Hadiri Puncak HKG Di Solo, Ketua TP PKK Kabupaten Nunukan Berharap Ajang Ini Bisa Menambah Wawasan Dan Kreatifitas Kepada Kader PKK

NUNUKAN – Tim TP PKK Kabupaten Nunukan menghadiri sejumlah kegiatan lomba pada Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-52 dan Jambore Nasional Kader PKK tahun 2024 di Taman Balekambang, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 13 -17 Mei 2024.

Rangkaian Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-52 dan Jambore Nasional Kader PKK tahun 2024 dimulai Selasa, 14 Mei 2024.

Hampir seluruh perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia, hadir pada acara yang dihadiri oleh Ibu Negara Iriana Joko widodo serta Ibu Wury Maaruf Amin ini.

Sebelum menyampaikan arahannya Iriana meminta dari kader PKK seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk berdiri, dan lalu menyapa kepada seluruh yang hadir dengan senyuman.

“Bagaimana Bu, senang di Solo, selama di Solo apa makanan yang disukai, jangan lupa beli oleh-oleh,” kata Iriana.

Iriana tidak banyak memberikan arahan untuk kader PKK. Ia hanya mengucapkan selamat atas Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-52 tahun.

 

“Selamat Hari Kesatuan Gerak PKK ke-52 kepada seluruh Penggerak PKK dan kader PKK seluruh Indonesia,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua umum PKK Tri Tito Karnavian mengatakan kader PKK yang hadir sebanyak 8.083 orang. Mereka datang dari Aceh sampai Merauke.

Ketua TP PKK Kabupaten Nunukan Hj. Sri Kustarwati ditemui ditempat acara, mengatakan tim TP PKK Kabupaten Nunukan tidak mengikuti lomba yang diadakan, kehadiran perwakilan dari Nunukan untuk memberikan semangat kepada Kabupaten yang mewakili Provinsi Kaltara dan sebagai ajang silaturahmi.

“Kita tidak membawa nama Kabupaten tapi kita membawa nama Provinsi Kaltara, Alhamdulillah Kabupaten Malinau dan Kabupaten Bulungan telah tampil maksimal pada acara Parade Budaya dan Lomba masak, semua kegiatan yang kita hadiri akan kita bawa ke Kabupaten Nunukan sebagai pembanding untuk yang lebih baik lagi,” ujar sri

Istri Wabup H. Hanafiah tersebut juga berharap ajang ini bisa menambah wawasan dan kreatifitas kepada kader PKK agar terus berkarya guna mewujudkan keluarga sejahtera.

Adapun sejumlah kegiatan yang dilombakan pada hari pertama Selasa, Paduan suara PKK Nasional, lomba memasak menu pangan lokal sumber karbohidrat non beras, lomba senam kreasi enam langkah cuci tangan, Kemudian malam ramah tamah.

Ribuan peserta yang sudah mulai berdatangan semenjak Senin 13 Mei 2024 tersebut berkumpul memenuhi “Taman Balekambang Surakarta”untuk bersilaturahmi sekaligus memberi semangat bagi kontingennya.

(PROKOMPIM)

Gong Dipukul 9 Kali Menandai Dimulainya Mubes dan Ilau Dayak Okolod

NUNUKAN– Pembukaan Musyawarah Besar ke – 2 dan Ilau Dayak Okolod ke – 9 di Desa Mansalong, Kecamatan Lumbis pada Kamis (16/5), ditandai dengan pemukulan gong sebanyak 9 kali oleh Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang.

Mubes dan Ilau Dayak Okolod dihadiri oleh ribuan masyarakat Dayak Okolod dari wilayah Lumbis, Sembakung, Sebuku, Malinau, serta perwakilan Dayak Okolod dari Sabah dan Serawak, Malaysia.
Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Nunukan Syafaruddin, beberapa anggota DPRD Kabupaten Nunukan, camat dan anggota forum koordinasi pimpinan kecamatan, tokoh – tokoh adat serta ketua – ketua paguyuban keluarga di Kecamatan Lumbis turut hadir dalam acara tersebut.

Pembukaan Mubes dan Ilau diawali dengan prosesi adat yang dinamakan Agog da ulung buaya, dimana dalam prosesi itu para tetua adat diiringi oleh puluhan Masyarakat Dayak Okolod berbaris rapi membentuk lingkaran besar sambil membaca syair atau mantra – mantra bagi para leluhur sebagai bentuk permohonan agar diberi keselamatan dan kelancaran selama berlangsungnya Mubes dan Ilau. Pembukaan Ilau juga diisi dengan penampilan tari – tarian khas Suku Dayak seperti Tari Gong, Tari Perang, dan tari – tarian kreasi lainnya.

Syafaruddin yang mewakili Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid dalam sambutannya mengaku bangga terhadap Warga Dayak Okolod yang sangat menjaga tradisi dan budaya yang dimiliki.

Mubes dan Ilau ini, kata Syafaruddin, menjadi bukti bahwa Warga Dayak Okolod tidak pernah melupakan akar budaya para leluhur. “Mereka (Dayak Okolod) boleh terbang dan merantau kemana saja, tetapi mereka selalu tahu dimana dan kapan harus kembali,” kata Syafaruddin.

Sementara Gubernur Zainal Paliwang dalam kesempatan yang sama meminta kepada masyarakat Dayak Okolod untuk terus bersinergi bersama pemerintah membangun Provinsi Kalimantan Utara.

“Saya minta kepada kita semua untuk bersatu dan kompak, karena tanpa kekompakan, persatuan dan dukungan dari masyarakat maka pemerintah tidak akan bisa melaksanakan pembangunan.

(PROKOMPIM)

BPJS Kesehatan Nunukan Tunggu Arahan dari Pusat Soal Aturan Pemberlakuan KRIS di Rumah Sakit

NUNUKAN – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Nunukan masih menunggu turunan arahan dari pusat terkait pemberlakukan sistem Kesehatan soal Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) rumah sakit.

Diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan perintah terkait KRIS yang diberlakukan kepada seluruh rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS paling lambat 30 Juni 2025.

Perubahan kelas BPJS Kesehatan dengan KRIS telah ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

KRIS sendiri merupakan upaya untuk perbaikan layanan dan keselamatan pasien, termasuk pasien peserta BPJS yang tidak lagi memberlakukan kelas 1, 2 dan 3 untuk kamar rawat inap rumah sakit tetapi seluruhnya mendapat sarana-prasarana atau perlakuan yang sama.

Berdasarkan hal tersebut, Kepala BPJS Kesehatan Nunukan, Yuliarsih Sahar mengatakan bahwa belum mendapatkan turunan arahan dari pusat.

“Kita belum mendapatkan turunan untuk aturan KRIS ini jadi kita tunggu saja,” ujar Yuliarsih Sahar saat ditemui di Kantor BPJS Kesehatan Nunukan, Jumat (17/05/2024) sore.

Lebih lanjut, Yuliarsih mengatakan RSUD Nunukan juga telah melakukan komunikasi, tetapi memang dikarenakan belum ada turunan jadi belum ada proses lebih lanjut.

“RSUD Nunukan juga sudah komunikasi dengan kita terkait hal itu, juga sudah ada rilis dari Kemenkes tetapi karena arahan turunan dari pusat belum ada, jadinya semuanya masih berjalan seperti biasanya,” tutur Yuliarsih.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan akan ada penyesuaian nominal iuran BPJS Kesehatan menuju pemberlakuan KRIS paling lambat tahun depan.

“Iurannya nanti akan kita sederhanakan, karena sekarang kan iurannya terlalu berjenjang,” tutur Budi, Jakarta, Kamis (16/05/2024).

Budi juga menyampaikan pemberlakuan nominal bersama dengan KRIS akan dilakulan secara bertahap dengan melihat evaluasi kinerja hingga paling lambat 30 Juni 2025 sesuai arahan Presiden.

“Dan ke depannya iuran ini harus arahnya jadi satu, tapi akan kita lakukan bertahap, karena yang namanya kelas-kelas itu bagusnya ditanggung oleh asuransi swasta,” kata Budi.

Bersama dengan itu, Menkes tersebut menjelaskan bahwa KRIS tidak menghapus kelas BPJS Kesehatan, tapi pelayanan di rumah sakit ditingkatkan dengan kualitas yang seragam untuk semua layanan.

“Jadi itu bukan dihapus, standarnya disederhanakan dan kualitasnya diangkat dengan penyetaraan kualitas layanan yang sama,” terang Menkes.

Adapun Iuran BPJS Kesehatan 2024 pun ditentukan berdasarkan kepesertaan yang dimiliki oleh masyarakat. Terdapat rincian mengenai iuran BPJS Kesehatan bagi peserta peserta pekerja bukan penerima upah serta iuran peserta bukan pekerja.

Berikut rinciannya :

– Iuran peserta kelas III sebesar Rp 35.000, dengan besaran iuran Rp 7.000 ditanggung oleh pemerintah,
– Iuran peserta kelas II sebesar Rp 100.000,
– Iuran peserta kelas I sebesar Rp 150.000.

(*nam)

Bahas Penyelesaian Batas Negara Penanganan Aspek Sosialnya, Tim Kemenkopolhukam Lakukan Rapat dan Peninjauan di Kabupaten Nunukan

NUNUKAN – Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah bersama jajaran Forkopimda Kabupaten Nunukan menerima Kunjungan Kerja Tim Kemenko Polhukam ke Kabupaten Nunukan.

Dalam rangkaian kunjungannya ini, Tim Kemenko Polhukam berkesempatan untuk melakukan Rapat Koordinasi dengan segenap stakehokder di kantor Bupati Nunukan, Kamis (16/05/2024).

Dalam rapat tersebut, beberapa hal yang menjadi pokok pembahasan diantaranya adalah pembahasan Penyelesaian Batas Negara RI-Malaysia dan Penanganan Aspek Sosial Wilayah Terdampak.

Laksamana Muda TNI Kisdiyanto selaku Deputi Pertahanan Negara atas nama Kemenko Polhukam mengatakan rapat koordinasi tersebut merupakan momen untuk menunjukkan komitmen bersama dalam upaya membangun negara yang dicintai menuju Indonesia adil, makmur dan berdaulat.

” Dalam kaitan tersebut, saat ini Pemerintah Pusat sedang fokus menyelesaikan batas kedaulatan negara kita dengan Malaysia. Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Juni 2023 telah sepakat untuk menyelesaikan Outstanding Boundary Problems (OBP) Pulau Sebatik, OBP Sungai Sinapad (termasuk OBP B2700-B3100) dan Pilar Barat Pulau Sebatik ke Titik AA2 termasuk Intertidal Area dan Gap di Timur Pulau Sebatik pada Juni 2024″, ungkap Kisdiyanto.

Kisdiyanto mengatakan hal itu menjadi pekerjaan besar yang harus tuntas dalam waktu dekat ini. Seiring dengan proses penyelesaian batas negara, ada hal lainnya yang harus dituntaskan yakni penanganan aspek sosial di wilayah terdampak, mengingat hal ini menjadi bagian yang sangat penting dalam rangka terjaganya stabilitas politik, hukum dan keamanan dalam proses dan pasca penyelesaian batas negara.

Kunjungan kerja Tim Kemenko Polhukam memiliki poin penting sebagai bagian dalam mengawal tindak lanjut Rekomendasi Kebijakan Menko Polhukam, dan hal yang menjadi urgensi kunjungan adalah untuk mendapatkan data aktual yang valid yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan strategis Pemerintah terkait solusi dan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka penanganan permasalahan aspek sosial wilayah terdampak penyelesaian batas negara.

Kisdiyanto berharap pada forum rapat itu agar semua bisa memberikan masukan dan menggelar data dan informasi khususnya terkait lahan masyarakat terdampak.

“Saya harapkan pembahasan rapat ini bisa menghasilkan data yang valid untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri dalam rangka pengambilan kebijakan”, tuturnya.

Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah dalam kesempatan yang sama menyampaikan selamat datang kepada Deputi Bidkoor Pertahanan Negara Kemenkohukan beserta rombongan di wilayah Kabupaten Nunukan.

“Kami sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah pusat atas perhatian yang diberikan kepada daerah-daerah. Selain bapak presiden yang sudah berkunjung langsung ke sini, juga beberapa kali mengutus para menteri”,ucap Hanafiah.

Semoga melalui momentum ini selain untuk bersilaturrahmi dan mempererat tali persaudaraan, Hanafiah berharap akan terbangun kerjasama yang lebih baik lagi antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan demi keamanan dan kesuksesan pembangunan.

” Dan juga menjalin komunikasi yang baik kedepannya, sehingga berdampak positif pada peningkatan sinergitas institusi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah”, tambahnya.

(PROKOMPIM)

Peresmian Unit Layanan Paspor Sebatik, Dirjen Imigrasi : Apa yang telah dilakukan ini bisa memperkuat organisasi dan pelayanan kepada masyarakat

NUNUKAN – Dirjen imigrasi Kemenkumham RI Silmy Karim menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada semua pihak atas sambutan dan apa yang telah diupayakan.

Hal tersebut disampaikan oleh Dirjen Imigrasi Silmy Karim saat meresmikan Unit Layanan Paspor di Sebatik.

Menurut Silmy, apa yang telah dilakukan ini bisa memperkuat organisasi dan pelayanan kepada masyarakat serta memperkuat tugas fungsi imigrasi yang diamanatkan oleh undang undang.

” Banyak rencana rencana besar yang sedang kita wujudkan, tetap semangat dengan memberikan yang terbaik, pekerjaan ini adalah suatu ibadah”, ungkapnya.

Pada kesempatan ini Silmy Karim menyerahkan Sertifikat Penghargaan Kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan atas dukungannya dalam terwujudnya Unit Layanan Paspor yang ada di Nunukan. Sertifikat Penghargaan ini diterima oleh Bupati Nunukan yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Abdul Munir.

Dalam upaya memberikan dukungan terwujudnya Unit Layanan Paspor di Sebatik ini, Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid pada Maret 2024 telah menyampaikan surat dukungan tersedianya Unit Layanan Paspor Sebatik.

Ada empat hal yang menjadi pertimbangan diberikannya dukungan tersebut adalah pulau Sebatik sebagai wilayah perbatasan, perkembangan aktifitas lalu lintas barang dan orang yang sangat pesat di pulau Sebatik, telah dibangunnya PLBN Sebatik dan perlunya peningkatan CIQS di Pulau Sebatik.

(PROKOMPIM)