Kategori: NASIONAL

Hermanus Minta Pemprov Kaltara Prioritaskan Optimalisasi Pendapatan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NASIONAL, NUNUKAN, POLITIK DAN EKONOMI

TANJUNG SELOR – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Hermanus, S.Sos meminta kepada Gubernur Kalimantan Utara melalui Tim Anggaran Pemprov Kaltara, agar memberikan perhatian khusus pada upaya peningkatan dan optimalisasi Pendapatan Keuangan Daerah (PKD) Provinsi Kalimantan Utara pada tahun anggaran 2023.

” Saya minta agar Pemprov Kaltara mempunyai perhatian khusus pada upaya peningkatan dan optimalisasi Pendapatan Keuangan Daerah (PKD) Provinsi Kalimantan Utara pada tahun anggaran 2023,” tutur Hermanus, Sabtu (20/8/2022)

Menurut Hermanus, Perubahan UU Nomor : 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keungan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka pemerintah, baik ditingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota seperti mendapat suplemen

“Perubahan UU Nomor : 33 tahun 2004 itu menjadi angin segar bagi daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk mendapatkan sedikit nafas atau suplemen energi fiskal daerah pada tahun anggaran 2023,” ungkapnya

Namun Hermanus mewanti – wanti agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bersama pemerintah Kabupaten/Kota se-Kaltara seyogiahnya sejalan dan sinergi mempersiapkan penyuguhan data-data pendukung yang dibutuhkan Pemerintah Pusat dalam menghitung komposisi perhitungan keungan daerah dalam DIPA Tahun Anggaran 2023.

“Salah satu contoh komponen baru dalam dalam hubungan keuangan Pusat dan Daerah dalam UU/1/2022 tentang HKPD tersebut adalah Dana Bagi Hasil (DBH) dari penerimaan CPO kelapa sawit yang bakal diterima oleh daerah nantinya pada tahun 2023 mendatang ini,” jelasnya

Sehingga dengan cara tersebut menurut Hermanus diharapkan kerja cepat, kerja sinergi dan kerja optimal terutama dalam penyiapan data lahan perkebunan kelapa sawit dan data produksi invoice CPO dari para pabrik kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Utara

“Saat ini sebagai daerah penghasil CPO kelapa sawit, dan juga sangat diharapkan juga data yang sejujur-jujurnya dan peran aktif dari pabrik CPO kelapa sawit di Kalimantara betul aktif memberikan data invoice produks CPOnya kepada pemerintah daerah,”paparnya

Jika penerimaan DBH CPO kelapa sawit betul-betul optimal, persiapan penyuguhan data di Pusat tentu akan berimbas positif. Karena Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kaltara mendapat asupan sedikit energi APBD pada tahun anggaran 2023.

“Bila perlu dari anggaran DBH CPO kelapa sawit tersebut dilakukan program perluasan lahan kebun kelapa sawit rakyat, untuk mengoptimalkan lagi penerimaan DBH CPO kelapa sawit tersebut dimasa yang akan datang ini sebab semakin tinggi produksi CPO kelapa sawit semakin besar penerimaan DBH kelapa sawit tersebut,” tutupnya

Pewarta : Eddy Santry

Polri Pastikan Kabar Temuan Bunker Rp900 Miliar di Rumah Ferdy Sambo Tidak Benar

BERANDA, NASIONAL






Jakarta -Berandankrinews.com. Polri memastikan bahwa adanya kabar ataupun informasi yang menyatakan ditemukannya bunker yang berisikan uang sebanyak Rp900 miliar di rumah Irjen Ferdy Sambo, tidak benar.

“Berdasarkan informasi dari tim khusus yang melakukan penggeledahan di beberapa tempat Irjen FS, info soal bunker Rp900 miliar tidaklah benar,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Sabtu (20/8).

Menurut Dedi, tim khusus memang melakukan penggeledahan dibeberapa tempat yakni rumah Irjen Ferdy Sambo. Penyidik pun melakukan penyitaan beberapa barang bukti. Namun, tidak ada bunker berisikan uang Rp900 miliar yang disita.

“Apa saja yang disita itu untuk pembuktian nanti dipersidangan. Timsus melakukan penyidikan dengan langkah pro justitia,” ujar Dedi.

Dedi pun mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi-informasi yang kebenarannya tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Polri, ditegaskan Dedi, sampai dengan saat ini masih terus berkomitmen mengusut perkara penembakan Brigadir J dengan profesional, akuntabel dan transparan.

“Tim khusus terus bekerja. Mohon sabar dan dukungannya. Komitmen kami sejak awal mengusut perkara ini sampai tuntas dengan mengedepankan pendekatan Scientific Crime Investigation,” tutup Dedi.

Dapat Aduan dari Warga Pantai Amal, Hasan Basri Ingatkan Hasil Kesepakatan Bersama

BERANDA, BERITA DAERAH, BREAKING NEWS, KABAR DAERAH, NASIONAL

JAKARTA – Permasalahan sengketa lahan antara Lantamal XIII dengan masyarakat di Kota Tarakan masih bergulir.

Berdasarkan aspirasi yang diterima, pada hari Rabu 17 Agustus 2022, adanya penggarapan lahan yang dilakukan TNI AL di RT 6 Bumi Perkemahan Kelurahan Pantai Amal menimbulkan aksi protes masyarakat.

Pasalnya lahan yang digarap menggunakan alat berat tersebut diklaim masuk pada lahan yang berstatus milik masyarakat setempat. Sehingga penggarapan itu mendapat penghalangan warga sekitar.

Menyoroti Hal tersebut, Senator Kaltara Hasan Basri menyampaikan jika pihaknya menyayangkan tindakan yang dilakukan TNI AL tersebut.

Menurutnya, seharusnya hal ini melanggar perjanjian bersama antara TNI AL, Pemprov Kaltara, DPD-RI dan masyarakat yang dilakukan beberapa tahun lalu.

“Terkait adanya penggarapan lahan dengan memasukan excavator yang dilakukan TNI Angkatan Laut di Pantai Amal yang mengancam kondusifitas masyarakat. Saya berharap itu dihentikan dulu dicari solusi terbaik,” ungkapnya, Jumat (19/08/2022).

“Kami menghargai apa yang dulu ditandatangani bersama baik DPD RI, Pemrov Kaltara dan pemerintah Kota termasuk dari pihak Danlantamal itu sendiri,”sambungnya.

Pria yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komite III DPD RI menegaskan, jika tindakan tersebut terus berlanjut, maka pihaknya akan mendesak pemerintah pusat mengambil langkah tegas dalam menanggani persoalan ini.

“Jika itu dilakukan terus, maka saya tidak segan-segan untuk memberikan semacam upaya lain yang ada di pusat jika mereka (TNI) tidak mengindahkan MoU yang sudah ditandatangani. Bagaimana pun, yang kita utamakan kepentingan masyarakat. Jadi itu harus diperhatikan,”terangnya.

Dikatakannya, seharusnya dalam kegiatan apapun pihak TNI AL harus menaati aturan dan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu. Apalagi melakukan penggarapan yang disengketakan.

Alumni Fakultas Hukum Universitas Borneo, Hasan Basri menilai dengan mengambil tindakan sepihak maka hal itu sama saja menganggu kondusifitas di masyarakat.

“Jangan melakukan tindakan-tindakan baik penyerobotan lahan dan sebagainya, tiba-tiba langsung dari pihak TNI AL yang melanggar komitmen itu. Tentunya kalau ada intruksi jalan sesuai aturan yang ada. Namanya orang membangun kan harus ada izin membangun, izin RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan. Tidak secara tiba-tiba membawa alat berat menggarap lahan yang disengketakan,” pungkas Hasan Basri.

“Ini kan menimbulkan kesan arogansi dari aparat kita yang seharusnya mengayomi masyarakat. TNI ini kan pelindung dan pengayom masyarakat. Sebelumnya juga dari keterangan masyarakat tidak ada pemberitahuan sebelumnya, bahkan lurah pun tidak mengetahui sebelumnya. tapi karena mereka tinggal di sekitar situ jadi mereka juga kaget melihat ada alat berat. Itu kan sudah menciptakan gangguan kondusifitas,” tegas Hasan Basri.

Lebih jauh, Ketua Komite IIII DPD RI Hasan Basri sudah menjadwalkan untuk bertemu kepala staf AL (Kasal) dan Menkopolhukam.

“Insyallah kami akan melakukan pertemuan, untuk menyampaikan, dan mendapatkan solusi bersama,” tutup Hasan Basri.(*)

Di Depan Menhub, Gubernur Zainal Minta Pembangunan KIHI Libatkan Pengusaha Lokal

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, BREAKING NEWS, KABAR DAERAH, NASIONAL

TANJUNG SELOR – Gubernur Kaltara H Zainal Arifin Paliwang meminta pihak pengelola kawasan industri melibatkan pengusaha lokal, khusus di wilayah Bulungan, dalam pembangunan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) atau sebelumnya disebut KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi.

Pelibatan pengusaha lokal, disampaikan orang nomor satu di Kaltara itu saat kunjungan Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi di lokasi area 2 Alumunium Smelter Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Jumat (19/8).

“KIHI ini kan salah satu mega proyek yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Tentu, bakal banyak proyek besar di dalam pembangunannya. Untuk itu, tadi saya minta agar melibatkan pengusaha lokal,” ujar Gubernur.

“Ya misal saja untuk alat-alat berat, itu kan bisa sewa yang ada disini, jadi tidak semua harus dimobilisasi dari luar. Lalu, terkait bahan material, saya juga minta agar bisa dibeli lewat pengusaha lokal,” jelasnya.

Gayung pun bersambut, sontak Menhub pun turut menyampaikan apa yang disuarakan Gubernur kepada pengelola kawasan industri. Menhub meminta agar pengelola di kawasan mengorganisir pelibatan masyarakat dalam pembangunan kawasan industri.

Menurutnya, pengusaha lokal harus mendapat ruang untuk berkontribusi dalam pembangunan kawasan industri. “Pengusaha lokal juga harus diakomodir, agar bisa berkolaborasi, bersinergi, dengan kegiatan usaha industri yang ada di desa Tana kuning-Mangkupadi ini,” jelas Menhub Budi Karya Sumadi. (dkisp)

Menhub Sebut KIHI Tanah Kuning-Mangkupadi Punya Nilai Eknomis Tinggi

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, BREAKING NEWS, KABAR DAERAH, NASIONAL

TANJUNG SELOR – Menteri Perhubungan (Menhub) Republik Indonesia Budi Karya Sumadi, memberikan apresiasi kepada seluruh pihak terlibat yang sudah koperatif, mendukung penuh pembangunan kawasan industri.

Hal ini disampaikannya saat meninjau lokasi pembangunan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) atau KIPI di di area 2 Alumunium Smelter PT Kalimantan Alumunium Industry di Desa Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Jumat (19/8).

“Saya ucapkan terima kasih, saya yakin kedepan daerah ini akan menjadi sebuah daerah yang memiliki nilai ekonomis tinggi,” ungkap Budi Karya.

Menhub Budi Karya menggunakan helikopter saat meninjau titik koordinat fokus area kawasan industri. Ia terbang dengan Helikopter EC-130 B4 dari Bandar Udara Tanjung Harapan, Tanjung Selor.

Menhub Budi bertolak didampingi rombongan terbatas. Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang, dan Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus mendampingi Menhub pada lawatan kali ini.

Setelah menempuh penerbangan kurang lebih 20 menit dari Bandar Udara Tanjung Harapan, Menhub dan rombongan terbatas tiba di Helipad Tanah Kuning, Area 2 Alumunium Smelter, bakal Pelabuhan Tanah Kuning.

Nampak aktivitas alat berat di kawasan tersebut, Menhub disambut Bupati Bulungan Syarwani, Kapolda Kaltara, Irjen Pol Daniel Adityajaya, Kapolres Bulungan AKBP Ronaldo Maradona, dan dari pihak PT KIPI Wito Krisnahadi dan Budi Santo.

Menhub Budi mengatakan, kunjungan hari ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden untuk memastikan kesiapan pembangunan pelabuhan. Sebab, sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), seluruh Kementerian harus mendukung percepatan pembangunan kawasan industri di Tanah Kuning termasuk persiapan pelabuhannya.

“Kawasan industri ini kan merupakan PSN. Jadi, semua kementerian/lembaga mendukung proyek ini,” kata Budi

Untuk mendorong percepatan, saat ini Kemenhub tengah menyelesaikan beberapa perizinan terkait pembangunan pelabuhan. Budi mengatakan, terkait percepatan pembangunan kawasan industri pihaknya tengah menpercepat proses-proses perizinan yang ditarget akhir bulan Agustus 2022 dapat rampung.

“Insyaallah, akhir Agustus semua perizinan sudah selesai. Sehingga, pembangunannya bisa segera selesai. Hal ini sudah saya sampaikan kepada Gubernur, Bupati dan Kapolda. Proses Amdal di pelabuhan, dibangun dengan satu dasar pembahasan lingkungan yang sempurna,” kata Menhub.

Menhub juga meminta, bagi mereka (warga) yang terdampak, agar segera diorganisir pelibatannya untuk ikut serta dalam kawasan industri. (dkisp)