Kategori: KABAR DESA

NUNUKAN- Peringati Hari Kesatuan Gerak (HKG) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Ke-52 dan dan Jambore PKK Se-Kaltara di Tanjung Selor berlangsung meriah.

Kegiatan yang dibuka oleh Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr(H.C.) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum pada tanggal 23 April 2024 berlangsung di beberapa tempat dan serangkaian kegiatan lomba yang diikuti oleh 5 kabupaten dan Kota.

Tidak mau ketinggalan dalam event besar tersebut, TP PKK Kabupaten Nunukan mengikut sertakan 20 kader PKK mulai dari pokja 1 hingga pokja 4.

Dalam even ini, serangkaian lomba yang diikuti, TP PKK Kabupaten Nunukan cukup banyak meraih prestasi diantaranya adalah lomba Cerdas Cermat yang meraih juara 3, lomba senam kreasi 6 langkah cuci tangan meraih juara harapan 2, lomba memasak pangan lokal atau makanan non beras meraih juara harapan 1, lomba Parade Budaya juara harapan 1.

Ketua TP PKK Kabupaten Nunukan, Hj. Sri Kustarwati mengatakan kehadiran PKK Kabupaten Nunukan dalam serangkaian kegiatan yang digelar oleh TP PKK Provinsi dalam rangka HKG ke-52 dan Jambore PKK se Kaltra sebagai ajang bersilaturahmi dan berbagi ilmu.

“Alhamdulillah hampir semua lomba dapat diikuti oleh kader-kader kita dan mendapat juara, walaupun bukan juara 1, tetapi antusias para kader PKK kabupaten Nunukan sangat luar biasa, saya bangga mereka dapat mengikuti lomba dengan sportif,” ujarnya.

Istri Wakil Bupati Nunukan ini juga mengatakan hampir 80% program PKK yang diamanatkan oleh PKK pusat telah dilaksanakan langsung ke masyarakat.

“Kami telah melaksanakan hampir 80 % program kerja yang diamanatkan oleh PKK pusat, diantaranya adalah penanganan stunting, selama 6 bulan kami menyediakan makanan yang memenuhi gizi anak-anak stunting, membuat dapur khusus yang bekerjasama dengan puskesmas setempat, makanan kami antar langsung ke rumah mereka, bahkan kami tunggu sampai anak-anak tersebut selesai makan,” jelasnya.

Dengan keikutsertaan TP PKK Kabupaten Nunukan di event tersebut, ketua TP PKK Kabupaten Nunukan berharap pemerintah provinsi dapat menggalakkan lagi kegiatan-kegiatan PKK kepads masyarakat

“Kegiatan yang dilaksanakan di tingkat provinsi ini kiranya Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui PKK bisa menggalakkan lagi kegiatan-kegiatan seperti ini agar PKK dikenal dan bisa memasyarakat,”harapnya.

Ia pun mengajak kader PKK meningkatkan kinerja dan pengabdian mewujudkan keluarga sejahtera.

“Mari bersama kita bekerja keras agar membangun Kabupaten Nunukan yang lebih maju dimulai dari lingkungan keluarga,” ujar Sri Kustarwati.

Menurutnya, keluarga adalah benteng utama bangsa, dan PKK adalah garda terdepan dalam pemberdayaan keluarga.

Keikutsertaan PKK Kabupaten Nunukan dalam Kegiatan HKG PKK Ke-52 juga merupakan upaya meningkatkan peran PKK mewujudkan keluarga sejahtera.

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr(H.C.) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum menyampaikan apresiasi tinggi kepada TP PKK Kaltara atas dedikasinya mewujudkan keluarga sejahtera dan berkontribusi pada pembangunan Daerah.

Ia juga menekankan pentingnya peran PKK dalam mewujudkan visi dan misi Kaltara, yaitu “Berubah, Maju, dan Sejahtera”.

“PKK organisasi sangat penting membangun keluarga dan masyarakat sejahtera. PKK berperan mewujudkan visi dan misi Kaltara,” ujar Gubernur Zainal.

Selain lomba lomba, Kegiatan ini diisi dengan Rapat Koordinasi (Rakor) PKK, Pembukaan Jambore Kader TP PKK Provinsi Kaltara, dan Penyerahan Penghargaan Adhi Bhakti 2024.

(PROKOMPIM)

NUNUKAN – Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan menggelar Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke XXVIII Tahun 2024, dengan mengusung tema, “Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan Yang Sehat.” Kamis (25/4).

Upacara yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Serfianus, dilaksanakan di halaman Kantor Bupati Nunukan dan dihadiri Unsur Forkopimda Kab. Nunukan, Asisten Administrasi Umum Drs. Syafarudin, serta Kepala OPD dilingkungan Pemerintah Kab. Nunukan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Serfianus, Membacakan sambutan tertulis Menteri Dalam Negeri RI M. Tito Karnavian.

Dalam sambutannya disampaikan bahwa perjalanan kebijakan otonomi daerah selama lebih dari seperempat abad merupakan momentum yang tepat bagi kita semua untuk memaknai kembali arti, filosofi dan tujuan dari otonomi daerah. Otonomi daerah dirancang untuk mencapai 2 (dua) tujuan utama termasuk diantaranya tujuan kesejahteraan dan tujuan demokrasi.

Dari segi tujuan kesejahteraan, desentralisasi diarahkan untuk memberikan pelayanan publik bagi masyarakat secara efektif, efisien dan ekonomis melalui berbagai inovasi kebijakan pemerintah yang menekankan kepada kekhasan daerah yang bersangkutan (endogenous development) serta pemanfaatan potensi sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan (sustainable).

Sedangkan dari segi tujuan demokrasi, kebijakan desentralisasi menjadi instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang mempercepat terwujudnya masyarakat madani atau civil society.

“Kementetian Dalam Negeri juga berkomitmen untuk memperkuat fungsinya dalam fasilitasi produk hukum daerah yang berfokus pada pembangunan ekonomi hijau untuk mencapai keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakar secara holistik,” tegasnya.

Disamping mendorong percepatan perbaikan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam konteks ekonomi hijau.

“Pemerintah daerah secara eksisting dihadapkan pada hambatan dan tantangan dalam oembangunan daerah untuk mendorong program pembangunan nasional meliputi penanganan stunting, penurunan angka kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi, peningkatan pelayanan publik yang berkualitas melalui Sistim Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBESPBE) , percepatan proses pemulihan perekonomian nasional maupun daerah serta ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat,”ungkapnya lagi.

Selain itu, dalam sambutan Menteri Dalam Negeri dikatakan bahwa setelah 28 tahun berlalu, otonomi daerah telah memberikan dampak positif, berupa meningkatnya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), bertambahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan kemampuan fiskal daerah.

Mendagri juga meminta kepada daerah yang kemampuan PAD fiskalnya baik tetapi IOM-nya masih rendahrendah, angka kemiskinan masih cukup tinggi dan akses infrastruktur belum baik, perlu kiranya melakukan evaluasi untuk memastikan bahwa penyusunan program dan kegiatan dalam APBD agar tepat sasaransasaran, efektif, serta efisien.

“Saya juga menghimbau bagi daerah yang masih rendah PAD-nya agar melakukan terobosan dan inovasi untuk menggali berbagai potensi yang dapat memberikan nilai tambah serta peningkatan bagi PAD, tanpa melanggat hukum dan norma yang ada serta tidak memberatkan rakyat,”tegasnya.

(PROKOMPIM)

NUNUKAN – Direktur C Bais TNI Brigjen TNI Mirza Patria Jaya melakukan kunjungan kerja di kabupaten Nunukan. Dalam kunjungannya kali ini untuk membahas permasalahan ancaman dan kerawanan wilayah perbatasan khususnya di wilayah Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan Wilayah Negara Malaysia. Rabu (24/4).

Setelah mengunjungi Pos-Pos yang berada di wilayah Sebatik, Direktur C Bais TNI beserta rombongan langsung menuju Makodim 0911 Nunukan, guna melaksanakan diskusi membahas tentang Permasalahan Ancaman dan Kerawanan di wilayah perbatasan bersama dengan Bupati Nunukan yang diwakili oleh Kepala Kesbangpol Kab. Nunukan Hasan Basri, Unsur Forkopimda Kab. Nunukan, Kepala BP2MI Nunukan, Kepala Imigraai Nunukan, Kepala Bea Cukai Nunukan, Dansubdenpom Nunukan.

Sebelum melakukan diskusi pembahasan, Kepala Kesbangpol Kab. Nunukan Hasan Basri mewakili Bupati Nunukan berkesempatan untuk membacakan sambutan Bupati.

Dalam sambutannya Bupati menyampaikan ucapan selamat datang kepada Direktur C Bais Brigjen TNI Mirza Patria Jaya beserta rombongan di Kab. Nunukan.

“Kunjungan ini merupakan sebuah kehormatan dan penghargaan yang besar bagi kami yang berada di daerah perbatasan. Saya percaya, melalui kunjungan ini akan terjalin satu kemitraan dan kerjasama yang makin erat diantara Pemerintah Kabupaten Nunukan dengan jajaran TNI di masa mendatang, ” ungkapnya.

Selanjutnya dalam sambutan dikatakan bahwa Kabupaten Nunukan merupakan wilayah perbatasn yang memiliki 17 kecamatan yang berbatasan langsung dengan Negara Malaysia bagian Sabah dan Serawak.

Sebagai Daerah perbatasan tentunya ada berbagai potensi baik di bidang perdagangan, ketenagakerjaan, termasuk hubungan sosial dan kebudayaan.

“Akan tetapi di sisi lain, kita juga sepenuhnya menyadari bahwa posisi sebagai daerah perbatasan menyimpan berbagai ancaman dan kerawanan, mulai dari penyelundupan barang ilegal, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), Kejahatan Narkotika, hingga kerawanan yang menyangkut sisi keamanan dan pertahanan negara, seperti pergeseraan patok batas negara, pencurian ikan, kayiu, dan sebagainya, “ujarnya.

Dalam Sambutan tertulisnya Bupati juga menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jajaran Bais TNI yang telag menaruh perhatian besar terhadap persoalan-persoalan di perbatasan.

” Saya optimis, jika kita semua bisa bersinergi dan bergandengan tangan mengatasi masalah ini, maka akan ada program dan kemajuan berarti yang akan kita rasakan, “tegasnya.

Selain itu, Direktur C Bais TNI Brigjen Mirza Patria Jaya menyampaikan tujuan dari kunjungan kerja di Kabupaten Nunukan ini adalah untuk meninjau dan melihat secara langsung perkembangan di wilayah perbatasan.

(PROKOMPIM)

NUNUKAN – Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah, SE menghadiri acara penghargaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Award 2024, yang dilaksanakan di Auditorium Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (24/4).

SPM Award 2024 dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Mampu Wetipo. Saat ini menurut John Wempu Wetipo, dalam pencapaian SPM di tingkat provinsi dan daerah masih banyak yang belum mencapai target.

Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo menegaskan bahwa meskipun terdapat tren peningkatan nilai indeks rata-rata kinerja SPM, masih ditemukan berbagai kendala dan masalah yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan kinerja SPM di beberapa daerah.

“Tahun 2023 merupakan tahun kelima penerapan SPM dan sistem pelaporan, tidak hanya dalam bentuk buku laporan, melainkan melalui aplikasi pelaporan e-SPM,” ujarnya.

Pada 2024 ini lanjut John Wempu Wetipo, harus bisa mencapai tuntas paripurna yaitu 100 persen. Hal ini sesuai dengan target yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPKMN) tahun 2019-2024.

Untuk itu Wamendagri minta, semua daerah harus bekerja lebih ekstra, berinovasi dan berkreasi dalam menangani permasalahan-permasalahan masyarakat, baik di lingkungan Pemerintah Pusat maupun Daerah.

Sementara itu, Wakil Bupati Nunukan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang telah sukses menggelar agenda akbar SPM Awards 2024.

‘’Penghargaan yang diberikan pada SPM Award 2024, dapat memberikan motivasi dan semangat kepada Pemerintah Daerah untuk senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,’’ ujar Hanafiah.

SPM Awards 2024 merupakan bentuk penghargaan yang diberikan Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah daerah yang berkinerja terbaik, dalam menerapkan SPM kepada tiga provinsi, tiga kabupaten, dan tiga kota.

SPM Award 2024 mengacu ke Permendagri nomor 10 tahun 2023 tentang pedoman penyusunan RKPD 2024, Permendagri nomor 15 tahun 2023 tantang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2024 dan Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Hadir pada acara yang berlangsung meriah itu selain Wakil Bupati H. Hanafiah, Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Nunukan, R. Iwan Kurniawan .

(PROKOMPIM)

NUNUKAN -Sebagai langkah untuk mengenal dan memahami wilayah perbatasan antara dua negara Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah BPPD Kab. Nunukan menggelar pelatihan Bimbingan Teknis (Bimtek) dengan tema “Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara Sebagai Bagian Sistem Hankam”. Bimbingan teknis ini bagi masyarakat desa yang terdepan secara langsung perbatasan dengan negara tetangga sebagai bagian sistem pertahanan keamanan di Kecamatan Tulin Onsoi.

Acara Bimtek ini berlangsung selama tiga hari pada tanggal 22 s/d 24 April 2024. Yang resmi dibuka oleh Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah Kab. Nunukan Ir. H. Dian Kusumanto., M.Si yang hadir mewakili Bupati Nunukan di ruang pertemuan serbaguna Penginapan Aulia Kecamatan Tulin Onsoi. Kab. Nunukan (23/04).

Turut menghadiri bimtek kali ini Asisten Deputi Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat BNPP, Kepala BPPD Provinsi Kalimantan Utara, Kepala Dinas PMD Provinsi Kalimantan Utara, mewakili Kepala dinas PMD Kab. Nunukan, Danpos Satgas Pamtas, Camat Tulin Onsoi, Kades, dan masyarakat desa perbatasan sebagai peserta.

Bupati Nunukan dalam sambutannya yang diwakili Kepala BPPD Kab. Nunukan Dian Kusumanto menyampaikan bahwa Kab. Nunukan adalah wilayah yang berbatasan langsung dengan negara malaysia. kecamatan Sebatik, Sei manggaris, Krayan, Lumbis, dan Tulin Onsoi merupakan wilayah – wilayah yang secara berbatasan secara dengan wilayah di negara bagian Sabah dan Serawak, Malaysia.

Konsekuensi dari daerah perbatasan, Kab. Nunukan memiliki berbagai kerawanan, mulai dari penyelundupan barang – barang ilegal, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), kejahatan narkotika, hingga kerawanan yang menyangkut sisi keamanan dan pertahanan negara, seperti pergeseran patok perbatasan, pencurian ikan, pencurian kayu dan lain sebagainya.

“Semua titik rawan tersebut harus diwaspadai dan dijaga, karena hal itu menyangkut harga diri dan kewibawaan kita sebagai bangsa yang berdaulat.
Sebagai masyarakat yang tinggal di perbatasan, kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar semua titik – titik rawan tersebut tidak dimanfaatkan oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab”, ujar H. Dian Kusumanto.

Namun masyarakat di wilayah perbatasan juga harus memiliki semangat nasionalisme dan rasa kebangsaan yang tinggi, sehingga mereka memiliki kesadaran untuk ikut menjaga kedaulatan bangsa dan negara.
Desa – desa terdepan yang berada di daerah – daerah perbatasan harus terus diberikan motivasi, bahwa mereka mempunyai tanggung jawab dan tugas yang mulia dalam menjaga kedaulatan bangsa dan negara ini,”Tegasnya.

Salah satu cara yang bisa dilakukan, menurutnya adalah dengan mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku, serta kedasaran dalam memanfaatkan segala sumber daya yang ada.

“Masyarakat desa juga harus diberikan bekal dan kemampuan yang cukup dalam melakukan identifikasi, pemantauan maupun pelaporan ketika mengetahui ada kegiatan – kegiatan ilegal, dan membahayakan wilayah dan kedaulatan negara. Jika masyarakat beserta tokoh – tokoh masyarakatnya yang berada di desa – desa terdepan, bisa bersinergi dengan jajaran aparat keamanan dan pemerintah di semua tingkatan, maka saya yakin akan muncul sebuah kekuatan besar dalam menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia”, tambahnya.

“Untuk itu, lanjut dalam sambutannya Bupati memberikan apresiasi yang sebesar – besarnya kepada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kab. Nunukan yang telah melaksanakan Bimtek kali ini.

” Ucapan terima kasih dan apresiasi juga saya sampaikan kepada seluruh narasumber yang berkenan meluangkan waktunya untuk membina kami – kami yang tinggal di daerah perbatasan,”Ungkapnya.

Selanjutnya, Asdep Pengelolaan Batas Negara Wilayah Darat BNPP Drs. Ismawan Harijono., M.Si, menyampaikan sambutannya bahwa pada era pemerintahan presiden Joko Widodo pembangunan daerah perbatasan merupakan salah satu agenda prioritas sebagaimana amanat nawacita ketiga yaitu, membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka kesatuan Republik Indonesia.

“Hal ini jelas sejalan dengan pembangunan daerah perbatasan yang mengutamakan pembangunan lokasi-lokasi prioritas yaitu kecamatan yang letaknya tepat berbatasan dengan negara tetangga”, ujar Ismawan.

Dengan dilaksanakannya kegiatan ini, Ismawan mengungkapkan bahwa BNPP mendukung sepenuhnya dan diharapkan dapat memberikan dampak yang positif serta pemahaman akan pentingnya partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan perbatasan guna mendukung Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta) dalam rangka menjaga, memelihara, dan menggerakan pembangunan di kawasan perbatasan.

Lanjut dikatakan maksud dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan merubah sikap peserta Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Perbatasan Negara sebagai Bagian Sistem Hankam.

“Tujuan dari kegiatan ini agar peserta dapat memahami kebijakan pengelolaan batas wilayah negara, peserta dapat memahami kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah”, tambahnya.

Selian itu diharapkan peserta dapat memahami sistem pengamanan perbatasan terpadu (integrated border security systems), peserta dapat mengidentifikasi dan melaporkan kondisi patok/pilar batas negara, meningkatnya pemahaman peran serta dan fungsi pemerintah desa untuk mendukung penguatan pertahanan dan keamanan di garis batas negara.

Lebih dari itu Ismawan juga berharap peserta dapat memahami peran serta Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Mitra Desa dalam Pengelolaan Batas Wilayah Negara.

“Peserta juga dapat terampil dalam tata cara pelaporan terkait dengan pertahanan dan keamanan di perbatasan, serta meningkatkan peran pemerintah desa dan masyarakat dalam pertahanan dan keamanan, perbatasan negara dianggap penting dan mendasar karena merupakan beranda depan negara yang sampai saat ini masih banyak digunakan sebagai jalur pelanggaran ilegal baik transnasional maupun internasional,”Jelasnya.

(PROKOMPIM)