan Halal-Bilhalal yang akan dihadiri pula para Pengurus DPD dan DPC serta kader Partai Gelora yang ada di 5 Kabupaten/kota di Kaltara.  Fahri Hamzah juga akan memberikan Orasi Kebangsaan dan Penguatan kepada Kader dan pengurus Partai Gelora Kaltara.

Lebih jauh Surya Yuniza menyatakan seluruh keluarga besar Partai Gelora di Kaltara berharap, dengan adanya Sekretariat Kantor DPW dapat meningkatkan peran dan keberadaan Partai Gelora di tengah-tengah masyarakat, utamanya dalam pembangunan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Dalam waktu dekat ini, Partai Gelora Indonesia tentu memiliki target-target prioritas yang bakal dilakukan. Dijelaskan Surya Yuniza bahwa sekarang partainya tetap fokus untuk perekrutan kader, sebab Partai Gelora Indonesia percaya bahwa kader merupakan tulang punggung partai yang akan mengusung ide dan cita-cita partai ditengah-tengah masyarakat. Partai Gelora Indonesia juga sudah sangat siap mengikuti Verifikasi Faktual yang akan dilakukan KPU.

Selanjutnya disampaikan bahwa kehadiran Fahri Hamzah menjadi semangat bagi seluruh kader di Kaltara yang sedang bekerja dan berjuang untuk ikut pemilu.

Dijelaskannya, Partai Gelora sebagai Partai Baru sangat percaya diri untuk mengikuti perhelatan Nasional pada pemilu 2024. Hal ini ditandai dengan kesiapan infrastruktur partai yang sudah sangat memadai dan tawaran ide Arah Baru Menuju Indonesia  5 Besar Kekuatan Dunia.

“Sudah saatnya Indonesia naik kelas menjadi salah satu pemain kelas dunia. Kita tidak mau lagi menjadi penonton dan menjadi korban negara-negara adidaya.

Sudah maqom nya Indonesia masuk sebagai negara 5 besar kekuatan dunia” Tutup Surya Yuniza.

* Gzb/Yutdalin

Kapolda Sulbar Resmi Berganti, Selamat Datang Irjen Pol Verdianto Iskandar Bitikaka

Sulawesi barat Mamuju BerandaNKRINews

Setelah menjabat lebih dari 2 tahun sebagai Kapolda Sulbar, kini tongkat estafet kepemimpinan orang nomor satu di Polda Sulbar tersebut berpindah dari Irjen Pol Eko Budi Sampurno kepada Irjen Pol Verdianto Iskandar Bitikaka.

Sesuai dengan Surat telegram Kapolri Nomor ST/747/IV/KEP/2022 tertanggal 13 April 2022, Irjen Pol Eko Budi Sampurno mendapat promosi jabatan sebagai Wakil Kepala lembaga pendidikan dan Pelatihan Polri (Waka Lemdiklat) sedangkan yang mengisi jabatan Kapolda Sulbar adalah Mantan Kepala Korps Polairud Baharkam Polri Irjen Pol Verdianto Iskandar Bitikaka.

Pelantikan Irjen Pol Verdianto Iskandar Bitikaka yang merupakan putra asli Sulawesi ini dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Aula Rupatama Mabes Polri, Jumat (22/04/22).

Jenderal bintang dua ini lahir di Makassar pada tahun 1967 dan merupakan jebolan Akademi Kepolisian tahun 1988 yang banyak memiliki pengalaman di bidang Brimob.

Dari rekam jejaknya, Verdianto dikenal tegas dalam melaksanakan tugas namun ramah kepada Masyarakat dan sangat dekat serta bertanggung jawab kepada Anak buahnya

Untuk jabatan Kapolda, Irjen Pol Verdianto mengikuti jejak dua putra Toraja lainnya, yakni Irjen Pol Matius Salempang (mantan Kapolda Sulsel dan Kapolda Kaltim) serta Irjen Pol Aris Budiman Bulo, yang saat ini menjabat Kapolda Kepulauan Riau (Kepri).

Sejumlah jabatan strategis pernah diduduki Irjen Pol Verdianto Iskandar Bitticaca, diantaranya Kasat Brimob Polda DIY tahun 2002, Kapolres KP3 Belawan Polda Sumut tahun 2007 Juga Kapolres Binjai Polda Sumut tahun 2007.

Selain itu ia juga pernah menjabat sebagai Kasat Brimob Polda Sumut pada 2008, Kasat III/Pelopor Korbrimob Polri pada 2011, Karo Ops Polda Sulteng pada 2013, dan Dirlantas Polda Jatim pada 2014.

Verdianto juga pernah bekerja di Polda Metro Jaya sebagai Kepala Biro Operasional pada 2016. Dua tahun jabatan itu ia emban, hingga pada 2018 ia ditugaskan sebagai Danpaspelopor Korbrimob Polri. Sedangkan jabatan Kakorpolairud Baharkam Polri didudukinya sejak 3 Agustus 2020.

Sumber : Humas Polda Sulbar