Kategori: NASIONAL

Jakarta,-Berandankrinews.com
Polemik dan isu Matahari Kembar di Indonesia makin eksklatif. Hal ini dipicu seusai pertemuan Presiden Prabowo dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri Senin 7 April 2025 disusul rangkaian sowan lebaran beberapa menteri Kabinet Merah Putih ke Mantan Presiden Jokowi di Solo. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Selasa 8/4/2025 dan nyatakan sebagai Murid Presiden Jokowi. Disusul Rabu 9/4/2025 Menko Pangan Zulhas dan nyatakan “Saya adalah menterinya Bapak Jokowi, dua tahun dibimbing dan dipercaya beliau”. Selanjutnya Jumat 11/4/2025, Menkes Budi Gunadi Sadikin dan Menteri KKP Trenggono nyatakan sowan ke Presiden Jokowi, ^sowan ke bos saya^. Pernyataan-pernyataan tersebut memicu dinamika politik makin memanas ditengah beban Indonesia saat ini semakin berat yang harus dipikul dipundak Presiden Prabowo Subianto. Baik beban di dalam negeri mau pun dampak tekanan global, tegas Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI), dr Ali Mahsun ATMO, M. Biomed, Jakarta, Kamis 17/4/2025.

Di Indonesia tidak ada matahari kembar berdasarkan konstitusi dan tata peraturan perundangan yang berlaku. Satu-satunya matahari di republik ini 2024-2029 adalah Presiden RI ke-8, Jenderal TNI (Purn.) H. Prabowo Subianto. Lebih dari itu ketika dikaitkan dengan etika sebuah kepemimpinan, serta marwah Kepresidenan RI. Oleh karena itu, saya mendesak seluruh anggota Kabinet Merah Putih tegak lurus ke Presiden Prabowo. Tidak melontarkan pernyataan yang memicu polemik dan kegaduhan poltik ditengah rakyat dan bangsa ini butuh ketenangan dan kesejukan.

Ditengah Indonesia membutuhkan gotong royong dan kebersamaan, persatuan dan kesatuan segenap elit bangsa dalam hadapi kondisi yang makin sulit di dalam negeri mau pun tekanan global yang makin kompleks. Para elit negeri, saat ini dituntut legowo tanggalkan ego hegemonik demi dan untuk rakyat bangsa dan negara, pungkas lelaki sahaja putra asli pinggir utara sungai brantas Mojokerto Jatim.

Jakarta,Berandankrinews.com
Ditengah ketidakpastian global makin tidak menguntungkan. Ditengah lesunya ekonomi rakyat UMKM, dan kondisi ekonomi nasional sedang tidak baik-baik saja. Bahkan sebagian kalangan berpandangan saat ini Indonesia gelap. Namun sebaliknya, pada hari Sabtu 12 April 2025 ditengah ratusan PKL dan UMKM berjualan di Danau Cincin Jakarta Utara dicanangkan Gerakan Indonesia Bersinar dengan tagar #GIP #prabowopresiden #indonesiabersinar. Pencanangan langsung oleh tokoh nasional yang dikenal sebagai “Dokter Ekonomi Rakyat”, dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed selaku Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia, Presiden Kawulo Alit Indonesia (KAI) dan Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS). Disamping Bendahara Umum, Rizal, Ketua OKK Suyanto, turut hadir Ketua DPW Provinsi, Sures Kumar dan para Ketua DPD Se-DKI Jakarta beserta jajaran. Juga hadir perwakilan PKL dan UMKM, dan tokoh masyarakat.

Manusia dan atau suatu bangsa tanpa optimisme akan hilang tinggal nama dalam perjalanan sejarah peradaban di dunia. Karena optimisme itu adalah salah satu akar yang latar belakangi manusia dan atau suatu bangsa mampu bertahan di muka bumi. Oleh karena itu, Gerakan Indonesia Bersinar dengan tagar #GIB #prabowopresiden #indonesiabersinar adalah sangat mendasar, penting dan strategis untuk membangkitkan optimisme rakyat dan segenap bangsa Indonesia. Untuk kembalikan negeri ini sebagai negeri terkaya, tersubur dan paling strategis di dunia berada di zamrud khatulistiwa. Untuk kembalikan bangsa ini sebagai bangsa terbesar dan terkuat, serta teradiluhung di dunia. Kita harus optimis menatap ke depan dan mampu gapai cita-cita besar bangsa.

Terwujudnya Indonesia adil dan makmur, maju dan adidaya sebagaimana pernah direngkuh abad VII Kerajaan Sriwijaya dan abad XIV Kerajaan Majapahit. Indonesia mampu asal mau karena memiliki segala syarat dan prasyaratnya, tegas dokter ahli kekebalan tubuh mantan Ketua Umun Bakornas LKMI PBHMI.

Lebih lanjut Sekretaris Lembaga Sosial Mabarot PBHNU 2000-2005 ini menambahkan, Indonesia saat ini berada dalam momentumnya menjadi negara maju 20245. Dibawah kepemimpinan Presiden RI Ke-8, Jenderal TNI (Purn.) H Praboowo Subianto, Indonesia telah melangkah super cepat dan revolusioner, walau oleh sebagian kalangan dianggap sebagai penyebab Indonesia gelap. Namun realitasnya adalah sebaliknya. Pasca tarif resiprokal Presiden AS, Donald Trump 32%, Indonesia semakin terang dan seakan tersublim adrenalin terbarukan berupa kesadaran rakyat dan segenap kekuatan elemen bangsa untuk bersatu dan bersama-sama hadapi segala persoalan, tuntutan dan tantangan bangsa dan negara.

Melalui Inpres 1/2025 tentang efisiensi APBN 2025, Presiden Prabowo kembalikan tanggul Indonesia tanpa kebocoran.Tata kelola APBN, serta APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota tidak boleh ada in-efisiensi, tidak boleh ada korupsi dan penyalahgunaan pembelanjaan. Lebih dari itu, diberbagai kesempatan, di dalam negeri mau pun di luar negeri, Presiden Prabowo bertekad bulat tegakkan hukum dan berantas KKN dengan tegas tanpa pandang bulu, dan berbagai mega korupsi tengah diusut aparat penegak hukum. Demikian pula, pemberantasan judol, pinjol, mafia organ, mafia barkoba dan lainya, imbuh dokter ahli kekebalan tubuh lulusan FK Unibraw Malang dan FK UI Jakarta.

Lebih dari itu, Presiden Prabowo melalui Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi berkemauan kuat mempercepat pelipat gandaan penerimaaan negara dengan menegakkan azas Pasal 33 UUD 1945. Apa yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto tidak terkecuali keberadaan BPI Danantara dan Bank Emas, juga Koperasi Merah Putih Desa/Kelurahan seakan temukan momentumnya dengan adanya Tarif Resiprokal Presiden AS Donald Trump ke Indonesia sebesar 32%.

Presiden Prabowo, dengan langkah-langkah super cepat dan revolusioner yang telah dilakukan sejak dilantik oleh MPR RI sebagai Presiden RI 2024-2029, mendapat energi terbarukan dari tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump. Sekali lagi, berupa kesadaran rakyat dan segenap kekuatan elemen bangsa untuk bersatu dan tangguh, bersama-sama dan kerja sama, gotong royong memperkuat ketahanan, produktifitas dan perekonomian dalam negeri, serta memperluas kemitraan luar negeri melalui hubungan bilateral mau pun multilateral.

Indonesia makin terang, #indonesiabersinar. Dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kasat mata Indonesia mampu swasembada pangan, energi dan air, serta sukses menjemput puncak bonus demografi 2030 dan wujudkan pertumbuhan ekonomi nasional 8%. Dan #GIB Gerakan Indonesia Bersinar menjadi obor terwujudnya Indonesia emas 2045, maju, adil, makmur dan adidaya, pungkas cah ndeso asli pinggir utara Sungai Brantas Pelosok Kampung Mojokerto Jawa Timur.

#GIB #prabowopresiden #indonesiabersinar #adilmakmur #majuadidaya #dralimahsunatmo

Naskah
Pencanangan
GERAKAN INDONESIA BERSINAR #GIP

BIsmillaahirrahmaanirrahiim, atas anugerah, kehendak dan ridho Tuhan Yang Kuasa, serta didorong keinginan luhur Indonesia mampu adil dan makmur, maju dan adidaya, mampu mewujudkan Indonesia Emas 2045, selaku pribadi, sebagai Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia, sebagai Presiden Kawulo Alit Indonesia dan Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia, atas nama kawulo alit -rakyat kecil-, pelaku ekonomi rakyat dan UMKM, dan generasi penerus bangsa, dengan mengucap Bismillaahirrahmaanirrahiim Saya canangkan: GERAKAN INDONESIA BERSINAR #GIB Gapai Adil dan Makmur, Maju dan Adidaya.

InsyaAllah dengan ketulusan seluruh rakyat dan dukungan segenap elemen kekuatan bangsa, serta doa sapu jagad nusantara, Indonesia Emas 20245, adil, makmur, maju dan transformatif dikehendaki dan diridhoi Tuhan Yang Kuasa Maujud di bumi pertiwi tercinta nusantara amin yra.

Dicanangkan Di Kawasan PKL dan UMKM Danau Cincin Jakarta Utara, Sabtu 12 April 2025.

Salam hormat, doa dan kebajikan dari kami, dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed.

Jakarta –Berandankrinews.com
Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, kembali merilis pernyataannya terkait kasus penggunaan lahan rakyat untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang hingga kini belum dibayarkan ke pemilik lahan tersebut. Kali ini, alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu menyampaikan harapannya agar Pemerintah Indonesia jangan menanam bara api yang akan menjadi persoalan serius bangsa di kemudian hari.

“Saya sangat berharap Pemerintah Indonesia berhati-hati dalam mengelola dan membangun negara ini. Kebijakan yang diambil perlu mempertimbangkan dampak dan akibat dari pembangunan IKN, jauh ke masa depan. Kita sangat ingin mendapatkan manfaat terbaik dari hasil pembangunan, tapi lebih penting lagi jika pembangunan itu tidak meninggalkan luka yang akan menimbulkan gejolak di masa mendatang,” jelas Wilson Lalengke, Kamis, 10 April 2025.

Menurutnya, penyelesaian pembayaran lahan masyarakat adat atas tanah bekas Kedatuan Kerajaan Kutai Kartanegara yang digunakan untuk membangun istana dan segala sarana IKN adalah mutlak agar status pemakaian tanah tersebut jelas oleh Pemerintah. “Jika dibiarkan berlanjut seperti saat ini, masalah itu tidak saja telah mencederai hak-hak masyarakat yang sudah hidup turun-temurun di daerah tersebut, tapi juga berkonsekwensi hukum bagi Pemerintah, yang dapat dianggap telah melakukan pelanggaran hukum, baik perdata maupun pidana,” tambah lulusan pasca sarjana bidang Etika Terapan dari Universitas Utrecht, Belanda, dan Universitas Linkoping, Swedia, ini.

*Negara Barbar dan Hukum Rimba*

Sejalan dengan pernyataan Wilson Lalengke tersebut, Penasehat Hukum PPWI, Advokat Dolfie Rompas, S.Sos, S.H., M.H, mengatakan bahwa semestinya Pemerintah memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam wujud taat aturan berbangsa dan bernegara. “Negara ini dikelola dan diatur menggunakan perangkat hukum yang sudah disusun dan disepakati bersama. Semua pihak, siapapun di negara ini harus tunduk kepada hukum yang berlaku.

Pemerintah seharusnya menunjukkan contoh ketaatan terhadap peraturan yang dibuat oleh negara, tidak bisa seenak semaunya saja. Jangan mentang-mentang sebagai Pemerintah, boleh semaunya mengambil dan menggunakan tanah rakyat. Semua harus melalui koridor hukum yang berlaku,” terang praktisi hukum asal Manado itu ketika dimintai komentarnya terkait kasus tanah IKN.

Dolfie Rompas bahkan menilai bahwa pemanfaatan lahan warga yang belum melepaskan hak kepemilikannya kepada Pemerintah untuk digunakan bagi pembangunan IKN itu sebagai tindakan barbar, menggunakan hukum rimba. “Pihak Pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat, mencaplok hak-hak mereka atas tanah tempat mereka hidup selama ini, dengan dalih apapun. Pemerintahan itu dibentuk oleh rakyat untuk melindungi rakyat, untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk menyengsarakan rakyat dengan mengambil begitu saja asset lahan yang mereka miliki, ini barbar namanya, pakai hukum rimba, siapa yang kuat dia yang menang,” lanjutnya sembil menambahkan bahwa sebagai praktisi hukum dia sangat prihatin atas contoh buruk yang dipertontonkan Pemerintah terkait IKN tersebut.

*Harapan Ahli Waris*

Sebagai pihak yang diberi kuasa pendampingan oleh ahli waris lahan IKN dalam penyelesaian masalah tuntutan ganti rugi atas tanah mereka, PPWI mendesak Pemerintah untuk menyelesaikan kasus yang berpotensi menjadi isu ‘sengketa pertanahan’ ini sesegera mungkin. “Atas nama masyarakat pemilik lahan IKN, PPWI sekali lagi meminta dengan hormat kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, untuk menyelesaikan pembayaran tanah warga terlebih dahulu sebelum melanjutkan proses pembangunan IKN. Kita sangat tidak berharap proyek IKN itu menjadi batu sandungan bagi bangsa kita ke masa depan akibat tanah-tanah rakyat dicaplok begitu saja oleh Pemerintah tanpa ganti rugi,” tegas Wilson Lalengke.

Sebagaimana telah diberitakan di jaringan media se-tanah air baru-baru ini, PPWI meminta kepada Pemerintah untuk melakukan moratorium atau penghentian sementara pembangunan sarana-prasarana di IKN. “Ahli waris lahan yang digunakan untuk membangun IKN, atas nama Lisa Anggaini dan kawan-kawan, menyampaikan pengaduan kepada PPWI Nasional dan meminta bantuan kepada kita untuk mendesak Pemerintah membayarkan ganti rugi atas tanah-tanah ahli waris yang sudah digunakan. Oleh karena itu, atas nama ahli waris saya meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan sementara pelaksanaan pembangunan IKN hingga persoalan pertanahan itu diselesaikan,” ungkap Wilson Lalengke, Sabtu, 15 Maret 2025. (APL/Red)

Jakarta –Berandankrinews.com
Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, meminta dengan hormat kepada Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto, agar melakukan moratorium atau penghentian sementara pelaksanaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebelum dilakukan pembayaran atas tanah-tanah yang digunakan untuk membangun sarana-prasarana IKN.

Hingga saat ini, tanah seluas 2.806 hektar milik warga yang sudah digunakan untuk membangun istana negara dan puluhan bangunan serta fasilitas lainnya belum dibayar kepada pemilik tanah tersebut.

Hal itu disampaikan alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini kepada jaringan media se-tanah air sebagai tindak lanjut atas pengaduan yang disampaikan ahli waris kepemilikan lahan-lahan yang sudah digunakan oleh Pemerintah Indonesia untuk membangun bakal ibu kota negara Indonesia yang baru di Kalimantan Timur. “Ahli waris lahan yang digunakan untuk membangun IKN, atas nama Lisa Anggaini, menyampaikan pengaduan kepada PPWI Nasional dan meminta bantuan kepada kita untuk mendesak Pemerintah membayarkan ganti rugi atas tanah-tanah ahli waris yang sudah digunakan.

Oleh karena itu, atas nama ahli waris saya meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan sementara pelaksanaan pembangunan IKN hingga persoalan pertanahan itu diselesaikan,” ungkap Wilson Lalengke, Selasa, 08 April 2025.

Merespon pengaduan dan pemintaan bantuan advokasi dari Lisa Anggaini dan para pemilik lahan lainnya, tokoh pers nasional ini telah mengunjungi lokasi IKN beberapa waktu lalu. Dalam kunjungan itu, jelas Wilson Lalengke, pihaknya juga sudah melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang mengetahui sejarah dan kedudukan tanah yang diklaim sebagai milik ahli waris.

“Seluruh lokasi yang digunakan untuk membangun istana presiden (Istana Garuda – red) di IKN beserta bangunan lainnya adalah wilayah Kedatuan Kerajaan Kutai Kartanegara. Luasnya hampir 1 juta hektar. Yang sudah ‘dijamah’ oleh Pemerintah untuk membangun IKN adalah dua ribu delapan ratus enam hektar. Lahan tersebut belum diganti-rugi sama sekali oleh Pemerintah,” imbuh Wilson Lalengke sambil mempertanyakan keabsahan pembangunan istana presiden dan bangunan lainnya di lokasi yang hak kepemilikannya masih di tangan orang lain itu.

Ketika meninjau lokasi IKN pada 22-24 Januari 2025 lalu, Ketum PPWI Wilson Lalengke juga menyambangi Kantor Otoritas IKN di Balikpapan. Pihak PPWI juga sudah menyampaikan surat permohonan audiensi kepada Kepala Otorita IKN untuk mempertanyakan penyelesaian kasus penggunaan lahan 2.806 hektar milik para ahli waris yang belum diselesaikan namun sudah digunakan untuk pembangunan istana presiden dan sarana-prasarana lainnya.

“Dalam pemahaman publik, membangun dan atau beraktivitas di atas lahan orang lain tanpa izin termasuk kategori tindak pidana penyerobotan lahan yang diatur dalam KUHPidana. Bangunan-bangunan yang ada di sana juga hampir dipastikan belum memiliki kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan dalam pendirian sebuah bangunan, seperti amdal dan IMB,” terang Wilson Lalengke dengan menambahkan bahwa tidak semestinya Pemerintah memberikan contoh buruk, mengangkangi aturan yang dibuat Pemerintah sendiri, kepada masyarakat.

Sejak mengirimkan surat permohonan audiensi ke Otoritas IKN, kata lulusan pasca sarjana bidang studi Etika Terapan dari konsorsium Universitas Utrecht, Belanda, dengan Universitas Linkoping, Swedia, ini, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono belum merespon sama sekali. “Hingga hari ini, sudah hampir dua bulan surat permohonan audiensi belum dibalas atau direspon ke kita di PPWI Nasional. Saya sangat menyayangkan sikap Otorita IKN dan Pemerintah yang terkesan mengabaikan rakyatnya,” ucap Wilson Lalengke menyesalkan.

Dalam kunjungannya selama 3 hari di Balikpapan dan wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, wartawan senior itu juga mendapat pengaduan dari pihak sub-kontraktor pembangunan sarana-prasarana IKN yang mengeluhkan hasil kerja mereka yang belum dibayarkan hingga saat ini. Utang Pemerintah kepada para sub-kontraktor itu bervariasi dari ratusan juta hingga miliaran belum dibayar.

“Pengaduan para kontraktor yang diberi pekerjaan dari proyek pembangunan IKN sebagai sub-kontraktor itu menambah keyakinan kita untuk meminta kepada Presiden Prabowo Subianto agar kelanjutan pembangunan IKN di-moratorium dulu. Nanti, ketika utang-utang sudah diselesaikan, terutama kedudukan lahan IKN telah berpindah kepemilikannya ke Pemerintah, pada saat itulah pembangunan sarana-prasarana IKN dapat dilanjutkan,” ujar Wilson Lalengke.

Saat ini, tambahnya, kita masih ingin menempuh dialog dengan Pemerintah sebagai pemilik program IKN. “Saya berharap kasus ini bisa diselesaikan dengan baik tanpa menimbulkan gejolak di masyarakat, terutama di Kalimantan Timur, tempat IKN dibangun. Tentu saja kita tidak akan berhenti sampai di sini yaa, jika pihak yang berkepentingan dengan IKN tidak peduli dengan masalah lahan yang sudah digunakan tanpa penyelesaian kepemilikan tanahnya terlebih dahulu, kita akan membawa kasusnya ke ranah hukum, baik tingkat nasional maupun internasional,” tegas Wilson Lalengke, dengan menyebutkan bahwa dokumen kepemilikan tanah oleh Kerajaan Kutai Kartanegara itu juga disahkan oleh Pemerintahan Belanda sebelum kemerdekaan. (TIM/Red)

Jakarta,Berandankrinews.com
Kementerian Perhubungan RI menyatakan bahwa jumlah pemudik lebaran 2025 sebanyak 146,48 juta. Artinya turun 24% dari 2024 sebanyak 193,6 juta pemudik. Kenapa ini terjadi ditengah pemerintah gelontorkan bansos, serta berikan diskon tiket pesawat, kereta api, juga bus gratis? Hal ini juga harus jadi warning bagi pemerintah, kenapa? tegas Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia, dr. Ali Mahsun ATMO, M. Biomed di Jakarta, Selasa, 1 April 2025.

Lebih lanjut dokter ahli kekebalan tubuh jebolan FK Unibraw Malang dan FKUI Jakarta ini menambahkan, mudik lebaran merupakan tradisi bangsa Indonesia sejak kolo bendu, serta menjadi peak season lonjakan perekonomian nasional.

Namun kenapa lebaran 2025 terjadi penurunan drastis pemudik sebesar 24%? Banyak faktor yang jadi penyebabnya. Pertama, perputaran ekonomi rakyat UMKM makin lesu akibatkan daya beli rakyat makin meluruh. Kedua, lebih dari 9,8 juta kelas menengah jatuh miskin dan mereka perketat ikat pinggang (efisiensi) ditengah makin beratnya beban hidup. Ketiga, melonjaknya pengangguran ditengah maraknya PHK sebelum dan jelang lebaran 2025. Ke-empat, sebagian pelaku UMKM memilih tidak mudik lebaran 2025 daripada kehabisan modal usaha pasca lebaran. Dan, kelima, penggelontoran berbagai subsidi, bantuan sosial dan diskon tiket belum mampu dongkrak jumlah pemudik kebaran 2025.

Turunnya pemudik lebaran 2025 hingga 24% akan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian harus jadi lampu kuning bagi pemerintah untuk memberikan solusi tercepat dongkrak perputaran ekonomi rakyat, juga perekonomian nasional, pungkas Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1995-1998 dan Sekretaris Lembaga Sosial Mabarot PBNU 2000-2005.