Paparkan Lima Tantangan Membangun Kaltara

JAKARTA – Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum kembali memaparkan potensi provinsi termuda ini. Di mana hal ini disampaikannya ketika menggelar kunjungan kerja ke Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, Senin (20/6) lalu.

Gubernur Didampingi Asisten Bidang Administrasi Umum Pollymart Sijabat, Plt. Kepala BPS Kaltara Slamet Romelan dan Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Bastian Lubis yang disambut langsung oleh Kepala BPS Republik Indonesia, Margo Yuwono.

Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Kaltara memiliki sejumlah tantangan yang harus segera diselesaikan melalui gerakan Kaltara Rumah Kita.

“Kita (Pemprov Kaltara, red) lagi secara perlahan untuk membenahi semua kegiatan melalui teknologi, termasuk dibeberapa perangkat daerah nanti akan menuju ke penggunaan Information Technology (IT),” jelas Gubernur.

Gubernur menyebutkan ada 5 tantangan meliputi, kesenjangan wilayah, kesulitan demografis, ketahanan nasional, pelayanan publik dan keterbatasan infrastruktur.

Oleh karena itu, Gubernur menilai diperlukannya penyelarasan pendediaan data daerah pada tiap perangkat daerah. Sehingga penguatan Statistik Sektoral dianggap penting untuk memenuhi dan mendukung Satu data Indonesia.

“Sebagai salah satu provinsi termuda yang menjadi beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Kaltara memerlukan informasi yang komperhensif untuk membangun wilayah perbatasan yang memberi manfaat bagi penduduknya,”tuntasnya. sumber : dkisp

Ekspor Meningkat Signifikan  

JAKARTA – Perkembangan ekspor di Provinsi Kalimantan Utara mengalami kenaikan yang signifikan. Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum mengungkapkan nilai ekspor non-migas periode Januari – April 2022 mencapai US$ 729,51 juta atau naik sebesar 95,83 persen dibanding periode Januari – April 2021.

“Alhamdulillah, potensi ekspor kita kian menjanjikan. Potensi itu harus kita manfaatkan sebaik-baiknya,”kata Gubernur usai membaca Rilis Badan Pusat Statistik Kaltara, Senin (20/6).

Pada bulan April 2022, ekspor hasil industri mengalami peningkatan menjadi US$ 11,81 juta atau naik sebesar 34,87 persen. Gubernur mengungkapkan sebagian besar komoditas ekspor melaui barang non-migas.  Hal ini dipicu oleh banyak permintaan negara terhadap barang non migas yang berasal dari provinsi termuda ini.

Pada Bulan April 2022 ekspor Provinsi Kalimantan Utara melalui pelabuhan di Kalimantan Utara sebesar US$ 236,83 juta, mengalami penurunan 9,26 persen dibandingkan dengan kondisi bulan sebelumnya (Maret 2022) yang mencapai US$ 261,01 juta.

Namun, di sisi lain, total ekspor Provinsi Kalimantan Utara yang dilakukan melalui pelabuhan di luar Provinsi Kalimantan Utara pada April 2022 mencapai US$ 11,27 juta, masing-masing melalui pelabuhan di DKI Jakarta sebesar US$ 0,0002 juta, Jawa Timur sebesar US$ 10,21 juta, dan Sulawesi Selatan sebesar US$ 0,96 juta.

Negara tujuan utama ekspor melalui pelabuhan di Provinsi Kalimantan Utara pada April 2022 adalah Negara India, China, Korea, Malaysia dan Filipina. Dengan nilai masing – masing mencapai US$ 48,92 juta, US$ 40,36 juta, US$ 32,70 juta, US$ 28,66 juta dan US$ 25,35 juta.

“Peranan kelima negara tersebut dalam ekspor Provinsi Kalimantan Utara mencapai 84,87 persen terhadap total ekspor pada April tahun 2022. Jika dibandingkan dengan Maret 2022, terjadi peningkatan ekspor ke negara Malaysia, Philippines, Pakistan, Italy, dan Vietnam dan terjadi penurunan ekspor ke negara India, China dan Korea,”papar Gubernur.

Sedangkan untuk komoditi barang non migas tercatat melakukan impor hingga mencapai US$ 9,32 juta. Peningkatan nilai impor pada April 2022 disebabkan oleh peningkatan nilai impor komoditi barang hasil industri menjadi sebesar US$ 9,25 juta atau naik 23,87 persen.

“Secara kumulatif nilai impor Provinsi Kalimantan Utara periode Januari-April 2022 mencapai US$ 41,89 juta dan bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2021 terjadi peningkatan sebesar 65,63 persen,”jelas Gubernur.

Sedangkan neraca perdagangan kegiatan ekspor-impor melalui pelabuhan di Provinsi Kalimantan Utara tetap menunjukan nilai yang positif (surplus). Di mana neraca perdagangan pada periode Januari – April 2022 sebesar US$ 687,62 juta dibandingkan Januari – April 2021 sebesar US$ 347,23 juta.

(dkisp)

BNPP Gelar Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan

NUNUKAN – Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Serfianus hadir pada acara pembukaan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan, Perbatasan Negara sebagai Bagian Sistem Pertahanan & Keamanan (Hankam) yang digelar oleh BNPP (Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan)

Tampak juga hadir dalam acara Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat Deputi I BNPP Drs. Ismawan Harijino, dan hadir secara virtual Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Dr. Robert Simbolon. Turut hadir juga Forkopimda serta Kepala OPD terkait, acara tersebut digelar di Ballroom Hotel Laura, Jumat (17/06).

Tujuan acara dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan merubah sikap peserta Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan, Perbatasan Negara sebagai Bagian Sistem Pertahanan & Keamanan (Hankam) serta memahami Kebijakan Pengelolaan Batas Wilayah Negara, memahami Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta memahami Sistem Pengamanan Perbatasan Terpadu.

Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid pada sambutannya yang disampaikan oleh Sekda Serfianus mengatakan bahwa di era pemerintahan Presiden Joko Widodo ini pembangunan daerah perbatasan menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan, sebagaimana telah diamanatkan dalam program nawacita ketiga, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka kesatuan republik indonesia.

“Komitmen tersebut harus disambut dengan penuh optimisme karena sejalan dengan komitmen dari pemerintah daerah untuk membangun lokasi-lokasi prioritas di beberapa wilayah kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga”, ucap Serfianus.

Selain itu, Kabupaten Nunukan sendiri sampai saat ini telah memiliki lima belas lokasi prioritas atau lokpri, yaitu Kecamatan Sebatik, Nunukan, Krayan, Krayan Selatan, Sebatik Barat, Nunukan Selatan, Sebatik Timur, Sebatik Utara, Sebatik Tengah, Sei Menggaris, Tulin Onsoi, Lumbis Ogong, Krayan Tengah, Krayan Barat, Krayan Timur.

Serfianus lanjut mengatakan bahwa, sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia, tidak jarang muncul persoalan – persoalan yang berpotensi bisa mengganggu keharmonisan antar negara, misalnya masalah klaim tapal batas negara secara sepihak. Beberapa kali pemerintah negara Malaysia mencoba untuk mengklaim wilayah perbatasan dengan berbagai cara, meskipun selama ini selalu bisa diselesaikan dengan baik.

“Namun demikian, kondisi itu harus menjadi fokus dan perhatian kita semua, karena jika tidak disikapi secara serius dan hati – hati, bukan tidak mungkin persoalan tapal batas akan mengancam kedaulatan negara dan sumber daya alam nasional yang kita miliki. Untuk itu pemerintah Kabupaten Nunukan menyambut baik kegiatan pada hari ini untuk memperkokoh komitmen kita semua, terutama komitmen dari masyarakat yang berada dan tinggal di garda terdepan perbatasan negara untuk dan menjaga daerah – daerah perbatasan yang kita miliki”, jelasnya.

Di akhir sambutannya, Serfianus atas nama pemerintah Kabupaten Nunukan menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar – besarnya kepada pemerintah pusat yang telah membangun tiga Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Long Midang Kecamatan Krayan, Sei Pancang di Kecamatan Sebatik dan Labang di wilayah Kecamatan Lumbis Pansiangan.

“Kami sungguh berbesar hati, dan tidak pernah membayangkan bahwa pemerintah pusat akan membangun PLBN yang sedemikian besar dan mewah di wilayah perbatasan kabupaten nunukan. Semoga keberadaan PLBN – PLBN itu nantinya akan diikuti dengan perhatian yang semakin sungguh – sungguh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah – wilayah perbatasan”, ujarnya.

(*/prokompim)

Diusulkan Rp 588,7 Miliar, Cakup Revitalisasi Sarpras Sekolah

JAKARTA – Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang pendidikan 2023 direncanakan mencakup revitalisasi sarana prasarana serta pembangunan sekolah baru untuk mendukung peningkatan partisipasi siswa dan pembelajaran berkualitas yang inklusif.

Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum meminta agar pemanfaatan DAK dapat dikelola secara maksimal. Salah satunya sebagai upaya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di provinsi termuda ini.

Sesuai kewenangannya, DAK 2023 oleh Pemprov Kaltara diusulkan untuk pembangunan baru satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Sekolah Luar Biasa (SLB).

“Jadi berdasar laporan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara hingga 18 juni 2022, kita (Pemprov) telah menginput sebanyak 926 usulan, dengan pagu anggaran Rp 588,7 miliar,” kata Gubernur, Senin (20/6).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara, Drs Teguh Henri Susanto, M.Pd mengungkapkan ketersediaan anggaran DAK-Fisik 2023 diperkirakan turun sebanyak 17 persen atau sekitar Rp 10,4 triliun dibanding DAK 2022.

Ia menuturkan turunnya nilai DAK 2023 menyebabkan pengelolaan DAK kedepan harus dilakukan secara optimal dan fokus pada penajaman. Hal ini menurutnya agar alokasi DAK 2023 dapat lebih signifikan dan secara bertahap menyelesaikan sasaran.

“Sesuai arah kebijakan DAK-Fisik 2023, DAK 2023 difokuskan pada penajaman. Diantaranya lokasi prioritas pembangunan berdasarkan kesesuaian prioritas nasional dan major project nasional, isu, tahapan target yang akan dituntaskan, serta kawasan prioritas,” ujar Teguh.

Teguh menjelaskan khusus bidang pendidikan, pengusulan dilakukan melalui menu usulan berdasarkan referensi. Dimana perangkat daerah hanya dapat memilih referensi diantaranya metode pengadaan, desa, geotagging dan berkas pendukung usulan.

Sementara lokus, volume dan unit cost telah ditetapkan Kementerian/Lembaga berdasarkan data DAPODIK guna mendukung prinsip ketuntasan. “Jadi total usulan sementara Rp 588,4 miliar. Rinciannya SMA Rp 333,4 miliar, SMK Rp 219,1 mliar, dan SLB Rp 36,2 miliar,” terangnya.

Teguh pun mengatakan bawah usulan pada bidang pendidikan di Provinsi Kaltara masih akan melalui proses verifikasi dan validasi. “Jadi ada dua tahap, dilakukan oleh Kementerian/Lembaga. Yakni pertama verifikasi berdasarkan usulan awal dalam sinkronisasi dan harmonisasi, lalu verifkasi usulan akhir dalam penetapan RK Kegiatan,” jelasnya. (*/dkisp)

Sekretaris Daerah Melepas Kontingen Kabupaten Nunukan dalam Pesparawi Nasional Ke – XIII di Yogyakarta

NUNUKAN – Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Serfianus mewakili Bupati Nunukan melepas Kontingen Kabupaten Nunukan dalam Pesparawi Nasional Ke-XIII Yogyakarta di Pelabuhan PLBL Liem Hie Jung, Minggu (19/06).

Dalam sambutan Bupati yang di sampaikan oleh Sekertaris Daerah Kab. Nunukan menyampaikan rasa bangga kepada para kontingen yang akan mewakili Kab. Nunukan.

“Saya tahu proses untuk menuju ke Pesparawi Nasional cukup panjang, banyak seleksi yang sudah dibuat dan diikuti untuk menjaring yang terbaik guna mewakili Prov. Kalimantan Utara. Saya berpesan kiranya seluruh peserta bisa tetap dan terus bersemangat, tetap fokus pada perlombaan yang akan dihadapi dan bernyanyilah dengan sepenuh hati tanpa beban”, ujarnya.

Serfianus juga berharap kiranya segenap anggota kontingen dan peserta lomba untuk tidak melupakan yang namanya Doa, dan selalu berdoa di dalam setiap hal yang akan dilakukan.

Selain itu Serfianus juga menambahkan untuk kegiatan Pesparawi tingkat Kabupaten ini diharapkan bisa diadakan setiap tahun dan harus direncanakan dengan baik.

“Sebagai contohnya seperti pelaksanaan MTQ yang dilaksanakan setiap tahunnya, saya berharap ini bisa dikoordinir dengan baik dan dapat diajukan proposalnya, sehingga nantinya dari Pemerintah Daerah bisa menganggarkan karena Pemerintah Daerah itu sendiri harus melalui proses dan itu harus sangat hati-hati jika berkaitan dengn anggaran keuangan. Jadi nantinya bisa melakukan usulan berupa pengajuan proposal agar kegiatan ini bisa terlaksana setiap tahunnya di tingkat Kabupaten”, ungkap Serfianus.

Pendeta Micha Mubes Sukoco selaku ketua BAMAG dan Ketua rombongan menjelaskan bahwa Kontingen Pesparawi yang mewakili Kab. Nunukan berjumlah 18 orang terdiri dari 10 orang tim musik pop gerejawi, 2 Solowis, pianis, pemain musik dan didampingi 3 pelatih dan 2 official dengan persiapan kurang lebih selama 3 bulan sejak bulan Maret kemarin.

Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) ini juga merupakan bagian dari kegiatan pembinaan mental spiritual dan etika umat kristen serta sebagai wahana perwujudan iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (*/Prokompim)