Kategori: NASIONAL

Pancasila Jadi Mata Pelajaran Wajib Sekolah, Hasan Basri sampaikan Apresiasi Kepada Kemendikbud

BERANDA, BERITA DAERAH, BREAKING NEWS, NASIONAL, PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA

JAKARTA – Pancasila akan dijadikan mata pelajaran tersendiri di sekolah mulai Juli 2022.

Sebelumnya, pancasila bergabung dalam mata pelajaran kewarganegaraan.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Anggota DPD RI, Hasan Basri menyebut bahwa pendidikan Pancasila merupakan pendidikan penting. Karena didalam pendidikan tersebut akan diajarkan bagaimana menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

“Ini merupakan muatan yang penting, sehingga Pancasila tidak hanya jadi hafalan melainkan nilai yang berwujud dalam praktik,” kata Hasan Basri.

“karena, pancasila merupakan dasar negara yang telah diterima seluruh masyarakat Indonesia,” lanjut HB.

Mengacu pada perkataan Ki Hajar Dewantara, Senator muda asal Kalimantan Utara, Hasan Basri mengaku pendidikan dasar memiliki peran dalam membentuk karakter anak.

Pada usia anak, kita dapat mengarahkan mereka agar mengenali alam kebudayaan bangsa Indonesia.

“Tidak lain adalah penerjemahan nilai-nilai Pancasila,” jelas Hasan Basri.

Saat ini Kemendikbud Ristek telah melansir Konsep Pelajar Pancasila.

Menurut Hasan Basri, menjadikan Pancasila sebagai suatu mata pelajaran merupakan langkah yang baik.

Hasan Basri menilai Pancasila adalah ideologi bangsa yang harus kita junjung bersama.

Lebih lanjut, Hasan Basri juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah khususnya kepada Menteri Pendidikan sebagai Mitra Kerja Komite III.

“Semoga, dengan pembelajaran ini, anak-anak akan lebih mengenal isi sila dan juga mengamalkan menjadi budi pekerti sehari-hari,” kata Hasan Basri.

PP No. 4 tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan, pendidikan Pancasila termasuk pelajaran wajib di sekolah tingkat dasar dan menengah di samping agama, kewarganegaraan, bahasa, matematika, IPS, IPA, seni budaya, penjas, keterampilan serta muatan lokal. Diatur dalam Pasal 40 Ayat (2).

Kemudian di Pasal 40 Ayat (6), dijelaskan bahwa pendidikan Pancasila juga wajib diajarkan di tingkat pendidikan tinggi. Baik tingkat sarjana maupun diploma. (*)

Gubernur Lepas 121 Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan UPA dan ke Tiongkok

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NASIONAL, PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA

TANJUNG SELOR, – Sebagai wujud keseriusan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum terhadap dunia pendidikan di wilayah Kaltara. Sebanyak 121 calon mahasiswa berdomisili Kaltara mengikuti program beasiswa Universitas Patria Artha (UPA)-Makasar dan program beasiswa ke Tiongkok oleh yayasan Indonesia Tionghoa Culture Centre.

Selain beasiswa ke perguruan tinggi lokal dan luar negeri, diberikan juga beasiswa untuk melanjutkan sekolah kedokteran.

Gubernur mengatakan bahwa dirinya akan terus berupaya semaksimal mungkin dalam mencetak generasi Kaltara yang hebat.

“Ini bukti keseriusan Pemprov Kaltara terhadap pendidikan dan lahirnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul sebegai generasi penerus bangsa,” kata Gubernur Kaltara Zainal Paliwang, Selasa (13/7).

Ia pun berpesan agar seluruh calon mahasiswa senantiasa menjaga nama baik daerah selama menempuh pendidikan. “Jaga nama Kaltara disana, belajar sungguh-sungguh agar segera mengabdi membangun Kaltara di masa mendatang,” imbuh Gubernur Zainal.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara, Teguh Henri Sutanto menyebutkan adapun 91 calon mahasiswa terdaftar dalam program beasiswa UPA diantaranya. Yakni dari Tanjung Selor (11) orang, Tarakan (7) orang, Nunukan (37) orang, Malinau (25) orang, Tana Tidung (8) orang. Sedangkan 3 pelajar di luar daerah.

Dikatakan 30 orang pelajar lainnya terdaftar menempuh pendidikan di Tiongkok. “Yang hadir disini 15 orang, dari keseluruhan 9 diantaranya menempuh pendidikan kedokteran,” ucap Teguh.

Sementara Rektor UPA Bastian Lubis menambahkan bahwa program beasiswa UPA seleras dengan visi dan misi Provinsi Kaltara. Oleh karena itu, dirinya beserta jajaran akan terus bersinergi dalam mendukung program Pemprov menciptakan Kaltara yang Berubah, Maju dan Sejahtera.

(*dkisp/yub)

Ratas Bersama Presiden, Kawasan Industri Kaltara Dipastikan Berprogress

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NASIONAL

JAKARTA – Gubernur Kaltara Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum mengikuti Rapat Terbatas Percepatan Pembangunan Kawasan Industri (KI) Provinsi Kalimantan Utara di Istana Merdeka, Senin (11/7).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Presiden RI Joko Widodo tersebut membahas progress pembangunan kawasan industry yang telah di-groundbreaking beberapa waktu lalu.

Gubernur mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut Presiden RI Joko Widodo meminta infrastruktur pendukung yang ada di kawasan industri segera dibangun.

“Bapak Presiden meminta supaya konektifitas infrastruktur dapat segera terbangun di sana. Dalam waktu dekat saya bersama Bapak Budi Karya Sumadi (Menteri Perhubungan) akan menggelar pertemuan guna menindaklanjuti yang menjadi arahan Bapak Presiden,”jelas Gubernur.

Konsep kawasan industri hijau ini akan menjadi yang terbesar di dunia serta memiliki keunggulan geostrategi untuk menampung kegiatan kegiatan ekonomi yang bernilai tinggi dan berdaya saing.

Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa sekarang Indonesia akan masuk pada hilirisasi pada industrialisasi bahan-bahan mentah. Ia menegaskan bahwa ke depannya sebagian besar ekspor dari Kaltara akan berbentuk bahan setengah jadi atau produk jadi agar dapat memberi nilai tambah dan edit value yang besar bagi Indonesia.

Menurut Gubernur, hal yang utama adalah ucapan terima kasih, dimana Kaltara menjadi daerah yang masuk dalam pengembangan Program Strategis Nasional (PSN), berupa KI. Hal itu dinilai merupakan sesuatu yang luar biasa dampaknya bagi pengembangan daerah ke depannya. Terutama untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kaltara.

“Saya yakin, kehadiran investasi itu akan memberikan dampak yang luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi di daerah. Sebab tak semua daerah memiliki kesempatan yang sama. Kita hari ini beruntung, ditetapkan oleh pemerintah pusat  sebagai daerah yang mengembangkan PSN,” jelasnya.

Ia juga berharap sinergi dengan pemerintah pusat, dapat mempercepat realisasi pembangunan. Dengan demikian, target konstruksi selesai selama dua tahun sejak tahun 2022. “Ditargetkan 2024 awal sudah ada produksi tahap awal. Dengan berbagai macam produk, termasuk alumunium, bahkan nantinya hingga menjadi baterai litium, termasuk juga panel surya,” harapnya.

Tidak hanya itu, sebelumnya, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui Asisten Deputi Investasi Strategis, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan mendampingi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kabupaten Bulungan telah melaksanakan studi banding ke Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah pada Kamis, 23 Juni 2022 lalu.

Saat ini progres pembangunan Kawasan Industi Terpadu Batang sangat cepat. Pembangunan jalannya sudah terlihat dan groundbreaking beberapa tenant sudah dimulai.

Gubernur menyampaikan apresiasi terhadap Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan PT. Kawasan Industri Terpadu Batang yang telah menerima kunjungan studi banding Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kabupaten Bulungan.

“Pembangunan Kawasan Industri Hijau di Kalimantan Utara adalah bagian Pemerintah untuk bersaing secara global dan ini juga merupakan langkah untuk mendukung sektor ekonomi Indonesia utamanya dibagian tengah,”katanya. (dkisp)

Kontingen Kaltara Kumpulkan 46 Medali

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NASIONAL, PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA

PALEMBANG – Perolehan medali Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) VI 2021 Sumatera Selatan (Sumsel) Tahun 2022 yang digelar pada 1 hingga 7 Juli 2022, masih belum dirilis. Hal ini dikarenakan masih ada induk organisasi olahraga (inorga) yang masih bertanding.

Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Dr Yansen TP M.Si yang tiba di Kota Palembang pada Rabu (6/7) kemarin mengungkapkan, berdasarkan hasil perolehan sementara, *Kamis 7 Juli 2022 Pukul 17.00 WIB* total 46 medali telah diraih kontingen Kaltara. Dengan rincian, 19 emas, 12 perak, dan 15 perunggu.
“Perolehan medali kontingen Kaltara di Fornas VI Palembang terus bertambah. Hanya saja untuk klasemen atau ranking perolehan medali belum terupdate. Kita optimis Kaltara dapat masuk ke dalam 10 besar provinsi peraih medali terbanyak,” tutur Wagub.
Ia mengungkapkan bahwa dirinya tidak menaruh target dalam ajang Fornas VI di Palembang , apapun hasilnya, kata Yansen, perjuangan yang dilakukan oleh seluruh atlet Kaltara semua membanggakan.
“Tidak ada target, apapun hasilnya kita disini (di Kaltara) tetap bangga,” kata Wagub Yansen.
Perolehan 46 medali di ajang Fornas VI Palembang merupakan prestasi menurut pria yang juga sebagai Ketua Umum Komite Olahrahga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI) Provinsi Kaltara itu.
“Saya ucapkan terima kasih, apapun berapapun kita syukuri karena itu semua atas usaha bersama. Mewakili seluruh warga Kaltara, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan luar biasa untuk semuanya,” tuntasnya. (dkisp)

Harga TBS Sawit Anjlok, Hasan Basri Desak Pemerintah untuk Bertindak

BERANDA, BERITA DAERAH, BREAKING NEWS, KABAR DAERAH, KABAR DESA, NASIONAL

JAKARTA – Anjloknya harga Tandan Buah Sawit (TBS) secara nasional, menjadi keresahan dan sangat dirasakan oleh para petani kelapa sawit di perbatasan RI-Malaysia, terutama di wilayah komoditi sawit, seperti di Kalimantan Utara.

Berbagai aspirasi yang disampaikan Petani Sawit di Kalimantan Utara, mengeluhkan permasalahan terhadap kebijakan pemerintah. Merespon situasi demikian, Anggota DPD RI, Hasan Basri menyampaikan secara langsung kepada Pemerintah, yakni Kementerian Pertanian, untuk mengambil langkah preventif menyelamatkan petani yang terdampak akibat TBS Sawit yang anjlok.

“Kita meminta kepada Pemerintah sebelum menerapkan kebijakan, untuk menghitung betul berapa harga keekonomian minyak sawit ini,” Kata Hasan Basri.

Hasan Basri menyampaikan, harga TBS kelapa sawit di Kalimantan Utara saat ini berkisar Rp 800 per kg. Sementara itu, harga TBS petani sawit di Malaysia berkisar Rp 4.500 per kg.

Senator asal Kalimantan Utara, Hasan Basri menilai, langkah yang dilakukan para petani menjual TBS Kelapa sawit ke Malaysia itu mestinya tidak dilarang. Sebab, harga TBS kelapa sawit di dalam negeri merugikan para petani.

“Pemerintah dalam hal ini Kementerian terkait, harus segera menyelamatkan para petani dan bertanggung jawab atas kerugian petani. Hal ini tidak lepas dari efek kebijakan yang diambil,” kata Hasan Basri, Rabu (6/7).

Hasan Basri menilai, dengan adanya percepatan ekspor TBS kelapa sawit maupun minyak goreng akan kembali stabil.

“Kebijakan kemarin nggak tepat, jadi berdampaklah ke sana. Makanya ekspor semacam ini seharusnya dipercepat kembali. Harus segera diawasi dengan baik, sehingga petani tidak menjadi korban. Terkhusus kita di Kalimantan Utara yang juga merupakan penghasil sawit,” pungkasnya.

Menanggapi apa yang disampaikan Hasan Basri, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, Andi Nur Alam Syah akan segera menindaklanjuti hasil aspirasi tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Hasan Basri menyampaikan untuk menormalkan kembali harga TBS sawit. Pemerintah juga dapat mengatasi over supply minyak sawit mentah atau CPO saat ini dengan memanfaatkan stok CPO yang berlebih untuk campuran bahan bakar B30.

Hasan Basri yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua PURT DPD RI juga meminta kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk mengawasi perusahaan agar tidak membeli TBS sawit dengan harga yang sesuai keinginan perusahaan.

“Harus ada pertemuan tripartite antara perusahaan, petani dan pemerintah, sehingga ada titik temu solusi bagi anjloknya harga,” katanya.

Hasan Basri menjelaskan, ada beberapa faktor yang membuat harga TBS sawit anjlok saat ini. Salah satunya akibat harga CPO global yang mengalami penurunan, sehingga berdampak pada harga pembelian oleh perusahaan. Kemudian, turunnya harga TBS sawit merupakan dampak bola salju dari kebijakan-kebijakan sebelumnya.

“Banyak pabrik CPO yang over supply, sehingga harga anjlok di tingkat petani, karena rendahnya daya serap pabrik untuk membeli TBS,” tutupnya. (Media Center HB)