Kategori: NASIONAL

Asosiasi PKL Desak Jaksa Agung Usut Tuntas Kebocoran Subsidi Gas LPG 3 Kg

BERANDA, NASIONAL

Jakarta,Berandankrinews.com
Ketua Umum Asosiasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Indonesia, dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed., mendesak Jaksa Agung untuk segera mengusut tuntas kebocoran subsidi gas LPG 3 kg yang telah berlangsung selama 18 tahun sejak 2007. dr. Ali menegaskan bahwa subsidi tersebut merupakan hak rakyat miskin, PKL, usaha mikro, petani, dan nelayan, bukan untuk bancaan para mafia.
11 Februari 2025
Menurutnya, kebocoran subsidi gas LPG 3 kg diperkirakan mencapai 60%, yang berarti potensi kebocoran anggaran negara sangat besar. “Uang negara dalam subsidi ini mencapai Rp 87,5 triliun pada tahun 2025, dan harus diselamatkan. Jangan sampai rakyat miskin dan pelaku usaha kecil justru menjadi korban bahkan jadi kambing hitam. Sementara para mafia menikmati keuntungan besar,” ujar dr. Ali di Jakarta, Selasa (11/2).

Lebih lanjut, dr. Ali menyoroti bahwa kebocoran subsidi bukan terjadi di tingkat pengecer, melainkan di rantai pasok hulu. “Pertanyaan mendasar: apakah benar tahun 2025 ini tersedia 8,17 juta metrik ton gas LPG 3 kg? Apakah benar biaya produksinya Rp 4.250 per kg? Kebocoran bisa terjadi di berbagai titik, mulai dari Pertamina ke SPBE, agen, hingga pangkalan,” tegasnya.

Instruksi Tegas Presiden Prabowo: Tidak Ada yang Kebal Hukum
dr. Ali juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan perintah tegas terkait pemberantasan korupsi tak terkecuali mafia subsidi gas. Saat membuka Kongres Muslimat NU di Surabaya pada 10 Februari 2025, Presiden menekankan bahwa “tidak ada yang kebal hukum” dan mempersilahkan Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, serta KPK untuk mengusut tuntas praktik korupsi termasuk dalam distribusi subsidi gas LPG 3 kg.

Pada kesempatan lain, Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung, Harli Siregar, mengungkapkan bahwa penggeledahan di Ditjen Migas Kementerian ESDM pada Senin (10/2) merupakan bagian dari responsifnya kejaksaan terkait tata kelola gas yang termasuk dalam sub-holding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang saat ini dampaknya dirasakan masyarakat.

“Asosiasi PKL mendukung penuh perintah Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi dan mendesak Jaksa Agung agar segera mengusut tuntas mafia subsidi gas LPG 3 kg. Tidak boleh ada tebang pilih, tidak boleh ada pandang bulu. Siapa pun yang terbukti terlibat harus dihukum seberat-beratnya,” tegas dr. Ali, yang dikenal sebagai dokter ahli kekebalan tubuh lulusan FK Unibraw Malang dan FK UI Jakarta.

Sebagai pendukung setia Prabowo sejak Pemilu 2024, dr. Ali menegaskan komitmennya dalam mendukung visi Presiden dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan. “Negara harus hadir untuk melindungi rakyat kecil, bukan membiarkan mereka menjadi korban permainan mafia. Untuk itu, asosiasi PKL segera menyampaikan surat resmi ke Presiden Prabowo,” pungkasnya.

Peringati HPN 2025, Firdaus: Moment Bersatunya Masyarakat Pers, Kembali Pada Hakikat Pers Indonesia

BERANDA, BERITA DAERAH, NASIONAL, TEKNOLOGI

CILEGON – Peringatan Hari Pers Nasional 2025 yang digelar Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) di Jurnalis Boarding School (JBS), Cilegon, Minggu (9/2/2025) dihadiri Wamensos RI, Agus Jabo Priyono, Jenderal Eden, Sekjen SMSI, Ketua PRSSNI Provinsi Banten, aktivis PII, PHRI dan Lurah Telaga beserta Rt-nya.

Ketua Umum SMSI sekaligus tokoh pers Banten, Firdaus, pada kesempatan itu menyampaikan sejarah perjalan pers di indonesia. Bahkan menyoroti dinamika terjadinya pelaksanaan Hari Pers Nasional yang digelar di dua tempat berbeda yakni Riau dan Kalimantan Selatan.

Karena itu menurutnya, moment HPN ini, adalah moment untuk menyatukan kembali tekad masyarakat pers untuk kembali ke rakyat. Di mana perlu dibangun kembali gotong royong untuk mencapai kesetaraan sosial. Kesetaraan sosial itu tidak akan pernah wujud jika semua elemen masyarakat tidak terlibat di dalamnya.

“Untuk itu SMS sebagai organisasi pers mencoba merekatkan masyarakat pers, seperti forum pemred, milenial siber media, dan wartawannya, untuk kembali ke masyarakat. Kembali pada hakikat daripada pers indonesia, yaitu pers perjuangan,” ujar Firdaus.

9 Februari, sambung Firdaus, merupakan cikal bakal pertama kali Republik Indonesia memiliki persatuan masyarakat pers yang lahir di Solo. Di mana masyarakat pers saat itu hidup dan menghidupi diri untuk kepentingan publik atau masyarakat.

“Artinya hari ini, jika pers dikuasai konglomerasi, kita harus membalik dari mulai titik nol. Kembali berjuang dari tengah-tengah masyarakat. Dan sebagai simbol, simbol pers kembali masyarakat,” ucapnya.

Firdaus menerangkan, sebagai contoh, SMSI pada tahun 2021 telah membangun jalan sepanjang 750 meter yang telah diserahkan ke pemerintah Kota Serang atas kerjasama dengan Kemensos.

“Hari ini, kita coba mendorong, pemberdayaan, revitalisasi sungai yang panjangnya 2 kilo, bekerja sama lagi dengan Kemensos. Dengan harapan menghidupkan efek dari hidupnya sungai itu. Nanti akan ada efeknya, seperti hidupnya pariwisata dan lain-lain.” tambahnya.

Untuk menyatukan hubungan ini kata Firdaus, Wamensos Agus Jabo menyatukan dalam bentuk sinergi, dan menginfirasi nama Taman Firdaus, taman yang ada pertama kali sepanjang sejarah di Desa Talaga dan ditengahnya mengalir sungai Gus Ipul, sebagai sungai kehidupan masyarakat. Diharapkan akan ada perekonomian yang timbul disana.

Taman Firdaus dan sungai Gus Ipul tersebut, mampu menjadi pengungkit bergeraknya ekonomi tempat di mana sungai tersebut berada. Selain itu, untuk menyentuh dan menggerakkan kepala desa yang masih muda, akan tetapi memiliki visi ke depan.

Karena itu Firdaus berharap, sinergi yang awalnya digagas dengan nama Gus Ipul dan Taman Firdaus, dan ada Pagar Jenderal Firman, dapat menjadi simbol yang berkelanjutan.

Sementara itu dalam momen pertemuan sebelumnya antara Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus, dan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, pria yang akrab disapa Gusmen ini menegaskan bahwa, Kemensos siap bersinergi dengan SMSI dalam upaya memperjuangkan kesetaraan sosial di tengah masyarakat.

“Sinergitas antara Kementerian Sosial dan SMSI sangat penting dalam mendorong kesetaraan sosial dan menyebarkan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat luas,” ucap Mensos.

Selain itu, pada kesempatan tersebut, Mensos juga berpean agar SMSI terus bergerak untuk masyarakat, dan masyarakat akan mengenang apa yang dilakukan oleh SMSI.(*)

Zulkifli Hasan Pimpin Rakor Bidang Pangan Di Sul-Sel, Hadir Mentan Andi Amran, Pj. Bupati Andi Winarno Hingga Bupati Terpilih Andi Asman Sulaiman

BERANDA, NASIONAL


Makassar-Berandankrinews.com
Rapat Koordinasi Bidang Pangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 berlangsung di Aula Tudang Sipulung di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan Jumat (17/01/2025). 

Kegiatan ini dihadiri oleh para tokoh nasional dan regional bersinergi dan berkolaborasi dalam sektor pangan yang  berkomitmen kuat terhadap ketahanan pangan Indonesia.

Rakor yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan, turut dihadiri Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, MP, Menteri Pertanian RI; Budi Santoso, Menteri Perdagangan RI; serta sejumlah menteri dan wakil menteri dari berbagai kementerian strategis, seperti Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Dalam Negeri.

Selain itu, hadir pula Pj. Gubernur Sulawesi Selatan, para bupati dan wali kota dari seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, kepala Forkopimda Sulsel, pimpinan instansi vertikal, hingga rektor dari berbagai universitas di Sulawesi Selatan.

termasuk Kabupaten Bone, dalam menjaga stabilitas pangan nasional.

Sebagai salah satu kabupaten strategis dalam sektor pangan di Sulawesi Selatan, kehadiran H. Andi Asman Sulaiman menjadi perhatian khusus.  Bupati Bone terpilih menyampaikan komitmennya untuk mendukung program nasional terkait ketahanan pangan.

“Kami di Kabupaten Bone memiliki potensi besar di sektor pertanian dan perikanan. Kolaborasi lintas sektor seperti ini sangat penting untuk memaksimalkan potensi tersebut,” ungkap Andi Asman Sulaiman.

Lebih lanjut Bupati Bone terpilih H Andi Asman Sulaiman mengungkapkan dalam pertemuan tersebut ditekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat ketahanan pangan di tengah tantangan global. 

“Sulawesi Selatan memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan nasional. Dengan koordinasi yang baik, kita bisa memastikan pasokan pangan tetap stabil dan merata” Tukasnya.

Meluas ke Sekolah Swasta, MTs Ma’arif NU 01 Nunukan Perdana Dapat Program MBG

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, NASIONAL, NUNUKAN, PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA

NUNUKAN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan inisiasi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, mulai menyasar ke sekolah swasta, salah satunya Madrasah Tsanawiyah Ma’arif Nahdatul Ulama (NU) 01 Nunukan, Senin (13/01/2025).

Sebelumnya, beberapa sekolah telah mendapatkan MBG, kali ini yang mendapatkan program tersebut terdiri dari 1 TK, 4 PAUD, 8 SD, 2 SMP dan 1 SMA.

Selaku salah satu Guru MTs Ma’arif NU 01 Nunukan Selatan, Nizpu Fauzi, S.Pd, mengatakan bahwa program besutan Presiden tersebut berjalan dengan baik.

“Kali ini sekolah kami yang mendapatkan giliran, perdana hari ini MBG, anak-anak dapat tadi jam 10.00 WITA sudah makan,” sebut Nizpu Fauzi.

Kemudian, Ia juga menyebutkan jumlah yang mendapatkan MBG sebanyak 72 siswa di sekolah MTs Ma’arif NU 01 Nunukan.

“Siswa kita semua yang dapat itu sebanyak 72 siswa, dimana sesuai dengan yang kita kirimkan datanya kemarin,” ujarnya.

Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo, program BMG harus mengutamakan kualitas gizi untuk setiap anak.

Namun, program MBG di Kab. Nunukan belum mendapatkan produk susu sesuai dengan arahan dati pusat.

Berdasarkan hal tersebut, Nizpu Fauzi mengungkapkan bahwa berharap program MBG di Nunukan berjalan dengan baik dan sempurna.

“Tentu kita sangat apresiasi program ini, karena sangat membantu sekali terutama dalam hal makanan siswa, tapi kita berharap program ini berjalan sesuai arahan dan amanat Presiden,” ujar Nizpu Fauzi.

Guru MTs Ma’arif NU 01 Nunukan tersebut juga berharap program ini akan berlanjut dengan baik kedepannya.

“Dan kita berharap program ini akan terus berjalan sedemikian rupa, dan menjadi lebih baik kedepannya tanpa ada kendala,” harap Guru MTs Ma’arif NU 01 Nunukan.

(nam/nam)

Sepanjang 2024, Konsulat RI-Tawau Malaysia Deportasi 778 PMI Bermasalah

BERANDA, BERITA DAERAH, HUKUM & KRIMINAL, INTERNASIONAL, KABAR DAERAH, NASIONAL, NUNUKAN

NUNUKAN – Sepanjang pada tahun 2024, Konsulat Republik Indonesia-Tawau, Malaysia menangani ribuan Warga Negara Indonesia (WNI) ataupun Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bermasalah di wilayah hukum negara Malaysia.

Berdasarkan periode Januari hingga Desember tahun 2024, diketahui Konsulat RI-Tawau telah melayani 3.958 WNI bermasalah dan menerbitkan 3.890 dokumen kekonsuleran.

Selaku Kepala Konsulat RI Tawau, Aris Heru Utomo mengatakan bahwa terdapat tiga prioritas dalam diplomasi penanganan WNI diantaranya yaitu diplomasi perlindungan bagi WNI, diplomasi dalam ekonomi dan diplomasi perbatasan.

Kemudian, Ia menjelaskan bahwa tuntutan berupa hak ekonomi PMI juga berhasil dilakukan dengan total hingga 1 Miliar lebih.

“Kita juga telah memfasilitasi hak-hak keuangan bagi PMI terkait tuntutan mereka atas asuransi dan beberapa tuntutan lainnya dengan total Rp 1.485.036.560 (Satu Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Lima Juta Tiga Puluh Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah),” ujar Aris Heru Utomo, Senin (6/01/2025).

Selain itu, pihaknya juga telah melakukan pemulangan PMI bermasalah ke Indonesia sebanyak 778 orang yang telah menjalani masa hukumannya di Malaysia.

Kepala Konsulat RI-Tawau tersebut juga melakukan pemulangan terhadap pelajar Community Learning Center (CLC) melalui repatriasi.

“Untuk repatriasi, mereka sekolah di Malaysia, tetapi saat jenjang SMA mereka lanjutkan di Indonesia,” ungkap Kepala Konsulat RI-Tawau.

Adapun para pelajar tersebut berjumlah sebanyak 17 orang yang merupakan penerima beasiswa Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM).

(nam/nam)